Recommended
More Related Content
Similar to UNDANG – UNDANG No 1 TAHUN 1970.pptx
Similar to UNDANG – UNDANG No 1 TAHUN 1970.pptx (20)
UNDANG – UNDANG No 1 TAHUN 1970.pptx
- 2. UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA I. PERTIMBANGAN 1. VR 1910 PERLU ADANYA UU KK YANG SESUAI 1. Sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknik, teknologi dan azas Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia 2. Sifat polisional/Refresi sudah tidak sesuai dengan era kemerdekaan 3. Kemajuan industrialisasi, intensitas kerja, bahan baku, dan lain-lain sudah berkembang pesat. UU 1/70
- 3. Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2. UU No. 1 TAHUN 1970 1. Bersifat preventif 2. Ruang lingkup lebih luas 3. Rumusan teknis lebih komprehensif 4. Pembinaan K3 bagi manajemen dan pekerja 5. Pembentukan unit P2K3 Perusahaan
- 4. Veiligheids Reglement Th 1910 S/d Th.1970 Sifat : Repressive UNDANG UNDANG No: 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Sifat Preventive (Pembinaan) SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN K3 ZAMAN PEJAJAHAN BELANDA 12 JANUARI 1970
- 5. SETIAP PERATURAN PERUNDANGAN HARUS MENGACU PADA UUD 1945 K3 MENGACU PADA UUD 1945 PASAL 27 AYAT (2): “ SETIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN” SETIAP KETENTUAN DALAM UUD 1945 DIJABARKAN LEBIH LANJUT BIDANG KETENAGAKERJAAN UU NO. 13 Tahun 2003
- 6. Adakah Sanksi Pidana ? Pasal 15 (UU 1/1970) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 7. Pasal 35 uu 13/2003 Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja SANKSI PASAL 186 : PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 BULAN DAN PALING LAMA 4 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 10 JUTA DAN PALING BANYAK 400 JUTA. 9/21/2022
- 8. DASAR HUKUM Pasal 86 (1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat
- 9. TUJUAN
- 10. ISTILAH (LANJUTAN) Orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja Orang / badan hukum yg menjalankan usaha mempergunakan tempat kerja Pelaksana UU No. 1/1970 Ditunjuk Menteri Tenaga Kerja Pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi ditunjuk oleh Menteri PENGURUS PENGUSAHA DIREKTUR PEGAWAI PENGAWAS Tenaga teknis berkeahlian khusus dari Luar Kementerian Tenaga Kerja Ditunjuk Menteri AHLI KESELAMATAN KERJA Pasal 1
- 11. Tenaga kerja Sumber bahaya usaha Pasal 1 Barang/jasa UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja KRITERIA
- 12. Pasal 2 (1) Jang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerdja dalam segala tempat kerdja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, jang berada didalam wilajah kekuasaan hukum Republik Indonesia. BAB II RUANG LINGKUP
- 13. Tempat kerja dimana dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (a) 18 tempat kerja
- 14. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (b) 18 tempat kerja
- 15. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (c) 18 tempat kerja
- 16. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (d) 18 tempat kerja
- 17. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (e) Seorang anggota staf PT Freeport Indonesia, Kamis (2/2), melihat proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. 18 tempat kerja
- 18. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (f) 18 tempat kerja
- 19. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (g) 18 tempat kerja
- 20. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (h) 18 tempat kerja
- 21. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (i) 18 tempat kerja
- 22. dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (j) 18 tempat kerja Peleburan pasir timah Peleburan baja
- 23. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (k) 18 tempat kerja Penambang Emas Illegal Beresiko Tertimbun Tanah Longsor
- 24. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (l) dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang 18 tempat kerja
- 25. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (m) terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran; 18 tempat kerja
- 26. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (n) dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah; 18 tempat kerja
- 27. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (o) dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon; 18 tempat kerja
- 28. RUANG LINGKUP(LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (p) dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis; 18 tempat kerja
- 29. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (q) dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; 18 tempat kerja
- 30. RUANG LINGKUP (LANJUTAN) Pasal 2 ayat 2 (r) diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik. 18 tempat kerja tornado
- 31. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 a. mencegah dan mengurangi kecelakaan b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan huruf a - r
- 32. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran ataukejadian-kejadian lain yang berbahaya; d. memberi pertolongan pada kecelakaan; e. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- 33. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- 34. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- 35. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 36. SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 ayat 1 p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- 37. (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan sjarat-sjarat keselamatan kerdja dalam perentjanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penjimpanan bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi jang mengandung dan dapat menimbulkan bahaja ketjelakaan. (2) Sjarat-sjarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis ilmiah mendjadi suatu kumpulan ketentuan jang disusun setjara teratur, djelas dan praktis jang mentjakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengudjian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi guna mendjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerdja jang melakukannja dan keselamatan umum. (3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perintjian seperti tersebut dalam ajat (1) dan (2) : dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa jang berkewadjiban memenuhi dan mentaati sjarat-sjarat keselamatan tersebut. Pasal 4
- 38. POLA PENERAPAN K3 Perencanaan Pembuatan - Pengangkutan - Perdagangan - Pemasangan - Pemakaian - Pemeliharaan - Penyimpanan Pasal 4 Perusahaan pembuat / produsen barang2 Perusahaan yang memperlakukannya Pemeriksaan & Pengujian Pengesahan pemakaian Test Berkala Pemeriksaan & Pengujian Pengesahan gambar rencana Termasuk produk luar negeri
- 39. Pasal 5 (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja ditugaskan mendjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinja Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannja. (2) Wewenang dan kewadjiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. BAB IV PENGAWASAN
- 40. SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3 UU No. 1 TAHUN 1970 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 KADIS LUAR DEPNAKER - POLI PRSH - JASA KESEH Perusahaan PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI - JASA --- Pasal 5
- 41. 9/21/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA IV. PENGAWASAN UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 5 Direktur : Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan UU Keselamatan Kerja Pegawai Pengawas : Melakukan pengawasan langsung ditaatinya UU Keselamatan Kerja dan membantu pelaksanaannya Wewenang dan tanggung jawab direktur diatur peraturan perundang-undangan
- 42. Apakah Pengawasan Ketenagakerjaan Itu ? Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik (negara/pemerintah) untuk memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan/tempat kerja. Peran utamanya adalah untuk meyakinkan pengusaha untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja, melalui langkah-langkah pencegahan, penasehatan teknis, dan jika diperlukan penegakan hukum.
- 43. Siapa Pengawas Ketenagakerjaan? Pegawai Negeri Sipil Diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Mengawasi dan menegakkan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan
- 44. Fungsi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Fungsi-fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan menurut Konvensi ILO No. 81 dan Konvensi ILO No. 129 : Menjamin penegakan ketentuan hukum terkait dengan kondisi- kondisi kerja dan perlindungan pekerja ketika melakukan pekerjaan, seperti ketentuan terkait dengan jam kerja, upah, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, hubungan kerja dengan anak-anak dan kaum muda, dan hal-hal terkait lainnya, sejauh ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan; Untuk memberikan informasi dan saran teknis kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum; dan Untuk memberitahukan otoritas yang kompeten mengenai pelanggaran atau penyalahgunaan yang khususnya tidak diatur dalam peraturan perundangan.
- 45. Hak Pengawas Ketenagakerjaan Hak bebas memasuki setiap tempat kerja: pengawas ketenagakerjaan mempunyai kebebasan untuk mengunjungi perusahaan/tempat kerja. Pengawas ketenagakerjaan diberikan kekuasaan yang memadai: untuk secara bebas memasuki setiap tempat kerja yang wajib diawasi dan tanpa pemberitahuan sebelumnya pada setiap jam di siang dan malam hari; dan untuk memasuki setiap tempat di mana yang secara layak dipercaya sebagai tempat yang wajib diawasi. Hak untuk bebas menyelidiki: Pengawas diberi wewenang untuk melakukan setiap pemeriksaan, tes atau pertanyaan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dipatuhi. Kekuasaan memberikan perintah: Pengawas ketenagakerjaan diberikan hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di pabrik, tempat kerja atau metode kerja yang secara pantas yang merupakan ancaman bagi kesehatan atau keselamatan pekerja.
- 46. PELAKSANAAN LAPORAN RENCANA KERJA • Pembinaan • Pemeriksaan • Pengujian • Penyidikan •Pembinaan •Pemeriksaan •Pengujian •Penyidikan Nota Pemeriksaan Surat Keterangan K3 Proses Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan • UNIT • PENGAWAS KK TINDAK LANJUT Feed back SURAT PERINTAH TUGAS PENINDAKAN Penghentian proses pekerjaan Pengenaan sanksi administrative Penyidikan Rekomendasi
- 47. Merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan Merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatan teknis, dan pendampingan/konsultasi Merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Preventive Educative Repressive Non Justicia Repressive Justicia Tahapan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 48. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman Pekerja/Buruh, Pengusaha, Pengurus, atau anggota kelembagaan ketenagakerjaan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Bentuk Pembinaan Penasehatan Teknis, Sosialisasi,Pelatihan,Temu Konsultasi, Diskusi dan Pendampingan
- 49. Pemeriksaa n Pengaduan Masyarakat Rencana Kerja Diagendakan/ Administrasi (TU) Pemberitahua n/ Tidak Pemeriksa an RIKSA KASUS LHP Nota Pemeriksaan Tindak Lanjut - Pertama - Berkala - Khusus - Ulang Penyidik an
- 50. NOTA PEMERIKSAAN Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis pengawas ketenagakerjaan yang ditujukan kepada pengusaha atau pengurus untuk meemperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan
- 51. NOTA PEMERIKSAAN 1. Setiap Wasnaker Wajib membuat Nota Pemeriksaan 2. Isi Nota Pemeriksaan: a. tanggal pemeriksaan; b. temuan pemeriksaan; c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur; d. perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan atau mempertahankan kepatuhan; e. jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan; f. tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan; dan g. tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 52. PROSES OUT PUT INPUT • Pembinaan • Pemeriksaan • Pengujian • Penyidikan Dipatuhinya Perundang- undangan Ketenagakerjaa n Ketenangan Bekerja dan Berusaha ALUR Pengawasan Ketenagakerjaan • Peraturan Perundangan • Personil/SDM • Kelembagaan • Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan • Sarana/prasar ana IMPACT BE NEFIT Meningkatnya Kesejahteraan dan keadilan Masyarakat (social welfare and social justice) Feed back
- 53. 9/21/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pegawai Pengawas selaku PPNS Kewenangan memeriksa Kewenangan penyidikan ….. Lanjutan Ahli K3 Perbedaan kewenangan dengan pegawai pengawas adalah Kewenangan penerapan sanksi
- 54. 9/21/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 1. Pegawai pengawas K3 adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnakertrans, sebagai Pejabat Fungsional dan sebagai PPNS 2. Ahli K3 Adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnakertrans ditunjuk oleh MENAKERTRANS -> Professional <- PASAL 5 (1) UU No 1/170 PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA
- 55. PRINSIP PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan Fungsi Negara Bekerjasama secara erat dengan pengusaha dan pekerja/buruh serta institusi lain seperti lembaga riset, perguruan tinggi Berorientasi pada pendekatan pencegahan Cakupan inspeksi bersifat universal Pengawasan Ketenagakerjaan bersifat independen
- 56. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja : • Yang akan diterimanya (Baru) • Yang hendak dpindah ke tugas/pekerjaan lain (yang berpotensi bahaya) • Berkala min satu tahun sekali Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri)
- 57. PEMBINAAN Pasal 9 a. Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru : 1. Kondisi dan bahaya di tempat kerja 2. Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan 3. Menyediakan APD 4. Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman b. Mempekerjakan setelah yakin memahami K3 c. Melakukan pembinaan 1. pencegahan kecelakaan 2. pemberantasan / penanggulangan kebakaran 3. peningkatan K3 4. pemberian P3K d. Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3 Pengurus diwajibkan :
- 58. 9/21/2022 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 59. PANITIA PEMBINA K3 (P2K3) Pasal 10 Fungsi Wadah kerjasama peningkatan bidang K3 antara : - Pihak perusahaan (managemen) - Pihak pekerja Susunan Diatur dan tetapkan oleh Menteri Peraturan pelaksana Permen No. 04/Men/1987 Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 60. KECELAKAAN KERJA Pasal 11 •Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja •Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permenaker No. 3 / 98
- 61. KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA Pasal 12 KEWAJIBAN • Memberikan keterangan pada Pegawai Pengawas/Ahli Keselamatan Kerja • Memakai APD • Memenuhi dan mentaati syarat K3 HAK Meminta pengurus untuk melaksanakan Syarat K3 Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi
- 62. KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA (Perlindungan Thp Orang Lain) Pasal 13 mentaati semua petunjuk keselamatan kerja memakai alat-alat perlindungan diri (APD)
- 63. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 Menempatkan semua syarat keselamatan kerja & Undang-undang 1/1970
- 64. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 Memasang gambar keselamatan kerja & bahan pembinaan lainnya
- 65. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 Menyediakan secara cuma-cuma, semua APD utk TENAGA KERJA dan Orang Lain
- 67. Ketentuan – ketentuan penutup Peraturan pelaksana Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal- pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Sanksi Pasal 15 pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
- 68. UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan K3 Pasal 86 Tenaga Kerja berhak atas jaminan K3 Pasal 87 Perusahaan wajib menerapkan SMK3 Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 35 , dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 190 Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 87, berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin. S A N G S I
- 70. PERATURAN PELAKSANAAN • Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan PP No. 19/1973 • Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi PP No. 11/1979 • Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penebangan Dan Pengangkutan Kayu Permenaker No. 01/1978 Permenaker No. 01/1980 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
- 71. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut Mekanik, Pesawat Tenaga dan Produksi • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan Pesawat Uap dan Bejana Tekan
- 72. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan • Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep.174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Konstruksi Bangunan
- 73. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang • Permenaker 32 Tahun 2015 ttg Perubahan atas Permenaker no 3/MEN/1999 • Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.407/BW/1999 tentang Persyaratan, Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift. Lift
- 74. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Instalasi Penyalur Petir • Permenaker No. 31 Tahun 2015 ttg Perubahan atas Permenaker no 2/MEN/1989 • Permenaker No 12 Tahun 2015 • Permenaker No 33 Tahun 2015 • Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.: Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik Listrik dan Petir
- 75. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja • Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran Penanggulangan Kebakaran
- 76. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980 Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Kesehatan Kerja
- 77. PERATURAN PELAKSANAAN • Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja • 44. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.: Kep.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Kesehatan Kerja
- 78. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Peraturan Menaker 18 Tahun 2016 ttg Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kelembagaan
- 79. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan. SDM / PERSONIL K3
- 80. PERATURAN PELAKSANAAN • Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las • Permenaker No 9 tahun 2010 ttg Operator dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut SDM / PERSONIL K3 (lanjutan)
Editor's Notes
- 9/21/2022
- Pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
- 9/21/2022
- Tujuan UUKK adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Pengertian dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan terkait dengan komitmen negara sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 - Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.. Pemahaman tentang meningkatkan produksi serta produktivitas nasional adalah bahwa produktivitas nasional akan meningkat apabila produktivitas individu juga meningkat. Peningkatan produktivitas nasional diperlukan untuk meningkatkan gross nasional produk (GNP) atau GDP. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa GNP dibagi dengan jumlah penduduk adalah pendapatan rata-rata penduduk (income percapita). Dengan demikian apabila income percapita naik. Maka berarti tingkat kesejahteraan juga naik. Disamping itu tujuan undang-undang yang lainnya adalah bahwa setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula keselamatannya. Hal ini terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban pengurus tempat kerja yang diberikan oleh Undang-undang. Selain itu juga bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Hal ini mempunyai hubungan dengan pengertian atau definisi tentang kecelakaan yang dianut dalam teori keselamatan kerja bahwa tidak harus terdapat korban manusia (injury accident), dan pemahaman setiap gangguan terhadap sumber produksi akan menggangu proses produksi dan mengganggu produktivitas yang direncanakan.
- PENGURUS Dalam Undang-undang Keselamatan Kerja pengurus tempat kerjalah yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Pengurus dalam pengertian umum adalah puncuk pimpinan tertinggi disuatu tempat kerja dan mempunyai wewenang untuk memutuskan tentang apa yang ada di tempat kerja tersebut. PENGUSAHA Menjalankan usahanya sendiri Menjalankan usaha bukan miliknya Mewakili org/bdn hukum yang berkedudukan di luar indonesia DIREKTUR : Yang dimaksud direktur : Dirjen Binwasnaker PENGAWAS KK Berkeahlian khusus dalam hal ini artinya menguasi pengetahuan dasar dan praktis dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Pengetahuan tersebut tidak cukup hanya diperoleh dari praktek dan pengalaman kerja saja, tetapi juga harus dilengkapi pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Oleh karena itu untuk menjadi pegawai pengawas terlebih dahulu harus mengikuti proses pendidikan tertentu. Ketentuan tentang persyaratan dan penunjukan pegawai pengawas diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No.03/MEN/1978. Dalam perkembangannya pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian atau spesialisasi tersendiri dari sistem pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1984. AHLI K3 membantu mengawasi ditaatinya undang-undang keselamatan kerja. Dalam prakteknya pengertian, tugas dan fungsi Ahli Keselematan dan Kesehatan Kerja masuh sering menjadi perdebatan baik dikalangan para ahli sendiri maupun antara ahli dengan pegawai pengawas. Tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No.02/MEN/1992. Latar belakang pemikiran atau konsep tentang ahli keselamatan dan kesehatan kerja adalah karena Departemen Tenaga Kerja tidak mungkin mampu mengadakan dan membentuk pegawai pengawas dalam jumlah yang cukup maupun memiliki kemampuan dalam berbagai bidang keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi. Menurut data Kemnakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan, 1 ORANG PENGAWAS : 90 PERUSAHAAN “Rasio kebutuhan pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang ada masih belum seimbang. Padahal idealnya, satu orang pengawas ketenagakerjaan mengawasi sebanyak lima perusahaan dalam satu bulan atau 60 kali pemeriksaan dalam satu tahun,” kata Menakertrans, Muhaimin Iskandar di jakarta, Minggu (25/3/2012). Oleh karena itu, lanjutnya, para Gubernur, Bupati dan Walikota diminta agar segera mengangkat pengawas ketenagakerjaan yang telah mendapat surat keputusan penunjukan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi ke dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan. “Di daerah-daerah masih banyak pengawas ketenagakerjaan yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional, padahal hal tersebut telah sesuai berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya,” imbuhnya. Hanya saja, belum semua daerah bersedia mengangkat pengawas ketenagakerjaan pada jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sehingga kerapkali terjadi salah menjalankan fungsi pengawasan, serta salah penempatan petugaspengawas ketenagakerjaan. “Para pengawas itu perlu segera diangkat agat dapat segera bertugas sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan sebagai mana diatur dalam UU No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang pengawasan perburuhan,“ tutupnya Dengan demikian walupun pelaksanaan pengawasan telah didesentralisasikan namun kebijakan nasional keselamatan dan kesehatan kerja tetap berada ditangan Menteri Tenaga Kerja.
- 9/21/2022
- Pesawat uap dan bejana tekan: Pesawat angkat-angkut: Pesawat Tenaga Dan Produksi
- Upaya praktis pelaksanaan K3 di area konstruksi mencakup: Komunikasi K3 Penataan dan Kerapihan /Good House Keeping Pemasangan Alat Pengaman Penggunaan APD
- Kepdirjen
- Permenaker 9 tahun 2016 ttg K3 pada pekerjaan ketinggian
- Permenaker 5 tahun 2018 ttg K3 Lingkungan kerja Kepmenaker 187 tahun 1999 ttg pengedalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja permenaker 3 tahun 1985 ttg K3 pada pemakaina asbes Permenaker 3 tahun 1986 ttg K3 pada tempat yg mengelola K3 Permenaker 8 tahun 2010 ttg APD
- Kepdirjen 113 tahun 2006 tentang pedoman untuk pekerjaan diruang terbatas
- Kebisingan Bising adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan. Terdapat dua hal yang menentukan kualitas suatu bunyi, yaitu frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi di nyatakan dalam jumlah getaran perdetik (Hertz, Hz), telinga manusia mampu mendengar frekuensi antara 16 – 20.000 Hz. Intensitas atau arus energi persatuan luas biasanya dinyatakan dalam suatu logaritmis yang disebut desibel, ditulis dBA atau dB(A). Alat utama yang digunakan dalam pengukuran kebisingan adalah” Sound Level Meter”. Alat ini mengukur kebisingan di antara 30 – 130 dB(A) dan dari Frekuensi antara 20 – 20.000 Hz. Alat kebisingan yang lain adalah yang dilengkapi dengan Octave Band Analyzer dan Noise Dose Meter. Pekerjaan – pekerjaan yang menimbulkan bising dengan intensitas tinggi umumnya terdapat dipabrik tekstil (weaving, spinning), pabrik yang menggunakan generator sebagai pembangkit tenaga listrik, pekerjaan pemotongan plat baja, pekerjaan bubut, gurinda, pengamplasan bahan logam dan lain-lain. PENGECORAN LOGAM (FOUNDRY) Ada 4 faktor yang berpengaruh atau merupakan ciri ciri dari proses pengecoran, yaitu : 1. Adanya aliran logam cair kedalam rongga cetak 2. Terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam dalam cetakan 3. Pengaruh material cetakan 4. Pembekuan logam dari kondisi cair Taukah Anda apau itu Polusi dan Limbah? Jika kita mendengarnya maka pasti yang ada di ingatan kita adalah perusakan lingkungan. Polusi adalah pencemaran yang diakibatkan oleh limbah atau sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Biasanya kita mengasosiasikan polusi ini dengan polusi udara, padahal yang namanya polusi itu segala sesuatu pencemaran mulai dari air, udara, sampai polusi tanah. Semuanya tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan dan merugikan kehidupan manusia. Sementara limbah adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari aktifias produksi. Contohnya seperti pabrik adalah salah satu penyebab polusi udara. Polusi udara rata-rata dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor atau asap-asap pabrik. Dengan adanya asap-asap itu, udara menjadi kotor dan kita yang menghirupnya juga akan merasa sesak. Bahkan jika kita mencemarkan udara dengan za-zat tertentu, udara bisa menjadi beracun lho. Kita lihat pada saat bom Hiroshima dan Nagasaki. Bebarapa saat setelah bom atom tersebut meledak, pasti kita tahu kan ada awan jamur besar yang membumbung tinggi ke angkasa. Nah awan jamur tersebut membawa partikel-partikel debu radioaktif yang sangat berbahaya. Beberapa hari kemudian setelah awan jamur itu hilang, turun hujan yang berwarna hitam dan airnya kental. Air itu sangat beracun lho. Tetapi warga Hiroshima dan Nagasaki terpaksa meminumnya dan dapat ditebak mereka mengalami keracunan. Itulah bahaya dari polusi yang tidak kita sadari. Sementara itu, kita tetap saja mengeluarkan limbah-limbah yang dapat menyebabkan polusi. Jadi dapat dikatakan jika kita terus mengeluarkan limbah, maka polusi tidak akan terhindarkan. Untuk itu kita harus pintar-pintar mengolah limbah yang ada dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan SDA yang telah terkena polusi. Sebenarnya banyak cara untuk membersihkan SDA yang terkena polusi. Untuk memulihkan tanah yang sudah tercemar, kita dapat melakukan konservasi tanah dengan melakukan penghijauan atau juga disebut reboisasi. Tumbuhan dapat membantu menyuburkan tanah dan dapat menyerap beberapa zat-zat kimia dari dalam tanah. Untuk air, kita dapat melakukan penyaringan air dengan teknologi canggih atau teknologi sederhana. Untuk teknologi canggih, sepertinya bagi kita masyarakat biasa sulit melakukannya karena mahal. Jadi sebaiknya kita melakukan penyaringan air dengan teknologi sederhana. Caranya adalah dengan menumpuk lapisan-lapisan pasir, batu kerikil, dan tanah di sebuah drum. Lalu air yang kotor dimasukkan dan jika air telah mengalir dibagian bawah drum, air akan menjadi bersih. Lapisan-lapisan tadi telah menyaring kotoran-kotoran pada air sehingga air bisa bersih kembali. Untuk itu kita semua harus ikut serta dalam perjuangan melawan limbah dan polusi untuk kehidupan yang lebih baik. Kita harus menemukan teknologi-teknologi lain yang dapat digunakan untuk mengurangi polusi di lingkungan kita.
- Perdagangan Limbah B3 Indonesia mendesak negara-negara di dunia segera melaksanakan aturan mengenai penanganan bahan beracun dan berbahaya (B3) seperti yang sudah diatur dalam Konferensi Bassel, Roterdam dan Stockholm. Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta mengatakan, Indonesia, sebagai negara tropis yang memiliki 17 ribu pulau, merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perdagangan ilegal B3. Menurut Gusti, ada 2000 lokasi yang bisa dijadikan pintu masuk bagi perdagangan bahan beracun dan berbahaya. Belum lagi bahan beracun dari sektor pertanian. Ia berharap, ada upaya penanganan limbah B3 yang lebih serius untuk menyelamatkan dunia. Menurut Gusti, perlu ada perubahan pola hidup dan reformasi bisnis untuk melindungi dunia dari limbah B3. Kasus pembuangan limbah B3 terjadi di Batam Januari lalu. Pemerintah Kota Batam telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta KLH melakukan negosiasi dengan pemerintah Singapura agar tidak lagi membuang limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) berupa minyak mentah ke laut Batam. Ketua DPRD Kepulauan Riau, Nur Syafriadi meminta pemerintah daerah, khusunya Kota Batam, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap penghasil limbah berbahaya dan beracun atau B3. Ia juga meminta kasus ini dibawa ke Hukum Lingkungan Internasioal, supaya ada kejelasan.
- Dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan tersebut berisikan ARAH DAN SASARAN yang akan dicapai melalui persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970. Sedangkan ayat berikutnya merupakan escape clausul sebagaimana dengan yang diatur dalam pasal 2 ayat (3). Dengan ketentuan tersebut dapat dirubah rincian yang ada dalam pasal 3 ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta penemuan-penemuan dikemudian hari.
- PASAL 4 (1) Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat prodduksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dengan demikian sangat jelas dapat dipahami sifat preventif dari Undang-undang Keselamatan Kerja dan merupakan salah satu perbedaan yang bersifat prinsipil bila dibandingkan dengan Undang-undang yang digantikanya. Penjelasan : Syarat-syarat Keselamatan Kerja yang menyangkut perencanaan dan pembuatan, diberikan pertama-tama pada perusahaan pembuat atau produsen dari barang-barang tersebut, sehingga kelak dalam pengangkutan dan sebagainya itu barang-barang itu sendiri, tidak berbahaya bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi umum, Kemudian pada perusahaan-perusahaan yang memperlakukannya selanjutnya yakni yang mengangkutnya, yang mengadakannya, memperdagangkannya, memasangnya, memakainya atau mempergunakannya, memelihara dan menyimpannya. Syarat-syarat tersebut diatas berlaku pada bagi barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Dalam pasal 4 ayat (2) juga mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis kesalamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi satu kumpulan ketentuan yang disusun secra teratur, jelas dan praktis.
- 9/21/2022
- 9/21/2022
- 9/21/2022
- 9/21/2022
- pasal 8 ayat (1) Ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan badan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tersebut memberikan kewajiban kepada pengurus, kewajiban tersebut meliputi : PEMERIKSAAN KESEHTAN AWAL memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik baik secara awal bagi tenaga kerja yang baru diterimanya ataupun dipindahkan ke lain bagian ataupun lain pekerjaan. Pemeriksaan kesehtan sblm bekerja (karyawan yang akan diterima) ditujukan untuk memastikanTK yang akan diterima dalam kondisi kesehtan yang setinggi2nya, tdk mpy penyakit menular yang akan mengenai TENAGA KERJA lainnya dan COCOK untuk pekerjaan yang akan dilakukan shg K3 TENAGA KERJA ybs dan yang lain terjamin. Pemeriksaan kesht sblm kerja meliputi ; pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rongten paru2, lab rutin dan pemeriksaan lain yang dianggap perlu PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA Memeriksakan kesehatan secara berkala pada semua tenaga kerjanya. Tujuan : Mempertahankan derajat kesehatan TK setelah berada dalam pekerjaannya, mengetahui kemampuan fisik dan kondisi mental tenaga kerja, DAN untuk mendeteksi secara dini timbulnya penyakit akibat kerja. Ketentuan ini juga menunjukan sifat preventif dari Undang-undang Keselamatan Kerja. Pemeriksaan keshtn berkala = pemeriksaan awal Pemeriksaan berkala minmal setahun sekali PEMERIKSAAN KHUSUS Untuk menilai adanya pengaruh2 dari pekerjaan ttt thp tenaga kerja tertentu / gol tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan khusus jg dilakukan kpd : TENAGA KERJA yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang memerlukan perawatan > 2 minggu Tenaga kerja usia > 40 tahun atau tenaga kerja wanita atau tenaga kerja cacat atau tenaga kerja muda yang melakuka pekejaan ttt Tenaga kerja yang tdpt dugaaan ttt mengenai gangguan kseht perlu dilakukan pemeriksaan khusus Pemeriksaan khusus jg dilakukan jika tdpt keluhan di antara tenaga kerja atas pengamatan peg pengawas atau ahli k3 ----------------------------------- Untuk pemeriksaan kesehatan tdpt kewajiban pengusaha untuk menunjuk dokter pemeriksa kesehatan badan. Dokter pemeriksa kesehatan tersebut harus dibenarkan (di akreditasi) oleh Direktur (Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan). Bagi perusahaan yang tidak mampu melakukan pemeriksaan kesehtan sendiri, direktur dapt menunjuk satu atau beberapa badan sebagai penyelenggara yang akan membantu perusahaan . Badan yang ditunjuk harus mendapat SKP dari direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja harus dilakukan oleh dokter pemeriksa atau penguji kesehatan tenaga kerja sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.02/MEN/1980. Untuk meningkatkan kondisi kesehatan kerja tenaga kerja secara umum, pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan didalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.03/MEN/1982.
- --------------------------------------- Menyediakan APD Di setiap tempat kerja harus dilakukan penilaian resiko untuk menentukan penyediaan APD yang sesuai dengan sifat pekerjaan, sifat kegiatan, lingkungan kerja, dalam jumlah yang cukup, dan memenuhi syarat syarat keselamatn kerja. Setiap tenaga kerja yang berada di tempat kerja harus memakai APD yang diwajibkan APD harus memenuhi SNI atau standar yang berlaku Pengurus wajib melaksanakan program manajemen APD meliputi : Perencanaan Pemakaian Pengawasan Pemeliharaan dan tata laksana ----------------------------------------- Penanggulangan kebakaran : Pengurus/ pengusaha diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pemadaman atau penanggulangan kebakaran, meliputi : Pengendalian setiap bentuk energi Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas pembentukan UPK di tempat kerja UPK : petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator UPK, Ahli K3 sp penaggulangan kebakaran Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secar berkala Memiliki buku rencana penanggulangan kebakaran perusahaan jmlh tenaga kerja > 50 atau potensi bahaya sedang dan berat buku rencana penanggulangan kebakaran disusun berdasar indentifkasi potensi bahaya, sumber daya dan kondisi tempat kerja ----------------------------------------------------------- P3K - Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja - Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K di tempat kerja dan fasilitas P3K di tempat kerja Petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Untuk mendapatkan lisensi harus memenuhi syarat : * bekerja pada perusahaan ybs * sehat jasmani dan rohani * bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K * mpy pengetahuan dasar dan ketrampilan dasar bidang P3K dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja dan potensi bahaya di tempat kerja Pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K pada : * tempat kerja dgn unit kerja berjarak 500 meter / lebih sesuai jmlh pekerja dan potens bahaya * tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai dgn jmlh pekerja dan potensi bahaya * tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jmlh pekerja dan potensi bahaya Fasilitas P3K di tempat kerja : * ruang P3K * kotak P3K dan isinya * alat evakuasi dan alat transportasi * faslitas tambahan berupa APD dan/ peralatan khsusus di tempat kerja dengan potensi bahaya khusus, misal shower
- P2k3 dibentuk guna mengembagkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi etektif dari pengurus / pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang K3 di perusahaan P2K3 diketuai oleh pengurus/pimpinan tertinggi di suatu tempat kerja Sekretaris P2K3 adalah seorang ahli K3 yang telah mendapatkan penunjukkan dari menakertrans Pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangan P2K3 mengacu pada Permenaker 4/87
- Pengurus / pengusaha (sdh/belum ikut jamsostek) wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja dan PAK yang terjadi di tempat kerja di bawah pimpinannya selambat-lambatnya 2 x 24 jam ke Disnaker setempat Via : Dpt dilaporkan secara lisan sblm dilaporkan scr tertulis Pengurus/pengusaha wajib melakukan identifikasi dan pengkajian serta melakukan tindakan koreksi dan pencegahan thp timbulnnya kecelakaan kerja dan PAK Kecelakaan kerja harus dicatat dan di analisis tingkat kekerapan (frequency rate) dan tingkat keparahan (severity rate) Tata cara pelaporan dan analisis kecelakaan kerja mengacu pada permenaker 3 / 98 Tujuan pelaporan kecelakaan : Memiliki keseragaman laporan Memiliki data kecelakaan Memudahkan mengidentifikasi & menganalisis kecelakaan kerja guna menemukan penyebab utama kecelakaan Dapat memberikan syarat perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali (Perencanaan) Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss) Laporan meliputi Data Umum A. Identitas Perusahaan B. Informasi Kecelakaan C. Keterangan Lain Data Korban Jumlah Nama Akibat kecelakaan Bagian Tubuh yang cidera III. FAKTA YANG DIBUAT 1. Kondisi yang berbahaya 2. Tindakan yang berbahaya IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN - kronologis kejadian kecelakaan. - hal-hal yang dapat mempengaruhi korban dalam melakukan pekerjaannya - Mengungkapkan kejadian sesaat sebelum, saat terjadi, sesaat setelah kejadian kecelakaan (Sequent /rentetan kejadian) SUMBER KECELAKAAN - pilihlah benda, bahan, zat atau pemapar lainnya yang tidak aman di TKP - pilihlah benda/ zat/ alat yang kontak langsung dengan korban VI. TYPE KECELAKAAN - berdasarkan proses terjadi hubungan kontak sumber kecelakaan dengan luka atau sakit yang diderita korban. VII. PENYEBAB KECELAKAAN menganalisa dan menemukan : - tindakan tidak aman - kondisi tidak aman VIII. SYARAT-SYARAT YG DIBERIKAN - ekonomis - dapat dilakukan / dikerjakan - efektif dlm mencegah kecelakaan - tidak mengganggu proses produksi IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT - Rekomendasi - tindakan berkaitan dg jaminan sosial - penyelidikan / penyidikan - pembinaan X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN - Tindakan yang telah diambil oleh pihak managemen - Dampak terhadap lingkungan, peralatan atau tenaga kerja. - dll
- Lalu apakah saja beberapa jenis bahaya kerja itu? Bahaya Kerja Kimiawi Bahan kimia dapat beresiko serta beracun bagi badan manusia, ditambah lagi bila terkena dalam jumlah yang banyak. Walau sebenarnya, bahan kimia diperlukan dalam beberapa jenis pekerjaan. Zat kimia dapat masuk ke badan Anda lewat hidung berbentuk udara, kulit, mata, mulut berbentuk gas, uap, serta aerosol (debu, asap, kabut). Anda yang kerja di laboratorium memiliki dampak terkena beberapa jenis bahan kimia beracun atau berbentuk korosif. Disamping itu, orang yang kerja di pabrik serta pertambangan beresiko terkena asap serta debu hingga memunculkan gangguan pernafasan. Bahaya Kerja Fisik Jenis bahaya kerja fisik bisa berbentuk bising, vibrasi, suhu lingkungan yang berlebihan, serta radiasi. Bising dengan stabil yang didapatkan dari pekerja bangunan umumnya bisa memunculkan tuli karena kerja. Vibrasi atau getaran dapat dirasa seluruh badan atau bagian khusus bila memakai satu mesin/alat dalam tempo lama bisa menimbulkan ngilu otot, mual, sampai gangguan pembuluh darah. Disamping itu, orang yang tugasnya terkait dengan radiasi ionisasi (sinar-X, sinar gamma) bisa mengakibatkan kerusakan ikatan kimia di jaringan tubuh bila terkena dalam jumlah besar. Bahaya Kerja Ergonomi Ergonomi ialah bagian studi multidisiplin yang pelajari prinsip-prinsip dalam mendesain perlengkapan, mesin, proses serta tempat kerja yang sesuai potensi serta terbatasnya manusia yang memakainya. Pergerakan yang berulang-ulang atau urutan yang tinggal sepanjang kerja bisa memunculkan luka. Karenanya, konsep ergonomis diaplikasikan dalam pekerjaan guna menghindarkan luka fisik yang berlangsung dalam pekerjaan. Contohnya, posisi duduk, menulis, jarak antar-layar serta mata, mengangkat barang, serta menggenggam alat. Tanda-tanda yang seringkali ada karena tidak ergonomis posisi kita saat kerja ialah pegel linu, ngilu sendi, serta pinggang. Bahaya Kerja Biologi Tenaga kesehatan adalah pekerjaan yang paling terancam dari bahaya kerja biologi. Penyakit karena bakteri serta virus seperti tuberkulosis, hepatitis B, C, serta HIV rawan menulari tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, serta laboratoris. Selain itu, pekerja yang terkait dengan hewan beresiko terkena penyakit seperti rabies serta antraks. Bahaya Kerja Psikologis Tidak hanya permasalahan kesehatan fisik di atas, masalah psikologis bisa juga beresiko berlangsung pada beberapa pekerja. Hal yang seringkali membuat ini ialah depresi karena terdapatnya perkembangan jenis pekerjaan, agenda, tingkat tanggung jawab, serta perbedaan dengan atasan atau rekanan kerja.
- Bagaimana cara mengatasi kondisi pekerja yang tidak melengkapi dirinya dengan APD karena berbagai alasan? Sudah tidak asing bagi para safety officer apabila menghadapi kondisi para pekerja yang tengah melakukan suatu pekerjaan namun tidak melengkapi dirinya dengan APD. Mulai dari pekerja konstruksi yang bekerja tanpa Helm Safety, pekerja yang bekerja di ketinggian namun tidak memakai full body harness, pekerja di sekitar pelabuhan yang tidak memakai rompi pelampung, pekerja yang sedang melakukan pekerjaan las tanpa apron tahan percikan api, dan kondisi kondisi sejenis lainnya. Mereka pasti punya alasan. Tapi keselamatan kerja tidak mempuyai alasan untuk dilupakan walau sesaat. Keselamatan Kerja ibarat bernafas, jika berhenti berarti sebuah kematian yang menanti. Apa alasan mereka yang tidak melengkapai dirinya dengan APD saat bekerja? Lalu Bagaimana cara mengatasi alasan alasan tersebut agar mereka menyadari pentingnya memakai APD sepanjang mereka bekerja? Berikut ini adalah hasil wawancara Safety News Alert dengan 290 orang Safety Officer mengenai cara mereka mengatasi berbagai alasan pekerja yang tidak memakai APD saat bekerja: ?Ini tidak cocok/ tidak nyaman buat saya pakai ? (alasan 30 % pekerja). Solusi: Biarkan pekerja memilih APD yang cocok, selalu tanyakan apakah ada masalah dengan ukuran atau kenyamanan APD yang mereka gunakan, dan lakukan uji coba ukuran dan kenyamanan APD terhadap pekerja sebelum melakukan pengadaan APD ?Saya tidak tahu kalau sekarang harus memakai APD? (10% alasan pekerja). Solusi: Selalu buat pernyataan dengan tanda tangan pekerja bahwa mereka sudah menerima dan paham terhadap materi training APD dan lakuan tindakan disiplin yang tegas oleh supervisor terhadap pekerja yang tidak memakai APD saat bekerja di lapangan. ?Saya tidak punya waktu untuk memakai APD/ Memakai APD menghabiskan waktu saya? (18% alasan pekerja). Solusi: komunikasikan dengan pekerja tersebut mengenai alasan mereka lebih dalam lagi, komunikasikan alasan ini dengan supervisor produksi agar dapat bersinergi antara K3 dengan waktu produksi, pastikan pekerja tersebut sudah mendapatkan training mengenai APD, dan masukan keharusan memakai APD kedalam aturan disiplin waktu saat produksi. ?Saya tidak akan celaka? (8 % alasan para manager dan pekerja). Solusi: undang pembicara dari korban kecelakaan kerja, dan biarkan ia bercerita tentang bagaimana kecelakaan kerja ini sangat berdampak pada kehidupan pribadinya, dan simulasikan pada pekerja untuk mengikat tali sepatu mereka dengan satu tangan sebagai ilustrasi jika mereka kehilangan satu tangan akibat kecelakaan kerja. ?Saya lupa kalau harus memakai APD? (34% alasan pekerja). Solusi: Terapkan aturan berapa kali alasan lupa ini mendapatkan toleransi beserta sanksi tegasnya dan ingatkan pekerja secara intensif untuk selalu memakai APD. Bagaimana dengan kondisi sejenis di perusahaan Anda dan cara terbaik Anda untuk mengatasi nya? Know safety, no injury. No safety, know injury