Ini merupakan materi Safety Meeting yang Rutin diadakan tiap bulan di Perusahaan

1. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

2. 02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970
PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDUSTRI MASA KE MASA
SEBELUM REVOLUSI
INDUSTRI
REVOLUSI INDUSTRI
ERA MODERN

3. • MEMAHAMI TUJUAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA BIDANG K3
• MEMPELAJARI UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
• MEMAHAMI ARAH KEBIJAKAN K3 NASIONAL
1. TUJUAN PEMBAHASAN UMUM

4. • MEMAHAMI PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
• MEMAHAMI LANDASAN PERATURAN DAN
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
• MEMAHAMI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
PENGURUS/PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA
DALAM BIDANG K3
2. TUJUAN PEMBAHASAN KHUSUS

5. Veiligheids Reglement
Th 1910
S/d
Th.1970
Sifat :
Repressive
UNDANG UNDANG
No: 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA
Sifat
Preventive
(Pembinaan)
SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN K3
ZAMAN PEJAJAHAN BELANDA
12 JANUARI 1970

6. UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
I. PERTIMBANGAN
1. VR 1910
PERLU ADANYA UU KK YANG SESUAI
1.Sudah tidak sesuai dengan
perkembangan teknik, teknologi dan
azas Perlindungan Ketenagakerjaan di
Indonesia
2.Sifat polisional/Refresif sudah tidak
sesuai dengan era kemerdekaan
3.Kemajuan industrialisasi, intensitas
kerja, bahan baku, dan lain-lain sudah
berkembang pesat.
UU 1/70

7. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
2. UU No. 1 TAHUN 1970
1. Bersifat preventif
2. Ruang lingkup lebih luas
3. Rumusan teknis lebih
komprehensif
4. Pembinaan K3 bagi manajemen
dan pekerja
5. Pembentukan unit P2K3
Perusahaan
6. Pengaturan retribusi pengawasan

8. DASAR HUKUM PENGAWASAN
KK
1.UUD 1945
2.UU No 13 TAHUN 2003
(UU NO. 14 TAHUN
1969)
3.UU No. 1 tahun 1970
Policy Nasional K3 berada ditangan Menteri yang
bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

9.  UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar R.I tahun 1945.
DASAR HUKUM

10. UU No.13 Tahun 2003
Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. Membudayakan & mendayagunakan tenaga kerja
secar a optimal dan manusiawi,
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja &
penyedian tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja
dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja,
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya.
DASAR HUKUM

11. DASAR HUKUM
Pasal 86
(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan
c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya K3.
(3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

12. UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN KERJA
Undang-Undang No.1 Tahun 1970
(Tambahan Lembaran Negara No.1918)

13. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Pendahuluan-1
 Norma di bidang ketenaga kerjaan
meliputi :
– Norma kerja (Waktu kerja, Upah)
– Norma Keselamatan kerja (resiko fisik)
– Hygiene perusahaan (Lingkungan dan
kesehatan)
– Ganti rugi kecelakaan (Sosial)
UU 14/69 (Psl 9 dan 10)

14. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
 Norma Keselamatan Kerja diatur dalam
UU No 1 th 1970 mempunyai tujuan
universal untuk melindungi keselamatan :
– tenaga kerja dan orang lain
– asset perusahaan
– lingkungan
sehingga tercipta kondisi lingkungan tempat
kerja yang aman dan sehat
Pendahuluan-2

15. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
Pencapaian nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja
ARAH KEBIJAKAN K3
1. Pengembangan organisasi K3
2. Optimalisasi dan pembentukan P2K3
3. Pembuatan dan pelaksanaan standar K3 sesuai dengan
kebutuhan sektoral dan Internasional
4. Optimalisasi pengawasan, pembinaan, sertifikasi di
bidang K3
5. Profesionalisme pegawai pengawas K3 dan ahli K3
6. Peningkatan peran masyarakat dan LSM
7. Peningkatan peran perguruan tinggi
8. Penerapan SMK3 pada setiap tempat kerja
Kebijakan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan usaha

16. Tenaga
kerja
Sumber bahaya
usaha
Pasal 1
-Tetap
-Temporary
Barang/jasa
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
KRITERIA

17. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
RUANG LINGKUP UU 1/70
1. Tempat kerja di seluruh wilayah
kedaulatan R.I. baik di darat, laut,
bawah laut, udara dan lainn-lain
2. Kriteria “Tempat Kerja”
a. Tempat dilakukan usaha/pekerjaan
b. Adanya tenaga kerja yang bekerja
c. Adanya bahaya kerja di tempat tersebut
d. Termasuk lingkungan di sekelilingnya

18. RUANG LINGKUP
Psl. 2
Tempat kerja : di darat, dalam tanah,
permukaan air, dalam air,
di udara wil. Hukum RI
18 jenis
lapangan
kerja
Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang
diwajibkan melaksanakan syarat K3,
tempat kerja yang mempunyai sumber
bahaya, yg berkaitan dengan :
- Keadaan mesin,pesawat,alat kerja,
peralatan dan bahan
- Sifat pekerjaan
- Cara bekerja
- lingkungan
- Proses produksi
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

19. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
SUMBER BAHAYA KECELAKAAN KERJA
 POTENSI SUMBER BAHAYA BERKAITAN DGN :
UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 2
1. Keadaan mesin, pesawat, alat/peralatan,
instalasi, bahan dan sebagainya
2. Lingkungan
3. Sifat pekerjaan
4. Cara kerja
5. Proses produksi
Terdapat ketentuan (pasal 2 ayat 3) yang
bersifat flexible untuk menghadapi
perkembangan teknologi ke depan

20. Psl. 3
SYARAT-SYARAT K3
Dengan peraturan perundangan
ditetapkan syarat syarat keselamatan
kerja untuk :
Arah dan sasaran Kongkrit :
- Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan,
Pencemaran) dan PAK
- Penyediaan sarana pengendalian sumber
bahaya.
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

21. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
• Berisi arah dan susunan kongkrit syarat-
syarat K3 pada jenis kebijakan tertentu
(lihat pasal 2)
• Dengan peraturan perundang-undangan
ditetapkan syarat-syarat K3, untuk :
III. SYARAT-SYARAT K3
UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 3
a. Mencegah, mengurangi kecelakaan ….. dst
b. Mencegah, mengurangi kebakaran ….. dst
c. Mencegah, mengurangi peledakan ….. dst
d. Memberi kesempatan/jalan penyelamatan
diri ….. dst
e. Memberikan P3K ….. dst

22. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
a. Memberikan APD ….. dst
b. Mencegah timbulnya penyebaran suhu ….. dst
c. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja …..
dst
d. Memperoleh penerangan yang cukup ….. dst
e. Menyelenggarakan suhu dan kelembababan
yang baik ….. dst
f. Menyelenggarakan suhu dan kelembababan
yang baik ….. dst
g. Memelihara kebersihan, kesehatan ….. dst
….. Lanjutan
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

23. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
….. Lanjutan
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
a. Keserasian alat kerja, lingkungan dan tenaga
kerja ….. dst
n. Mengamankan pengangkutan orang dan barang
….. dst
o. Mengamankan dan memelihara segala
bangunan ….. dst
p. Mengamankan bongkar muat, penyimpanan
bahan ….. dst
q. Memcegah terkena aliran listrik ….. dst
r. Mencegah timbulnya bahaya yang lebih tinggi
….. dst

24. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
SYARAT-SYARAT K3 BERPOLA PREVENTIV
UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 4
1. Syarat-syarat K3 dievaluasi dari tahapan
awal/dini/perencanaan, dst.
2. Terjaga keselamatan & kesehatan pekerja pada
setiap tahapan proses.
3. Terjaga peralatan/mesin/instalasi saat
dioperasikan di perusahaan.
4. Terjaganya lingkungan kerja yg aman & sehat
PRINSIP : Diberlakukan untuk semua
Jenis kegiatan

25. SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3
UU No. 1 TAHUN 1970
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2K3
KANDEP LUAR
DEPNAKER
- POLI PRSH
- JASA KESEH
Perusahaan
PEMERINTAH SWASTA
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT
Pasal 5

26. Pemeriksaan/
perhitungan
teknis
Pengesahan
gambar rencana
Pemeriksaan/
pengujian
Pengesahan
Pemakaian
Perencanaan
-Pemasangan
-Pembuatan
-dll
- Pemakaian
- Peredaran
- Pengangkutan
Test
Berkala
Pola penerapan K3
Psl 4
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Termasuk
produk
dari Luar
Negeri

27. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
 PENGAWASAN KK
PERENCANAAN OPERASIONAL KASUS
 Pemeriksaan
dan pengujian
PERTAMA
 Proses
perizinan
- Pembuatan
- Pemasangan
- Instalasi
- Dan lain-lain
 Pemeriksaan
BERKALA
 Proses
pengawasan
- Monitoring
- Revisi
- Perubahan
- Dan lain-lain
 Pemeriksaan
KEJADIAN
 Proses Investigasi
- Kecelakaan
kerja
- PAK
- Kebakaran
- Peledakan
- Dan lain-lain

28. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
1. Pegawai pengawas K3
pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnakertrans,
sebagai Pejabat Fungsional dan sebagai PPNS
2. Ahli K3
Adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar
Depnakertrans ditunjuk oleh MENAKERTRANS
-> Professional <-
PASAL 5 (1) UU No 1/170
PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI
KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN
MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG
TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG
INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA

29. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN K3
1. Tanggung jawab secara Nasional terhadap
penyelenggaraan K3 adalah Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi R.I.
2. Pendelegasian Sektoral maupun Teknis tetap
dipertanggungjawabkan kepada Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku
pemegang policy nasional
3. Kebijakan Pengawasan K3 Nasional tetap
menjadi wewenang Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I.

30. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU 13-2003
> Pembentukan Kader K3
• Pengawas KK
• Ahli K3
• Dokter Persh
• Operator
• Teknisi
•Pesonil --------->
•Kelembagaan
•Operasional
•Ketatalaksanaan
UU 1-1970
Pembinaan dan
Pengawasan K3

31. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU 13-2003
•Pesonil
•Kelembagaan --->
•Operasional
•Ketatalaksanaan
> Pengembangan
Kelembagaan
• Unit Pengawasan K3
• DK3N - Komisi K3
• Assosiasi Ahli K3
• Unit P2K3
• Unit Pen
Kebakaran
UU 1-1970
Pembinaan dan
Pengawasan K3

32. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU 13-2003
•Pesonil
•Kelembagaan
•Operasional---->>
•Ketatalaksanaan
- Sosialisasi, Penyuluhan dan
penyebaran informasi K3
- Pembinaan
Training & Sertifikasi Ahli,
Teknisi, Operator
- Pemeriksaan, pengujian,
rekomendasi teknis
- Pengawasan (Nota & BAP)
- Audit SMK3
UU 1-1970
Pembinaan dan
Pengawasan K3

33. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU 13-2003
•Pesonil
•Kelembagaan
•Operasional
•Ketatalaksanaan-> Pemantauan dan Evaluasi
• Laporan
• Monitoring
UU 1-1970
Pembinaan dan
Pengawasan K3

34. KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 8
 Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi
mental dan kemampuan tenaga kerja :
• Baru
• Yang hendak dipindah ke tugas lain
(yang berpotensi bahaya)
• Berkala min satu tahun sekali
 Oleh Dokter perusahaan (yang ditunjuk oleh Menteri)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

35. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
 PENGARUH KESEHATAN DI TEMPAT KERJA
 Pengaruh yang menyebabkan PAK
 Keadaan mesin, pesawat, alat, bahan, dst
 Lingkungan
 Sifat pekerjaan
 Cara bekerja
 Proses Produksi

36. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
 PENGARUH KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Lanjutan
 Nilai Ambang Batas (NAB) Kwantitas
 Nilai Ambang Kualitas (NAK)
 Standar faktor tempat kerja (batas
kemampuan)
 7 – 8 jam perhari
 5 – 6 hari perbulan
 Selama usia kerja
 Standar kualitas
 Bahan kimia berbahaya
 Batasan potensi bahaya
 Di tempat kerja

37. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
 Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja
baru :
 Kondisi dan bahaya di tempat kerja
 Semua pengaman dan alat perlindungan yang
diharuskan
 Menyediakan APD
 Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman
 Mempekerjakan setelah yakin memahami K3
 Melakukan pembinaan
 pencegahan kecelakaan
 pemberantasan kebakaran
 peningkatan K3
 pemberiaan PK3
 Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pasal 9 Pembinaan (kewajiban pengusaha)
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

38. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
 Kriteria Kompetensi
 Knowladge (Ilmu Pengetahuan)
 Skill (Keterampilan)
 Attitude (Sikap/Perilaku)
STANDAR KOMPETENSI K3
 Tanda Kompetensi Ahli
K3
 Sertifikat pelatihan
 SK Penunjukan
 Kartu pengenal
 Berlaku 3 (tiga)
tahun

39. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
STANDAR KOMPETENSI K3 Lanjutan
• UU No. 1 tahun 1970, pasal 9 dan 14
• Permenaker No. 407/MEN/1999 (Teknisi Lift)
• Kepmenaker No. : Kep.311/Men/1999 (Teknisi
Lift)
• Kepmenaker No. : Kep.186/Men/1999 (Org. dan
Personil PK)
• Kepmenaker No. : Kep.20/Men/2004 (Teknisi Konst)
• Dan lain-lain.

40.  Fungsi
 Wadah kerjasama peningkatan bidang
K3 antara :
- Pihak perusahaan (managemen)
- Pihak pekerja
 Susunan
 Diatur dan tetapkan oleh Menteri
 Peraturan pelaksana Permen No.
04/Men/1987
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 10
P2K3
( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

41. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
KECELAKAAN KERJA/ACCIDENT
UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 10
 Kecelakaan kerja meliputi :
 Kecelakaan
 Kebakaran
 Peledakan
 Penurunan lingkungan
 Penyakit akibat kerja

42. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DLM KASUS KEC. KERJA
1.Melaporkan ke Depnakertrans/Disnaker
setempat
2. Mengamankan TKP
3.Membantu kelancaran penyelidikan di
pengadilan
4.Melakukan kewajiban di bidang
ketenagakerjaan
1. Form laporan sesuai ketentuan
perundang-undangan No.:
03/MEN/1999, tentang :
2. Koordinasikan dengan Perusahaan
JAMSOSTEK untuk kompensasi
kecelakaan kerja ini.

43. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 11
Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja
• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di
tempat kerja
• Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan
Permen No. 03/Men/1998

44. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 12
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
Kewajiban
• Memberikan keterangan
pada Pegawai Pengawas
• Memakai APD
• Memenuhi dan mentaati
syarat K3
Hak
• Meminta pengurus
untuk melaksanakan
Syarat K3
• Menyatakan keberatan,
jika syarat K3 belum
terpenuhi

45. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 13
Perlindungan terhadap orang lain
Kewajiban menggunakan APD yang
ditetapkan

46. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 14
Kewajiban Pengurus
 Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970
 Memasang gambar dan bahan pembinaan
K3
 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan
petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang
lain

47. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 15
SANKSI
1. Denda Rp. 100.000
2. Kurungan 3 bulan

48. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 16
Kewajiban Pengusaha
Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun
setelah diundangkan

49. 02/21/11 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Pasal 17
Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan
Pasal 18
Nama Undang-Undang ini adalah
Undang-Udang Keselamatan kerja

50. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
A. Mekanik dan Konstruksi Bangunan
- Permen No. 01/1978 ttg K3 dalam Penebangan dan
Pengangkutan
- Permen No. 01/1980 ttg K3 pada Konstruksi Bangunan
- Permen No. 04/1985 ttg Pesawat Tenaga & Produksi
- Permen No. 05/1985 ttg Pes.Angkat & Angkut
- Permen No. 01/1989 ttg Klasifikasi Syarat Pesawat Angkat
- SKB Menaker & Men. PU No. 174/Men/1986 dan No.
104/Kpts/1986 ttg K3 pada Tempat Kegiatan Konstruksi

51. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
B. Listrik dan Penanggulangan
Kebakaran
- Kepmennaker No. 75/2002 ttg Berlakunya PUIL 2000
- Permen No. 02/1989 ttg Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
- Permen No. 03/1999 ttg K3 Pesawat Lift
- Permen No. 04/1980 ttg Syarat-syarat Pemasangan &
Pemeliharaan APAR
- Permen No. 02/1983 ttg Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
- Kepmen No. Kep.186/1999 ttg Unit Penanggulangan
Kebakaran di Tempat Kerja
- Keputusan Dirjen Binawas No. Kep.407/BW/1999 ttg
Persyaratan Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift

52. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
C. Uap dan Bejana Tekan
- UU Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930
- Permen No. 02/1982 ttg Klasifikasi Juru Las
- Permen No. 01/1988 ttg Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator
Pesawat Uap
- Permen No. 01/1982 ttg Bejana Tekan

53. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
D. Kesehatan dan Lingkungan Kerja
- PP No. 7/1973 ttg Pengawasan atas Peredaran,
Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida
- Permen No. 01/1976 ttg Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter
Perusahaan
- Permen No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi
Paramedis Perusahaan
- Permen No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- Permen No. 01/1981 ttg Kewajiban Melaporkan PAK
- Permen No. 03/1982 ttg Pelayanan Keselamatan Tenaga Kerja
- Kepmen No. Kep. 51/1999 ttg NAB Faktor Fisika di Tempat
Kerja
- Kepmen No. Kep. 187/1999 ttg Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya di Tempat Kerja

54. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
E. Umum
- Permen No. 03/1978 ttg Persyaratan Penunjukan dan
Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas atau Ahli K3
- Permen No. 04/1987 ttg Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan
Wewenang Ahli K3 dan P2K3
- Permen No. 02/1992 ttg Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan
Wewenang Ahli K3
- Permen No. 04/1995 ttg Perusahaan Jasa K3
- Permen No. 05/1996 ttg SMK3
- Permen No. 03/1998 ttg Tata Cara Pelaporan Kecelakaan
Kerja

55. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
F. Sektor Pertambangan
- PP No. 19 tahun 1987 ttg Pengaturan dan Pengawasan
Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- PP No. 11 tahun 1979 ttg Keselamatan Kerja pada Pemurnian
dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

56. 02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970
SALAM SAFETY

57. 1. Apa kepanjangan dari singkatan P2K3L?
a. Panitia Pengawas K3L
b. Panitia Pelaksanaan K3L
c. Panitia Pembina K3L
d. Panitia Pengadaan K3L
02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970

58. 2. Yang merupakan salah satu hak dari
pegawai dalam pemenuhan K3L
adalah, kecuali:
a. Memberikan keterangan pada Pegawai
Pengawas
b. Menyatakan keberatan, jika syarat K3
belum terpenuhi
c. Memakai APD
d. Memenuhi dan mentaati syarat K3
02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970

59. 3. Apa kepanjangan dari singkatan NAK
terkait dengan kesehatan kerja di tempat
kerja?
a. Nilai Ambang Kuantitas
b. Nilai Ambang Kinerja
c. Nilai Ambang Kriteria
d. Nilai Ambang Kualitas
02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970