Dr. Yenti - TP Khusus & TP Baru UU KUHP 2023

1. TINDAK PIDANA BARU DAN
TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM
KUHP BARU
Tim Pembahasan UU KUHP

2. Latar Belakang
diaturnya TP Khusus dalam KUHP Baru
 Untuk konsolidasi dalam rekodifikasi hukum pidana
 Tindak Pidana khusus dikelompokkan dalam 1 Bab tersendiri
 Bab Tindak Pidana Khusus merumuskan Tindak Pidana Inti (core crime) dari
sejumlah Undang-Undang di luar KUHP
 Perumusan core crimes berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles)
antara KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP

3. Latar Belakang (2)
 Undang-Undang ini adalah:
 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 UU No. 15/2003 ttg Penetapan Perppu No. 1/2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5/2018
 UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme
 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Latar Belakang (3)
Penempatan Tindak Pidana khusus dalam Bab tersendiri dalam KUHP baru didasarkan pada
karateristik khusus yaitu:
 dampak viktimisasinya besar;
 sering bersifat transnasional terorganisasi;
 pengaturan acara pidananya bersifat khusus
 sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;
 adanya lembaga-lembaga pendukung penegak hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan
khusus;
 didukung oleh berbagai konvensi intemasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum;
 merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela serta sangat dikutuk masyarakat.
(Penjelasan Pasal 187)

5. KUHP dengan Prinsip
Rekodifikasi Terbuka dan Terbatas
Pasal 187 UU 1/23
Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan
yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain
menurut Undang-Undang.

6. Sistem Rekodifikasi Terbuka dan
Terbatas
1. Penyusunan UU 1/23 diarahkan pada kebijakan rekodifikasi terbuka dan terbatas yang
menghendaki dibukanya peluang perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi dalam bentuk
undang-undang yang berdiri sendiri
2. “Kekhususan” tindak pidana khusus terletak pada ASAS, RUMUSAN NORMA HUKUM
PIDANA DAN ANCAMAN PIDANA yang harus diakui menyimpangi dari standar hukum pidana
dan pemidanaan umum yang ada .
3. Sehingga akan terbentuk:
a. Hukum Pidana Khusus yang Internal KUHP (5 Tindak Pidana Khusus, yaitu
Pelanggaran HAM Berat, Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme dan Narkotika) yang dapat
dilakukan absorpsi kedalam UU KUHP dengan bentuk terbatas pada Core Crimes-nya
saja
b. Hukum Pidana Khusus yang Eksternal KUHP [baik UU Tindak Pidana Khusus di luar
kodifikasi maupun UU Administrasi yang memuat ketentuan pidana (Administrative Penal
Law)] yang diberi peluang berada di luar UU 1/23.

7. • Konsekuensi penempatan bab tindak pidana khusus  perdebatan delegitimasi kewenangan
lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana khusus yang core crimes-nya berada di dalam
rekodifikasi UU KUHP sebagai bentuk tindak pidana umum.
• Solusi  pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum (Pasal 622) yang tetap memberikan
kewenangan lembaga sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang masing-masing
lembaga tersebut
• Contoh  KPK Tetap Memiliki Kewenangan Melakukan Dan Menangani Kasus Tindak Pidana
Korupsi Yang Pengaturan Ada Di Dalam UU KUHP Maupun Yang Pengaturannya Ada Di Luar
UU KUHP .
Legitimasi Kewenangan
Lembaga Penegak Hukum

8. Legitimasi Kewenangan
Lembaga Penegak Hukum (2)
Pasal 620
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak
Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum
berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-
masing.”
Catatan:
Adanya bab tindak pidana khusus dalam UU KUHP tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga penegak hukum yang
sudah diatur dalam undang-undangnya

9. Tindak Pidana Khusus dalam
KUHP Baru
• Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
• Tindak Pidana Terorisme
• Tindak Pidana Korupsi
• Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tindak Pidana Narkotika

10. Konvensi Internasional yang Relevan
• Rome Statute of the International Criminal Court (1998)
• International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1977)
• International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)
• United Nations Convention against Corruption (2003)
• United Nations Convention against Transnational Organized Crime/Palermo Convention
(2000)
• United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances (1988)

11. Materi Pasal UU KUHP Asal
Tindak Pidana Berat
Terhadap Hak Asasi
Manusia
Pasal 598 dan
Pasal 599
Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Tindak Pidana
Terorisme
Pasal 600 s.d.
Pasal 602
• Pasal 6, Pasal 7 UU No. 15/2003 ttg Penetapan Perppu No.
1/2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No.
5/2018
• Pasal 22 Pasal UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Tindak Pidana Korupsi Pasal 603 s.d.
Pasal 606
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU No.
31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

12. Materi Pasal RUU
KUHP
Asal
Tindak Pidana
Pencucian Uang
Pasal 607 s.d. Pasal
608
Pasal 2 s.d. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana
Narkotika
Pasal 609 s.d. Pasal
611
Pasal 112, 113, 117, 118, 122, 123 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

13. a. Tindak Pidana yang Sama Sekali Baru
• Kohabitasi
• Penyesatan terhadap Proses Peradilan
• Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan
• Hubungan Seksual dengan Hewan
b. Tindak Pidana yang Diambil dari UU di luar KUHP
• UU 24/2009 ttg Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (cth: merusak bendera, menodai lagu kebangsaan)
• UU 7/2011 ttg Mata Uang (cth: pemalsuan mata uang)
• UU 11/2008 jo. UU 19/2016 ttg ITE (cth: penyadapan, pencemaran elektronik, perusakan info elektronik)
• UU 40/2008 ttg Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
• UU 23/2004 ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (marital rape)
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (aborsi, jual beli organ, jaringan tubuh & darah manusia)
• UU 23/2002 ttg Perlindungan Anak (statutory rape)
• UU 21/2007 ttg Tindak Pidana Perdagangan Orang
• UU 44/2008 ttg Pornografi
• UU 6/2011 ttg Keimigrasian (penyelundupan manusia)
TINDAK PIDANA BARU

14. Kohabitasi
(Pasal 412)
 Tindak Pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan
 Diatur untuk melindungi institusi perkawinan
 Ketentuan Pasal ini merupakan delik aduan.
 Aduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak, yakni:
 Suami/Istri (bagi yang terikat perkawinan); atau
 Orang Tua atau anaknya (bagi yang tidak terikat perkawinan
 Ketentuan ini mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan,
sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus
atau istimewa.

15. Penyesatan terhadap Proses Peradilan
(Pasal 278)
 Ketentuan ini diatur untuk memidana rekayasa kasus berdasarkan “rekayasa bukti” atau
fabricating of evidence
 Beberapa kasus terjadi dimana dilakukan penjebakan dengan menggunakan bukti palsu untuk
menimbulkan persangkaan atau membuat orang dapat diadili dalam persidangan.
 Ketentuan ini diatur untuk melindungi integritas peradilan pidana.
 Pasal ini dilengkapi dengan Pasal 438 mengenai Persangkaan Palsu

16. Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan
(Pasal 280)
 Perbuatan yang diatur yaitu, pada saat sidang pengadilan berlangsung:
a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses
peradilan.
b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau
persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan
dalam sidang pengadilan; atau
d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.
 Merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat diadukan secara tertulis oleh hakim.

17. Hubungan Seksual dengan Hewan (Pasal 337
ayat (1) huruf b)
 Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) merupakan bagian dari tindakan
penganiayaan hewan
 Diatur untuk menjamin kesejahteraan hewan dan mencegah kekerasan terhadap hewan
 Diatur dengan pemberatan, yakni apabila mengakibatkan hewan sakit lebih dari satu
minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori III (50jt)
 Apabila dimiliki oleh pelaku, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat
yang layak bagi hewan untuk menjamin pelindungan dan pencegahan kekerasan
berkelanjutan.

18. Tindak Pidana yang Direformulasi
1. Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 218)
2. Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara (Pasal 240)
3. Menyatakan diri memiliki kekuatan gaib (Pasal 252)
4. Unjuk Rasa yang berakibat Kerusuhan (Pasal 256)
5. Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan (Pasal 300)
6. Perzinaan (Pasal 411)
7. Perkosaan (Pasal 473)
8. Pencurian (Pasal 477)

19. Tindak Pidana yang Dihapus
• Penggelandangan
• Pengemisan
• Membiarkan unggas/ternak masuk ke pekarangan orang lain yang
mengakibatkan kerugian
• Dokter/dokter gigi yang menjalankan pencarian tanpa izin
• Perkelahian Tanding

20. TERIMA KASIH