Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
Similar to 1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
- 1. DASAR HUKUM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP) MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Alles Sandra Tardeli, ST. Inspektur Tambang Ahli Muda
- 2. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang. PERTAMBANGAN @SDKP Minerba
- 3. FAKTA Pertambangan: Padat risiko Kecelakaan Berakibat Cidera Berat dan Mati masih terjadi Telah banyak perubahan dalam proses dan teknologi pertambangan Pertambangan: Ada risiko ketidakpastian @SDKP Minerba
- 4. Company SMK3 ILO OSH 2001 OHSAS 18001:2007 BS 8800 SA 8000 ISRS Safety Map DR 96311 APOSHO STANDAR 2000 AS/NZS 4801: 2001 VPP OSHA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DI DUNIA @SDKP Minerba
- 5. ELEMEN IV IMPLEMENTASI ELEMEN III ORGANISASI DAN PERSONEL ELEMEN V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT ELEMEN II PERENCANAAN ELEMEN I KEBIJAKAN ELEMEN VI DOKUMENTASI ELEMEN VII TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA SMKP MINERBA SMKP Minerba, yang merupakan bagian dari sistem yang ada di perusahaan secara keseluruhan, membantu perusahaan untuk pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Pelaksanaan Keselamatan Operasional (KO) Pertambangan @SDKP Minerba
- 6. SMKP MINERBA ✓ Padat Modal ✓ Padat Teknologi ✓ Risiko Besar & Spesifik ✓ Dinamis (Hazard & Risiko Berpindah) Karakteristik Pertambangan Dasar Hukum ✓ UU No. 1 Tahun 1970 ✓ UU No. 13 Tahun 2003 ✓ UU No. 4 Tahun 2009 & UU No. 3 Tahun 2020 ✓ PP No. 19 Tahun 1973 ✓ PP No. 55 Tahun 2010 ✓ Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 ✓ Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 ✓ Kepmen ESDM No 1827.K/30/MEM/2018 ✓ Kepmen ESDM No 1806.K/30/MEM/2018 ✓ Kepdirjen Minerba No 308.k/30/DJB/2018 ✓ Kepdirjen Minerba No 309.k/30/DJB/2018 ✓ Kepdirjen Minerba No 185.k/37.04/DJB/2019 Konsep Akademis Pengelolaan KP Membangun Budaya KP LATAR BELAKANG SMKP MINERBA @SDKP Minerba
- 7. KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN: PADAT MODAL, PADAT TEKNOLOGI, PADAT RISIKO, MENGUBAH BENTANG ALAM @SDKP Minerba
- 8. PERATURAN DI PERTAMBANGAN ? @SDKP Minerba
- 9. UUD 1945 Pasal 27 (2) UU Ketenagakerjaan UU No.13 /2003, Pasal 86 & 87 Penerapan SMK3 PP No. 50 / 2012 Pasal 4 (2) & 19 UU Minerba UU No.4 /2009 UU No. 3/2020 Pasal 96 & 141 UU Keselamatan Kerja UU No.1/1970 UUD 1945 Pasal 33 (2 & 3) Binwas Minerba PP No.55 /2010, Pasal 16, 26 & 27 PP Keselamatan Kerja PP No.19/1973 Kepmen ESDM No. 1806.K/2018 tentang RKAB dan Pelaporan Kepdirjen Nomor 308/30/DJB/2018 tentang Juknis KTT/PTL, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dll Kepdirjen Nomor 309/30/DJB/2018 tentang Bahan Peledak dan Peledakan dan Tangki Bahan Bakar Cair Kepdirjen Nomor 185/37/04/DJB/2019 tentang Keselamatan Pertambangan dan SMKP Minerba Kepmen PE No. 555.K/26/M.PE/1995 Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 Permen ESDM No. 11/2018, Permen ESDM No. 7/2020 tentang Wilayah, Perizinan dan Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Permen ESDM No. 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Pengawasan Pertambangan Minerba Kepmen ESDM No. 1827.K/2018 tentang Pedoman Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik dan
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Keselamatan Kerja #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!! @SDKP Minerba
- 11. 11 Pasal 2 Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dengan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 serta peraturan pelaksananya. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1973 @SDKP Minerba
- 12. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!! @SDKP Minerba
- 13. 13 Pasal 87 Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 @SDKP Minerba
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan SMK3 #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!! @SDKP Minerba
- 15. 15 Pasal 4 (1)Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. (2)Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dgn kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1)Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. (2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai potensi bahaya tinggi. (3) Ketentuan mengenai tingkat bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 @SDKP Minerba
- 16. 16 Pasal 16 (1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. (2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (Yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi.) Pasal 19 ➢ Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 @SDKP Minerba
- 17. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 (perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009) Pertambangan Mineral dan Batubara #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!! @SDKP Minerba
- 18. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan Pertambangan b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang c. upaya konservasi Mineral dan Batubara dan d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiata Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. UU Nomor 3 Tahun 2020
- 19. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 141 Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 antara lain: • teknis Pertambangan • produksi dan pemasaran • keuangan • pengelolaan data Mineral dan Batubara • konservasi sumber daya Mineral dan Batubara • keselamatan Pertambangan • pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang • pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri • pengambangan tenaga kerja teknis Pertambangan • pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan • penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan UU Nomor 3 Tahun 2020
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Pertambangan Mineral dan Batubara #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!! @SDKP Minerba
- 21. 21 Pasal 16 Pengawasan dimaksud pasal 13, meliputi: • K3 Pertambangan • Keselamatan Operasi Pertambangan Pasal 26 Pengawasan K3 Pertambangan, terdiri atas: • Keselamatan Kerja • Kesehatan Kerja • Lingkungan Kerja • Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pasal 27 Pengawasan KO Pertambangan, terdiri atas: • Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan • Pengamanan instalasi • Kelayakan sarana, prasarana dan peralatan pertambangan • Kompetensi tenaga teknik • Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2010
- 22. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Kepmen ESDM Nomor 1827K/30/MEM/2018 #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!!
- 23. 2 Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik PERATURAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK @SDKP Minerba
- 24. No Peraturan yang dihapus Peraturan yang menghapus Latar belakang penghapusan/revisi Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha 1 Permen ESDM 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Permen ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Penyesuaian dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, UU 4 Tahun 2009 2. Memberikan pedoman dalam penerapan kaidah pertambangan (good mining practice), sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2010 1.Menyederhanakan proses bisnis dan rantai birokrasi dalam pelaksanaan kaidah teknik di bidang mineral dan batubara untuk mewujudkan good mining practice 2.Memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang mineral dan batubara 3.Meningkatkan efektifitas pengawasan serta debirokratisasi dalam pengawasan 2 Permen ESDM 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Permen ESDM 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara 4 Kepmen ESDM 555.K Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum 5 Kepmen ESDM 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada usaha petrambangan umum 6 Kepmen ESDM 1457 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi Penyederhanaan Regulasi Tahap III Sub Sektor Minerba @SDKP Minerba
- 25. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2014 DEREGULASI dicabut dan digantikan dengan… @SDKP Minerba
- 26. 9 BAB Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BAB IV PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BAB V PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN LAIN- LAIN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 26 TAHUN 2018 @SDKP Minerba
- 27. 27 Pasal 18 (1)Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. (2)Sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi elemen: a. kebijakan; b. perencanaan; c. organisasi dan personel; d. implementasi; e. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; f. dokumentasi; dan g. tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 26 TAHUN 2018 @SDKP Minerba
- 28. 28 Pasal 18 (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja keselamatan pertambangan, KaIT dapat meminta kepada Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan. (5) Audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga audit independen PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 26 TAHUN 2018
- 29. Lembaga Audit Eksternal Pasal 18 ayat (5) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 “Audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dilaksanakan oleh lembaga audit independen yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.” Lampiran IV Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 “Audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.” ©Subdit Keselamatan Pertambangan Minerba
- 30. Lembaga Audit Eksternal Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menunjuk dan menetapkan Lembaga Audit Eksternal SMKP pada tanggal 30 April 2020 ©Subdit Keselamatan Pertambangan Minerba
- 31. Tata Laksana Audit Eksternal Persyaratan Aspek Administrasi telah terpenuhi 1. memiliki IUJP Jenis Pelaksanaan pada bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan sub bidang Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan 2. memiliki sertifikasi Komite Akreditasi Nasional bidang Audit Sistem Manajemen 3. memiliki Auditor dengan kualifikasi: a. memiliki sertifikat sebagai Auditor dari lembaga yang terakreditasi dan terdaftar di instansi pembina; b. pengalaman sebagai auditor minimum 3 (tiga) tahun di dalam bidang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dibuktikan dengan surat tugas per tahun dari lembaga penunjuk; c. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas; dan d. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat pelatihan audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dari instansi pembina yang diregistrasi oleh KaIT. BUMN Graha Surveyor Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 56, Jakarta 12950 (+6221) 5265526, Ext. 521 PT Surveyor Indonesia (Persero) PT Sucofindo (Persero) BUMN Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 34, Pancoran, Jakarta, 12780 (+6221) 7983666 ©Subdit Keselamatan Pertambangan Minerba
- 32. Tata Laksana Audit Eksternal Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 01/30/DJB/2020 tentang Standard Operating Procedure Audit Eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian tanggal 30 April 2020 ©Subdit Keselamatan Pertambangan Minerba
- 33. KaIT menyampaikan surat perintah audit eksternal (a) Perusahaan menunjuk Lembaga Sertifikasi (LS) (b) LS meminta persetujuan dan penugasan Tenaga Ahli (dan Pengamat*) dari KaIT (c) KaIT menyetujui pelaksanaan audit eksternal dan menugaskan Tenaga Ahli (dan Pengamat*) (d) Audit eksternal dilaksanakan oleh LS didampingi oleh Tenaga Ahli (dan Pengamat*) (e) LS melaporkan hasil audit eksternal kepada KaIT (f) KaIT menyampaikan hasil evaluasi atas pelaporan audit eksternal. Apabila hasil evaluasi sudah memadai, KaIT memberikan nomor registrasi. Apabila belum memadai, LS diminta untuk memperbaiki. (g) LS mencetak sertifikat dengan nomor registrasi dari KaIT (h) LS menyampaikan sertifikat audit eksternal kepada perusahaan (dan salinan sertifikat kepada KaIT) khusus untuk Audit Eksternal Wajib atas perintah KaIT *) Jika diperlukan Alur Proses Audit Eksternal Wajib ©Subdit Keselamatan Pertambangan Minerba
- 34. Lampiran I Pedoman Permohonan, Evaluasi dan/atau Pengesahan Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan/atau Penanggung Jawab Operasional Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Minerba Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Pedoman Penerapan SMKP Minerba Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Minerba Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pedoman Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara Pedoman Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan dan Evaluasi Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan KEPUTUSAN MENTERI ESDM 1827.K/30/MEM/2018 @SDKP Minerba
- 35. 35 LAMPIRAN IV PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Audit SMKP Minerba: 1. Audit Internal (dilakukan oleh internal perusahaan) 2. Audit Eksternal (dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 3. Skema Proses Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal (diatur pada petunjuk teknis oleh Dirjen) KEPUTUSAN MENTERI ESDM 1827.K/30/MEM/2018
- 36. KEPDIRJEN MINERBA 185.K/37.04/DJB/2019 Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMKP Minerba #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!!
- 37. Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Permurnian Mineral dan Batubara Lampiran I Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan serta Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara Lampiran II Ruang Lingkup Kepdirjen 185/37.04/DJB/2019 @SDKP Minerba
- 38. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian. Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian. Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis SMKP Minerba KEPDIRJEN NO. 185.K/37.04/DJB/2019 LAMPIRAN II: SMKP MINERBA – RUANG LINGKUP @SDKP Minerba
- 39. 39 Kebijakan Perencanaan Organisasi dan Personel Implementasi Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Dokumentasi Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja ELEMEN SMKP MINERBA SMKP Minerba, merupakan bagian dari sistem yang ada di perusahaan secara keseluruhan, membantu perusahaan untuk pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Pelaksanaan Keselamatan Operasional (KO) Pertambangan @SDKP Minerba
- 40. ISI KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENETAPAN KEBIJAKAN TINJAUAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN ELEMEN #1 KEBIJAKAN Perusahaan menyusun, menetapkan, menerapkan, memelihara dan mendokumentasikan kebijakan K3 dan KO, serta mengomunikasikan ke seluruh pihak yg bekerja atas nama perusahaan, dan selalu melakukan tinjauan ulang secara periodik @SDKP Minerba
- 41. MANAJEMEN RISIKO PENELAHAAN AWAL IDENTIFIKASI DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KP PENETAPAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ELEMEN #2 PERENCANAAN Perusahaan melakukan penelaahan awal untuk mengetahui sejauh mana ketaatan terhadap peraturan K3 & KO; melakukan manajemen risiko; mengidentifikasi dan meninjau ulang peraturan dan persyaratan yg harus dipenuhi; membuat, menetapkan, menerapkan, dan memelihara serta mendokumentasikan TSP; menyusun dan menetapakan rencana anggaran KP dalam RKAB @SDKP Minerba
- 42. ELEMEN #3 ORGANISASI DAN PERSONEL Struktur Organisasi, Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang KTT, KTBT, KKK PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan Bagian K3 dan KO Pertambangan Pengawas Operasional dan Teknik Komite Keselamatan Pertambangan Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Struktur Organisasi, Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang KTT, KTBT, KKK PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan Bagian K3 dan KO Pertambangan Pengawas Operasional dan Teknik Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Penunjukan Team Tanggap Darurat Seleksi dan Penempatan Personel Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Kerja Komunikasi Keselamatan Pertambangan Administrasi Keselamatan Pertambangan @SDKP Minerba
- 43. ELEMEN #4 IMPLEMENTASI Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja Pelaksanaan Pengelolaan Keselamatan Operasional Pertambangan Pelaksanaan Bahan Peledak dan Peledakan Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa Penetapan Sistem Pembelian Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan Pengelolaan Keadaan Darurat Penyediaan dan Penyiapan P3K Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (off the job safety)
- 44. ELEMEN #5 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT Pemantauan dan pengukuran kinerja Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya yang terkait Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan Audit Internal Penerapan SMKP Minerba. Tindak lanjut ketidaksesuaian Perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi terhadap kinerja K3 dan KO dan menindaklanjuti adanya ketidaksesuaian
- 45. • 01 • 02 Pengendalian Dokumen • 03 Pengendalian Rekaman • 04 Dokumen dan Rekaman Manual SMKP ELEMEN #6 DOKUMENTASI Perusahaan menetapkan, memelihara dan melakukan pengendalian sistem dokumentasi dengan baik mulai dari kebijakan, TSP, pedoman, prosedur, IK, standar, dan rekaman @SDKP Minerba
- 46. ELEMEN #7 TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA Masukan Tinjauan Manajemen Keluaran Tinjauan Manajemen Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Catatan, Dokumentasi, Laporan Peningkatan Kinerja Tinjauan Hasil Tindak Lanjut Manajemen Puncak: @SDKP Minerba
- 47. Audit internal untuk penilaian penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun AUDIT INTERNAL PENERAPAN SMKP @SDKP Minerba
- 48. • tim audit internal diangkat dan diberhentikan oleh KTT atau PTL • audit internal dipimpin oleh seorang ketua tim audit internal • ketua tim audit internal bertanggung jawab kepada KTT atau PTL • auditor yang duduk dalam tim audit internal bertanggung jawab secara langsung kepada ketua tim audit internal • auditor internal memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas • auditor internal memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat pelatihan audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dari instansi pembina yang diregistrasi oleh KaIT. KETENTUAN AUDIT INTERNAL PENERAPAN SMKP @SDKP Minerba
- 49. AUDIT EKSTERNAL PENERAPAN SMKP • Audit eksternal penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilaksanakan apabila dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, Penyakit Akibat Kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan. • KaIT atau Kepala Dinas atas nama KaIT dapat meminta kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, dan IUJP untuk melakukan audit eksternal penerapan SMKP Minerba. • Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IPR, dan IUJP juga dapat mengajukan sendiri untuk dilakukan audit eksternal penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan sepengetahuan KaIT atau Kepala Dinas atas nama KaIT. @SDKP Minerba Catatan: Audit eksternal dilaksanakan apabila terjadi kondisi, pertama permintaan KAIT atas pertimbangan telah terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, Penyakit Akibat Kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan. Kedua inisiatif dari perusahaan dalam rangka perbandingan hasil audit internal.
- 50. (a) Perusahaan menunjuk LS (b) LS meminta persetujuan dan penugasan Tenaga Ahli (dan Pengamat*) dari KaIT (c) KaIT menyetujui pelaksanaan audit eksternal dan menugaskan Tenaga Ahli (dan Pengamat*) (d) Audit eksternal dilaksanakan oleh LS didampingi oleh Tenaga Ahli (dan Pengamat*) (e) LS melaporkan hasil audit eksternal kepada KaIT (f) KaIT menyampaikan hasil evaluasi atas pelaporan audit eksternal. Apabila hasil evaluasi sudah memadai, KaIT memberikan nomor registrasi. Apabila belum memadai, LS diminta untuk memperbaiki. (h) LS menyampaikan sertifikat audit eksternal kepada perusahaan (dan salinan sertifikat kepada KaIT) (g) LS mencetak sertifikat dengan nomor registrasi dari KaIT *) Jika diperlukan Alur Proses Audit Eksternal Sukarela ©Subdit Keselamatan Pertambangan Minerba
- 51. KETENTUAN AUDIT EKSTERNAL PENERAPAN SMKP • audit eksternal dilakukan oleh lembaga audit eksternal, yaitu lembaga independen terakreditasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. • tim audit eksternal diangkat dan diberhentikan oleh lembaga independen terakreditasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. • tim audit eksternal dipimpin oleh seorang ketua tim audit eksternal. • ketua tim audit eksternal bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga independen terakreditasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. • auditor yang duduk dalam tim audit eksternal bertanggung jawab secara langsung kepada ketua tim audit eksternal. @SDKP Minerba
- 52. KETENTUAN AUDIT EKSTERNAL PENERAPAN SMKP • di dalam tim audit eksternal terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli dari instansi Pembina yang mendapat penugasan dari KaIT. • lembaga audit eksternal menyampaikan Laporan Audit Eksternal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah audit eksternal dinyatakan selesai. • lembaga audit eksternal menerbitkan Sertifikat Audit Eksternal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh KaIT. • sertifikat Audit Eksternal Penerapan SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian diregistrasi oleh KaIT. @SDKP Minerba
- 53. KRITERIA LEMBAGA AUDIT EKSTERNAL PENERAPAN SMKP • memiliki IUJP Jenis Pelaksanaan pada bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan sub bidang Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan; dan • memiliki sertifikasi Komite Akreditasi Nasional bidang Audit Sistem Manajemen. @SDKP Minerba
- 54. KRITERIA AUDITOR EKSTERNAL PENERAPAN SMKP • memiliki sertifikat sebagai Auditor dari lembaga yang terakreditasi dan terdaftar di instansi pembina • pengalaman sebagai auditor minimum 3 (tiga) tahun di dalam bidang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dibuktikan dengan surat tugas per tahun dari lembaga penunjuk • memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas • memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat pelatihan audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dari instansi pembina yang diregistrasi oleh KaIT. @SDKP Minerba
- 55. Skema Proses Pelaksanaan Audit Permulaan Audit Pelaksanaan Tinjauan Dokumen Persiapan untuk Kegiatan Audit Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Audit Lapangan Penyiapan, Pengesahan dan Penyampaian Laporan Audit 1 2 3 4 5 6 Penyelesaian Audit 7 Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit @SDKP Minerba
- 56. Kebijakan Perencanaan Organisasi dan Personel Implementasi Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumentasi Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja 10% 15% 35% 17% 15% 3% 5% Audit SMKP Minerba: Pembobotan Nilai Elemen @SDKP Minerba
- 57. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806K/30/MEM/2018 #Keselamatan? Bisa bisa bisa!!! @SDKP Minerba
- 58. PERMEN ESDM NO. 7 TAHUN 2020 KEPMEN ESDM NO. 1806.K/30/MEM/2018 KETENTUAN UMUM LAPORAN SANKSI FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN KHUSUS DASAR HUKUM PELAPORAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN @SDKP Minerba
- 59. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 7 TAHUN 2020 Pasal 82 1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi: a) Laporan berkala; b) Laporan Akhir, dan/atau c) Laporam khusus. SMKP
- 60. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 7 TAHUN 2020 Pasal 83 (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan atas RKAB Tahunan; b. laporan kuaitas air limbah pertambangan; c. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya; d. laporan statistik penyakit tenaga kerja; e. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi; dan f. Laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 61. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 7 TAHUN 2020 Pasal 83 (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. laporan atas RKAB Tahunan; b. laporan kuaitas air limbah pertambangan; c. laporan konservasi: d. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya; e. laporan statistik penyakit tenaga kerja; f. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi; g. laporan pelaksanaan pascatambang dalam rangka pencairan jaminan pascatambang; dan h. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 62. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 7 TAHUN 2020 Pasal 83 (6) Pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui pemegang IUP atau IUPK yang meliputi: a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan; dan b. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 63. LAMPIRAN IV PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) yang terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan, diterapkan oleh Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan perusahaan jasa pertambangan. Penerapan SMKP Minerba terdiri atas elemen sebagai berikut: 1. kebijakan; 2. perencanaan; 3. organisasi dan personel; 4. implementasi; 5. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; 6. dokumentasi; dan 7. tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Audit SMKP Minerba: 1. Audit Internal (dilakukan oleh internal perusahaan) / Audit Eksternal (dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2. Skema Proses Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal KEPUTUSAN MENTERI ESDM 1827.K/30/MEM/2018
- 64. KEPUTUSAN MENTERI 1806.K/30/MEM/2018 01 Penetapan Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, Persetujuan RKAB Minerba 02 Format Penyusunan RKAB 04 Format Penyusunan Laporan Berkala 03 Tata Cara Evaluasi dan persetujuan RKAB 05 Format Penyusunan Laporan Akhir dan tata cara evaluasi 06 Format Penyusunan Laporan Khusus dan Tata cara Evaluasi 07 Format Persetujuan RKAB Tahunan 08 Format Persetujuan Laporan Akhir
- 65. 1 2 3 a. Laporan Atas RKAB Tahunan (Bulanan dan Triwulan) b. Laporan Statistik Kecelakaan Tambang dan Kejadian Berbahaya (Triwulan) c. Laporan Statistik Penyakit Tenaga Kerja (Triwulan) d. Laporan Audit Internal Penerapan SMKP Minerba (Tahunan) • Pelaporan Berkala • Berkala a. Laporan Pemberitahuan Awal Kecelakaan, awal Berbahaya atau awal Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja b. Laporan Penyakit Akibat Kerja (PAK) c. Laporan Audit Eksternal Penerapan SMKP Minerba • Pelaporan Khusus • Khusus • Pelaporan Akhir • Akhir KEPUTUSAN MENTERI ESDM 1827.K/30/MEM/2018 PELAPORAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
- 66. • Bentuk III-i. Pemberitahuan Kecelakaan • Bentuk X-i. Pemberitahuan Kejadian Berbahaya Laporan Bulanan Laporan Triwulan • Bentuk IV-i. Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan Peledak • Bentuk XIV-i. Laporan Persediaan dan Pemakaian Bahan Bakar Cair • Bentuk V-i. Daftar Kecelakaan Tambang • Bentuk VI-i. Daftar Jumlah Tenaga Kerja • Bentuk VII-i. Daftar Jumlah Jam Kerja • Bentuk VIII-i. Daftar Frequency Rate (FR) dan Severity Rate (SR) • Bentuk IX-i. Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang • Bentuk XI-i. Rekapitulasi Kejadian Berbahaya • Bentuk XIII-i. Daftar Penyakit Tenaga Kerja • Laporan Pengelolaan Lingkungan Kerja • Laporan Pengelolaan Kesehatan Kerja • Laporan Pengelolaan Kesehatan Kerja • Laporan Audit Internal SMKP Minerba • Laporan Data Kompetensi Tenaga Kerja Laporan Triwulan IV (Tahunan) dilaporkan paling lambat setelah 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan. dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Triwulan ke- IV. PELAPORAN BERKALA @SDKP Minerba
- 67. Laporan Audit Internal SMKP Minerba Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat 3 “Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.” @SDKP Minerba
- 68. • Pemberitahuan Awal Kecelakaan Kepada KaIT • Pemberitahuan Awal Kejadian berbahaya Kepada KaIT • Pemberitahuan Awal Kejadian Akibat Penyakit Kepada KaIT • Pemberitahuan Penyakit Akibat Kerja Hasil Diagnosis Kepada KaIT dilaporkan sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan, awal kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan sesaat setelah diketahui hasil diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja PELAPORAN KHUSUS Laporan Audit Eksternal Penerapan SMKP Minerba dilaporkan 14 hari kerja setelah Audit Eksternal SMKP Minerba dinyatakan selesai @SDKP Minerba
- 69. Laporan Audit Eksternal SMKP Minerba Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat 4 “Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja keselamatan pertambangan, KaIT dapat meminta kepada Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan.” @SDKP Minerba
- 70. Sanksi
- 71. SANKSI Sesuai Peraturan Menteri ESDM nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VIII SANKSI ADMINSTRATIF Pasal 95 1) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau sampai dengan ayat (6), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 huruf a atau sampai dengan huruf l, Pasal 68 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 69 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 70 huruf a atau sampai dengan huruf c, Pasal 72 huruf a atau sampai dengan huruf m, Pasal 73 huruf a atau huruf b, Pasal 75 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 76 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 78 huruf a atau huruf b, Pasal 79 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 83 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7), Pasal 84 huruf a atau sampai dengan huruf g, Pasal 85 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 87 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91, dan Pasal 92 dikenakan sanksi administratif. 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. Peringatan tertulis b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. Pencabutan izin 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pasal 97 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 72. SANKSI Sesuai Peraturan Menteri ESDM nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara BAB VIII SANKSI ADMINSTRATIF Pasal 98 1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b. 2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender. Pasal 99 Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).