Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, meliputi indeks persepsi korupsi Indonesia, tugas KPK dalam pencegahan korupsi, pelaksanaan program Korsupgah di 34 provinsi dan 548 kabupaten/kota, serta fokus kegiatan KPK di Sulawesi Barat pada tahun 2019 seperti optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembangUtam Ejaz
1. Dokumen tersebut membahas tentang globalisasi dalam konteks ekonomi negara berkembang. Globalisasi didefinisikan sebagai integrasi ekonomi, sosial, dan politik antarnegara yang semakin cepat dan mendalam.
2. Dokumen ini menjelaskan dampak globalisasi ekonomi terhadap negara berkembang, seperti melemahnya peran pemerintah nasional dan pertumbuhan perusahaan multinasional. Janji-janji positif globalisasi juga dic
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, meliputi indeks persepsi korupsi Indonesia, tugas KPK dalam pencegahan korupsi, pelaksanaan program Korsupgah di 34 provinsi dan 548 kabupaten/kota, serta fokus kegiatan KPK di Sulawesi Barat pada tahun 2019 seperti optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia dan negara lain. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, AUPB terdiri atas 7 asas yaitu: 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas, 7) Asas Akuntabilitas
Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembangUtam Ejaz
1. Dokumen tersebut membahas tentang globalisasi dalam konteks ekonomi negara berkembang. Globalisasi didefinisikan sebagai integrasi ekonomi, sosial, dan politik antarnegara yang semakin cepat dan mendalam.
2. Dokumen ini menjelaskan dampak globalisasi ekonomi terhadap negara berkembang, seperti melemahnya peran pemerintah nasional dan pertumbuhan perusahaan multinasional. Janji-janji positif globalisasi juga dic
Tulisan ini membahas analisis studi etnografi terkait kemajemukan budaya Indonesia dalam konteks membangun integrasi nasional. Etnografi merupakan studi antropologi yang mendeskripsikan secara holistik budaya suatu masyarakat. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang besar karena terdiri atas ribuan pulau dengan berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat.
Dokumen tersebut membahas strategi pembentukan daerah otonom di masa mendatang, termasuk syarat-syarat pembentukan daerah baru, permasalahan yang ada, dan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa poin penting adalah perlunya evaluasi menyeluruh mengenai pemekaran daerah, pemekaran daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, dan perlu dipersiapkan secara matang
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai urgensi optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh keutuhan NKRI. Kinerja otonomi daerah belum optimal dan belum mampu mempersempit jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Diperlukan konsepsi kebijakan, strategi, dan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
Membangun Indonesia Sebagai Negara Maritim - Rokhmin DahuriMudrikan Nacong
Dokumen tersebut membahas tentang upaya membangun Indonesia sebagai negara maritim yang maju, adil, dan berdaulat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal, dan menyebutkan beberapa sektor ekonomi kelautan utama seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masy
Dokumen tersebut merupakan laporan penelitian yang membahas kajian kriteria pemekaran daerah dari aspek kemampuan ekonomi, potensi daerah, penduduk dan rentang kendali. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan revisi peraturan pemerintah terkait kriteria pemekaran daerah dengan mempertimbangkan indikator-indikator khusus yang lebih mencerminkan kemampuan keuangan suatu daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang potensi daerah di Indonesia, termasuk sumber daya alam, infrastruktur, dan persyaratan pembentukan daerah baru. Dibahas pula tentang perkembangan jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia serta upaya penataan wilayah untuk pembangunan berkelanjutan.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang penataan organisasi pemerintah daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup permasalahan kelembagaan daerah, prinsip dan pendekatan penataan organisasi, serta hasil yang diharapkan dari penataan organisasi seperti mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran serta mengurangi tumpang tindih tugas.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah termasuk siklus manajemen pembangunan daerah, perencanaan dan percepatan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional."
Laporan ini membahas perancangan sistem informasi akademik berbasis web menggunakan VB.NET untuk memudahkan akses mahasiswa dan pegawai dalam mengelola data akademik. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan layanan pendidikan.
Proposal ini membahas perancangan sistem e-commerce untuk toko buku PT. Gadika Pustaka dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Sistem ini akan menyediakan informasi produk, pemesanan, manajemen data buku, dan pembayaran secara online. Metode penelitian menggunakan studi pustaka, wawancara, dan model perancangan waterfall.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang profil Dr. Dadang Solihin dan berisi penjelasan singkat mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UUD yang mengatur tentang otonomi daerah serta manfaat penerapan otonomi daerah.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhat
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti eksploitasi pendapatan daerah, korupsi di daerah, dan pemahaman yang belum tepat terhadap konsep desentralisasi dan otonomi.
2. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi adalah eksploitasi pendapatan daerah oleh pemerintah daerah, kor
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan UpayaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas optimalisasi otonomi daerah melalui konsep, analisis SWOT, implikasi, dan tantangan otonomi daerah berdasarkan perkembangan global, regional, dan nasional."
Dokumen tersebut membahas tentang pemekaran wilayah di Indonesia yang menimbulkan berbagai masalah. Pemekaran wilayah telah meningkatkan jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 522 terdiri dari 33 provinsi, 297 kabupaten dan 92 kota. Namun, banyak pemekaran wilayah yang gagal dan hanya sedikit yang memenuhi harapan karena lebih banyak didorong oleh ambisi politik elite daripada kepentingan masyarakat."
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Optimalisasi Otonomi Daerah guna Mewujudkan Keamanan dan Kesejahteraan Masyar...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi otonomi daerah guna mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka keutuhan NKRI. Dibahas mengenai kondisi otonomi daerah saat ini, perkembangan lingkungan strategis, dan konsepsi optimalisasi otonomi daerah."
Optimalisasi Otonomi Daerah Kebijakan, Strategi dan UpayaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas konsep optimalisasi otonomi daerah melalui analisis kondisi otonomi daerah saat ini, perkembangan lingkungan strategis, kondisi yang diharapkan, konsepsi optimalisasi, dan peraturan perundang-undangan terkait."
LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA 01112015
UU 23/2014 memberikan perubahan besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Kewenangan pengelolaan sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan dialihkan dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar daerah dan mendorong praktik tata kelola sumber daya alam yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan ter
1. Buku ini membahas pengelolaan keuangan daerah melalui tiga paradigma yakni yuridis, pragmatis, dan teoretis
2. Jelaskan proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah secara sederhana
3. Semoga buku ini bermanfaat untuk memahami pengelolaan keuangan daerah
Kecamatan Girian memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan. Organisasi Kecamatan Girian terdiri dari Camat, Sekretaris, dan beberapa seksi yang membawahi berbagai bidang tugas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
3. Materi
• Latar Belakang
• Maksud dan Tujuan
• Metodologi Kajian
• Kerangka Kajian
• Temuan dan Rekomendasi
• Kesimpulan
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. 1/2
Latar Belakang
• Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Pemekaran Daerah) bertujuan:
– Membentuk pemerintahan daerah y g mandiri dan otonom (
p yang (UU
32/2004)
– Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP 78/2007).
• Secara teoritik:
– Pemekaran daerah merupakan bagian dari proses penataan
daerah dan territorial reform atau administrative reform.
– Penataan daerah merupakan manajemen pemekaran,
penggabungan d hi ki unit pemerintahah d
b dan hirarki it i t h h daerah d l
h dalam
rangka mencapai tujuan-tujuan politik dan administrasi
p
pemerintahan ( (management of the size, shape, and hierarchy of
g , p , y
local government units for the purpose of achieving political and
administrative goals).
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. 2/2
Latar Belakang
• Dalam kurun waktu 2000-2010 telah
terjadi pemekaran daerah secara
massif, yang tidak pernah terjadi pada
era-era sebelumnya.
• Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah
otonom, terdiri atas 33 provinsi, 398
kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif,
p
dan 1 kabupaten administratif.
• Selama 1999-2009, terbentuk 205
daerah otonom baru dari berbagai
tingkatan, atau bertambah lebih dari 63
% dibandingkan dengan jumlah daerah
otonom di akhir masa orde baru.
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. Maksud dan T j an
Maks d Tujuan
Maksud Kajian:
• Mengkaji dan menganalisis regulasi dan aturan perundangan-
undangan tentang kebijakan Penataan Daerah
• Mengkaji dan menganalisis implementasi dan penerapan
Penataan Daerah dari aspek Pelayanan Publik Ekonomi dan
Publik,
Keuangan, Manajemen Pemerintahan Daerah, Perencanaan
Pembangunan, Politik dan Demokrasi, serta Aspek Strategis
Nasional.
Nasional
Tujuan Kajian:
j j
• Merumuskan Saran dan Masukan kepada Bapak Presiden RI
melalui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang
Pembangunan dan Otonomi Daerah tentang Kebijakan
Penataan Daerah di Indonesia, terutama pemekaran dan
penggabungan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Metodologi dan Lokasi Kajian
• Tinjauan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait
penataan daerah
• Analisis terhadap kajian terdahulu
• Diskusi dan rapat terbatas dengan tim ahli
• Kunjungan ke 6 daerah terpilih:
1. Provinsi Gorontalo
2. Provinsi Kepulauan Riau
3. Kota Cimahi
4. Kota Batu
5. Kabupaten Lombok Utara
6. Kabupaten K b R
6 K b t Kubu Raya
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Kerangka Kajian
Kebijakan Penataan
Daerah
Analisis Aspek-Aspek
Manajemen
Pelayanan Publik Ekonomi dan Keuangan
Pemerintahan Daerah
Perencanaan
Politik dan Demokrasi Strategis Nasional
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat dan
Keutuhan NKRI
dadang-solihin.blogspot.com 8
10. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
1. Permintaan pemekaran daerah akan terus meningkat.
Masih terdapat kebutuhan/ Desain Besar Penataan
permintaan untuk pemekaran Daerah (DESERTADA) perlu
daerah otonom baru, baik segera ditetapkan dalam
pada tingkat daerah provinsi regulasi yang jelas.
maupun kabupaten/kota. Perlu penegasan
pembentukan daerah otonom
baru yang disesuaikan
dengan kemampuan
keuangan negara.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
2.
2 Jalur Mekanisme Pengusulan
Pengusulan.
Proses pembentukan daerah DPR dan Pemerintah harus
otonom baru selama ini terdapat 2
ini,
mengacu secara k konsisten
i t
jalur mekanisme pengusulan yaitu
melalui pemerintah dan DPR. terhadap DESERTADA yang
Terdapat kecenderungan yang kuat sudah ditetapkan.
p
bahwa proses pembentukan daerah Sebelum DESERTADA
otonom baru diproses melalui jalur
ditetapkan, DPR dan
p
politik yakni melalui mekanisme
y
pengusulan RUU oleh DPR. Pemerintah h
P i t h harus
Kondisi ini berimplikasi terhadap melaksanakan Parameter
berbagai persyaratan pembentukan tentang pemekaran daerah
gp
daerah otonom baru sebagaimana
sebagaimana diatur dalam
yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan terabaikan peraturan perundang-
undangan yang ada (UU d
d d dan
PP-nya).
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
3.
3 Parameter dan Pembobotan
Parameter dan Pembobotan Perlu peninjauan kembali
Pembentukan Daerah paramater dan pembobotan
Otonom berdasarkan PP pembentukan daerah otonom
78/2007 dalam kenyataan sebagaimana diatur dalam
belum mencerminkan PP 78/2007
kebutuhan obyektif dari suatu Parameter dan pembobotan
daerah yang akan ini sebaiknya dimasukan di
dimekarkan. dalam substansi materi
kebijakan DESERTADA
DESERTADA.
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
4.
4 Aspirasi Masyarakat Desa atau Kecamatan
Kecamatan.
Adanya bagian desa atau Harus ada kejelasan tentang
kecamatan yang mempunyai batas wilayah daerah
aspirasi untuk bergabung otonomi baru sebelum
masuk kewilayah daerah ditetapkan sebagai daerah
otonom kab/kota tetangga, otonom baru.
baik dalam satu provinsi
maupun antar provinsi
tetangga (kasus Sulteng-
Gorontalo dan Bandung
Barat-Cimahi)
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
5.
5 Masalah Batas Wilayah
Wilayah.
Terdapat permasalahan Harus ada kejelasan tentang
penentuan batas wilayah batas wilayah daerah
pasca pemekaran daerah otonomi baru sebelum
otonom provinsi dan ditetapkan UU tentang
kabupaten /kota yang pembentukan daerah otonom
berimplikasi terhadap baru.
ketidakefektifan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonom
baru.
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
6.
6 Pengalihan Aset
Aset.
Terdapat permasalahan Harus ada kejelasan tentang
pengalihan aset pasca penataan dan pengalihan
pemekaran daerah otonom aset sebelum dilakukan
provinsi dan kab/kota yang pemekaran daerah
daerah.
berimplikasi terhadap Harus segera disusun
terganggunya sistem manajemen aset daerah.
pencatatan aset pada
pemerintah daerah otonom
baru yang masih ditangani
oleh daerah induk atau K/L.
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
7.
7 Pengalihan Aparatur
Aparatur.
Terdapat permasalahan Pembentukan daerah
pasca pemekaran daerah otonom perlu
otonom baru terkait mempertimbangkan
pengalihan status SDM ketersediaan SDM Aparatur
Aparatur (PNS) yang berasal Kebijakan manajemen SDM
dari daerah induk yang Aparatur sebaiknya diatur
dialihkan kepada daerah secara terpusat satu NIP
otonom baru oleh pemerintah pusat
sehingga memudahkan
distribusi kepegawaian pada
setiap daerah otonom.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
8.
8 Ketergantungan Pembiayaan
Pembiayaan.
Daerah otonomi baru masih Daerah otonom baru perlu
mengandalkan sumber memiliki kemampuan
pembiayaan finansial (PAD) minimal
penyelenggaraan sebagai dasar pembentukan
pemerintahan dari alokasi daerah otonom.
anggaran yang bersumber
dari pemerintah pusat.
Rata2 PAD hanya 18,33%
dari APBD
APBD.
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
9.
9 Struktur Organisasi yang Besar.
Besar
Sebagian besar daerah Perlu kebijakan yang
otonom baru dalam mengatur parameter minimal:
pembentukan organisasi - besaran organisasi,
pemerintah daerah masih - jumlah aparatur dan
aparatur,
menggambarkan: - besaran anggaran untuk
- Sosok organisasi yang belanja pegawai
cenderung membesar daerah otonom baru yang
- Dengan kebutuhan jumlah diprakarsai oleh daerah induk
aparatur yang banyak dengan memberdayakan
- Dalam keterbatasan secara optimal aparat
belanja pegawai. pemerintah dari daerah induk
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
10.
10 Rendahnya kemampuan daerah otonom baru
baru.
Terdapat daerah otonom Untuk daerah otonom baru
baru yang secara nyata tidak yang dinilai tidak mampu
memiliki kemampuan mencapai parameter standar,
sebagai daerah otonom harus secara konsisten
dalam penyelenggaraan diterapkan kebijakan
pemerintahan. penggabungan kembali
dengan daerah induk.
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
11.
11 Insentif Fiskal
Fiskal.
Pembentukan daerah Kebijakan insentif fiskal
otonom baru yang marak diberikan setelah calon
dewasa ini juga dipicu oleh daerah otonom baru dinilai
adanya insentif fiskal yang telah mencapai kemampuan
diberikan oleh pemerintah standar sebagai daerah
pusat kepada daerah otonom otonom berdasarkan
baru. parameter penilaiain fiskal.
Sebelum mencapai
kemampuan standar daerah
standar,
tersebut difasilitasi anggaran
dari daerah induknya.
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
12.
12 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat
Pusat.
Daerah otonom baru banyak Perlu mengefektifkan
yang kurang sesuai dengan pembinaan, pengawasan
standar penyelenggaraan supervisi, asistensi, dan
pemerintah yang efektif. Hal
efektif evaluasi kepada daerah
ini disebabkan oleh otonom baru yang dilakukan
kurangnya pembinaan, oleh pemerintah pusat.
pengawasan, supervisi, Perlu tindak lanjut hasil
asistensi, dan evaluasi dari Monev daerah otonom baru
pemerintah pusat
pusat. yang dilakukan pemerintah
pusat.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Kesimpulan
1.
1 Penegasan Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah
Daerah.
Belum adanya kebijakan
nasional yang dirumuskan oleh
Pemerintah dan DPR terkait
dengan DESERTADA dalam
bentuk Undang-Undang.
Pengaturan ini dimaksudkan
g
untuk menyelesaikan berbagai
persoalan pembentukan daerah
otonom yang secara
komprehensif sebagaimana
y g
yang dihasilkan dalam kajian ini.
j
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Kesimpulan
2.
2 Pemekaran daerah pada dasarnya memadukan dua pendekatan
a. Aspirasi Masyarakat (Bottom up).
a (Bottom-up)
Pembentukan daerah otonom baru
merupakan aspirasi murni masyarakat
sesuai dengan kondisi obyektif daerah
dan menghindari pertimbangan yang
bersifat politis.
b. Kepentingan Strategis Nasional (Top
Down). Pembentukan daerah otonom
baru merupakan kewenangan
pemerintah dengan mempertimbangkan
kepentingan strategis nasional dalam
rangka penguatan NKRI dan percepatan
pemerataan kesejahteraan masyarakat
secara nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Kesimpulan
3.
3 Persiapan Calon Daerah Otonom Baru.
Baru
Sebelum pembentukan daerah
otonom baru perlu melalui
tahapan-tahapan persiapan
suatu daerah yang bakal
menjadi daerah otonom baru.
Kebijakan p
j persiapan calon
p
daerah otonom baru
dimaksudkan untuk memberikan
proses pembelajaran
b l j
berpemerintahan bagi calon
daerah otonom baru.
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Kesimpulan
4.
4 Kebijakan Penggabungan Daerah
Daerah.
Perlu komitmen Pemerintah Pusat
(DPR & Pemerintah) untuk
melakukan tindakan kebijakan
penggabungan daerah otonom
baru yang berdasarkan hasil
penilaian tidak memiliki
kemampuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan
daerah yang memiliki kemampuan
berotonomi.
Perlu kebijakan insentif bagi daerah
j g
otonom yang terkena kebijakan
penggabungan daerah otonom.
dadang-solihin.blogspot.com 25