Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di industri minyak dan gas, mulai dari MPR No. 341 tahun 1930 hingga peraturan menteri terkini. Dokumen ini menjelaskan ketentuan K3 dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.

1. 1
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
INDUSTRI MINYAK DAN GAS
Quality for professional  www.akualita.com

2. 2
PERATURAN
PERUNDANGAN
Quality for professional  www.akualita.com
2

3. Quality for professional  www.akualita.com
3
Peraturan Perundangan K3LL Migas
• Undang-undang migas ketenagakerjaan,
keselamatan kerja
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Menteri

4. Quality for professional  www.akualita.com
4
Undang-undang K3LL Migas
• UU No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
• UU No. 44 Prp. Thn 1960 tentang Pertambangan dan Gas
Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan dan Minyak Gas Bumi Negara
• UU No. 23 Thn 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
• UU No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
• UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Keselamatan Kerja Tambang
Mijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930

5. Quality for professional  www.akualita.com
5
PP Kegiatan Hulu dan Hilir
 Peraturan Pemerintah No. 35 Thn 2004 No. jo
PP 34 Thn 2005 tentang : Kegiatan Hulu
Minyak dan Gas Bumi
 Peraturan Pemerintah No. 36 Thn 2004
tentang : Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi

6. Quality for professional  www.akualita.com
6
Peraturan Pemerintah – K3 Migas
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973 tentang :
Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja
di Bidang Pertambangan
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974 tentang :
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan
Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979 Tentang :
Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan
Pengolahan Migas

7. Quality for professional  www.akualita.com
7
Peraturan Menteri – K3 Migas
 Peraturan Menteri Pertambangan
No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban
Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk
Platform Migas di Daerah Lepas Pantai
 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan
Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan
Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan
Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas
Bumi

8. Quality for professional  www.akualita.com
8
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
K3 LINGKUNGAN
UU NO.22/2001
PASAL 40 AYAT (2),
(3), DAN (6)
MPR NO. 341
TAHUN 1930
UU NO. 44 Prp.
THN 1960 JO. UU
NO. 8 THN 1971
UU NO. 1/1970
UU NO. 13/2003
UU NO. 23/1997
(KLH)
PP No. 35/2004
PP No. 36/2004
RPP K3PL
KEPMEN ESDM dan
TERKAIT
PP NO. 19/1973
PP NO. 17/1974
PP NO. 11/1979
PP No. 27/1999
PP No. 85/1999
PP No. 82/2001
PP No. 41/1999, Dll.

9. 9
MPR No 341 Tahun 1930
MIJN POLITE REGLEMENT
Quality for professional  www.akualita.com
2.1

10. Quality for professional  www.akualita.com
10
(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
PASAL 4
1.Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan di
suatu pekerjaan tambang atau suatu pekerjaan
eksplorasi, di mana keselamatan atau kesehatan dari
orang-orang yang dipekerjakan pada perusahaan itu
tergantung pada kesempurnaan perlakuan pekerjaan,
maka hanya dapat ditugaskan kepada karyawan-
karyawan yang memiliki kecakapan dan kejujuran
yang dibutuhkan baik jasmani maupun rohani.
MIJN POLITIE REGLEMENT

11. Quality for professional  www.akualita.com
11
MIJN POLITIE REGLEMENT
(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
PASAL 4
2. Apabila ternyata tidak cakap dan tidak jujur, atau
jika oleh inspektur tambang terhadap keadaan itu
telah diadakan penyelidikan dan ia menganggap
perlu untuk memberhentikan, maka karyawan-
karyawan yang demikian itu harus segera
diberhentikan dari tugas-tugas dan pekerjaan-
pekerjaannya.

12. Quality for professional  www.akualita.com
12
PASAL 5
1. Dilarang untuk menyalah gunakan sesuatu
bagian dari pekerjaan tambang atau pekerjaan
eksplorasi untuk secara lain melepaskan diri pada
tujuannya atau merusakkan atau tanpa berwenang
menjalankan alat-alat bila dengan perbuatan itu
dapat me-nimbulkan bahaya terhadap keselamatan
dari orang-orang atau lalu lintas umum.
(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
MIJN POLITIE REGLEMENT

13. Quality for professional  www.akualita.com
13
PASAL 5
2.Tiap orang yang melihat atau mendengar bahwa
perbuatan yang termaksud dalam ayat (1) di atas itu
dijalankan, berwajib untuk segera memberitahukan hal
ini kepada salah satu dari orang-orang yang bertugas
untuk mengawasi pekerjaan disitu.
(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
MIJN POLITIE REGLEMENT

14. 14
UU No 1 Tahun 1970
KESELAMATAN KERJA
Quality for professional  www.akualita.com
XI Bab
18 Pasal
2.2

15. Quality for professional  www.akualita.com
15
UU No 1 Thn 1970 Keselamatan Kerja
XI Bab, 18 pasal
Bab I : Tentang Istilah-istilah
Bab II : Ruang Lingkup
Bab III : Syarat-syarat
Keselamatan Kerja
Bab IV : Pengawasan
Bab V : Pembinaan
Bab VI : Panitia Pembina K3
Bab VII : Kecelakaan
Bab VIII : Kewajiban dan Hak
Tenaga Kerja
Bab IX : Kewajiban Bila
Memasuki Tempat Kerja
Bab X : Kewajiban Pengurus
Bab XI : Ketentuan-ketentuan
Penutup
Simbol : jumlah gigi roda = 11
Tanda silang = keselamatan

16. Quality for professional  www.akualita.com
16
Istilah-istilah [pasal 1]
 Tempat kerja  ruangan/lapangan, tertutup/terbuka,
diam/bergerak, tenaga kerja bekerja
ruangan/lapangan/halaman/sekelilingnya
 Pengurus  Manajemen
 Pengusaha  Orang, Badan Hukum
 Direktur  petugas ditunjuk Menaker
sebagai pelaksana UU
 Pegawai pengawas  pegawai teknis berkeahlian
khusus dari Depnaker yang
ditunjuk oleh Menaker
 Ahli Keselamatan Kerja  tenaga teknis berkeahlian khusus

17. Quality for professional  www.akualita.com
17
• Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik
di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam
air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah
kekuasaan hukum Republik Indonesia
• Rincian aktivitas dan tempat pada ayat 2 dan 3
Ruang Lingkup Keselamatan Kerja [pasal 2]

18. Quality for professional  www.akualita.com
18
Syarat-syarat Keselamatan Kerja [pasal 3]
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya
suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh ......

19. Quality for professional  www.akualita.com
19
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,
lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang,
binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan dan penyimpanan barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
Syarat-syarat Keselamatan Kerja

20. Quality for professional  www.akualita.com
20
Pengawasan [pasal 4-8]
• Direktur : pengawasan umum pelaksanaan UU
Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja :
pengawasan langsung pelaksanaan
 Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi
mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan
diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat
pekerjaan yang diberikan padanya
 Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang
berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang
ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

21. Quality for professional  www.akualita.com
21
Pembinaan Tenaga Kerja Baru [pasal 9]
Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan
pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat
timbul dalam tempat kerja
 Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang
diharuskan dalam tempat kerja;
 Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang
bersangkutan;
 Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan
pekerjaannya

22. Quality for professional  www.akualita.com
22
Pembinaan Semua Tenaga Kerja [pasal 9]
• Pengurus diwajibkan menyelenggarakan
pembinaan bagi semua tenaga kerja yang
berada di bawah pimpinannya, dalam
pencegahan kecelakaan dan pemberantasan
kebakaran serta peningkatan keselamatan dan
kesehatan kerja, pula dalam pemberian
pertolongan pertama pada kecelakaan

23. Quality for professional  www.akualita.com
23
Panitia Pembina K3 (P2K3) [pasal 10]
Pembentukan P2K3
Pengusaha/Pengurus dan tenaga kerja
• melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di
bidang keselamatan dan kesehatan kerja,
dalam rangka melancarkan usaha berproduksi

24. Quality for professional  www.akualita.com
24
Kecelakaan [pasal 11]
Pelaporan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan
yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya,
pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

25. Quality for professional  www.akualita.com
25
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja [pasal 12]
a)Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
b)Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan kerja yang diwajibkan;
c)Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
d)Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai
pengawas dan atau keselamatan kerja;
a)Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat
kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang
diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan
lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat
dipertanggung jawabkan

26. Quality for professional  www.akualita.com
26
Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja
Pasal 13
• mentaati semua petunjuk keselamatan
kerja dan memakai alat-alat perlindungan
diri yang diwajibkan

27. Quality for professional  www.akualita.com
27
Kewajiban Pengurus [pasal 14]
• secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan
kerja yang diwajibkan dalam tempat kerja
• memasang semua gambar keselamatan kerja pada
tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut
petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan
kerja.
• menyediakan secara cuma-cuma semua alat
perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan
bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja

28. 28
PP No 19 Tahun 1973
Pengaturan Dan Pengawasan
Keselamatan Kerja di Bidang
Pertambangan
Quality for professional  www.akualita.com
2.3

29. Quality for professional  www.akualita.com
29
PP No 19 Tahun 1973
Menimbang :
• Departemen Pertambangan telah mempunyai personil dan
peralatan yang khusus untuk menyelenggarakan
pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan;
Pasal 2 :
• Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas
keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan dengan
berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Pasal 5
• Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi pengaturan dan
pengawasan terhadap Ketel Uap sebagaimana termaksud
dalam Stoom Ordonnantie 1930 (Stbl. 1930 Nomor 225).

30. 30
PP No 17 Tahun 1974
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan
Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah
Lepas Pantai
Quality for professional  www.akualita.com
2.4

31. Quality for professional  www.akualita.com
31
PP No 17 Tahun 1974
Pasal 1:
a.Eksplorasi: usaha pertambangan minyak dan gas bumi
eksplorasi didaerah lepas pantai;
b.Eksploitasi: usaha pertambangan minyak dan gas bumi
eksploitasi didaerah lepas pantai;
c.Daerah lepas pantai: daerah yang meliputi perairan
Indonesia dan landas kontinen Indoneesia;
d.Instalasi pertambangan: instalasi pertambangan minyak dan
gas bumi yang didirikan didaerah lepas pantai untuk
melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
e.S u m u r: sumur minyak dan gas bumi didaerah lepas
pantai;

32. Quality for professional  www.akualita.com
32
PP No 17 Tahun 1974
Pasal 2
• (1)Tata usaha dan pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan dan
pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan
pada Menteri.
• (2)Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
kepada Direktur Jendral dan Direktur Jendral menunjuk Direktur
sebagai pelaksananya.
• (3)Pelaksanaan tugas dan pekerjaan Direktur sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat-pejabat
Direktorat minyak dan gas bumi, yang ditunjuk oleh Direktur Jendral
atas usul Direktur, sebagai inspektur tambang minyak dan gas bumi,
yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Inspektur.
• (4)Inspektur bertanggung-jawab atas tugas dan pekerjaannya kepada
Direktur.

33. 33
PP No 11 Tahun 1979
Keselamatan Kerja Pada Pemurnian
dan Pengolahan Migas
Quality for professional  www.akualita.com
2.4

34. Quality for professional  www.akualita.com
34
PP No 11 Tahun 1979
Pasal 1:
• Pemurnian dan Pengolahan adalah usaha memproses
minyak dan gas bumi di daratan atau di daerah lepas pantai
dengan cara mempergunakan proses fisika dan kimia guna
memperoleh dan mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan
gas bumi yang dapat digunakan;
• Tempat pemurnian dan pengolahan adalah tempat
penyelengaraan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas
bumi, termasuk di dalamnya peralatan, bangunan dan
instalasi yang secara langsung dan tidak langsung
(penunjang) berhubungan dengan proses pemurnian dan
pengolahan;

35. Quality for professional  www.akualita.com
35
PP No 11 Tahun 1979
(1)Tatausaha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaan-
pekerjaan serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan
minyak dan gas bumi berada dalam wewenang dan
tanggungjawab Menteri.
(2)Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini kepada Direktur Jenderal dengan hak substitusi.
(3)Pelaksanaan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan
pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Inspeksi dibantu oleh
Pelaksana Inspeksi Tambang.
(4)Kepala Inspeksi memimpin dan bertanggungjawab mengenai
pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini dan mempunyai wewenang sebagai Pelaksana
Inspeksi Tambang.
(5)Pelaksana Inspeksi Tambang melaksanakan pengawasan
ditaatinya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.