2. • Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum, yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, atau Perjanjian
Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa
(UU RI. No. 30/1999 Pasal 1 ayat 3)
3. • UU No. 30/1999 Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:
“Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda
pendapat antara para pihak dalam satu hubungan hukum tertentu yang
telah mengadakan Perjanjian Arbitrase yang secara tegas menyatakan
bahwa semua sengekta atau beda pendapat yang timbul atau yang
mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan
dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
4. • Namun didalam arbitrase, pihak yang mengajukan permohonan
Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase (Pasal 1, ayat 5, UU No. 30
tahun 1999) disebut Pemohon tidak dinamakan Penggugat seperti
dalam gugatan. Pelaksanaan tindakan mengajukan permohonan
arbitrase, tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang
No. 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
5. • Dengan adanya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang
menyatakan bahwa “Semua sengketa atau perbedaan pendapat yang
timbul akan diselesaikan melalui arbitrase” sudah cukup untuk
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui
“arbitrase” dan bukan diselesaikan melalui “Pengadilan”.
• Pernyataan tersebut sekaligus menutup kemungkinan penyelesaian
melalui Pengadilan karena UU RI No. 30/1999 Pasal 3 menyatakan :
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para
pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase”.
6. Perjanjian Arbitrase
• Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
• “Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu
perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbulnya sengketa”.
• Berdasarkan definisi diatas, dapat simpulkan bahwa perjanjian
arbitrase itu tertulis dan dibuat oleh para pihaknya langsung,
baik dibuat sebelum terjadinya sengketa ataupun setelah
adanya suatu sengketa.
7. • Pengertian perjanjian arbitrase sebagaimana tercantum dalam UU RI
No. 30 /1999 Pasal 1 ayat 3 mengandung dua macam makna yaitu :
Pertama didalam Perjanjian sudah ada klausula Arbitrase, dan Kedua
didalam Perjanjian belum ada klausula Arbitrase. Bila ternyata yang
terjadi sesuai keadaan kedua, maka perjanjian arbitrase dapat dibuat
oleh para pihak yang bersengketa bila mereka menghendakinya.
8. • Hal yang demikian juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (1),yang kemudian diatur juga pada Pasal 9 ayat (2)
bahwa perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
• Adapun beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam membuat Perjanjian Arbitrase (Pasal 9ayat (3)UU No.
30 Tahun 1999), yaitu sebagai berikut:
1. Masalah yang dipersengketakan;
2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
4. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
5. Nama lengkap sekretaris;
6. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
7. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
8. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk
penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
• Note: Perjanjian Arbitrase yang tidak memuat ketentuan seperti di atas, maka perjanjian tersebut batal demi
hukum (Pasal 9ayat (4)UU No. 30Tahun 1999).
9. • Contoh surat perjanjian arbitrase
No. 03/Perj-Arb/09-2022
Pada hari ini, Senin 19 September 2022, Kami yang bertandatangan dibawah ini:
1. PT Jaya Abadi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merpati No. 15 Solo, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Rahman dalam kapasitasnya
selaku Direktur Utama PT Jaya Abadi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Jaya Abadi, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;
2. PT Sukses Bersama, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kalingga No. 17 Solo, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Budi Santoso dalam
kapasitasnya selaku Presiden Direktur PT Sukses Bersama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Sukses Bersama, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;
Bahwa pada saat ini Pihak Pertama sebagai pemberi modal dan Pihak Kedua sebagai penerima modal telah berselisih paham tentang
pelaksanaan penanaman modal guna investasi pengembangan bisnis pembangunan ruko di Jalan Selamat Sentosa Solo Baru, sesuai dengan Akta
Perjanjian Kerjasama Nomor 12, tanggal 1 April 2022 yang dibuat dihadapan Ardina Rastri ,SH., MH, Notaris di Solo, dimana didalam
perjanjian kerjasama tersebut tidak diatur secara jelas dan lengkap cara dan tempat penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari perjanjian
tersebut.
Bahwa sehubungan dengan perselisihan paham tentang pelaksanaan penanaman modal guna investasi pengembangan bisnis pembangunan ruko
di Jalan Selamat Sentosa Solo Baru, bersama ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan pserselisihan
paham tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan peraturan dan prosedur Badan
Arbitrasi Nasional Indonesia yang putusannya bersifat final dan mengikat.
Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat bahwa penyelesaian sengketa dihadapi para pihak akan diselesaikan
oleh Majelis Arbiter, dimana Pihak Pertama telah menunjuk Sdr. Dr. Azizul Mukti yang beralamat di Jalan Kabut no. 12 Solo, sebagai arbiter
dan Pihak Kedua telah menunjuk Sdr. Dr. Ali Mukorrobin yang beralamat di Jalan Sidomukti No. 76 Solo, sebagai arbiter, selanjutnya untuk
Ketua Majelis Arbiter Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyerahkannya kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional
Indonesia untuk menentukannya dalam jangka waktu 180 hari, beserta dengan anggaran biaya yang akan ditimbulkan dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrease ini akan ditanggung oleh pihak pertama dan pihak kedua.
Demikian perjanjian arbitrase ini dibuat dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
H. Rahman H. Budi Santoso
10. Sengketa Arbitrase
Pasal 5
(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan
mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh
pihak yang bersengketa.
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut
peraturan perundang-undangan tidak dapat di diadakan perdamaian.
Sengketa yang diselesaian adalah Sengketa di bidang :
• perdagangan,
• perniagaan,
• perbankan,
• keuangan,
• penanaman modal,
• industri
• hak kekayaan intelektual,
• konstruksi,
• transportasi
• atau yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya seperti : Paten, desain industri, merek,
hak cipta.
11.
12. TUGAS KELOMPOK
• BUATLAH KELOMPOK YANG TERDIRI DARI 2 ORANG (MASING2
DIANGGAP SEBAGAI ARBITER)
• PER KELOMPOK MEMBUAT PERJANJIAN ARBITRASE DISAJIKAN
DENGAN PPT
• PERHATIKAN UNSUR PERJANJIAN ARBITRASE SESUAI UU
• KASUS BEBAS YG PENTING SESUAI DENGAN UU
• MINGGU DEPAN DI PRESENTASIKAN DI KELAS
