Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan perundang-undangan K3 di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian K3, dasar hukum K3, UU K3 No. 1 Tahun 1970 beserta ruang lingkup dan isinya, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur berbagai aspek teknis K3 seperti SDM, peralatan, sistem manajemen K3, dan kelembagaan seperti P2K3.

1. PERATURAN DAN PERUNDANGAN K3 Sumber : DIrektorat Pengawasan Norma K3

2. PENGERTIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

5. DASAR HUKUM - 1 Pasal 5, 20, 27 ayat (2) Pasal 3,9,10 UU No.14/1969 UU No.1/1970 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

7. DASAR HUKUM - 3 Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi : ( 1) norma keselamatan kerja (2) norma kesehatan kerja (3) norma kerja (4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

11. UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 4 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 DEP/DINAS LUAR DEPNAKER - POLI PRSH - JASA KESEH PRSH PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT

15. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 2 TEMPAT KERJA SDM BAHAN PERALATAN PROSES PRODUKSI CARA KERJA SIFAT PEKERJAAN LINGKUNGAN KERJA FAKTOR PENYEBAB AMAN SEHAT ANALISIS MGT Prod’s KECELAKAAN

16. UU dan Per.Uap; Per.Menaker No.01/1978; Per.Menaker No.04/1980; Per.Menaker No.01/1982; Per.Menaker No.02/1983; Per.Menaker No.03/1985; Per.Menaker No.04/1985; Per.Menaker No.05/1985; Per.Menaker No.02/1989; Per.Menaker No.04/1998; Per.Menaker No.03/1999 Peraturan Perundangan K3 UU dan Per.Uap; Per.Menaker No.01/1976; Per.Menaker No.01/1979; Per.Menaker No.02/1982; Per.Menaker No.01/1988; Per.Menaker No.01/1989; Per.Menaker No.02/1992; 1. PERSONIL : 2. ALAT / MESIN: Per.Menaker No.01/1980; Per.Menaker No.02/1980; Per.Menaker No.01/1981; Per.Menaker No.03/1982; Per.Menaker No.05/1996; Per.Menaker No.03/1998. 3. SISTEM : Kep.Menaker No.155/1987; Per.Menaker No.04/1987; Per.Menaker No.04/1995 4. KELEMBAGAAN K3 :

19. PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 5 [Lanjutan] - Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL - Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir - Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik

21. PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 - 7 [Lanjutan] - Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut - Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3 - Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnis Lif - Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran

25. PERAN PENTING P2K3 :  MENJAMIN KEPRIHATINAN (CONCERN) DARI PEKERJA MAUPUN PENGUSAHA TENTANG K3 TERBUKA DAN DIBICARAKAN.  GABUNGAN BERBAGAI KETERAMPILAN DAN PENGALAMAN ANGGOTA  PERTEMUAN TERATUR  REKOMENDASI  AKTIVITAS P2K3  MEMPERLIHATKAN BAHWA K3 PENTING DI TEMPAT KERJA  MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA  DOKUMENTASI HASIL PERTEMUAN  SETIAP ORANG DAPAT MEMANTAU BAHWA PERMASALAHAN YANG MEREKA KEMUKAKAN DITINDAK LANJUTI.  HARUS TERBUKA BAGI PEKERJA, PENYELIA, MANAJER DAN PENGUSAHA.