Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Air Limbah b3 , Artikel air Limbah B3 , Solusi air Limbah B3 , Pengelolaan Air Limbah , Sanitasi Air Limbah , penanganan Air Limbah , Presentasi Limbah
Governance is about strengthening service delivery performance and responsiveness. In turn, better service delivery will make governance tangible and desirable, for government and the citizen. To increase service delivery, public sector need to implement innovation.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. TATA RUANG WILAYAH DAN
KOTA
OLEH
DEDDY SUPPRIADY BRATAKUSUMAH
2005
deddys@bappenas.go.id
0816968367
2. RUANG ADALAH WADAH YANG
MELIPUTI RUANG DARATAN, RUANG
LAUTAN, DAN RUANG UDARA
SEBAGAI SUATU KESATUAN WILAYAH,
TEMPAT MANUSIA DAN MAKHLUK
LAINNYA HIDUP DAN MELAKUKAN
KEGIATAN SERTA MEMELIHARA
KELANGSUNGAN HIDUPNYA
DEFINISI RUANG
6. HUKUM DASAR TATA RUANG
UU No 32/2004
PEM-DA
UU No 33/2004
PKPPD
UU No 24/1992
TATA RUANG
UU No 5/1960
PDPP AGRARIA
RENCANA
TATA RUANG
UNDANG
UNDANG
DASAR
1945
7. 1. KAWASAN LINDUNG.
2. KAWASAN BUDI DAYA.
PENATAAN RUANG BERDASARKAN
FUNGSI UTAMA KAWASAN
8. 1. RUANG WILAYAH NASIONAL
2. RUANG WILAYAH PROPINSI
3. RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PENATAAN RUANG BERDASARKAN
ASPEK ADMINISTRATIF
9. 1. KAWASAN PERDESAAN
2. KAWASAN PERKOTAAN
3. KAWASAN TERTENTU
PENATAAN RUANG BERDASARKAN
FUNGSI KAWASAN DAN ASPEK
KEGIATAN
10. MENURUT UU 24 / 92 TENTANG PENATAAN RUANG:
1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
(RTRWN)
2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
(RTRWP)
3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA (RTRWK)
(SECARA FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL RENCANA-
RENCANA TERSEBUT ADALAH BERHIRARKI, UNTUK
MENJAMIN KONSISTENSI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN
RUANG)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
12. BERISI:
1. PENETAPAN KAWASAN LINDUNG, KAWASAN
BUDI DAYA, DAN KAWASAN TERTENTU YANG
DITETAPKAN SECARA NASIONAL.
2. NORMA DAN KRITERIA PEMANFAATAN RUANG
3. PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
NASIONAL
14. BERISI:
1. ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,
DAN KAWASAN BUDI DAYA.
2. ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN
PERDESAAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN
KAWASAN TERTENTU.
3. ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN, KEHUTANAN, PERTANIAN,
PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN,
PARIWISATA, DAN KAWASAN LAINNYA.
4. ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT
PERMUKIMAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI
15. 5. ARAHAN PENGEMBANGN SISTEM PRASARANA
WILAYAH YANG MELIPUTI PRASARANA
TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, ENERGI,
PENGAIRAN DAN PRASARANA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN.
6. ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN YANG
DIPRIORITASKAN
7. ARAHAN KEBIJAKSANAAN TATA GUNA TANAH,
TATA GUNA AIR, TATA GUNA UDARA, DAN TATA
GUNA SUMBER DAYA ALAM LAINNYA, SERTA
MEMPERHATIKAN KETERPADUAN DENGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA
BUATAN.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI
17. BERISI:
1. PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG, DAN
KAWASAN BUDI DAYA.
2. PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN,
KAWASAN PERKOTAAN, DAN KAWASAN
TERTENTU.
3. SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
SISTEM PERMUKIMAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
18. 4. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI,
TELEKOMUNIKASI, ENERGI, PENGAIRAN, DAN
PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.
5. PENATAGUNAAN TANAH, PENATAGUNAAN
AIR, PENATAGUNAAN UDARA, DAN SUMBER
DAYA ALAM LAINNYA, SERTA
MEMPERHATIKAN KETERPADUAN DENGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA
BUATAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
21. RENCANA TATA RUANG
WILAYAH
HARUS BERISI
1.RENCANA TATA GUNA TANAH
2.RENCANA TATA GUNA AIR
3.RENCANA TATA GUNA UDARA
4.RENCANA TATA GUNA SUMBER
DAYA ALAM LAINNYA
22. PERLAKUAN TERHADAP DAERAH
SUBYEK
1. SUMBER DAYA (TERUTAMA ALAM)
2. POTENSI
3. KEBUTUHAN ATAU PASAR
OBYEK
1. PENDEKATAN PEMBANGUNAN
(BUKAN SEKTORAL)
2. LOKASI PEMBANGUNAN
3. PEMERATAAN (MENGURANGI SENJANG)
23. PENDEKATAN PEMBANGUNAN
SEKTORAL
PEMBANGUNAN YANG DIDASARKAN PADA
SEKTOR-SEKTOR TERPILIH ATAS KEBUTUHAN
INVESTASI SEKTOR-SEKTOR TERSEBUT UNTUK
MENCAPAI URUNAN KEPADA PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG TELAH DITETAPKAN
REGIONAL
PEMBANGUNAN YANG DIDASARKAN PADA
DAERAH-DAERAH TERPILIH YANG
MENDAPATKAN PRIORITAS UNTUK SEGERA
DIBANGUN
24. KEUNTUNGAN KOMPARATIF
1. SUMBER DAYA ALAM
INDUSTRI YANG MEMERLUKAN BAHAN BAKU DARI SDA
AKAN MENGUNTUNGKAN BILA DILETAKKAN DEKAT SDA
TERSEBUT
2. SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI YANG PADAT KARYA SANGAT BAIK BILA
DIBANGUN DIDAERAH YANG MEMILIKI SDM YANG
BERKEAHLIAN, SELAIN SEBAGAI PASAR
3. MODAL ATAU IPTEK
INDUSTRI AKAN DIBANGUN DIDAERAH YANG MUDAH
MENDAPATKAN AKSES MODAL DAN TELAH MEMILIKI
DERAJAT PENGUASAAN IPTEK YANG TINGGI
26. PERMASALAHAN DI PERKOTAAN
PERMASALAHAN DIMASA DEPAN
1.PERUBAHAN POLA RUANG KOTA
2.URBANISASI
3.LINGKUNGAN HIDUP
4.KEGERSANGAN BUDAYA KOTA
5.KEGARANGAN MANUSIA KOTA
27. HARAPAN KOTA MASA DEPAN
SEYOGYANYA:
1. LAYAK HUNI SERTA MENDATANGKAN RASA
TENTRAM, NYAMAN, AMAN, DAMAI DAN
SEJAHTERA BAGI PENDUDUKNYA
2. TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN NAMUN
TETAP LESTARI LINGKUNGANNYA
3. CUKUP MEMILIKI SARANA, PRASARANA DAN
UTILITAS KOTA
4. MAMPU BERSAING DENGAN KOTA-KOTA
LAINNYA DIMANA PUN
28. KEBIJAKSANAAN
PEMBANGUNAN KOTA
1.MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
2.PENGELOLAAN KOTA SECARA
PROFESIONAL DAN BERWAWASAN
WIRAUSAHA SERTA PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP
3.PERAN SERTA SELURUH MASYARAKAT
DAN SWASTA
4. PEMANFAATAN RUANG YANG CERDAS,
EFISIEN DAN EFEKTIF
