2. PENGERTIAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
upaya atau pemikiran dan penerapannya yang
ditujukan
untuk
menjamin
keutuhan
dan
kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah
tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada
umumnya, hasil karya dan budaya, untuk
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
3. POLA PENCEGAHAN KECELAKAAN
• Peraturan
• Standarisasi
• Pengawasan
• Penelitian Teknik
• Penelitian Medis
• Penelitian Psikologis
• Penelitian Statistik
• Pendidikan
• Training (pelatihan)
• Persuasi
• Asuransi
• Penerapan
Ref. Accident Prevention (ILO)
4. KEDUDUKAN HUKUM UU NO.1 TAHUN 1970
HUKUM
PERDATA
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
HUKUM
PIDANA
Lex Specialist
Lex Generalist
• UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930)
• UU KK No.1/1970
• UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932)
• UU Rel Industri (Stlbl.No.593 Th.1938)
• UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932)
• MPR 1930
PERATURAN PELAKSANAAN
5. DASAR HUKUM - 1
Pasal 5, 20, 27 ayat (2)
Pasal 3,9,10 UU No.14/1969
UU No.1/1970
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus
PP; Per.Men ; SE;
6. DASAR HUKUM - 2
•
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
•
UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai ketenagakerjaan
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
7. DASAR HUKUM - 3
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan
moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan
martabat manusia dan moral agama
Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga
kerja yang meliputi :
(1) norma keselamatan kerja
(2) norma kesehatan kerja
(3) norma kerja
(4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi
dalam hal kecelakaan kerja
8. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 1
LATAR BELAKANG
•
•
•
Yuridis - VR. 1919 Stbl No.406
Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi peningkatan intensitet kerja
Upaya preventif mulai dari perencanaan
9. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 2
TUJUAN
memberikan perlindungan atas keselamatan
• Tenaga kerja
• Orang lain
• Sumber-sumber produksi
dapat dipakai secara aman dan efisien
10. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 3
RUANG LINGKUP
tempat kerja di darat, dalam tanah,
permukaan air, dalam air, di udara
dengan unsur :
•
•
•
dilakukan usaha
ada tenaga kerja yang bekerja
ada sumber bahaya
11. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 4
PENGAWASAN
Bab IV Pasal 5
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DEP/DINAS
LUAR
DEPNAKER
PEMERINTAH
DOKTER
PRSH
- POLI PRSH
- JASA KESEH
SWASTA
P2K3
PRSH
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT
12. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 5
KEWAJIBAN PENGURUS
•
Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan
•
Pasal 9 -Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan
bahaya di tempat kerja
- Semua pengaman dan alat perlindungan yang
diharuskan
- APD
- Cara dan sikap bekerja yang aman
- Mempekerjakan setelah yakin
- Pembinaan
- Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
13. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 6
KEWAJIBAN PENGURUS
•
Pasal 10 - Membentuk P2K3
•
Pasal 11 - Laporan kecelakaan
•
Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis
- Memasang poster
- Menyediakan APD secara cuma-cuma
14. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 1
PERATURAN ORGANIK
•
•
secara sektoral
pembidangan teknis
15. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 2
MGT
SDM
BAHAN
FAKTOR
PENYEBAB
PERALATAN
LINGKUNGAN KERJA
TEMPAT KERJA
PROSES PRODUKSI
AMAN Prod’s
SEHAT
SIFAT PEKERJAAN
CARA KERJA
ANALISIS
KECELAKAAN
23. Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 04 Tahun 1987
tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) dan Tata-cara Penunjukan Ahli
Keselamatan Kerja, terdiri dari 16 pasal.
Peraturan Menteri ini mewajibkan pengusaha atau
pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang
pekerja atau lebih atau menggunakan bahan, proses
dan instalasi yang mempunyai risiko besar terjadi
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran
radioaktif membentuk P2K3.
Keanggotaan P2K3 adalah unsur pengusaha dan
unsur pekerja. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 dari
perusahaan yang bersangkutan.
24. Organisasi P2K3 terdiri dari sekurang-kurangnya
Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 memimpin
dan mengkoordinasikan kegiatan P2K3 dibantu oleh
wakil
ketua.
Sekretaris
P2K3
memimpin
dan
mengkoordinasikan
tudas-tugas
sekretariat
dan
melaksanakan keputusan P2K3.
Ketua P2K3 seyogyanya adalah top manajemen disuatu
tempat kerja atau sekurang-kurangnya manajemen yang
terdekat dengan pimpinan puncak, sedang Sekretaris
P2K3 adalah tenaga profesional K3 yaitu manajer K3 atau
ahli K3.
25. PERAN PENTING P2K3 :
MENJAMIN KEPRIHATINAN (CONCERN) DARI PEKERJA
MAUPUN PENGUSAHA TENTANG K3 TERBUKA DAN
DIBICARAKAN.
GABUNGAN BERBAGAI KETERAMPILAN DAN
PENGALAMAN ANGGOTA
PERTEMUAN TERATUR REKOMENDASI
AKTIVITAS P2K3 MEMPERLIHATKAN BAHWA K3
PENTING DI TEMPAT KERJA
MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA
DOKUMENTASI HASIL PERTEMUAN SETIAP ORANG
DAPAT
MEMANTAU BAHWA PERMASALAHAN YANG
MEREKA KEMUKAKAN DITINDAK LANJUTI.
HARUS TERBUKA BAGI PEKERJA, PENYELIA, MANAJER
DAN PENGUSAHA.
