01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx

MELAKSANAKAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN K3 PERTAMBANGAN
Dr. Supardi Tahir, ST., MM., CPHCM
(Dosen, Master Trainer & Asesor BNSP, Founder Inspirasi Safety)
081271691976@suparditahir

Prioritizes Customer Happiness and Glory Through People Development Services
PERMEN ESDM NO. 43 TAHUN 2016
Kompetensi Pengawas Operasional Pertama
1
2
Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan terkait
Keselamatan Pertambangan
3
4
5
6
7
8
Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Keselamatan
Pertambangan pada Area yang menjadi Tanggung
Jawabnya
Melaksanakan Pertemuan Keselamatan Pertambangan
Tercencana
Melaksanakan Investigasi Kecelakaan
Melaksanakan Identifikasi Bahaya & Pengendalian Risiko
Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan terkait
Perlindungan Lingkungan
Melaksanakan Inspeksi
Melakukan Analisa Keselamatan Pekerjaan

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan
keselamatan pertambangan.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan peraturan
perundang-undangan
tentang keselamatan
pertambangan
khususnya yang
berkaitan dengan tugas
dan tanggung jawabnya
1.1 Ketentuan terkait keselamatan
pertambangan di area yang menjadi
tanggung jawabnya dijelaskan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
1.2 Kewajiban Pengawas Operasional
dijelaskan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
1.3 Upaya-upaya yang diperlukan dalam
penerapan kewajiban Pengawas
Operasional dijelaskan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai
2. Menerapkan dasar-dasar
keselamatan
pertambangan
2.1 Filosofi dasar keselamatan pertambangan
perundang-undangan.
2.2 Kriteria kecelakaan tambang dijelaskan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2.3 Penggolongan cidera dijelaskan sesuai
2.4 Statistik kecelakaan tambang dijelaskan
undangan.
2.5 Penyebab langsung kecelakaan dijelaskan
sesuai dengan teori analisis penyebab
kecelakaan.
2.6 Biaya kecelakaan dijelaskan sesuai
dengan kriteria.
2.7 Tata gerha (housekeeping) yang ada di
lingkungan kerjanya dijelaskan sesuai
2.8 Alat pelindung diri yang wajib digunakan
di lingkungan kerjanya dijelaskan sesuai
dengan potensi bahaya.
KODE UNIT : PMB.PO02.001.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan
keselamatan pertambangan.
1. Menerapkan peraturan
perundang-undangan
tentang keselamatan
pertambangan
khususnya yang
berkaitan dengan tugas
dan tanggung jawabnya
tanggung jawabnya dijelaskan sesuai
1.2 Kewajiban Pengawas Operasional
perundang-undangan.
1.3 Upaya-upaya yang diperlukan dalam
penerapan kewajiban Pengawas
Operasional dijelaskan sesuai dengan
tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai
2. Menerapkan dasar-dasar
keselamatan
pertambangan
2.1 Filosofi dasar keselamatan pertambangan
perundang-undangan.
2.2 Kriteria kecelakaan tambang dijelaskan
undangan.
2.3 Penggolongan cidera dijelaskan sesuai
- 13 -
2.9 Penggolongan api dijelaskan sesuai
2.10 Terjadinya api dijelaskan sesuai dengan
teori.
2.11 Jenis-jenis alat deteksi api dijelaskan
sesuai dengan perkembangan teknologi.
2.12 Klasifikasi pemadam api dijelaskan sesuai
2.13 Tindakan yang harus dilakukan jika
terjadi kebakaran dijelaskan sesuai
dengan prosedur penanganan keadaan
darurat.
2.14 Laporan mengenai terjadinya kebakaran
dijelaskan sesuai dengan prosedur
pelaporan keadaan darurat.
2.15 Prinsip pembinaan keselamatan
perundang-undangan.
2.16 Prinsip-prinsip pertolongan pertama pada
kecelakaan (first aid) dijelaskan sesuai
dengan teori penanganan kecelakaan.
2.17 Izin kerja khusus (work permit) dijelaskan
undangan.
2.18 Tata gerha (housekeeping) yang ada di
lingkungan kerjanya dilaksanakan sesuai
dengan Standard Operating Procedure
(SOP).
2.19 Bentuk pembinaan keselamatan
pertambangan yang ada di lingkungan
kerjanya dijelaskan sesuai dengan
BATASAN VARIABEL

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
TAP MPR RI No. III/MPR/2000
Surat Menteri Kehakiman & HAM
No. M.U.M.01.06-27 tanggal
23 –02-02
KEPMEN
UUD 1945
TAP MPR RI
Undang-Undang
PERPU
Peraturan Pemerintah (PP)
KEPPRES
PERDA

DASAR PENGAWASAN PENGELOLAAN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN
5
Pemerintah Perusahaan
• Kepala Inspektur
Tambang (KaIT)
• Inspektur Tambang (IT)
• Buku Tambang
• Kepala Teknik Tambang
• Organisasi dan Personil K3
• Program K3
• Anggaran & Biaya
• Dokumen & Laporan K3
Peraturan Perundangan
Instansi Pengawas Lain
(Irjen - BPKP – BPK)

DASAR HUKUM KESELAMATAN PERTAMBANGAN
MPR No. 341
LN. 1930
UU No. 11 / 1967 Pasal
29
PP No. 32 / 1969
Pasal 64
PP No. 19 / 1973
UU No. 1 / 1970
KEMENTERIAN ESDM
KEMENTERIAN TENAGA KERJA
• KEPMEN ESDM No. 555K/26/MPE/1995
• UU No. 3 / 2020
• PERMEN ESDM No. 26 / 2018
• KEPMEN ESDM No. 1827K/30/MEM/2018
• KEPDIRJEN MINERBA NO. 185/2019
PERPPU No. 37 / 1960
Pasal 25

MPR No. 341/1930
Tentang Peraturan Keselamatan Tambang
Pasal 2 ayat 1:
Jika pemegang Kuasa Pertambangan (KP) tidak dapat memimpin
atau mengawasi sendiri di tempat pekerjaan tambangnya, maka dia
diwajibkan untuk menunjuk seorang Kepala Teknik (KT) untuk
memimpin dan mengawasinya. Penunjukkan ini harus dilakukan
sebelum dimulainya pekerjaan-pekerjaan tambang

Pasal 2 ayat 2 :
Sebagai Kepala Teknik hanya dapat ditunjuk orang-orang yang telah
menunjukkan bukti-bukti kepada Kepala Inspeksi Tambang (KIT) bahwa mereka
mampu untuk memangku jabatan tersebut. KIT memberikan surat keterangan
untuk kepentingan ini.
Pasal 2 ayat 3 :
Apabila Kepala Teknik berhalangan atau tidak ada di tempat harus menunjuk
pejabat yang akan bertindak sebagai wakil sementara
MPR No. 341/1930
Tentang Peraturan Keselamatan Tambang

PP No. 32/1969
Tentang Pelaksanaan UU No.11/1967
BAB IX PENGAWASAN PERTAMBANGAN
Pasal 64 :
Tata Usaha, Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan Pelaksanaan
Usaha Pertambangan dipusatkan pada Departemen yang Membawahi
Pertambangan
Pasal 65 :
Tata Cara Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan Pelaksanaan
Usaha Pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah

UU No. 1 / 1970
Tentang Keselamatan Kerja
 Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dalam
melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi
serta produktivitas Nasional;
 Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula
keselamatannya;
 Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan
secara aman dan effisien;
 Pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam UU yang memuat
ketentuan umum tentang Keselamatan Kerja yang sesuai dengan
perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik & teknologi.

Pasal 2 Ruang Lingkup
1. Keselamatan Kerja dalam segala tempat kerja (darat, dalam
tanah, dalam air maupun udara) di dalam wilayah hukum RI
2. (e) tempat dilakukan usaha pertambangan & pengolahan emas,
perak, logam atau bijih logam lainnya , batu-batuan, gas, minyak
atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau di dalam bumi,
maupun di dasar perairan.
UU No. 1 / 1970

Pasal 3 Syarat-Syarat Keselamatan Kerja (K2)
 Mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan,
dan memadamkan kebakaran
 Kesempatan penyelamatan pada waktu kebakaran atau
kejadian berbahaya yang lainnya.
 Memberi pertolongan pada kecelakaan
 Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja.
UU No. 1 / 1970

Pasal 8 Pengurus Wajib melakukan
1. Pemeriksaan Kesehatan mental dan fisik pekerja yang
akan diterima/dipindah tugaskan
2. Secara berkala pada Dokter yg ditunjuk Pengusaha
3. Pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan
perundangan
UU No. 1 / 1970

Pasal 9 – (1)
Pengurus Wajib Menunjukkan dan Menjelaskan pada setiap pekerja
baru tentang:
• Kondisi dan bahaya dalam tempat kerja
• Semua pengamanan & alat perlindungan yang ada di tempat kerja
• Alat Pelindung Diri bagi pekerja itu sendiri
• Cara-cara dan sikap yang aman dalam bekerja
UU No. 1 / 1970

UU No. 1 / 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Pasal 12 ; Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
• Memberi Keterangan yang benar bila diminta
• Memakai Alat Pelindung Diri yang diwajibkan
• Memenuhi & Mentaati Semua Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Meminta Pengurus agar Semua Syarat K3 Dilaksanakan
• Menyatakan Keberatan Kerja apabila;
Syarat K3 & APD diragukan, kecuali dalam Hal Khusus ditentukan oleh
Pengawas, & masih dapat dipertanggung jawabkan
Pasal 13 Kewajiban Bila Masuk Tempat Kerja ;
Wajib mentaati semua petunjuk K2 & memakai APD yang
diwajibkan

UU No. 1 / 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Pasal 14 Kewajiban Pengurus
Menempatkan : Syarat Keselamatan yg diwajibkan oleh UU No.1 th 1970
serta Peraturan Pelaksanaan yang Berlaku pada Tempat
yang mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh pekerja
Memasang : Gambar Keselamatan Kerja dan bahan pembinaan,
pada Tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh
pekerja
Menyediakan : Cuma-Cuma, APD bagi karyawan & Tamu disertai petunjuk
yg diperlukan
Sesuai Petunjuk Pegawai Pengawas/Ahli Keselamatan Kerja

Pertambangan penting bagi ekonomi nasional & pertahanan negara. Pengaturan
lebih lanjut pengawasan K2 bidang pertambangan sebagaimana tertuang dalam
Perpu No. 37/1960 Pasal 25 & Pasal 29 UU No.11 Th 1967
UU No. 1 Th 1970 mengatur K2 secara umum termasuk bidang pertambangan
yang menjadi tugas dan tanggung jawab Menakertransko
Usaha pertambangan merupakan proses yang terus menerus, butuh peralatan
khusus, bahaya & kecelakaan begitu besar dan khas serta perlu pengawasan
K2 yg lebih effisien dan effektif
Departemen Pertambangan mempunyai Personil & Peralatan Khusus untuk
Pengawasan K3 Pertambangan
PP No. 19 / 1973
Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Bidang Pertambangan

Pasal 1:
Pengaturan K2 Pertambangan sebagaimana dalam Perpu No. 37/1960, UU No.
11/1967, dan PP No. 32/1969 dengan ditetapkan UU No. 1 Th 1970 dilakukan
Oleh Menteri Pertambangan
Pasal 2 :
Pengawasan K2 bidang Pertambangan oleh Menteri Pertambangan dengan
berpedoman pada UU.No.1/1970 & Peraturan Pelaksanaannya
Pasal 3:
Menteri Pertambangan mengangkat Pejabat Pengawas K2 kerjasama dengan
Pejabat K2 Depnakertransko
PP No. 19 / 1973

PP No. 19 / 1973
Pasal 4:
Menteri Pertambangan secara berkala melaporkan pelaksanaan
Pengawasan dimaksud Pasal 1, 2, & 3 kepada Menakertransko
Pasal 5 :
PP 19 Th 1973 tidak berlaku untuk Ketel Uap sebagaimana dimaksud
Stoom Ordonantie 1930 ( Sblt. 1930 Nomor 225).

Pasal 96
Dalam Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik, pemegang IUP dan
IUPK wajib melaksanakan:
a. Ketentuan Keselamatan Pertambangan
b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pertambangan, termasuk
Reklamasi dan Pasca Tambang
c. Upaya Konservasi Mineral dan Batubara
d. Pengelolaan sisa tambang sampai memenuhi baku mutu lingkungan
UU No. 3 / 2020
Tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 140
Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang IUP, IUPK, IUPK Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan
atau IUJP.
UU No. 3 / 2020

UU No. 3 / 2020
Pasal 141
Pengawasan dimaksud dalam pasal 140 meliputi:
Teknis Pertambangan, Produksi dan Pemasaran, Keuangan, Pengelolaan Data
Minerba, Konservasi sumber daya mineral dan batubara, Keselamatan
Pertambangan, Pengelolaan lingkungan hidup, Pemanfaatan barang dan jasa,
Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan tenaga teknis pertambangan,
Pengembangan dan Penerapan teknologi
Pasal 141 Ayat (2 dan 4)
Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas
Pertambangan

Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut
Inspektur Tambang adalah ASN yang diberikan tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan
Inspeksi Tambang dan Pengawasan Keteknikan
PERMEN PANRB No. 36 Tahun 2017
Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
Pasal 5

A. Inspeksi Tambang adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan metoda baku untuk
mendapatkan data dan informasi yang berhubungan kegiatan usaha pertambangan
melalui proses :
1. Pengamatan,
2. Pemantauan,
3. Pengukuran,
4. Pengujian,
5. Pemeriksaan,
6. Evaluasi dan analisis data
Dalam rangka pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan dan usaha jasa pertambangan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan
batubara
Tentang Jabatan Fungsional Inspekstur Tambang

B. Pengawasan Keteknikan adalah kegiatan pengawasan terhadap :
1. Aspek teknis pertambangan,
2. Konservasi sumberdaya mineral dan batubara
3. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
4. Keselamatan operasi pertambangan,
5. Pengelolaan lingkungan hidup,
6. Reklamasi dan pasca tambang
7. pemanfaatan barang, jasa, teknologi
8. kemampuan rekayasa dan rancang bangun
Tentang Jabatan Fungsional Inspekstur Tambang

PP No. 55 Tahun 2010
Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 36 (1-2) ; Pengawasan Inspektur Tambang
• Pengawasan oleh Inspektur Tambang melalui:
1. Evaluasi terhadap laporan berkala / sewaktu waktu
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu waktu
3. Peniaian atas keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan
• Dalam pengawasanya IT melakukan kegiatan Inspeksi, penyelidikan
dan Pengujian

PP No. 55 Tahun 2010
Pasal 36 (3); Wewenang
• Memasuki Tempat Kegiatan Pertambangan setiap Saat
Pasal 36 (3).; Wewenang
 Inspektur Tambang dapat menghentikan/menutup sementara sebagian atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Minerba apabila membahayakan
keselamatan pekerja, keselamatan umum dan pencemaran lingkungan
 Mengusulkan kepada KaIT dari penghentian sementara menjadi penghentian
secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

PERMEN ESDM No. 26/2018
Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
Tugas dan Wewenang Inspektur Tambang :
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksananaan kaidah teknik
pertambangan yang baik,
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksananaan kaidah pengolahan dan
atau pemurnian
INSPEKTUR TAMBANG (IT)

PERMEN ESDM No. 26/2018 Pasal 1
“KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi
lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas
terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik
pertambangan yang baik”
“PTL adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi
lapangan yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya
operasional pengolahan dan atau pemurnian sesuai dengan kaidah teknik
pengolahan / pemurnian”
KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT) & PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN
LINGKUNGAN (PTL)

Pasal 3 Ayat 1 :
Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib
melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.
Pasal 3 Ayat 2 :
Kaidah pertambangan yang baik meliputi :
a. Kaidah teknik pertambangan yang baik
b. Tata kelola pengusahaan pertambangan

Pasal 3 Ayat 3 : (IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi)
Kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi pelaksanaan aspek :
a. Teknis Pertambangan
b. Konservasi Mineral dan Batubara
c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
d. Keselamatan operasi pertambangan
e. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, pasca tambang dan
pasca operasi
f. Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, dan
penerapan teknologi pertambangan

Pasal 3 Ayat 4 : (IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi)
Tata kelola Pengusahaan pertambangan meliputi pelaksanaan aspek :
a. Pemasaran
b. Keuangan
c. Pengelolaan data
d. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi
e. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
f. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
g. Kegiatan lain yang menyangkut kepentingan umum
h. Pelaksanaan sesuai dengan IUP atau IUPK
i. Jumlah, Jenis dan Mutu hasil usaha pertambangan

Pasal 4 Ayat 1 : (IUP Operasi Produksi Khusus Olah Murni)
Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam
kegiatan pengolahan dan atau pemurnian wajib melaksanakan kaidah
pertambangan yang baik.
Pasal 4 Ayat 2 :
a. Kaidah teknik pengolahan dan pemurnian yang baik
b. Tata kelola pengusahaan pengolahan dan atau pemurnian

Kaidah teknik pengolahan dan atau pemurnian yang baik meliputi pelaksanaan
aspek :
a. Teknis kegiatan pengolahan dan pemurnian
b. Keselamatan pengolahan dan pemurnian
c. Pengelolaan lingkungan hidup dan pasca operasi
d. Konservasi mineral dan batubara

Tata kelola Pengusahaan pengolahan/pemurnian meliputi pelaksanaan aspek :
a. Pemasaran
b. Keuangan
c. Pengelolaan data
d. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi
e. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
f. Tanggung jawab social dan lingkungan
g. Jumlah, Jenis dan Mutu hasil usaha pengolahan dan atau pemurnian

Pasal 5 Ayat 1 :
Pemegang IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) wajib melaksanakan kaidah
pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya.
Pasal 5 Ayat 2 :
a. Kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik
b. Tata kelola pengusahaan jasa pertambangan

Pasal 5 Ayat 3 : (IUJP - Izin Usaha Jasa Pertambangan)
Kaidah teknik Usaha Jasa Pertambangan yang baik meliputi pelaksanaan aspek :
a. Upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi
mineral dan batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang
usahanya
b. Kewajiban untuk mengangkat Penanggung Jawab Operasional (PJO) sebagai
pemimpin tertinggi di lapangan

Pasal 5 Ayat 4 : (IUJP - Izin Usaha Jasa Pertambangan)
Tata kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan meliputi pelaksanaan aspek :
a. Pengutamaan Produk dalam negeri
b. Pengutamaan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya
c. Pengutamaan tenaga kerja lokal
d. Pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan
Pasal 6 (IPR – Izin Pertambangan Rakyat)
Pemegang IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola
pengusahaan pertambangan sesuai dengan kegiatannya

Pasal 7 Ayat 1 :
Pemegang IUP Ekplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP & IUPK Operasi Produksi wajib :
a. Mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan
pengesahan dari KaIT
b. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan
Pasal 7 Ayat 4 - 5:
- KTT harus memiliki kompetensi di bidang teknis pertambangan
- Menteri menetapkan kompetensi teknis pertambangan

Pasal 8 Ayat 1 :
Pemegang IUP Produksi khusus Pengolahan dan atau pemurnian wajib :
a. Mengangkat PTL sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan
pengesahan dari KaIT
ketentuan peraturan perundang - undangan
Pasal 8 Ayat 2 :
PTL harus memiliki kompetensi aspek teknis pengolahan dan atau pemurnian

Pasal 9 Ayat 1 :
Dalam pelaksanaan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, maka
pemegang IUJP wajib :
a. Mengangkat Penanggung Jawab Operasional (PJO) di lapangan untuk
mendapatkan pengesahan dari KTT
ketentuan peraturan perundang - undangan
Pasal 9 Ayat 2 :
Penanggung jawab operasional dan tenaga teknis pertambangan harus memiliki
kompetensi teknis sesuai bidang usaha IUJP.

Pasal 12 Ayat 1 :
Teknis Pertambangan meliputi :
a. Menggunakan metode eksplorasi, penambangan, pengolahan dan atau
pemurnian dan pengangkutan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan
b. Menggunakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten.
c. Menyusun rencana kerja transparan, akuntabel dan rasional
d. Melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum sesuai
rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknik

Pasal 14 Ayat 2 :
Pemegang IUP Ekplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP & IUPK Operasi Produksi dalam melaksanakan
ketentuan K3 pertambangan wajib :
a. Menyediakan segala peralatan, perlengkapan, APD, fasilitas personil dan biaya yang
diperlukan untuk terlaksananya ketentuan K3 Pertambangan
b. Membentuk dan menetapkan organisasi bagian K3 pertambangan berdasarkan pertimbangan
aspek pekerja, sifat, atau luas area kerja
Pasal 14 Ayat 1 :
Pemegang IUP Ekplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP & IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan
ketentuan keselamatan pertambangan.

Pasal 14 Ayat 3 :
Ketentuan K3 pertambangan meliputi :
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
b. Keselamatan Operasi Pertambangan

Pasal 14 Ayat 4:
a. Keselamatan Kerja Pertambangan meliputi :
1. Manajemen Resiko
2. Pencegahan kecelakaan dan kebakaran
3. Diklat keselamatan kerja
4. Manajemen keadaan darurat
5. Administrasi keselamatan kerja
6. Inspeksi K3, Pencegahan dan Penyelidikan kecelakaan

Pasal 14 Ayat 4:
b. Kesehatan Kerja Pertambangan meliputi :
1. Program kesehatan pekerja
2. Pengelolaan Higiene & Sanitasi
3. Pengelolaan Ergonomis
4. Pengelolaan makanan, minuman dan gizi pekerja
5. Diagnosa dan pemeriksaan penyakit akibat kerja

Pasal 14 Ayat 4:
c. Lingkungan Kerja Pertambangan meliputi :
1. Pengelolaan debu
2. Pengelolaan kebisingan
3. Pengelolaan getaran
4. Pengelolaan pencahayaan
5. Pengelolaan kuantitas dan kualitas udara
6. Pengelolaan iklim kerja
7. Pengelolaan bahaya radiasi
8. Pengelolaan bahaya kimia
9. Pengelolaan bahaya biologi

Pasal 14 Ayat 5:
Keselamatan Operasi Pertambangan meliputi :
a. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi dan
peralatan pertambangan
b. Pengamanan Instalasi
c. Tenaga teknis bidang keselamatan operasi yang kompeten
d. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan dengan
melaksanakan uji dan pemeliharaan kelayakan
e. Keselamatan bahan peledak dan peledakan
f. Evaluasi hasil kajian tenis pertambangan
g. Keselamatan fasilitas tambang

Pasal 50 (BAB VI) :
Pemegang IUP Ekplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP & IUPK Operasi produksi, Pemegang IUJP,
Pemegang IPR yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas
dikenakan sanksi administratif
Pasal 50 Ayat 8:
Sanksi Administratif berupa :
a. Peringatan tertulis
b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
c. Pencabutan ijin
Pasal 50 Ayat 9:
Sanksi Administratif diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenanganya

Pengawas Operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan bertanggung jawab
kepada KTT/PTL dalam melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan
operasional pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang
baik.
KEPMEN ESDM NO. 1827 K/30/MEM/2018
LAMPIRAN I
Pengawas Teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan bertanggung jawab
kepada KTT/PTL atas keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan dan
pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.

LAMPIRAN I
Kriteria Pengawas Operasional :
1. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi
yang diakui oleh KaIT sesuai jenjang jabatanya
2. Menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional
pertambangan
3. Memiliki anggota yang berada di bawahnya dan atau melakukan pengawasan
terhadap divisi atau departemen lainnya

LAMPIRAN I
Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Operasional :
1. Bertanggung jawab kepada KTT/PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua
pekerja tambang yang menjadi bawahannya
2. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan dan pengujian
3. Bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya.
4. Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi dan pengujian

LAMPIRAN I
Kriteria Pengawas Teknis :
1. Memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai bidang pekerjaanya
2. Memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap suatu peralatan,
permesinan dan kelistrikan
3. Syarat lain yang ditentukan oleh KTT/PTL sesuai dengan kebutuhan kegiatan
operasional tambang

LAMPIRAN I
Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Teknis :
1. Bertanggung jawab kepada KTT/PTL untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta
pemeliharan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
yang menjadi tugasnya;
2. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah
direncanakan serta semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan
pertambangan yang dipergunakan;
3. Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
5. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang kembali, dan/atau diperbaiki;
dan
6. Membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;

LAMPIRAN I
Pengangkatan Pengawas Operasional :
1. KTT/PTL menunjuk calon pengawas operasional yang memenuhi kriteria
2. KTT/PTL melakukan evaluasi terhadap calon pengawas operasional, jika
dinyatakan laik maka akan dikeluarkan surat penunjukan pengawas operasional
3. KTT/PTL sewaktu waktu atau berkala mengevaluasi kinerjanya
4. Pengawas yang memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan KPO yang
disyahkan oleh KaIT / Kepala Dinas atas nama KaIT sebagai bukti pengesahan

LAMPIRAN I
Penerbitan Kartu Pengawas Operasi :
1. KaIT / Kepala Dinas atas nama KaIT menerbitkan KPO
2. Pemohon menerima KPO

LAMPIRAN I
Persyaratan administrasi Permohonan Penerbitan KPO :
1. Salinan sertifikat kompetensi dan atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT
2. Pas Foto latar belakang biru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar
3. Salinan KTP
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat pernyataan dari KTT/PTL bahwa ybs menjadi pengawas di perusahaan tsb
6. Surat pernyataan bermeterai kebenaran dokumen dari manajemen
7. Soft copy dokumen permohonan

ORGANISASI MANAJEMEN K3
External & Internal Audit Komite K3
Kepala Teknik Tambang
Pengawas
Teknis
Program K3
Pengawas
Operasional
No Yes
Zero Accident
Manager K3
PJO

LAMPIRAN III
• Ada pada setiap tambang yang ada KTT
• Disyahkan oleh IT
• Diberi nomor
• Media intraksi IT dan KTT
• Disimpan di kantor KTT
• Duplikatnya di Kantor KaIT
BUKU TAMBANG

LAMPIRAN III
• Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memiliki Buku Daftar
Kecelakaan Tambang
• Disimpan dan selalu tersedia di Kantor KTT/PTL
BUKU DAFTAR KECELAKAAN TAMBANG

LAMPIRAN III
INSPEKSI KESELAMATAN KERJA
Inspeksi keselamatan kerja dilakukan di setiap area kerja dan kegiatan meliputi:
1) perencanaan inspeksi;
2) persiapan inspeksi;
3) pelaksanaan inspeksi;
4) rekomendasi dan tindak lanjut hasil inspeksi;
5) evaluasi inspeksi; dan
6) laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi

LAMPIRAN III - A
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KTT wajib mengadakan diklat K3 Untuk:
Pekerja Baru,
Pekerja Tugas Baru,
Pelatihan menghadapi bahaya
Penyegaran, dan
Diklat lain yg ditetapkan KAPIT / KaIT
 Pelaksanaan Diklat disesuaikan dengan kegiatan, jenis, dan risiko pekerjaan pada
kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian dan mengacu
kepada standar kompetensi yang berlaku atau kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala
Inspektur Tambang (KaIT)

LAMPIRAN III - A
KECELAKAAN TAMBANG
• Benar - benar terjadi
• Cidera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT/PTL
• Akibat kegiatan usaha pertambangan/pengolahan/pemurnian
• Pada Jam kerja pekerja tambang yang mendapat cidera atau setiap
saat orang yang diberi izin.
• Dalam wilayah IUP/IUPK/KP/KK/PKP2B/wilayah proyek

LAMPIRAN III - A
PENGGOLONGAN CIDERA KECELAKAAN TAMBANG
1. Ringan (lbh 1 hari kurang 3 minggu)
2. Berat
 Sama dengan atau lebih 3 minggu; atau
 Cacat tetap; atau
 Cidera retak tulang ( lengan, kaki, kepala, punggung, pinggul),
pendarahan dalam/ pingsang kurang oksigen, persendian lepas, luka
terbuka / terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan
tetap
3. Mati
 Pekerja tambang meninggal akibat kecelakaan tersebut.

LAMPIRAN III
PENYELIDIKAN KECELAKAAN & KEJADIAN BERBAHAYA
Kecelakaan dan kejadian berbahaya dilakukan penyelidikan oleh
KTT, PTL, atau Inspektur Tambang berdasarkan pertimbangan
KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT. KTT/PTL segera melakukan
Penyelidikan terhadap semua kecelakaan dan kejadian
berbahaya dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam

STATISTIK KECELAKAAN TAMBANG
Tingkat kekerapan Kecelakaan (Frekuensi Rate) dlm 1.000.000 jam
Tingkat keparahan Kecelakaan (severity rate) dlm 1.000.000 jam
Dikirimkan KTT ke KaIT paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender
Referensi Perhitungan Statistik Kecelakaan : Indian Standars No. 3786. (1983). Methods for computation of frequency
and severity rates for industrial injuries and classification of industrial accidents. Bureau of Indian Standards.

LAMPIRAN III
PROGRAM KESEHATAN KERJA
Program Kesehatan kerja sekurang – kurangnya meliputi:
1) Pemeriksaan kesehatan Kerja (awal, berkala, khusus dan akhir)
2) Pelayanan kesehatan kerja;
3) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan;
4) Pengelolaan kelelahan kerja (fatique);
5) Pengelolaan pekerja tambang yang bekerja pada tempat yang
memiliki risiko tinggi

WORK PERMIT / IZIN KERJA
 Pengelasan/Pemotongan di tempat yang kondisinya dapat
timbul ledakan atau kebakaran harus ada Izin dari KTT atau
Orang yang ditunjuk
 Izin berlaku pada hari diterbitkan
 Harus ada pengawasan intensif
HOT PERMIT / IZIN KERJA PANAS

PROSES TERJADINYA API, ALAT DETEKSI API & KELAS API
 Terjadinya api karena bertemunya 3 unsur yaitu (Oksigen,
Panas dan Bahan yang mudah terbakar)
 Alat Deteksi Api : Smoke Detector, Heat Detector dan
Flame Detector
 Kelas Api : Kelas A, B, C dan D

01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx

Similar to 01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx (20)

01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan Pertambangan.pptx