Dokumen tersebut membahas kebijakan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Lingkup pengawasan mencakup aspek teknis, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kompetensi SDM pertambangan.
Dokumen ini membahas tentang arah penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, tata laksana reklamasi dan pascatambang, pengawasan, serta sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan reklamasi dan pascatambang.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan rencana reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi serta rencana pascatambang, termasuk kriteria, biaya, dan penilaian persetujuan rencana-rencana tersebut.
Dokumen tersebut membahas konsep teknologi dan pertambangan. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang definisi pertambangan dan teknik pertambangan, kegiatan yang mengakibatkan perlu dilakukannya reklamasi lahan tambang seperti eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan bijih, serta penjelasan mengenai proses reklamasi lahan itu sendiri.
Tahap pra-konstruksi dan konstruksi pemasangan pipa gas berpotensi menimbulkan beberapa dampak lingkungan seperti keresahan masyarakat, penurunan kualitas udara dan air, peningkatan kebisingan, gangguan lalu lintas, serta limbah B3 berupa oli bekas. Dampak-dampak tersebut perlu diantisipasi dan dikelola agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Dokumen ini membahas tentang arah penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, tata laksana reklamasi dan pascatambang, pengawasan, serta sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan reklamasi dan pascatambang.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan rencana reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi serta rencana pascatambang, termasuk kriteria, biaya, dan penilaian persetujuan rencana-rencana tersebut.
Dokumen tersebut membahas konsep teknologi dan pertambangan. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang definisi pertambangan dan teknik pertambangan, kegiatan yang mengakibatkan perlu dilakukannya reklamasi lahan tambang seperti eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan bijih, serta penjelasan mengenai proses reklamasi lahan itu sendiri.
Tahap pra-konstruksi dan konstruksi pemasangan pipa gas berpotensi menimbulkan beberapa dampak lingkungan seperti keresahan masyarakat, penurunan kualitas udara dan air, peningkatan kebisingan, gangguan lalu lintas, serta limbah B3 berupa oli bekas. Dampak-dampak tersebut perlu diantisipasi dan dikelola agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Dokumen tersebut membahas upaya pengelolaan lingkungan hidup selama tahap pra-konstruksi dan konstruksi pemasangan pipa gas di Kota Medan. Terdapat delapan aspek yang dikelola meliputi keresahan masyarakat, kualitas udara, kebisingan, gangguan lalu lintas, kualitas air, limbah B3, kerusakan flora, dan kesempatan kerja. Pengawasan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
Rencana Pascatambang bertujuan untuk memperkirakan dan mengetahui perencanaan terhadap lahan bekas tambang setelah selesai dilakukan penambangan serta memperbaiki kondisi lingkungan pada lahan bekas tambang agar berfungsi sesuai peruntukannya. Dokumen ini disusun berdasarkan peraturan pemerintah dan mencakup profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, rona lingkungan akhir, program reklamasi dan pengembangan sosial e
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi lingkungan sebelum dan sesudah kegiatan penambangan bijih besi di tambang bijih besi Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat informasi tentang lokasi tambang, proses penambangan yang dilakukan sejak tahun 1971, hasil produksi, dan aktivitas penutupan tambang serta rencana pascatambang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, aset, pemantauan lingkungan, rehabilitasi lahan terganggu
Dokumen ini membahas peraturan tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan pertambangan mineral. Secara garis besar, dokumen ini mengatur tentang penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang untuk tahap eksplorasi dan operasi produksi, termasuk program, biaya, dan kriteria keberhasilannya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang penilaian, pelaksanaan, pelaporan, dan penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara mulai dari tahap administrasi, penilaian lapangan, aspek-aspek yang dinilai seperti pengelolaan batuan penutup, pengendalian erosi dan sedimentasi, reklamasi dan revegetasi, hingga program-program pengembangan dan penelitian lingkungan."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan lingkungan pertambangan yang berkelanjutan dengan visi terwujudnya pembangunan sumber daya mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan karakteristik kegiatan pertambangan, dampaknya terhadap lingkungan, upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan, serta pentingnya pertambangan bagi pembangunan
Dokumen tersebut membahas latar belakang kegiatan pemasangan pipa gas oleh PT PGN di Medan yang bertujuan untuk mengantisipasi gangguan pada pipa lama dan mempersiapkan permintaan pelanggan di masa depan, serta landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan tersebut."
Dokumen tersebut membahas penyusunan rencana reklamasi untuk tahap eksplorasi dan produksi tambang, mencakup program reklamasi, rencana biaya, dan kriteria keberhasilan."
Pemasangan pipa gas 12 inci sepanjang 10,5 km dari Stasiun Pengatur Tekanan Gas Paya Pasir hingga Stasiun PLN Sicanang melibatkan 150 tenaga kerja dan peralatan berat. Pipa gas akan ditanam di bawah tanah sedalam 1,5-2 meter dan melewati beberapa jalan dan sungai di Kota Medan. Keselamatan kerja menjadi prioritas utama proyek ini.
Dokumen tersebut membahas tentang K3 dalam pekerjaan konstruksi. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, kecelakaan kerja, sebab-sebab kecelakaan, dan langkah-langkah K3 yang perlu diterapkan dalam berbagai aktivitas konstruksi seperti penggalian, pondasi, beton, baja, dan sarana bangunan. Dokumen ini juga membahas tentang kewajiban melaporkan proyek konstruksi dan akte pengaw
Dokumen tersebut membahas tentang tata laksana pencairan jaminan reklamasi untuk tahap eksplorasi dan operasi produksi. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu laporan pelaksanaan reklamasi, evaluasi pelaksanaan reklamasi, pencairan jaminan reklamasi, dan perubahan rencana reklamasi. Evaluasi pelaksanaan reklamasi akan menilai pencapaian luasan dan kualitas reklamasi dengan mengacu pada rencan
Kearifan Pemanfaatan SDA Dalam PertambanganSindy Prisila
Dokumen tersebut membahas tentang kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam industri pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, reklamasi, hingga prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...tiopan gultom
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini membahas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama konstruksi pergantian jembatan Cisomang dan Cikao, mencakup pengelolaan sampah, pencegahan ceceran material, dan pemantauan kualitas udara serta gangguan lalu lintas.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tambang, termasuk definisi perencanaan, jenis perencanaan (jangka panjang, menengah, pendek), perancangan, istilah-istilah tambang seperti cadangan, kadar batas, nisbah pengupasan, tujuan dan ruang lingkup perencanaan tambang.
Kepmen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umumNaufal Annabil
Keputusan Menteri ini mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pertambangan umum. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) menetapkan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam pertambangan, (2) mengatur tentang peledakan termasuk tentang juru ledak dan penyimpanan bahan peledak, (3) mengatur tentang keselamatan kerja di pertambangan permukaan dan bawah tanah.
Dokumen tersebut membahas upaya pengelolaan lingkungan hidup selama tahap pra-konstruksi dan konstruksi pemasangan pipa gas di Kota Medan. Terdapat delapan aspek yang dikelola meliputi keresahan masyarakat, kualitas udara, kebisingan, gangguan lalu lintas, kualitas air, limbah B3, kerusakan flora, dan kesempatan kerja. Pengawasan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.
Rencana Pascatambang bertujuan untuk memperkirakan dan mengetahui perencanaan terhadap lahan bekas tambang setelah selesai dilakukan penambangan serta memperbaiki kondisi lingkungan pada lahan bekas tambang agar berfungsi sesuai peruntukannya. Dokumen ini disusun berdasarkan peraturan pemerintah dan mencakup profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, rona lingkungan akhir, program reklamasi dan pengembangan sosial e
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi lingkungan sebelum dan sesudah kegiatan penambangan bijih besi di tambang bijih besi Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat informasi tentang lokasi tambang, proses penambangan yang dilakukan sejak tahun 1971, hasil produksi, dan aktivitas penutupan tambang serta rencana pascatambang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, aset, pemantauan lingkungan, rehabilitasi lahan terganggu
Dokumen ini membahas peraturan tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan pertambangan mineral. Secara garis besar, dokumen ini mengatur tentang penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang untuk tahap eksplorasi dan operasi produksi, termasuk program, biaya, dan kriteria keberhasilannya. Dokumen ini juga menjelaskan tentang penilaian, pelaksanaan, pelaporan, dan penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara mulai dari tahap administrasi, penilaian lapangan, aspek-aspek yang dinilai seperti pengelolaan batuan penutup, pengendalian erosi dan sedimentasi, reklamasi dan revegetasi, hingga program-program pengembangan dan penelitian lingkungan."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan lingkungan pertambangan yang berkelanjutan dengan visi terwujudnya pembangunan sumber daya mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan karakteristik kegiatan pertambangan, dampaknya terhadap lingkungan, upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan, serta pentingnya pertambangan bagi pembangunan
Dokumen tersebut membahas latar belakang kegiatan pemasangan pipa gas oleh PT PGN di Medan yang bertujuan untuk mengantisipasi gangguan pada pipa lama dan mempersiapkan permintaan pelanggan di masa depan, serta landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan tersebut."
Dokumen tersebut membahas penyusunan rencana reklamasi untuk tahap eksplorasi dan produksi tambang, mencakup program reklamasi, rencana biaya, dan kriteria keberhasilan."
Pemasangan pipa gas 12 inci sepanjang 10,5 km dari Stasiun Pengatur Tekanan Gas Paya Pasir hingga Stasiun PLN Sicanang melibatkan 150 tenaga kerja dan peralatan berat. Pipa gas akan ditanam di bawah tanah sedalam 1,5-2 meter dan melewati beberapa jalan dan sungai di Kota Medan. Keselamatan kerja menjadi prioritas utama proyek ini.
Dokumen tersebut membahas tentang K3 dalam pekerjaan konstruksi. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, kecelakaan kerja, sebab-sebab kecelakaan, dan langkah-langkah K3 yang perlu diterapkan dalam berbagai aktivitas konstruksi seperti penggalian, pondasi, beton, baja, dan sarana bangunan. Dokumen ini juga membahas tentang kewajiban melaporkan proyek konstruksi dan akte pengaw
Dokumen tersebut membahas tentang tata laksana pencairan jaminan reklamasi untuk tahap eksplorasi dan operasi produksi. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu laporan pelaksanaan reklamasi, evaluasi pelaksanaan reklamasi, pencairan jaminan reklamasi, dan perubahan rencana reklamasi. Evaluasi pelaksanaan reklamasi akan menilai pencapaian luasan dan kualitas reklamasi dengan mengacu pada rencan
Kearifan Pemanfaatan SDA Dalam PertambanganSindy Prisila
Dokumen tersebut membahas tentang kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam industri pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, reklamasi, hingga prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan h...tiopan gultom
Lampiran surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini membahas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama konstruksi pergantian jembatan Cisomang dan Cikao, mencakup pengelolaan sampah, pencegahan ceceran material, dan pemantauan kualitas udara serta gangguan lalu lintas.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tambang, termasuk definisi perencanaan, jenis perencanaan (jangka panjang, menengah, pendek), perancangan, istilah-istilah tambang seperti cadangan, kadar batas, nisbah pengupasan, tujuan dan ruang lingkup perencanaan tambang.
Kepmen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umumNaufal Annabil
Keputusan Menteri ini mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pertambangan umum. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) menetapkan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam pertambangan, (2) mengatur tentang peledakan termasuk tentang juru ledak dan penyimpanan bahan peledak, (3) mengatur tentang keselamatan kerja di pertambangan permukaan dan bawah tanah.
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)Fitri Hady Amrullah
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar pengawasan lingkungan hidup khususnya pengendalian pencemaran air. Secara garis besar mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengendalian mutu air limbah serta prosedur pemeriksaan sumber, saluran, dan instalasi pengolahan air limbah.
Dokumen tersebut merupakan informasi proyek pembangunan pabrik biodiesel yang mencakup:
1. Informasi teknologi proses yang digunakan yaitu LURGI dari Jerman.
2. Spesifikasi peralatan utama seperti reaktor, menara, kolom, dan kondisi operasi.
3. Hasil simulasi peralatan utama, komposisi, suhu, tekanan, dan rasio alir.
4. Peralatan pendukung seperti penukar panas, pendingin,
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pertumbuhan ekonomi, perbedaan dan persamaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti teori klasik, Schumpeter, dan Harrod-Domar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Evaluasi ini menganalisis kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi kebijakan perizinan di daerah yang menemukan banyak masalah seperti tumpang tindih izin dan dampak lingkungan."
Dokumen ini membahas tentang pertambangan bauksit di Indonesia, terutama di Pulau Bintan. Ia menjelaskan tentang sejarah, lokasi, proses pertambangan dan pencucian bauksit, serta produksi dan ekspor bauksit dari Pulau Bintan. Dokumen ini juga membahas mengenai rencana pembangunan pabrik alumina di Pulau Bintan untuk memanfaatkan bauksit berkadar rendah yang belum diekspor.
Dokumen ini membahas tentang pencemaran udara, termasuk pengertian, jenis bahan pencemar, penyebab, dampak seperti gangguan kesehatan dan lingkungan, serta cara penanggulangannya seperti mengganti bahan bakar kendaraan dan penghijauan.
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
PPT PENCEMARAN LINGKUNGAN ( Yani Sutriyani ) Zayyin Nihayah
Dokumen tersebut membahas tentang pencemaran lingkungan, termasuk pengertian, jenis, sumber, dampak, dan upaya penanggulangannya. Jenis pencemaran lingkungan yang dijelaskan adalah udara, air, dan tanah. Sumber pencemaran berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, dan pertanian. Dampaknya meliputi gangguan kesehatan dan ekosistem."
Presentase study inspeksi IT pada PT. LHI tahun 2013Firdaus Matasin
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan diklat inspektur tambang pertama yang mencakup materi inspeksi teknik, K3, lingkungan, dan konservasi serta hasil-hasil temuan dan rekomendasi inspeksi di beberapa lokasi."
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
This document provides a summary of the analytics available through SlideShare for monitoring the performance of presentations. It outlines the key metrics that can be viewed such as total views, actions, and traffic sources over different time periods. The analytics help users identify topics and presentation styles that resonate best with audiences based on view and engagement numbers. They also allow users to calculate important metrics like view-to-contact conversion rates. Regular review of the analytics insights helps users improve future presentations and marketing strategies.
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
Turbocharge your online presence with SlideShare. We provide the best tips and tricks for succeeding on SlideShare. Get ideas for what to upload, tips for designing your deck and more.
SlideShare is a global platform for sharing presentations, infographics, videos and documents. It has over 18 million pieces of professional content uploaded by experts like Eric Schmidt and Guy Kawasaki. The document provides tips for setting up an account on SlideShare, uploading content, optimizing it for searchability, and sharing it on social media to build an audience and reputation as a subject matter expert.
Dokumen tersebut membahas tentang K3 Pertambangan, kewajiban pemegang izin pertambangan, pengawasan keselamatan pertambangan, dan pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik."
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdfwulanmunir1
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan bahwa penginderaan jauh sangat bermanfaat untuk pemantauan kegiatan pertambangan seperti wilayah tambang, reklamasi lahan, dan kegiatan ilegal. Kerja sama dengan LAPAN diharapkan mempercepat pemanfaatan data satelit untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan.
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxHSEHasscoLP
Dokumen tersebut membahas tentang pembekalan untuk sertifikasi kompetensi BNSP untuk Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang persiapan peserta, metode pembekalan secara online, unit kompetensi yang diujikan, peraturan keselamatan pertambangan, dan fungsi inspektur pertambangan dalam pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pemegang izin usaha pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi dan pascatambang yang memenuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, dan konservasi sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) RPP ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral oleh pemerintah pusat dan daerah;
(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pemerintah daerah dan pemegang izin pertambangan;
(3) Wilayah pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pencadangan Negara, dan Wilayah Pertambangan Rakyat.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di industri minyak dan gas, mulai dari MPR No. 341 tahun 1930 hingga peraturan menteri terkini. Dokumen ini menjelaskan ketentuan K3 dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kebijakan Pengawasan
1. KEBIJAKAN PENGAWASAN
PERTAMBANGAN MINERBAPABUM
Oleh
M.S. Marpaung
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral
Batubara dan Panas Bumi
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI
BANDUNG, 11 MEI 2009
2. DASAR HUKUM PENGAWASAN
MINERBAPUM
• UU No.4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara
• UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
• UU No. 23 Tahun 1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
• UU No. 27 tahun 2003 ttg Panas bumi
• UU No.32 Tahun 2004 ttg Otonomi Daerah
• PP No.32 Tahun 1969 ttg Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967
• PP No.19 Tahun 1973 ttg Pengaturan dan Pengawasan K3 di
Bidang Pertambangan
• PP No. 27 Tahun 1999 ttg Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
• PP No.38 Tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota
3. Dasar Hukum lanjutan…..
• PP No.18 jo 85 Tahun 1999 ttg Pengelolaan Limbah B3
• PP No. 59 Tahun 2007 ttg Kegiatan Usaha Panas Bumi
• Permen No.02 P. Tahun 1990 ttg K2 Panas Bumi
• Permen No.06.P Tahun 1991 ttg Pemeriksaan K2 atas Instalasi,
Peralatan dan Teknik Migas dan Panas Bumi
• Kepmen.No.2555.K Tahun 1993 ttg PIT Pertambangan Umum
• Kepmen No.555.K Tahun 1995 ttg K3 Pertambangan Umum
• Kepmen No. 1211 Tahun 1995 ttg Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pd Kegiatan Pertambangan
• Kepmen.No.667.K Tahun 2002 ttg Penugasan kepada Ditjen. GSDM
dan Ditjen LPE dalam Pengusahaan Panas Bumi
• Permen ESDM No 18 Tahun 2008 ttg Reklamasi dan Penutupan
Tambang
4. PENGAWASAN PERTAMBANGAN
UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral Dan Batubara
Ps 140
(Ayat 1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa
pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.
(Ayat 2) Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan
di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
(Ayat 3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang
IUP, IPR atau IUPK.
5. PENGAWASAN PERTAMBANGAN
UU NO. 4/2009 ttg Pertambangan Mineral Dan Batubara
Ps 141
(Ayat 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain, berupa:
a. teknis pertambangan,
b. pemasaran,
c. keuangan,
d. pengelolaan data mineral dan batubara,
e. konservasi sumber daya mineral dan batubara,
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
g. keselamatan operasi pertambangan,
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri.
j.
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
6. PELAKSANAAN PENGAWASAN
TEKNIK PERTAMBANGAN
A. PENGAWASAN ADMINISTRATIF
– Dokumen Studi Kelayakan
– Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
– Rencana Kerja Tahunan Teknis dan
Lingkungan
– Laporan Kemajuan Kegiatan Pertambangan
(Triwulan)
7. PELAKSANAAN PENGAWASAN TEKNIK
PERTAMBANGAN (LANJUTAN)
B. PENGAWASAN LAPANGAN
– Pengawasan Teknik Pertambangan
• Pengawasan Teknik Pertambangan pada Tahap Kegiatan
Konstruksi
• Pengawasan Teknik Pertambangan pada Tahap Kegiatan
Produksi
Pengawasan Kelaikan Teknik Penambangan
Pengawasan Kelaikan Teknik Pengolahan
Pengawasan Kelaikan Teknik Pengangkutan
– Pengawasan Kelaikan Sarana Teknis Pertambangan
– Pengawasan Pematokan Batas Wilayah Pertambangan
– Pemantauan Pelaksanaan OTDA/Pemberian Rekomendasi
Teknis Pertambangan
– Pengawasan Konservasi Bahan Galian
8. UNSUR PENGAWASAN K3 DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
A. PEMERINTAH PUSAT
B. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
(DEKONSENTRASI)
C. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
(DESENTRALISASI)
9. ELEMEN PENGELOLAAN K3 DAN
LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
• KEPALA PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG
• PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG (PIT)/ INSPEKTUR TAMBANG
(IT)
• KEPALA TEKNIK TAMBANG
• BUKU TAMBANG
• ORGANISASI K3 DAN LINGKUNGAN
• PROGRAM K3 DAN LINGKUNGAN
• LAPORAN K3 DAN LINGKUNGAN
10. PENGELOLAAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
PRINSIP-PRINSIP LINGKUNGAN HIDUP
a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air
laut, dan tanah serta udara;
b. perlindungan keanekaragaman hayati;
c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam
tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made
structure) lainnya;
d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan
peruntukannya; dan
e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
11. PENGELOLAAN LINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
APLIKASI PRINSIP-PRINSIP LINGKUNGAN HIDUP
a. Pemenuhan baku mutu kualitas air, tanah dan udara
b. Mempertahankan buffer zone dalam rangka biodiversity
c. Melakukan kajian geoteknik dalam rangka memastikan
stabilitas dan keamanan timbunan, dengan mempertimbangkan
kondisi curah hujan tertinggi di lokasi setempat
d. Melakukan pemulihan lahan bekas tambang agar berdaya guna
dan mempunyai nilai manfaat
e. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
f. Mengembangkan etika lingkungan (responsible miners)
12. PENGELOLAAN K3 PERTAMBANGAN
PRINSIP K3
Setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya
Penyebab kecelakaan harus dicegah/ditiadakan
Setiap pekerjaan pasti dapat dilakukan dengan aman dan selamat
PENTINGNYA K3
Menyelamatkan karyawan
Menyelamatkan keluarga karyawan
Menyelamatkan perusahaan
DILAKUKAN OLEH :
PEMERINTAH
PERUSAHAAN
13. PELAKSANAAN PENGAWASAN
A. PENGAWASAN ADMINISTRATIF
• Bahan Peledak (IVi/Rekomendasi)
• Laporan Kecelakaan (IIIi; Vi; Vii; VIIi; VIIIi; IXi)
• Peralatan (dokumen untuk perizinan)
• Pengecualian (dokumen utk persetujuan)
• Rencana Reklamasi
• Rencana Pascatambang
• Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan
• Laporan Pelaksanaan Program K-3 (Triwulan)
• Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
- Mengevaluasi Laporan Triwulan Pelaksanaan RKL-RPL/
UKL-UPL
- Mengevaluasi Pelaksanaan Reklamasi
- Mengevaluasi Pelaksanaan Pascatambang
- Mengevaluasi Laporan Kasus Lingkungan
14. PELAKSANAAN PENGAWASAN
LANJUTAN ….
B. PENGAWASAN OPERASIONAL
• Inspeksi Keselamatan Kerja
• Inspeksi Kesehatan Kerja
• Pemeriksaan /Penyelidikan Kecelakaan
• Pemeriksaan /Penyelidikan Kejadian Berbahaya
• Pengujian Kelayakan Sarana dan Peralatan
• Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja
• Inspeksi Pengelolaan Lindungan Lingkungan Pertambangan
• Inspeksi Penilaian Keberhasilan Reklamasi/Pascatambang
• Inspeksi Kasus Lingkungan (akibat kegiatan pertambangan)
• Inspeksi Bencana Lingkungan (akibat fenomena alam)
15. PELAKSANAAN PENGAWASAN
LANJUTAN …..
C. PENGUJIAN KELAYAKAN PERALATAN
• Gudang Bahan Peledak
• Penimbunan Bahan Bakar Cair
• Kapal Keruk/Kapal Isap
• Alat Angkut Orang
• Alat Angkat (Tertentu)
• Bejana Bertekanan
• Instalasi Pipa
• Pressure Safety Valve
• Peralatan Listrik (tertentu)
16. PELAKSANAAN PENGAWASAN
LANJUTAN ……
D. PENGUJIAN/PENILAIAN KOMPETENSI
• Penilaian kompetensi calon Kepala Teknik Tambang
• Pengujian kompetensi Juru Ledak
• Pengujian Kompetensi Juru Ukur
• Pengujian Kompetensi Pengawas Operasional (POP; POM; POU)
• Pengujian Kompetensi Juru Las (bekerja sama dengan pihak ke-3)
• Pengujian Kompetensi Operator alat angkat (bekerja sama dengan
pihak ke-3)
17. DESENTRALISASI PENGAWASAN
K3 DAN LINGKUNGAN
(KABUPATEN/KOTA)
• Kabupaten/kota melakukan pengawasan sesuai
kewenangan sebagai daerah otonom
• Berpedoman kepada peraturan perundangan yang
berlaku serta juklak dan juknis yang ditetapkan oleh
pemerintah
• Inspeksi bersama daerah dan pusat
• Investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus
lingkungan daerah dan pusat
18. DEKONSENTRASI PENGAWASAN
K3 DAN LINGKUNGAN
(PROVINSI)
A. MELAKUKAN SUPERVISI THD PENGAWASAN K3 DAN
LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
KAB/KOTA :
• Hasil Inspeksi
• Hasil investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya
• Proses perizinan
• Rekomendasi
B. MELAKUKAN INVENTARISASI :
• Statistik Kecelakaan
• Pembelian dan Penggunaan dan stok bahan peledak
• Jumlah dan jenis perizinan
• Data penggunaan lahan
19. PENUTUP
• Pengawasan dilakukan dalam rangka PREVENTION DAN ASSURANCE,
meliputi :
- Tingkat kepatuhan dan pentaatan terhadap peraturan
- Pencapaian target dari rencana kerja yang telah disusun
- Mengetahui sejak dini bila terjadi penyimpangan baik berdasarkan
ketentuan/peraturan maupun rencana kerja
- Dapat segera melakukan koreksi bila terjadi perubahan rencana kerja
atau perubahan kebijakan Pemerintah
• Karakteristik kegiatan yang melibatkan peralatan besar, intensitas
kegiatan yang tinggi, cepatnya perubahan medan kerja, menyebabkan
pertambangan rawan terhadap kecelakaan. Maka diperlukan tenaga kerja
yang SADAR K3 setiap saat.
• Diperlukan industri yang mempunyai ketahanan internal maupun eksternal
untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
(K3 = ketahanan internal, Lingkungan = ketahanan external)