SlideShare a Scribd company logo
KATA PENGANTAR

            Penyelenggaraan      Tugas     Pemerintah,    Pembangunan      dan
Kemasyarakatan sebagimana diamanatkan oleh undang – undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah telah memberikan kewengan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam pelaksanaan fungsi
Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Bitung dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.Kepala Daerah adalah Kepala
Pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat
daerah antara lain Kecamatan yang dipakimpin oleh Camat dimana dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota
untuk menangani urusan otonomi daerah.
            Pemberian Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya sampai
kepada   tingkat   Kecamatan   diarahkan    untuk   mempercepat    terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan
masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan daerah mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsipb demokrasi,pemerataan,keadilan, serta
potensi keanekaragaman daerah. Pentingnya pemberdayaan dan peran serta
masyarakat sebagai suatu upaya mengakomodir dan mewujudkan aspirasi dan
tuntutan masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan dan cita – cita Bangsa dan
Negara khususnya masyarakat dan Pemerintah Kota Bitung.
            Pencapaian tujuan dan cita- cita tersebut, oleh penyelenggara
Pemerintah dapatlah terselenggara dengan baik apabila Pemerintahan yang bersih
dan berwibawa serta mempunyai Akuntabilitas Kinerja dalam pelaksanaan tugas –
tugas Pemerintahannn, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
            Sejalan dengan itu pila sangat diperlukan adanya pengembangan
system pertanggungjawaban yang tepat,jelas, dan mendapat legitimasi sehingga
penyelenggaraan tugas Pemerintah,Pembangunan dan Kemasyarakatan yang
dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme. Hal ini yang menjadi dasar Pemerintah
Kecamatan Girian dalam menjawab tuntutan tersebut sehingga sangat diperlunya
Visi dan Misi, Standar pelayanan Hukum dan Ketaatan pada peraturan serta
Standard Pelayanan Prima terhadap kebutuhan Masyarakat.
DAFTAR ISI


                                                      Halaman

KATA PENGATAR                                              I

DAFTAR ISI                                                II

BAB I PENDAHULUAN                                         1
             1.1 Latar Belakang
      1.2 Landasan Hukum
      1.3 Maksud dan Tujuan
      1.4 Sistematika Penulisa

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GIRIAN
      2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Girian
      2.2 Sumber Daya Kecamatan Girian
      2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Girian
      2.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Kecamatan
          Girian

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

         1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
             Pelayanan Kecamatan Girian
         1.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
             Kepala Daerah Terpilih
         1.3 Telaahan Renstra
         1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
             Hidup Strategis
         1.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
         1.1 Visi dan Misi Kecamatan Girian
         1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kecamatan Girian
         1.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Girian

BAB V .RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
       DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP.
BAB I
                                 PEN DAH ULUAN
            1.1.Latar Belakang

        Dalam Penyusunaan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Girian
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat undang-undang serta turut
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bitung Tahun 2011 –
2016.

        Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keungan Antar Pusat dan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas
untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensidari pelaksanaan Undang –
Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan
kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat.

       Kecamatan Girian sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan
bidang tugasnya melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang
Pemerintahan,Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat, berkewajiban menyusun
Rencana Strategis.Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu organisasi Pemerintah
adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

        Rencana Strategis disusun oleh Kecamatan Girian merupakan langka awal untuk
melaksanakan amanat tersebut diatas,yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan
analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langka yang
penting dengan memperhitungkan Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang
(Opportunities), dan tantangan (Threats)b yang ada.Rencana ini merupakan suatu proses
yang beroriantasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurung waktu lima
tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun
sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,peluang, dan tantangan yang dihadapi
Kecamatan Girian sebagai perpanjangan Pemerintahan khususnya di bidang
pembangunan dan pelayanan masyarakat.

        Rencana Strategis Kecamatan Girian disusun dengan berpedoman pada
rancangan awal RPJM Kota Kota Bitung merupakan penjabaran Visi,Misi, dan program
Walikota Bitung . Kecamatan Girian sebagai suatu SKPD selanjutnya mempelajari dampak
visi,misi, dan program Walikota Bitung terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bitung.

        Rancangan Renstra Kecamatan Girian berisi informasi tentang sumber daya, dana,
keluaran dan dampak Dokumen Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan
bersifat tidak kaku sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mengatasi masalah yang ada.

1.2      Landasan Hukum

         Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan girian adalah:
      1. Landasan Idil : Pancasila
      2. Landasan konstitusional : Undang undang dasar 1945
3. Landasan Operasional :
            a. Undang-undang nomor 7 tahun 1990 tentang pembentukan KotaMadya
               Daerah Tingkat II Bitung.
            b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
               Pembangunan Nasional.
            c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
            d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
               Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
            e. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
               Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
            f. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
            g. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
               Keuangan Daerah.
            h. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri nomor
               13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
            i. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas
               Kinerja Instansi Pemerintah.
            j. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
               Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
               Penyusunan, Penegndalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
            k. Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 41 tahun 2008 tentang organisasi Tata
               Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bitung.
            l. Keputusan Walikota Bitung nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
               Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Bitung.

1.3        Maksud dan Tujuan
           Maksud Penyusunan Rensra Kecamatan Girian Kota Bitung adalah :
      1.   Memberi arah dan pedoman dalam melaksakan tugasnya untuk menentukan
           prioritas-prioritas di bidang pembangunan dan pelayanan, sehingga tujuan program
           dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011-2012 dapat
           tercapai.
      2.   Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
           instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun
           eksternal .
      3.   Memberi informasi kesemua pihak yang berkepentingan (stakeholder’s) untuk
           memiliki arah yang sama dan saling melengkapi dalam proses perencanaan
           pembangunan tahunan.
      4.   Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Girian Kota Bitung dalam upaya
           peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
           Tujuan dari penyusunan Rensra Kecamatan Girian Kota Bitung adalah :
      1.   Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
      2.   Mengelola keberhasilan organisasi secara sistimatik dan memanfaatkan perangkat
           manajeral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
           masyarakat.
      3.   Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa
           depan (Goals).
      4.   Meningkatkan komunikasi dan memudahkan para pemangku kepentingan
           (stakeholder’s) untuk menghadapi tindakan masa depan.
      5.   Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
      6.   Agar semua komponen perencanaan pembangunan dapat di jalankan untuk
           mengemban misi, guna mewujudkan visi Kecamatan Girian Kota Bitung melalui
           penentuan kebijakan dan program kegiatan yang jelas dan terukur.

1.4        Sistematika Penulisan

      Rencana strategis Kecamatan Girian tahun 2011-2016 disusun menurut sistematika
sebagai berikut :
Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

        Bab Dua tentang gambaran pelayanan Kecam, dan Kecamatan Girianyang terdiri
dari Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Girian,Sumber Daya Kecamatan
Girian, Kinerja Pelayanan Kecamatan Girian, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Kecamatan Girian.

       Bab Tiga memuat tentang Isu – Isu Startegis berdasar Tugas dan Fungsi
berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Girian yang berisi Indentifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Girian,Telaahan Visi,Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,Penentuan Isu – Isu
Strategis.

          Bab Empat berupa Visi,Misi, Tujuan,Sasaran Strategis dan Kebijakan Kecamatan
Girian.

      Bab Lima berisi Rencana Program dan Kegiatan,Indikator kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

      Bab VI Berisi Indikator Kinerja Kecamatan Girian yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD.
BAB II

  TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
                        GIRIAN


2.1 Struktur Organisasi

      Struktur Organisasi Kecamtan Girian berdasarkan Peraturan Walikota Bitung
Nomor 41 Tahun 2008 adalah :


          a. Camat


          b. Sekretaris membawahi :
          1). Bagian Kepegawaian
          2). Bagian Keuangan
          3). Bagian Perencanaan dan Pelaporan
   c.Seksi Pemerintahan
   d.Seksi Pelayanan Umum
   e Seksi Ketentraman dan Ketertiban
    f.Seksi Kesejahteraan Sosial
   g.Seksi Prasarana dan Fasilitas
   h.Kelompok Jabatan Fungsional


Dalam Gabar Berikut dapat dilihat Struktur Pemerintahan Kecamatan Girian Kota Bitung.


1). Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan


          1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
              No.                           PENDIDIKAN                  JUMLAH
               1.                              S2                           1
               2.                              S1                          30

               3.                                D3                         2

               4.                                SLTA                      26

                                             JUMLAH

                          Sumber : Kepegawaian Kecamatan Girian
2).Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan


             Tabel 2. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
      No        Nama Pelatihan Penjejangan                Jumlah
       1        SPAMEN / PIM II                            -
       2        SPAMA / PIM III                             1

         3      ADUM / PIM IV                               3

                    JUMLAH                                  4

                          Sumber: Kepegawaian Kecamatan Girian


3). Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


             Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
N                           Golongan                                     Jumlah
o

     1                            I
     2                           II

     3                          III

                                IV

                            JUMLAH

                          Sumber : Kepegawaian Kecamatan Girian


4). Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon,Fungsional, dan Staf


             Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon,Fungsional dan Staf
 No                  Jabatan                                    Jumlah
 1              ESELON II
 2              ESELON III

 3              ESELON IV

 4              FUNGSIONAL PERENCAN
                MADYA

 5              STAF

                          JUMLAH
5. Perlengkapan.


        Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang cukup kompleks,
Kecamatan Girian didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik dan
lengkap.Kepercayaan Pemerintah Kota Bitung dalam bentuk penyediaan sarana
dan parasarana yang lengkap direprentasikan oleh Pemerintah Kecamatan Girian
dengan menunjukan kinerja yang baik. Berikut disajikan
Sarana dan prasarana yang cukup vital dalam mendukung kegiatan operasional
yang dimiliki
Kecamatan Girian kota Bitung dalam Tabel 5.


                 Sarana dan Prasarana Kecamatan Girian


        Tabel 5. Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kecamatan Girian




 No        Jenis Barang     J   Merk          Kondisi / Keadaan
                            u
                            m
                            l
                            a
                            h
                                       Baik      Rusak

 1     Mesin Tik                        1          1
                            2


 2     Printer                          1          1
                            2


 3     Komputer                         1           2
                            3


 4     Note Book/Labtop     2            1          1




 5     Kendaraan Roda 2                  2          -
       4
6      Kendaraan Roda                      1          -
               2                    1




        7      TV                                  -          1
                                    1



        8      Speaker Box                         1              1
                                    2



       2). Tugas Pokok dan Fungsi


            a. Tugas
             Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Girian Kota Bitung perpanjangan Kepala Daerah
di wilayah Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tugasPemerintah
Kota Bitung. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung Jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Bitung.
Kecamatan mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah yang
Dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
            b.Fungsi
            Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas,Kecamatan Girian melaksanakan
            Fungsi :
               1. Memimpin       Pelaksanaan    kebijakan   Pemerintah   Daerah   diwilayah
                    Kecamatan.
               2. Membantu Sekretaris Daerah Kota dalam menyiapkan informasi
                    mengenai Wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan
                    kebijakan Kepala Daearah.
               3. Mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan penyelenggaraan pelayanan
                    lintas.


       2.2 Sumber Daya Kecamatan Girian.
               Kecamatan Girian menempati area 524,25 Ha baru 60% digunakan untuk
       kawasan terbangaun. Hal ini mempermudah dalam pengaturan ruang dan
       pengembangan lingkungan binaan yang baru. Wilayah pengembangan sebagian
       berupa Perikanan, Industri, dan Home Industri.
Renstra

More Related Content

What's hot

Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongirhamuddin
 
Renja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektoratRenja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektorat
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015
manafhsb
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa
3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa
3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa
Mpi Zamrizal
 
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Data kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanData kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuan
manafhsb
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013   2017Iku kota padangsidimpuan 2013   2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
manafhsb
 
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 201400. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
Paino S.IP
 
Profile kota padangsidimpuan 2015
Profile kota padangsidimpuan 2015Profile kota padangsidimpuan 2015
Profile kota padangsidimpuan 2015
manafhsb
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Andry Heryanto
 
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanKak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Decki Iswandi
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
pandirambo900
 

What's hot (15)

Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
 
Renja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektoratRenja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektorat
 
RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
 
3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa
3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa
3921 buku bantu pengelolaan pembangunan desa
 
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
 
Data kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanData kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuan
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013   2017Iku kota padangsidimpuan 2013   2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
 
Rencana stratejik
Rencana stratejikRencana stratejik
Rencana stratejik
 
00. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 201400. PTO PNPM MPd 2014
00. PTO PNPM MPd 2014
 
Profile kota padangsidimpuan 2015
Profile kota padangsidimpuan 2015Profile kota padangsidimpuan 2015
Profile kota padangsidimpuan 2015
 
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
Pedoman musrenbang bappeda dan kecamatan pdf-f0ce438
 
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetanKak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
Kak n boq pembuatan peta indikatif batas desa kelurahan kecamatan kabawetan
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di KalimantanKajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
 

Similar to Renstra

Renstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembRenstra bag adm pemb
Renstra bag adm pemb
ndut88
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
dianaekowati1
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
dianaekowati1
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Dadang Solihin
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
dianaekowati1
 
Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengah
Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengahLaporan renstra kumkm provinsi jawa tengah
Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengahNora Sembadra Mahardhika
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
Raz Cell
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ  Kepala DesaJuknis LKPJ  Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaYudhi Aldriand
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Budi Satrio
 
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
Warnet Raha
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
SupliyerJakarta
 
Data umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerData umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kaler
Rheza Gutawa Putra
 
Persentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupaten
Persentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupatenPersentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupaten
Persentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupaten
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptxBPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
AhmadZulvianMaulana1
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
dianaekowati1
 
FAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahFAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahAde Suerani
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Tri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Renstra (20)

Renstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembRenstra bag adm pemb
Renstra bag adm pemb
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
 
Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengah
Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengahLaporan renstra kumkm provinsi jawa tengah
Laporan renstra kumkm provinsi jawa tengah
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ  Kepala DesaJuknis LKPJ  Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala Desa
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
 
Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1Review rpjm des paling update1
Review rpjm des paling update1
 
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Makalah pemerintahan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
 
Data umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kalerData umum kecamatan bojongloa kaler
Data umum kecamatan bojongloa kaler
 
Persentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupaten
Persentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupatenPersentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupaten
Persentase Makalah untuk selesksi Sekda kabupaten
 
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptxBPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang  - 12032019.pptx
BPK_Pemaparan Dana Desa - Kab. Malang - 12032019.pptx
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
 
FAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahFAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala Daerah
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 

Renstra

  • 1. KATA PENGANTAR Penyelenggaraan Tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagimana diamanatkan oleh undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah telah memberikan kewengan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Bitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah antara lain Kecamatan yang dipakimpin oleh Camat dimana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Pemberian Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya sampai kepada tingkat Kecamatan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsipb demokrasi,pemerataan,keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah. Pentingnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai suatu upaya mengakomodir dan mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan dan cita – cita Bangsa dan Negara khususnya masyarakat dan Pemerintah Kota Bitung. Pencapaian tujuan dan cita- cita tersebut, oleh penyelenggara Pemerintah dapatlah terselenggara dengan baik apabila Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai Akuntabilitas Kinerja dalam pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahannn, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Sejalan dengan itu pila sangat diperlukan adanya pengembangan system pertanggungjawaban yang tepat,jelas, dan mendapat legitimasi sehingga penyelenggaraan tugas Pemerintah,Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme. Hal ini yang menjadi dasar Pemerintah Kecamatan Girian dalam menjawab tuntutan tersebut sehingga sangat diperlunya Visi dan Misi, Standar pelayanan Hukum dan Ketaatan pada peraturan serta Standard Pelayanan Prima terhadap kebutuhan Masyarakat.
  • 2. DAFTAR ISI Halaman KATA PENGATAR I DAFTAR ISI II BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisa BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GIRIAN 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Girian 2.2 Sumber Daya Kecamatan Girian 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Girian 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Kecamatan Girian BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Girian 1.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 1.3 Telaahan Renstra 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.5 Penentuan Isu – isu Strategis BAB IV VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1 Visi dan Misi Kecamatan Girian 1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kecamatan Girian 1.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Girian BAB V .RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. BAB VII. PENUTUP.
  • 3. BAB I PEN DAH ULUAN 1.1.Latar Belakang Dalam Penyusunaan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Girian dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat undang-undang serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bitung Tahun 2011 – 2016. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan Antar Pusat dan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensidari pelaksanaan Undang – Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Girian sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan,Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat, berkewajiban menyusun Rencana Strategis.Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu organisasi Pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis disusun oleh Kecamatan Girian merupakan langka awal untuk melaksanakan amanat tersebut diatas,yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langka yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan tantangan (Threats)b yang ada.Rencana ini merupakan suatu proses yang beroriantasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurung waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan,peluang, dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Girian sebagai perpanjangan Pemerintahan khususnya di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rencana Strategis Kecamatan Girian disusun dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Kota Kota Bitung merupakan penjabaran Visi,Misi, dan program Walikota Bitung . Kecamatan Girian sebagai suatu SKPD selanjutnya mempelajari dampak visi,misi, dan program Walikota Bitung terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bitung. Rancangan Renstra Kecamatan Girian berisi informasi tentang sumber daya, dana, keluaran dan dampak Dokumen Renstra merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mengatasi masalah yang ada. 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan girian adalah: 1. Landasan Idil : Pancasila 2. Landasan konstitusional : Undang undang dasar 1945
  • 4. 3. Landasan Operasional : a. Undang-undang nomor 7 tahun 1990 tentang pembentukan KotaMadya Daerah Tingkat II Bitung. b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. e. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. f. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah. g. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. h. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. i. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. j. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penegndalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. k. Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 41 tahun 2008 tentang organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bitung. l. Keputusan Walikota Bitung nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Bitung. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rensra Kecamatan Girian Kota Bitung adalah : 1. Memberi arah dan pedoman dalam melaksakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pembangunan dan pelayanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011-2012 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal . 3. Memberi informasi kesemua pihak yang berkepentingan (stakeholder’s) untuk memiliki arah yang sama dan saling melengkapi dalam proses perencanaan pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Girian Kota Bitung dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Tujuan dari penyusunan Rensra Kecamatan Girian Kota Bitung adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistimatik dan memanfaatkan perangkat manajeral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (Goals). 4. Meningkatkan komunikasi dan memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholder’s) untuk menghadapi tindakan masa depan. 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 6. Agar semua komponen perencanaan pembangunan dapat di jalankan untuk mengemban misi, guna mewujudkan visi Kecamatan Girian Kota Bitung melalui penentuan kebijakan dan program kegiatan yang jelas dan terukur. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana strategis Kecamatan Girian tahun 2011-2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
  • 5. Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. Bab Dua tentang gambaran pelayanan Kecam, dan Kecamatan Girianyang terdiri dari Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Girian,Sumber Daya Kecamatan Girian, Kinerja Pelayanan Kecamatan Girian, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Girian. Bab Tiga memuat tentang Isu – Isu Startegis berdasar Tugas dan Fungsi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Girian yang berisi Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Girian,Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,Penentuan Isu – Isu Strategis. Bab Empat berupa Visi,Misi, Tujuan,Sasaran Strategis dan Kebijakan Kecamatan Girian. Bab Lima berisi Rencana Program dan Kegiatan,Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab VI Berisi Indikator Kinerja Kecamatan Girian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
  • 6. BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GIRIAN 2.1 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kecamtan Girian berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2008 adalah : a. Camat b. Sekretaris membawahi : 1). Bagian Kepegawaian 2). Bagian Keuangan 3). Bagian Perencanaan dan Pelaporan c.Seksi Pemerintahan d.Seksi Pelayanan Umum e Seksi Ketentraman dan Ketertiban f.Seksi Kesejahteraan Sosial g.Seksi Prasarana dan Fasilitas h.Kelompok Jabatan Fungsional Dalam Gabar Berikut dapat dilihat Struktur Pemerintahan Kecamatan Girian Kota Bitung. 1). Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. PENDIDIKAN JUMLAH 1. S2 1 2. S1 30 3. D3 2 4. SLTA 26 JUMLAH Sumber : Kepegawaian Kecamatan Girian
  • 7. 2).Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tabel 2. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No Nama Pelatihan Penjejangan Jumlah 1 SPAMEN / PIM II - 2 SPAMA / PIM III 1 3 ADUM / PIM IV 3 JUMLAH 4 Sumber: Kepegawaian Kecamatan Girian 3). Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan N Golongan Jumlah o 1 I 2 II 3 III IV JUMLAH Sumber : Kepegawaian Kecamatan Girian 4). Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon,Fungsional, dan Staf Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon,Fungsional dan Staf No Jabatan Jumlah 1 ESELON II 2 ESELON III 3 ESELON IV 4 FUNGSIONAL PERENCAN MADYA 5 STAF JUMLAH
  • 8. 5. Perlengkapan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang cukup kompleks, Kecamatan Girian didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik dan lengkap.Kepercayaan Pemerintah Kota Bitung dalam bentuk penyediaan sarana dan parasarana yang lengkap direprentasikan oleh Pemerintah Kecamatan Girian dengan menunjukan kinerja yang baik. Berikut disajikan Sarana dan prasarana yang cukup vital dalam mendukung kegiatan operasional yang dimiliki Kecamatan Girian kota Bitung dalam Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kecamatan Girian Tabel 5. Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kecamatan Girian No Jenis Barang J Merk Kondisi / Keadaan u m l a h Baik Rusak 1 Mesin Tik 1 1 2 2 Printer 1 1 2 3 Komputer 1 2 3 4 Note Book/Labtop 2 1 1 5 Kendaraan Roda 2 2 - 4
  • 9. 6 Kendaraan Roda 1 - 2 1 7 TV - 1 1 8 Speaker Box 1 1 2 2). Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Girian Kota Bitung perpanjangan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tugasPemerintah Kota Bitung. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Bitung. Kecamatan mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Kepala Daerah. b.Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas,Kecamatan Girian melaksanakan Fungsi : 1. Memimpin Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah diwilayah Kecamatan. 2. Membantu Sekretaris Daerah Kota dalam menyiapkan informasi mengenai Wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan Kepala Daearah. 3. Mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas. 2.2 Sumber Daya Kecamatan Girian. Kecamatan Girian menempati area 524,25 Ha baru 60% digunakan untuk kawasan terbangaun. Hal ini mempermudah dalam pengaturan ruang dan pengembangan lingkungan binaan yang baru. Wilayah pengembangan sebagian berupa Perikanan, Industri, dan Home Industri.