Diklat POP Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Batubara

1. PERATURAN
PERUNDANGAN
KESELAMATAN
PERTAMBANGAN
DIKLAT PEMBEKALAN DAN PEMENUHAN UJI KOMPETENSI PENGAWAS
OPERASIONAL BAGI PERTAMBANGAN 1

2. 2
Good Mining

3. “
3
“EVERYBODY IS RESPONSIBLE FOR SAFETY”
BUT
IS EVERYBODY ACCOUNTABLE
FOR SAFETY ?

4. Materi Pembelajaran:
1. Pendahuluan
2. Konstruksi Hukum Perundangan Pertambangan
3. UU Minerba
4. Peraturan Pemerintah
5. Permen
6. Kepmen
7. Teori Dasar K3
18..Penutup
Presentation
2.
Discussion
3.
Question and Answer
5

5. 1.
Pendahuluan
Let’s start with the first set of slides

6. Sumber : Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia,2016
KEMENTERIAN ESDM

7. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
Ringan 82 75 49 52 59 61 54 6
Berat 105 111 78 78 71 79 68 40
Mati 29 46 32 25 16 11 17 8
Total 216 232 159 155 146 151 139 54
82
75
49 52
61
105
111
78 78
71
59
79
68
54
29
46
32
25
16
11
17
86
216
232
159
155
146
151
139
54
40
JUMLAH
KECELAKAAN
TAMBANG
STATISTIK KECELAKAAN TAMBANG TAHUN 2012 S.D 2019
KEMENTERIAN ESDM

8. KEMENTERIAN ESDM

9. Apakah Filosofi atau falsafah K3?
• Filosofi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah
melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam
menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya
pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di
lingkungan tempat kerjanya.
• Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi
batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi
terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan
proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan
dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap
peningkatan produktivitas
Zero Accident
KEMENTERIAN ESDM

10. FILOSOFI K3
KEMENTERIAN ESDM
Menurut International Association of Safety Professional, Filosofi K3 terbagi
menjadi 8 filosofi yaitu:
1. Safety is an ethical responsibility.
2. Safety is a culture, not a program.
3. Management is responsible.
4. Employee must be trained to work safety.
5. Safety is a condition of employment.
6. All injuries are preventable.
7. Safety program must be site specific.
8. Safety is good business.

11. PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
11
KEMENTERIAN ESDM
Dasar Hukum
Konsep Akademis:
Pengelolaan
Keselamatan
Pertambangan,
Membangun
Budaya
Keselamatan
Pertambangan.
Karakteristik
Pertambangan:
Padat Modal,
Padat Teknologi,
Risiko Besar dan
Spesifik, Dinamis
(Hazard Risiko
Berpindah)
Good
Mining
Practice
• Accident Causation
Theory
• Domino Theory
• Bird Triangle
• Accident Cost Iceberg
• Safety Culture

12. BUDAYA KESELAMATAN KERJA
12
KEMENTERIAN ESDM
• Adalah penyesuaian antara aspek-aspek budaya
keselamatan pertambangan yang saling berbeda serta
berperannya masing-masing aspek tersebut sesuai dengan
posisinya menjadi satu kesatuan yg utuh atau bulat sehingga
mencapai suatu keserasian dalam pengelolaan keselamatan
pertambangan.
• Budaya K3 adalah sebuah hasil dari nilai-nilai, persepsi,
perhatian, kompetensi dan pola-pola perilaku individu dan
grup yang menunjukkan komitmen, cara, dan kemampuan
dari sebuah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
dari sebuah organisasi (DuPont).

13. • SK Poon, 2007
KEMENTERIAN ESDM
Historical Path From Safety Engineering To Culture Change
E1
E3
E1 E2
E3 BB
E1 E2
(E1)
Engineering
E1 E2
(E2)
Education E3 BB
E1 E2
(CC)
Culture
Change
(E2)
Enforcement
(BB)
Behaviour-based

14. 2.
Konstruksi Hukum
Perundangan Pertambangan
Let’s start with the first set of slides

15. UUD 1945
TAP MPR RI
Undang-Undang
PERPU
Peraturan Pemerintah (PP)
KEPPRES
PERDA
Surat Menteri
Kehakiman & HAM
NO. M.U.M.01.06-27
tanggal 23 –02-02
KEPMEN
TAP MPR RI NOMOR III/MPR/2000
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan
16

16. PERTAMBANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
(UUD 1945, UU NO 4/2009, DAN UU NO. 32/2004 (NO.23/2014))
Penyelenggaraan
Penguasaan
Pertambangan
(Mining Right)
BANGSA INDONESIA
NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI
Tanggungjawab pengelolaan lintas
Kabupaten dan/atau berdampak regional
Perda
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
Tanggungjawab pengelolaan di
Wilayah Kabupaten/Kota
Perda
PELAKUUSAHA
q BUMN/ BUMD
q BadanUsaha Lain
q Koperasi
q Perorangan
PEMERINTAH
• Penetapan Kebijakan dan Pengaturan
• Penetapan Standar dan Pedoman
• Penetapan Kriteria pembagian Urusan Pusat dan Daerah
• Tanggungjawab pengelolaan minerba berdampak
nasional dan lintas provinsi
Hak Pengusahaan
(Economic Right)
Kepemilikan
(Mineral Right)
Penguasaan
+
“Desentralisasi”
+
“Dekonsentrasi”
Undang-Undang

17. UUD 1945 Pasal 27
(2)
UU No.1/1970
Keselamatan Kerja
PP No. 19/1973
Keselamatan Kerja
Tambang
PP No.55/2010
Binwas Minerba
Pasal 16, 26, 27
UU No. 13/2003
Ketenagakerjaan
Pasal 86 & 87
PP No. 50/2012
Penerapan SMK3
Pasal 4 (2) & 19
Permen ESDM No. 38
Thn. 2014: SMKP
Kepmen PE No.
555.K/26/MPE/1995
UU No.4/2009
Minerba (UU
No.3/2020)
Pasal 96 & 141
UUD 1945 Pasal 33
(2&3)
DASAR HUKUM KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA
Permen No. 26 tahun 2018:
tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik dan
Pengawasan Pertambangan
Minerba

18. UUD 1945 PASAL 33
UU UU NO 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
PP
1. PP NO 22 TAHUN 2010 T
entang Wilayah Pertambangan
2. PP NO 23 TAHUN2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
3. PP NO 55 TAHUN2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
4. PP NO 78 TAHUN 2010 T
entang Reklamasi Dan Pascatambang
KONSTRUKSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018: Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 Jo Permen ESDM No. 22 Tahun 2018: Tata cara pemberian wilayah,
perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba
Kepmen ESDM No. 1806 tahun 2018: Pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan rencana
kerja dan anggaran biaya, serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
Permen & Kepmen
Permen ESDM No. 26 Tahun 2018: Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara
• K3 (Tugas dan Tanggung Jawab PO, Mengelola KP
, SMKP Minerba)
• Level 1 : PP 55-2010 pasal 26,27
• Level 2: Permen ESDM 26-2018 pasal 7 – 19
• Level 3: Kepmen ESDM 1827-2018 Lampiran I, III, IV
• Teknis Pertambangan
• Level 1: PP 55-2010 pasal 21
• Level 2: Permen ESDM 26-2018 pasal 12 – 13
• Level 3: Kepmen ESDM 1827-2018 Lampiran II
• Lingkungan (Mengelola Lingkungan Pertambangan)
• Level 1: PP 55-2010 pasal 28 dan PP 78-2010 mengenai Reklamasi
dan Pasca Tambang
• Level 2: Permen ESDM 26-2018 pasal 20-23
• Level 3: Kepmen ESDM 1827-2018 Lampiran V
, VI
• Konservasi Minerba
• Level 1: PP 55-2010 pasal 25
• Level 2: Permen ESDM 26-2018 pasal 24-26
• Level 3: Kepmen ESDM 1827-2018 Lampiran VII
• Usaha Jasa
• Level 1: Permen ESDM 11-2018
• Level 2: Permen ESDM 26-2018 pasal 45-38
• Level 3: Kepmen ESDM 1827-2018 Lampiran VIII, KEPMEN ESDM
1796 K/30/MEM/2018
• Standarisasi
• Permen ESDM No. 42-2016 dan Permen ESDM No. 43-2016

19. Permen ESDM
No 26 Tahun 2018
Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik
dan Pengawasan
Pertambangan Mineral dan
Batubara
Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018
Pedoman Pelaksanaan
Kaidah Teknik
Pertambangan yang Baik
Keputusan Dirjen
Mineral dan Batubara
Peraturan (Terbaru) Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
• Kepdirjen Nomor 308/30/DJB/2018
tentang Juknis KTT/PTL, Pengawas
Operasional, Pengawas Teknis, dll
• Kepdirjen Nomor 309/30/DJB/2018
tentang Bahan Peledak dan
Peledakan dan T
angki Bahan Bakar
Cair
• Kepdirjen Nomor 182/30/DJB/2020
tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Konservasi Minerba
Dalam Rangka Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik
• Kepdirjen Nomor 185/30/DJB/2018
tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan dan Pelaksanaan,
Penilaian, dan Pelaporan SMKP
Minerba
• Kepdirjen No. 141K/30/DJB/2019
tentang Juknis Pemasangan dan
Penetapan T
anda Batas
WIUP/WIUPK OP

20. 3.
UU No. 4 Th 2009 (UU
No. 3 tahun 2020) dan
UU No. 1 Th 1970
UU No. 13 Th 2003
Let’s start with the first set of slides

21. Kewajiban Pengelolaan Pertambangan Yang Baik
UU NO. 4 TAHUN 2009 Pasal 95, 96, 140, 141
Pasal 95: Pemegang IUP dan IUPK wajib:
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi
Indonesia;
c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau
batubara;
d. melaksanakan pengembangan dan peinberdayaan
masyarakat setempat; dan
e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan
Pasal 140 (revisi)
Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
yang dilakukan oleh pemegang IUP,IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, lzin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.
Pasal 96 (revisi): Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan
yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselamatan pertambangan ;
b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,
termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang;
c. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha
Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gassampai
memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke
media lingkungan.

22. Aspek Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pertambangan
23
a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;
c. keuangan;
d. pengelolaan data mineral dan batubara;
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang
bangun dalam negeri;
j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m.kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan, yang menyangkut kepentingan
umum;
n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP
, IPR, atau IUPK; dan
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
Pasal 141 ( 1) Pengawasan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 140, antara lain, berupa:
a. teknis pertambangan;
b. Produksi dan pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data mineral dan batubara;
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. keselamatan pertambangan;
g. pengelolaan lingkungan hidup, reklarnasi, dan
pascatambang;
h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
pertambangan;
UU NO. 4 TAHUN 2009 Pasal 141 (revisi) PP No. 55 Tahun 2010 Pasal 16
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:
Inspektur Tambang dan Pejabat Yang Ditunjuk

23. UU NO. 1 TH 1970
24
Setiap tenaga kerja berhak
mendapat perlindungan
keselamatan dlm melakukan
pekerjaan untuk
kesejahteraan hidup dan
meningkatkan produksi serta
produktivitas Nasional;
Setiap orang lainnya yang berada
di tempat kerja perlu terjamin
pula keselamatannya;
Setiap sumber produksi perlu
dipakai dan dipergunakan
secara aman dan effisien;
Pembinaan norma-norma itu perlu
diwujudkan dalam UU yg memuat
ketentuan umum tentang K2 yg sesuai
dgn perkembangan masyarakat,
industrialisasi, teknik & teknologi.

24. UU NO.1 TH 1970, Lanjutan
• Keselamatan Kerja dalam segala tempat kerja (darat, dalam
tanah, dalam air maupun udara) di dalam wilayah hukum RI
• (e) tempat dilakukan usaha pertambangan & pengolahan
emas, perak, logam atau bijih logam lainnya , batu-batuan,
gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau di
dalam bumi, maupun di dasar perairan.
Pasal 2 Ruang
Lingkup
• Mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan,
dan memadamkan kebakaran
• Kesempatan penyelamatan pada waktu kebakaran atau
kejadian berbahaya yang lainnya.
• Memberi pertolongan pada kecelakaan
• Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja. Dll
Pasal 3 Syarat-
Syarat K2
24

25. UU NO.1 TH 1970, Lanjutan
• Pemeriksaan Kesehatan mental dan pisik pekerja yg akan
diterima/dipindah tugaskan
• Secara berkala pada Dokter yg ditunjuk Pengusaha
• Pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan
Pasal 8 Pengurus Wajib
melakukan
• Kondisi dan bahaya dalam tempat kerja
• Pengaman & alat pelindung dlm tpt kerja
• APD bagi pekerja itu sendiri
• Cara-cara & sikap aman dalam bekerja
Pasal 9 – (1) Pengurus
Wajib Menunjukan &
Menjelaskan:
• tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang
dipimpinnya,
• Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai
termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.
Pasal 11 Pengurus Wajib
Melaporkan:
25

26. UU NO.1 TH 1970, Lanjutan
• Memberi Keterangan yg benar
• Memakai & Mentaati Semua Syarat K3
• Memenuhi & Mentaati Semua Syarat K3
• Meminta Pengurus agar Semua Syarat K3 Dilaksanakan
• Menyatakan Keberatan Kerja apabila; Syarat K3 & APD diragukan,
kecuali Hal Khusus Oleh Pengawas, & Dapat dipertanggung jawabkan
Pasal 12:
Kewajiban dan Hak
Tenaga Kerja
• Wajib mentaati semua petunjuk K2 & memakai APD yang diwajibkan
Pasal 13
Kewajiban Bila
Masuk Tempat Kerja
26

27. UU NO.1 TH 1970, Lanjutan
Pasal 14 Kewajiban Pengurus
Menempatkan : Syarat Keselamatan yg diwajibkan oleh
UU No.1 th 1970 serta Peraturan
Pelaksanaan yang Berlaku, pada Tempat
yang Strategis
Memasang : Gambar K2 dan bahan pembinaan,
pada T
empat yang Strategis
Menyediakan : Cuma-Cuma,APD bagi karyawan &
T
amu disertai petunjuk yg diperlukan
Sesuai Petunjuk
Pengawas/Ahli Keselamatan Kerja
27

28. Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai
hak untuk memperoleh perlindungan
atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c.perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan
pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan
dan kesehatan kerja.
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan
sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan
sistem manajemen perusahaan.
UU No 13 tahun 2003

29. 4.
PP No. 19 Th 1973,
PP No. 55 Th 2010
Let’s start with the first set of slides

30. Karakteristik
Pertambangan
• Padat Modal dan
Teknologi
• Risiko Besar dan
Spesifik
• Peralatan Khusus
• Dinamis (Hazard dan
Risiko Berpindah)
Kementerian ESDM
• Memiliki personel
khusus
• Memiliki peralatan
khusus
PP No. 19 Tahun 1973
• Menteri ESDM
melakukan
pengawasan atas K3
dalam bidang
pertambangan
kecuali untuk ketel
uap.
PP No. 19 tahun 1973

31. PP NO. 19 TH 1973
32
a. Pertambangan penting bagi pembangunan ekonomi nasional &
pertahanan negara. Pengaturan lebih lanjut pengawasan K2 bidang
pertambangan sebagaimana dlm Psl 16 UU No.: 44 Prp. Th 1960 &
Psl 29 UU No. 11 Th 1967;
b. UU No. 1 Th 1970 mengatur K2 secara umum termasuk bidang
pertambangan yg menjadi tugas dan tanggung jawab Menakertransko
c. Usaha pertambangan terus menerus, butuh peralatan khusus, bahaya
& kecelakaan begitu besar dan khas serta perlu pengawasan K2 yg
lebih effisien dan efektif
d. Departemen Pertambangan punya Personil & Peralatan Khusus untuk
Pengawasan K3 Pertambangan

32. PP NO. 19 TH 1973 lanjutan
33
Pasal 1: Pengaturan K2 Pertambangan dalam UU No. 44 Prp. Th 1960, UU No. 1
1
Th 1967, dan PP No.32 Th 1969 dgn ditetapkan UU No. 1 Th 1970 dilakukan Oleh
Menteri Pertambangan
Pasal 2 : Pengawasan K2 bidang Pertambangan oleh Menteri Pertambangan
berpedoman pada UU.No.1 Tahun 1970 & Peraturan Pelaksanaannya
Pasal 3: Menteri Pertambangan mengangkat Pejabat Pengawas K2 kerjasama
dengan Pejabat K2 Depnakertransko
Pasal 4: Menteri Pertambangan secara berkala melaporkan pelaksanaan
Pengawasan dimaksud Pasal 1, 2, & 3 kepada Menakertransko
Pasal 5 : PP 19 Th 1973 tidak berlaku utk Ketel Uap sebagaimana dimaksud Stoom
Ordonantie 1930 ( Sblt. 1930 Nomor 225).

33. • Pasal 13: (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP
, IPR, atau IUPK.
• Pasal 16: f.keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g, keselamatan operasi pertarnbangan;
• Pasal 26: (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan ke pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
a. keselamatan kerja;
b. kesehatan kerja;
c. lingkungan kerja; dan
d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010

34. K3 PERTAMBANGAN Pasal 26:
Menghindari Kecelakaan dan
Penyakit Akibat Kerja.
KESELAMATAN KERJA:
- Manajemen Risiko
- Manajemen Keadaan Darurat
- Administrasi
- Program
- Diklat
- Inspeksi
- Penyelidikan
KESEHATAN KERJA:
-Ergonomic
-Higienis dan Sanitasi
-Program
-Pengelolaan Makan,
Minum, dan Gizi
-Diagnosis Penyakit
LINGKUNGAN KERJA:
-Debu
-Kebisingan
-Getaran
-Pencahayaan
-Udara
-Ventilasi
-Faktor Kimia
-Radiasi
-Faktor Biologi
-Kebersihan
SMK3:
-Kebijakan
-Perencanaan
-Implementasi
-Evaluasi dan TL
-Tinjauan Manajemen
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010

35. KO Pertambangan (Pasal 27):
Terciptanya kegiatan operasi
pertambangan yang aman dan
selamat.
Sistem dan Pelaksanaan
Pemeliharaan/Perawatan
Sarana, Prasarana,
Instalasi dan Peralatan
Pertambangan
Pengamanan
Instalasi
Kelayakan
Sarana,
Prasarana,
Instalasi, dan
Peralatan
Pertambangan
Kompetensi
Tenaga Teknik
Evaluasi
Laporan Hasil
Kajian Teknis
Pertambangan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010

36. PENGAWASAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
Hukum & Peraturan Keselamatan
Pertambangan
Perusahaan:
•Kepala T
eknik Tambang
•Organisasi dan Personil Keselamatan Pertambangan
•Program Keselamatan Pertambangan
•Anggaran & Biaya
•Dokumen & Laporan Keselamatan Pertambangan
Pemerintah:
- Kepala Inspektur Tambang
- Inspektur Tambang
37

37. 5.
PERMEN ESDM NO 26
TAHUN 2018
Let’s start with the first set of slides

38. PERMEN ESDM NO. 26 TAHUN 2018
Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan
Pengawasan Pertambangan Minerba
9 BAB
BAB
I
Ketentuan
Umum
BAB
II
Pelaksanaan
Kaidah Teknik
Pertambangan
Yang Baik
BAB
III
BAB
IV
Pelaksanaan
T
ata Kelola
Pengusahaan
Pertambangan
Mineral dan
Batubara
Pengawasaan
Penyelenggaraan
Pengelolaan
Usaha
Pertambangan
Bab
V
Pengawasan
Terhadap
Kegiatan
Usaha
Pertambangan Bab
VI
Sanksi
Administratif
Bab
VII
Ketentuan
lain-lain
Bab
VIII
Bab
IX
Ketentuan
Peralihan
Ketentuan
Penutup

39. STRUKTUR PERMEN NO. 26 TAHUN 2018
39

40. STRUKTUR PERMEN NO. 26 TAHUN 2018
40

41. STRUKTUR PERMEN NO. 26 TAHUN 2018
41

42. KEPALA INSPEKTUR TAMBANG (KAIT) DAN INSPEKTUR TAMBANG (IT)
• Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut KaIT adalah pejabat yang secara ex
officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang
keteknikan dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
• Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik
pertambangan yang baik serta kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian.
• Pejabat yang Ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan
pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian.
Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 15, 16, 17
42

43. KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT), KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH DAN
PENANGGUNGJAWAB TEKNIK 7 LINGKUNGAN (PTL)
• Kepala Teknik Tambang adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi di dalam struktur
organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang
bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi
tanggung jawabnya.
• Kepala Tambang Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat KTBT adalah seseorang yang
memiliki posisi tertinggi dalam struktur tambang bawah tanah yang bertugas memimpin
dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional tambang bawah tanah sesuai
dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.
• Penanggungjawab Teknik dan Lingkungan adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi
dalam struktur organisasi lapangan yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas
terlaksananya kegiatan operasional Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan
kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian.”
Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 15, 16, 17
43

44. KEWAJIBAN PENERAPAN UNTUK IUP, IUP OLAH MURNI, IUJP
• P
ASAL 3 A
Y
A
T 1
• Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan
IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.
• P
ASAL 4 A
Y
A
T 1
• Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian dalam kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib
melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.
• P
ASAL 5 A
Y
A
T 1
• Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik
sesuai dengan bidang usahanya.
44

45. GOOD MINING PRACTICE
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 3 ayat 3
Kaidah teknik pertambangan yang baik;
a. teknis pertambangan;
b. konservasi Mineral dan Batubara;
c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
d. keselamatan operasi pertambangan;
e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,
Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi;
dan
f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa,
rancang bangun, pengembangan, dan penerapan
teknologi pertambangan.
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 3 ayat 4
Tata kelola pengusahaan pertambangan
a. pemasaran;
b. keuangan;
c. pengelolaan data;
d. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;
e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat;
g. kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang
menyangkut kepentingan umum;
h. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK;
dan
i. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
45

46. RESUME ASPEK PELAKSANAAN PENERAPAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK
IUP Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Eksplorasi dan IUPK
Operasi Produksi
a.teknis pertambangan;
b.konservasi Mineral dan Batubara;
c.keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan;
d.keselamatan operasi
pertambangan;
e.pengelolaan lingkungan hidup
pertambangan, Reklamasi, dan
Pascatambang, serta
Pascaoperasi; dan
f. pemanfaatan teknologi,
kemampuan rekayasa, rancang
bangun, pengembangan, dan
penerapan teknologi
pertambangan.
Pemegang IUP Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan dan/atau
Pemurnian
a.teknis kegiatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian;
b.keselamatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian;
c.pengelolaan lingkungan hidup
dan pascaoperasi; dan
d.konservasi Mineral dan Batubara.
IUJP
a.upaya pengelolaan lingkungan
hidup, keselamatan
pertambangan, konservasi
Mineral dan Batubara, dan teknis
pertambangan sesuai dengan
bidang usahanya; dan
b.kewajiban untuk mengangkat
penanggung jawab operasional
sebagai pemimpin tertinggi di
lapangan.
46

47. Tenaga Teknis Pertambangan
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 7:
(1) Dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, pemegang IUP
Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi
Produksi wajib:
a. mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk
mendapatkan pengesahan dari KaIT; dan
b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47

48. • Pasal 14 ayat (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan
keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf c dan huruf d.
• Pasal 14 ayat (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam melaksanakan ketentuan
keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri,
fasilitas, personil, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya
ketentuan keselamatan pertambangan; dan
b. membentuk dan menetapkan organisasi bagian keselamatan
pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat, atau
luas area kerja.
48

49. Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral
dan Batubara
• Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Bab II Bagian Ketiga Pengelolaan
Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau
Pemurnian Mineral dan Batubara
• Paragraf 1: Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi
Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 14 dan 15)
• Paragraf 2: Pengelolaan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian (Pasal
16 dan 17)
• Paragraf 3: Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Pasal 18 dan 19)
49

50. Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan
manajemen
risiko;
program
keselamatan
kerja yang
meliputi
pencegahan
terjadinya
kecelakaan,
kebakaran, dan
kejadian lain
yang
berbahaya;
pendidikan
dan pelatihan
keselamatan
kerja;
administrasi
keselamatan
kerja;
manajemen
keadaan
darurat;
inspeksi
keselamatan
kerja; dan
pencegahan
dan
penyelidikan
kecelakaan;
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 14 ayat 4 (a)
50

51. Pengelolaan Kesehatan Kerja
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 14 ayat 4 (b)
Program kesehatan pekerja/buruh,
higienis dan sanitasi,
ergonomis,
pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja/buruh, dan/atau
diagnosis danpemeriksaan penyakit akibat kerja;
51

52. Pengelolaan Lingkungan Kerja
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 14 ayat 4 (c)
• peraturan perusahaan, pengukuran, penilaian, dan pengendalian
terhadap kondisi lingkungan kerja.
52

53. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 14 ayat 5
kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan dengan melaksanakan uji dan pemeliharaan
a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
b. pengamanan instalasi;
c.tenaga teknis bidang keselamatan operasi yang kompeten; d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
kelayakan;
evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan;
keselamatan bahan peledak dan peledakan;
keselamatan fasilitas pertambangan;
keselamatan Eksplorasi;
keselamatan tambang permukaan;
keselamatan tambang bawah tanah; dan
keselamatan kapal keruk/isap.
Keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian (Pasal 16)
53

54. 54

55. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
II.
perencanaa
n;
III.
organisasi
dan
personel;
IV.
implementa
si;
V
.
pemantaua
n, evaluasi,
dan tindak
lanjut;
VI.
dokumentas
i; dan
tinjauan
manajemen
dan
peningkatan
kinerja.
56
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 18 dan 19
I.
kebijakan;
VII.

56. SANKSI ADMINISTRATIF
57
Permen ESDM No. 26 tahun 2018 Pasal 50
• Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan
IUPK Operasi Produksi, Pemegang IUJP
, Pemegang IPR yang tidak
mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dikenakan sanksi administratif.
• Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
dan/atau
c. pencabutan izin.
• Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

57. 6.
KEPMEN 1827 K/30/MEM/ 2018
Let’s start with the first set of slides

58. LAMPIRAN
• Lampiran I: pedoman permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan kepala teknik tambang, penanggung jawab
teknik dan lingkungan, kepala tambang bawah tanah, pengawas operasional, pengawas teknis, dan/atau
penanggung jawab operasional;
• Lampiran II: pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
• Lampiran III: pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan/atau
pemurnian mineral dan batubara;
• Lampiran IV: Pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
• Lampiran V: Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batubara;
• Lampiran VI: Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi pada kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara;
• Lampiran VII: Pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batubara;
• Lampiran VIII: Pedoman kaidah teknik usaha jasa pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa
pertambangan.

59. Lampiran I: pedoman permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan kepala teknik tambang, penanggung jawab teknik
dan lingkungan, kepala tambang bawah tanah, pengawas operasional, pengawas teknis, dan/atau penanggung jawab
operasional
• KRITERIA KTT
• KTT Kelas IV
• KTT Kelas III
• KTT Kelas II
• KTT Kelas I
• KRITERIA PTL
• PTL Kelas III
• PTL Kelas II
• PTL Kelas I
59

60. KRITERIA KTT IV DAN III
• KRITERIA KTT IV
a. untuk pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
b. mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT atau telah mengikuti pendidikan atau bimbingan
teknis terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
• KRITERIA KTT III
a. tahapan kegiatan pertambangan: tahap eksplorasi; dan tahap operasi produksi dengan metode
tambang semprot (Hidrolis), tambang bor, tambang terbuka berjenjang tunggal, kuari, dan
kapal keruk, dan/atau kapal isap;
b. jumlah produksi rata-rata: 1) tambang terbuka berjenjang tunggal, untuk batubara kurang dari
atau sama dengan 150 (seratus lima puluh) metrik ton per hari; 2) mineral logam meliputi:
tambang semprot kurang dari atau sama dengan 1 (satu) ton bijih per hari; dan kapal keruk
dan/atau kapal isap dengan menggunakan ponton kurang dari atau sama dengan 1 (satu) ton
bijih per hari; 3) mineral batuan atau mineral bukan logam meliputi: kuari kurang dari atau
sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) ton batuan; dan mineral bukan logam dengan
produksi kurang dari atau sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) ton perhari;
c. tanpa menggunakan bahan peledak;
d.jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) orang; dan e.
memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional Pertama (POP) atau sertifikat kualifikasi
yang diakui oleh KaIT.
60

61. Kriteria KTT II
KTT Kelas II memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. tahapan kegiatan pertambangan operasi produksi dengan metode tambang semprot
(Hidrolis), tambang terbuka, kuari, kapal keruk/kapal isap;
b. jumlah produksi rata-rata: 1) tambang terbuka untuk batubara kurang dari atau sama
dengan 500 (lima ratus) metrik ton per hari; 2) mineral logam meliputi: a) tambang
terbuka untuk mineral logam kurang dari atau sama dengan 1.500 (seribu lima ratus)
ton bijih per hari; b) tambang semprot kurang dari atau sama dengan 5 (lima) ton bijih
per hari; dan c) kapal keruk dan/atau kapal isap kurang dari atau sama dengan 5 (lima)
ton bijih per hari; 3) mineral batuan atau mineral bukan logam meliputi: i. kuari
dengan produksi kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) ton per hari; dan ii.
mineral bukan logam kurang dari atau sama dengan produksi 500 (lima ratus) ton per
hari.
c. jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang; dan
d. memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional Madya (POM) atau sertifikat
kualifikasi yang diakui oleh KaIT.
61

62. Kriteria KTT I
KTT Kelas I memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: tahap operasi produksi dengan metode
tambang semprot (Hidrolis), tambang terbuka, tambang bawah tanah, kuari, kapal keruk,
dan/atau kapal isap.
b. jumlah produksi rata-rata: 1) tambang terbuka untuk batubara lebih dari 500 (lima ratus)
metrik ton per hari; 2) tambang bawah tanah untuk batubara pada semua kapasitas produksi;
3) mineral logam meliputi: i. tambang semprot lebih dari 5 (lima) ton bijih per hari; ii. tambang
terbuka untuk mineral logam lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) ton bijih per hari; iii. tambang
bawah tanah untuk mineral logam pada semua kapasitas produksi; dan iv.kapal keruk
dan/atau kapal isap lebih dari 5 (lima) ton bijih per hari; 4) mineral batuan atau mineral bukan
logam meliputi: i. mineral batuan atau mineral bukan logam dengan produksi lebih dari atau
sama dengan 500 (lima ratus) ton per hari; dan ii. tambang bawah tanah untuk mineral bukan
logam pada semua kapasitas produksi;
c. jumlah pekerja lebih dari 200 (dua ratus) orang; dan
d. memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Utama (POU) atau sertifikat kualifikasi
yang diakui oleh KaIT.
62

63. KRITERIA PTL
63

64. KRITERIA, TUGAS, DAN FUNGSI KTBT
1) KTBT memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Utama (POU) atau sertifikat
kualifikasi yang diakui oleh KaIT; dan
b. bekerja dalam divisi tambang bawah tanah dan menduduki jabatan tertinggi dalam
divisi tersebut.
2) tugas dan fungsi KTBT:
a. mengatur semua kegiatan dalam operasi penambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan petunjuk dari KTT;
b. memastikan bahwa dilakukan pencatatan yang teliti terhadap jumlah orang yang
c.
masuk setiap gilir kerja pada tambang bawah tanah;
menjamin persediaan dan penyaluran barang kebutuhan pendukung kegiatan tambang
bawah tanah; dan
d. melakukan pemeriksaan terhadap semua administrasi dan bagian-bagian tambang
bawah tanah yang paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan.
64

65. KRITERIA KTT UNTUK WARGA NEGARA ASING
a. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kelas KTT yang
diajukan atau memiliki Mine Manager Certificate atau sertifikat
sejenis yang diterbitkan oleh negara asal dan diakui oleh KaIT; dan
b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait peraturan
perundang-undangan dan kebijakan mengenai penerapan kaidah
teknik pertambangan yang baik.
Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai KTT maka dilanjutkan dengan lulus Uji
Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan.
KaIT dapat membatalkan kembali pengesahan KTT tersebut apabila KTT tersebut belum lulus Uji
Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
65

66. PENGAWAS OPERASIONAL DAN PENGAWAS TEKNIS,
• Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Lampiran I:
“Pengawas Operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan
bertanggung jawab kepada KTT/PTL dalam melaksanakan inspeksi,
pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di
wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan
yang baik.”
“Pengawas Teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan
bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas keselamatan pemasangan,
pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.”
66

67. 67

68. PENGAWAS OPERASIONAL
68

69. PENGESAHAN PENGAWAS OPERASIONAL
69

70. PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL (PJO)
• “Penanggung Jawab Operasional adalah orang yang menduduki
jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa
Pertambangan dalam struktur organisasi perusahaan jasa
pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan dan
bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas dilaksanakan dan ditaatinya
peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik
pertambangan yang baik.”
70

71. PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL (PJO)
Persyaratan Administrasi
memiliki jabatan tertinggi dibuktikan dalam struktur organisasi perusahaan jasa
a. pekerja perusahaan jasa pertambangan;
b. riwayat hidup calon PJO;
c.
d.
pertambangan (di site) yang ditandatangani oleh Direksi dengan cap basah;
surat pernyataan dukungan dari Direksi Perusahaan jasa pertambangan;
e. surat pernyataan komitmen calon PJO;
f.Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (madya) bagi TKA
Persyaratan Teknis
g. memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan;
h. memahami aspek teknis pertambangan, konservasi, keselamatan pertambangan, dan
perlindungan lingkungan;
c. memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan; dan
d. jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh
KaIT yang ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis oleh KTT
71

72. Lampiran III: PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN
KESELAMATAN PENGOLAHAN DAN/ATAUPEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA;
1. Keselamatan Kerja Pertambangan
a. Manajemen Risiko
b. Program Keselamatan Kerja
c. Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja
d. Kampanye
e. Administrasi Keselamatan Kerja
f. Manajemen Keadaan Darurat
g. Inspeksi Keselamatan Kerja
h. Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
2.Kesehatan Kerja Pertambangan dan Pengolahan dan/atau
Pemurnian mencakup:
a. Program Kesehatan Kerja
b. Higiene dan Sanitasi
c. Pengelolaan Ergonomi
d. Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja
Tambang
e. Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja
72
3. Lingkungan Kerja:
a. pengelolaan debu;
b. pengelolaan kebisingan;
c. pengelolaan getaran;
d. pengelolaan pencahayaan;
e. pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja;
f. pengelolaan iklim kerja;
g. pengelolaan radiasi;
h. pengelolaan faktor kimia;
i. pengelolaan faktor biologi; dan
j. pengelolaan kebersihan lingkungan kerja

73. Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Lampiran III Huruf A Angka 1 huruf h
• Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
• Kecelakaan dan kejadian berbahaya dilakukan penyelidikan oleh KTT, PTL
atau Inspektur Tambang berdasarkan pertimbangan KaIT/Kepala Dinas
atas nama KaIT.
• KTT/PTL segera melakukan Penyelidikan terhadap semua kecelakaan dan
kejadian berbahaya dalam waktu tidak lebih dari 2 x24 jam.
Program keselamatankerja dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan,
kejadian berbahaya, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya serta menciptakan
budaya keselamatan kerja.
73

74. Kecelakaan tambang memenuhi 5 (lima) unsur
1. benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan
tanpa unsur kesengajaan;
2. mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin
oleh kepala teknik tambang (KTT) atau penanggungjawab teknik dan
lingkungan (PTL);
3. akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau
pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya;
4. terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cidera atau
setiap saat orang yang diberi izin; dan
5. terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah
proyek.
74

75. KATEGORI CIDERA AKIBAT KECELAKAAN TAMBANG
75
1) Cidera Ringan
Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak
mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 3
(tiga) minggu, termasuk hari minggu dan hari libur.
2) Cidera Berat
a. cideraakibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang
cacat tetap (invalid); dan
tidak mampu melakukan tugas semula selama sama dengan atau lebih
dari 3 (tiga) minggu termasuk hari minggu dan hari libur;
b. cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang
c. cidera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja
tambang tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti
salah satu di bawah ini:

76. • (1) keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah
sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, dan lepasnya
tengkorak bagian wajah;
• (2) pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen;
• (3) luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan
ketidakmampuan tetap; atau
• (4) persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi.
3) Mati
Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat
kecelakaan tersebut.
76

77. Administrasi Keselamatan Kerja dan Manajemen
Keadaan Darurat
Manajemen Keadaan Darurat
1. Identifikasi dan Penilaian Potensi
Keadaan Darurat
2. Pencegahan Keadaan Darurat
3. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat
4. Respon Keadaan Darurat
5. Pemulihan Keadaan Darurat
Administrasi Keselamatan Kerja
1. Buku tambang
2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang
3. Pelaporan Keselamatan Kerja
4. RKAB Keselamatan Kerja
5. Prosedur dan/atau instruksi kerja
6. Dokumen dan laporan pemenuhan
kompetensi dan ketentuan
peraturan perundangan serta
persyaratan lainnya
77

78. Lampiran IV: Pedoman Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
78
• Penerapan SMKP Minerba terdiri atas elemen sebagai berikut:
1. kebijakan;
2. perencanaan;
3. organisasi dan personel;
4. implementasi;
5. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
6. dokumentasi; dan
7. tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja.

79. 79

80. 6.
TEORI DASAR K3
Let’s start with the first set of slides

81. 82
Konsep K3
Konsep pekerjaan
Sumber: Dwi Pudjiarso, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, 2016

82. BIRD TRIANGLE
1
10
30
600
BERAT / MATI
CIDERA RINGAN
KERUSAKAN ALAT
INSIDEN TANPA CIDERA
TANPA KERUSAKAN
HAMPIR KECELAKAAN
1200/10000 TINDAKAN TIDAK AMAN DAN
KONDISI TIDAK AMAN
Sumber: F
.Bird (1974). Management Guide to Loss
Control, GA: Institute Press Analysis of 1 753 498
reported accident, representing 21 different
industrial

83. ILUSTRASI NEAR MISS VS ACCIDENT

84. TINGKATKEKERAPANKECELAKAAN(FREQUENCYRATE(FR)
Tingkat kekerapan (FR) cedera hilang waktu kerja (HWK) adalah jumlah cedera HWK
untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam
periode tersebut
CATATAN:satu juta jam adalah jumlah jam kerja dari 500 karyawan
yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu per tahun
SNI 13-6618-2001 METODE PENGHITUNGAN TINGKAT KEKERAPAN DAN KEPARAHAN CEDERA

85. TINGKATKEPARAHAN(SEVERITYRA
TE)
Tingkat keparahan (SR) cedera HWK adalah jumlah “hari pembebanan” (days
charged) untuk setiap 1.000.000 jam dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam
periode tersebut
CATATAN:
• Semua hari kalender (penuh) korban tidak masuk kerja karena
keparahan cedera termasuk hari libur resmi ataupun hari libur kerja
(day off). Hari tersebut tidak termasuk hari korban mendapat cedera
dan hari ia kembali kerja
Indeks Kecelakaan: I = FR x SR

86. TEORI DOMINO : PENYEBAB KECELAKAAN
B A S I C
C A U SE
1. FA K T O R
P R I B A D I
2. FA K T O R
P E K E R J A A N
LA C K OF
CO NT RO L
1. PROGRAM
K U R A N G
2.STANDAR K
U R A N G
3. PENERAPAN
S T A N D A R
K U R A N G
I M M E D IA T E
C A U S E
1 . T I N D A K A N
T D K A M A N
2 . K O N D I S I
T D K A M A N
A C C I D E N T
K O N T
D G N B
A T
S U M
E
LO S S E S
1. . C I D E R A
2. . K E R U S A K
A N A L A T
3. . P R O D U K
S I TE R H E N
TI
TAHAPANPENYEBABTERJADINYAKECELAKAAN
Model ini dikemukakan oleh Frank E. Bird, Jr (1974) yang merupakan salah satu tokoh pembaruan
keselamatankerja,yangmerepresentasikanhubunganlangsungsebabdanakibatdari kecelakaan.Panah
yang menunjukan interaksi multi linier dari urutan sebab akibat, model ini dikenal sebagai Model Loss
Causationyangdiwakiliolehlimadominoyangsalingterkaitdalamsebuahurutanlinier.
87

87. ACCIDENT COST ICEBERG
Biaya Langsung:
1. Biaya pengobatan dan perawatan
2. Biaya kompensasi (Asuransi
Biaya Tidak Langsung
1. Kerugian bangunan
2. Kerugian alat dan mesin
3. Kerugian produk dan bahan/material
4. Gangguan dan terhentinya produksi
5. Biaya administrasi
6. Pengeluaran sarana/prasarana darurat
7. Sewa mesin sementara
7.
1. Waktu dan investigasi
2. Pembayaran gaji untuk waktu hilang
3. Biaya perekrutan dan pelatihan
4. Biaya lembur
5. Waktu dan administrasi
6. Penurunan kemampuan tenaga kerja
yang cedera
Kerugian bisnis dan nama baik 88
Rp. 1 juta
Rp. 5 - 50 juta
Biaya kerusakan aset
Rp. 5 - 30 juta
Biaya lain-lain

88. • Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang 25
Mei 2018 No. 1738/37.04/DBT/2018: Direksi
diminta untuk segera menyesuaikan seluruh
aspek Teknik dan Lingkungan pada kegiatan
operasional dengan peraturan perundangan
terbaru.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan dan pengolahan dan/atau
pemurnian mineral dan batubara ditetapkan
dalam suatu petunjuk teknis oleh Direktur
Jenderal
7. Penutup

89. QUIZ
89
1. Sebutkan lima peraturan perundangan yang terkait dengan keselamatan pertambangan?
2. Sebutkan apakah peranan pemerintah/ pengawas, pengurus, pekerja menurut UU No. 1 tahun 1970?
3. Jelaskan apakah pengertian dan ruang lingkup keselamatan pertambangan menurut PP No. 55 tahun 2010?
4. Apakah yang dimaksud dengan Good Mining Practice menurut permen No.26 tahun 2018?
5. Apa definisi dan ruang lingkup keselamatan pertambangan menurut Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018?
6. Jelaskan tentang pengertian KTT, PTL, KTBT, dan PJO?
7. Apakah yang dimaksud dengan pengawas teknis dan pengawas operasional?
8. Jelaskan mengenai manajemen resiko?
9. Sebutkan yang termasuk administrasi keselamatan kerja?
10. Jelaskan tentang teori gunung es, piramida kecelakaan dan teori domino?

90. Thanks!
90