Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.

1. HUKUM KEUANGAN NEGARA
KELOMPOK 2:
Ahmad Faiz Arrozfi ( 02 )
Cahyaning Putri Pamedar ( 09 )
Fahmi Al Faris ( 16 )
Khansa Nadia Ramafhani ( 23 )
Novita Andriani ( 30 )

2. POKOK BAHASAN
Pengertian Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Pembagian Kekuasaan Keuangan Negara

3. PENGERTIAN KEUANGAN
NEGARA

4. PENGERTIAN
KEUANGAN NEGARA
The complex of problems that center around the revenue-expenditure
process of government is refer to traditionally as public finance
RICHARD A. MUSGRAVE
Studi keuangan negara telah berkembang menjadi suatu bidang studi yang
lebih luas  sektor publik
ULBIRCH (2003)
“
““
“

5. Studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara
terhadap perekonomian, terutama pengaruh terhadap pencapain tujuan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan, penciptaan
kesempatan kerja)
SUPARMOKO (2012)
• Arti sempit : APBN
• Arti luas : segala hak dan kewajiban baik berupa uang maupun barang yang
menjadi hak & kewajiban dalam pengelolaan
ARIFIN P SOERIATMAJA
PENGERTIAN
KEUANGAN NEGARA
“
“
“
“

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
UUD 1945 PASAL 23 AYAT (1)
PENGERTIAN
KEUANGAN NEGARA

7. a. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai
dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. (UU 17/2003; Pasal 1 ayat 1)
b. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (UU 17/2003; Pasal 3
ayat 1)
PENGERTIAN
KEUANGAN NEGARA

8. RUANG LINGKUP
KEUANGAN NEGARA

9.  Hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan
pinjaman
 Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga
 Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang,surat berharga, piutang,barang,serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
 Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum
 Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah
Ruang lingkup
Keuangan negara
UU 17/2003; Pasal 2
Penerimaan Negara
Pengeluaran Negara
Penerimaan Daerah
Pengeluaran Daerah

10. Presiden
Menteri Teknis
( Sebagai COO )
Pengguna Anggaran
Kepala kantor
( Selaku kuasa COO )
Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )
Menteri Keuangan
( Sebagai CFO )
Bendahara Umum Negara
Kepala KPPN
( Selaku Kuasa CFO )
Kuasa BUN

11. Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Negara
 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (Pasal 6
(1) UU KN)
 Pengertian Kekuasaan Pemerintahan :
 pasal 4 ayat 1 UUD 1945 : “ Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” 
 Pernyataan bahwa “kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan” …… mengandung makna:
Kewenangan Atributif
Siapapun yang menguasai Pemerintahanberarti
mengusai Keuangan Negara

12. Kewenangan Presiden
Dalam PKN
 Penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas pengelolaan
APBN
 Kewenangan ini ditangani Presiden & di akhir tahun
dipertanggungjawabkan ke pemilik kedaultan melalui DPR
 Keputusan/kebijakan teknis dalam pengelolaan APBN
 Didelegasikan ke Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga
Negara serta Gubernur/Bupati/Walikota
Kewenangan UMUM
Kewenangan KHUSUS

13. WEWENANG MENTERI KEUANGAN
SELAKU BENDAHARA UMUM NEGARA
[Pasal 7 ayat (2)]
1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBN;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBN;
3. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara;
4. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
5. Mengusahakan dan mengatur pengelolaan dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBN;
6. Menyimpan dan menempatkan uang negara;
7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
Anggaran atas beban rekening Kas Negara;
8. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

14. 9. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
10. Melakukan pengelolaan utang-piutang negara;
11. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBN;
12. Mengajukan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan;
13. Menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi keuangan Pemerintah Pusat;
14. Menyajikan informasi keuangan negara;
15. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik negara
16. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka
pembayaran pajak.
WEWENANG MENTERI KEUANGAN
SELAKU BENDAHARA UMUM NEGARA
[Pasal 7 ayat (2)]

15. Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
a. Menyusun DIPA
b. Menetapkan PPK dan PPSPM
c. Menetapkan pejabat yg terlibat dlm pelaksanaan kegiatan dan anggaran
d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana
e. Melakukan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara
f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran
negara
g. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yg berkaitan dg pelaksanaan
kegiatan dan anggaran
i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dg pert. PerUU-an
( PMK No 190/PMK.05/2012)

16. Pejabat Pembuat Komitmen
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
8. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara
PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
PPK memiliki tugas dan wewenang :

17. Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar
Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut
1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan
3. Membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan.
4. Menerbitkan SPM
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
kepada KPA
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian
dan perintah pembayaran
UU No. 1 Th. 2014 dan PP no. 45 Th. 2013

18. Bendahara Umum Negara
(BUN)
 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kepala KPPN
menjadi Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja negara dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
 Tugas kebendaharaan dari Kuasa BUN tersebut meliputi kegiatan menerima,
menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
 KPPN dalam melaksanakan tugas kebendaharaan paling sedikit:
1. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka
pengendalian pelaksanaan anggaran negara
2. Melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran
anggaran

19. Kuasa Bendahara Umum Negara
(KPPN)
KPPN melakukan penelitian SPM meliputi:
1. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM yang dipersyaratkan.
2. Meneliti kebenaran SPM, meliputi:
a. Meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN;
b. Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan
c. Memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
KPPN melakukan pengujian SPM yang meliputi:
1. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM berupa pengujian
kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih
dalam SPM.
2. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada
SPM;
3. Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah
disampaikan kepada KPPN.
4. Menguji persyaratan pencairan dana.
(PASAL 73 (2) PP 45/2013)

20. Bendahara Penerimaan
Tugas Bendahara Penerimaan :
1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;
2. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
3. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja;
4. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara;
5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan :
1. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara pribadi atas uang Pendapatan Negara yang berada dalam
pengelolaannya.
2. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang Pendapatan Negara yang
menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.
Kedudukan Bendahara Penerimaan :
• Bendahara Penerimaan merupakan pejabat fungsional.
PMK No.162/PMK .05/2013

21. Bendahara Pengeluaran
Kedudukan Bendahara Pengeluaran :
• Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional.
Persyaratan Bendahara Pengeluaran :
• Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran harus memiliki sertifikat
bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.
Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang / surat berharga yang
berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:
1. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran
2. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang
bersumber dari APBN, misalnya simpanan koperasi atau cicilan utang pegawai kepada pihak
ketiga
PMK No.162/PMK .05/2013

22. Bendahara Pengeluaran
Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran atas uang/surat berharga
meliputi:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam
pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya ;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP ;
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
PMK No.162/PMK .05/2013

23. Bendahara Pengeluaran Pembantu
(BPP)
 Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker
dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa BPP untuk membantu Bendahara Pengeluaran
dalam melaksanakan tugas kebendaharaan.
 BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara
Pengeluaran.
 Dalam melaksanakan tugas kebendaharaan, BPP bertanggung jawab secara pribadi
atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
( PMK No.162/PMK .05/2013 )

24. Dasar Hukum Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan
Negara dan Tujuan bernegara
No. Dasar Hukum Mengatur
1. Pembukaan UUD 1945 :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka ...
Tujuan bernegara
2. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 :
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD.
Pihak yang diberi atribusi kekuasaan
melaksanakan tujuan bernegara
3. Pasal 5 UUD 1945 :
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada Dewan.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU
sebagaimana mestinya.
Kewenangan Presiden dalam rangka
melaksanakan tugas negara

25. No. Dasar Hukum Mengatur
4. Bab VIII Hal Keuangan
Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D
Instrumen negara dalam rangka
melaksanakan tujuan bernegara
5. Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 :
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan.
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan
Negara
6. Pasal 6 ayat (2) UU 17/2003 Pendelegasian kekuasaan PKN dalam
struktur negara
7. Pasal 7 UU 17/2003 Fungsi kekuasaan PKN untuk mencapai
tujuan bernegara
8. Pasal 8 UU 17/2003 Tugas Menkeu sbg CFO
9. Pasal 9 UU 17/2003 Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sbg
COO (PA/PB)
10. Pasal 10 UU 17/2003 Pendelegasian kekuasaan kepada
Gub/Bupati/Walikota dalam rangka
desentralisasi