Slide Review RDTR Kota Simpang Ampek Kab. Pasaman Barat

1. REVIEW RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
OLEH : HENNY FERNIZA DAN BRAMANTYO
TUGAS BESAR MATA KULIAH TEORI DAN PRAKTEK PENATAAN RUANG
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNDIP DIPONEGORO
UNIVERSITAS
Becomes an excellent research university

2. OUTLINE
PENDAHULUAN
TINJAUAN PERATURAN MENGENAI RDTR
GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI
GAMBARAN RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
PENUTUP

3. Review RDTR :
1. Proses penyusunan/penetapan RDTR (kendala dan tantangan yang dihadapi)
2. Muatan/substansi RDTR (kesesuaian muatan dan efektivitas substansi)
3. Implementasi RDTR (kendala, tantangan, serta prospek ke depannya)
PENDAHULUAN
 Hasil perencanaan tata ruang (UUPR 26/2007): Rencana Umum dan Rencana Rinci
 Rencana Rinci sebagai perangkat operasional Rencana Umum tata ruang di tingkat
kabupaten/kota  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 RDTR  instrumen pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara lebih detail
dan spesifik, khususnya di kawasan perkotaan.
 Realita : kebanyakan daerah (PEMDA) baru memiliki RTRW, belum banyak yang
sudah memiliki RDTR.
 Menarik untuk dikaji RDTR yang ada, apakah sudah sesuai dan efektif dalam
menjabarkan RTRW di atasnya  Studi kasus: Kawasan Kota Simpang Ampek

4. TINJAUAN PERATURAN MENGENAI RDTR
DEFINISI RDTR : rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/
kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi (Permen PU. 20/2011)
KEDUDUKAN RDTR
 Disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang
merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis
kabupaten/kota (Permen PU. 20/2011)
 Setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari
wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya (PP No.
15 Tahun 2010)
MUATAN RDTR
1. Tujuan penataan BWP;
2. Rencana pola ruang;
3. Rencana jaringan prasarana;
4. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
5. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
6. Peraturan zonasi.
KETERKAITAN RDTR DENGAN RENCANA LAIN
RENCANA
RTRW
KABUPATEN/KOTA
RDTR
RTBL
WILAYAH PERENCANAAN
WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN
(BWP)
SUB BWP
MASA BERLAKU RDTR
 20 Tahun dan ditinjau setiap 5 tahun
 Dapat lebih dari 1x dalam 5 thn bila terjadi
perubahan pada RTRW/kondisi mendasar

5. Peta Orientasi Kabupaten
Kab. Pasaman Barat
STUDI KASUS :
RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
KAB. PASAMAN BARAT
PROP. SUMATERA BARAT

6. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI
 Sesuai dengan rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Pasaman Barat
tahun 2011-2031, Kawasan Simpang Ampek di Kecamatan Pasaman ditetapkan
sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang Dipromosikan Propinsi (PKWp)
 Fungsi Kawasan : simpul kegiatan ekspor-impor, pusat kegiatan industri dan jasa,
serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kab/kota
KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN PASAMAN KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK

7. GAMBARAN RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
BAB 1
• PENDAHULUAN
BAB 2
• KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN RDTR
BAB 3
• TUJUAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
BAB 4
• RENCANA POLA RUANG KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
BAB 5
• RENCANA JARINGAN PRASARANA KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
BAB 6
• PENETAPAN BAGIAN DARI KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN
BAB 7
• ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK
BAB 8
• PERATURAN ZONASI KAWASAN SIMPANG AMPEK
BAB 9
• KELEMBAGAAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMDA

8. RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
 DISUSUN PADA TAHUN 2012, OLEH PIHAK KETIGA
 MELIBATKAN SKPD: BAPPEDA, DINAS PU, BLH, DINAS PERHUBUNGAN, DAN DINAS TERKAIT LAINNYA
 JANGKA WAKTU 4 BULAN
Tahap Kegiatan
Persiapan
penyusunan
RDTR
Identifikasi,
Analisis dan
Perumusan
Konsep
Penyusunan
RDTR dan
Programing
Penyempurnaan
Hasil
Tahap
Penyusunan Draft
Ranperda
Waktu
pelaksanaan
3 minggu 8 minggu 4 minggu 1 minggu 1 minggu
Total waktu 17 minggu (4 bulan)
 PADA TAHUN 2014, DILAKUKAN PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENYUSUNAN RAPERDA OLEH
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT NAMUN
SAMPAI AKHIR 2014 PERSETUJUAN SUBSTANSI DARI GUBERNUR BELUM DI DAPATKAN

9. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR
(A) Proses
Penyusunan
Tahapan
Penyusunan
Terdapat tahapan yang dilewati, yaitu tahap
penjaringan aspirasi masyarakat
Jangka Waktu
Hanya dilakukan dalam waktu 4 Bulan, proses
penyusunan sangat tergesa-gesa
Sumber daya
penyusunan
Kapabilitas tenaga ahli kurang memadai, kurang
pengalaman, terjadi praktik pinjam-nama
Peran SKPD dan
Kelembagaan
Keseriusan SKPD untuk membantu penyusunan
rendah, peran BKPRD dalam mengkoordinasi
lemah
Pelibatan Peran
Masyarakat
Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses
penyusunan
(A) PROSES PENYUSUNAN RDTR KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK

10. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR
(B) Proses
Penetapan
Belum
Mendapat
Persetujuan
Substansi dari
Gubernur
Kualitas dan
Kapabilitas
Tim Teknis
Personil tim teknis tidak memiliki
kapabilitas, tidak mengerti teknis
rencana, sekedar absen rapat
Kualitas SDM
Tenaga
Pendamping
Belum bisa memfasilitasi secara
maksimal, kompetensi kurang
memadai
Keterlibatan
BKPRD
Tidak terlihat peran dan keterlibatan
BKPRD
(B) PROSES PENETAPAN RDTR KAWASAN KOTA SIMPANG AMPEK

11. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
MUATAN SUBSTANSI RDTR
(A) KESESUAIAN MUATAN RDTR DENGAN PEDOMAN (PERMEN PU NO. 20/2011)
 Muatan yang belum terakomodir (11,32%) : Zona Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya (PB), Zona Rawan Bencana (RB), Pengembangan Prasarana Lainnya yakni
Jalur Evakuasi, Besaran Perkiraan Jumlah satuan masing-masing Usulan Program
Prioritas dalam Matriks Indikasi Program, serta Ketentuan Pengaturan Zonasi.
CAKUPAN MINIMAL DAN RINCIAN ISI MATERI TEKNIS
RDTR BERDASARKAN PERMEN PU NO
20/PRT/M/2011
Faktor Kepentingan ADA
Belum Ada skor (%)
Bobot skor (%) Sesuai skor (%)
Perlu
Penyesuaian
skor (%)
BAB I PENDAHULUAN 4 7.55% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
BAB II KETENTUAN UMUM 5 9.43% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00%
BAB III TUJUAN PENATAAN BWP 2 3.77% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00%
BAB IV RENCANA POLA RUANG 14 26.42% 2 14.29% 9 64.29% 3 21.43%
BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA 8 15.09% 2 25.00% 5 62.50% 1 12.50%
BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG
DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
4 7.55% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 7 13.21% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29%
BAB VIII PERATURAN ZONASI 9 16.98% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11%
JUMLAH 53 100.00%
28 19 6
52.83% 35.85% 11.32%
88.68% 11.32%

12. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
MUATAN SUBSTANSI RDTR
(B) KESESUAIAN SUBSTANSI RDTR DENGAN RTRW KAB. PASAMAN BARAT
Kesesuaian
RDTR dengan
RTRW
Ketidaksinkronan
dengan Rencana
Pola Ruang
Pada RDTR Tidak diakomodasi zona perlindungan
terhadap kawasan di bawahnya
Pada RDTR belum menetapkan beberapa kawasan
yang masuk zona rawan bencana
Pada RDTR, zona rawan bencana yang ada belum
direncankan jalur evakuasinya
Ketidaksinkronan
dengan Rencana
Struktur Ruang
RTRW: terdapat rencana pemb. Terminal
RDTR: tidak ada rencana akses ke Terminal
RTRW: terdapat rencana pemb. PLTD+SUTET
RDTR: tidak diakomodasi
RTRW: terdapat renc. jaringan telekomunikasi
RDTR: tidak diakomodasi

13. REVIEW RDTR KOTA SIMPANG AMPEK
IMPLEMENTASI RDTR
(A) OPERASIONALISASI/IMPLEMENTASI RENCANA
 Secata nyata belum dapat dioperasionalkan sebagai alat kendali mutu pemanfaatan ruang
 Secara implisit, RDTR dioperasionalkan dalam bentuk:
1. Materi teknisnya dijadikan acuan dalam penyusunan RTBL Koridor Jalan Pertanian dan
Master Plan Kawasan Pusat Perdagangan Simpang Ampek
2. Substansinya diberitahukan kepada pemohon yang mengurus izin pemanfaatan ruang secara
lisan, atau kepada seluruh SKPD melalui rapat koordinasi
(B) RELEVANSI RDTR TERHADAP PERKEMBANGAN SIMPANG AMPEK 2012-2015
1. Beroperasinya Bandara Perintis mengakibatkan perubahan fungsi lahan
2. Berkembangnya pemb. Perumahan mempengaruhi guna lahan dan jaringan prasarana
3. Berkembangnya bangunan pertokoan yang tidak mengikuti ketentuan zonasi
4. Pembangunan Jalan protokol/ akses baru antara dua lokasi perkantoran memacu perubahan guna lahan
5. Pelaksanaan kegiatan skala regional berpengaruh pada pemb. Sarpras penunjang
 KAWASAN SIMPANG AMPEK SUDAH BERKEMBANG PESAT, HAMPIR TIDAK RELEVAN DAN RDTR
PERLU DIKAJI ULANG

14. PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Proses penyusunan RDTR tidak melibatkan seluruh stakeholder secara proporsional,
prosesnya yang terburu-buru ditambah SDM tenaga ahli yang kurang memadai
membuat kualitas produk rencana menjadi kurang baik. Hal ini diduga berpengaruh
terhadap proses penetapan PERDA terkait persetujuan substansi dari Gubernur yang
sampai saat ini belum diperoleh.
2. Muatan dokumen RDTR sebagian udah sesuai dengan cakupan muatan minimal
berdasarkan pedoman penyusunan RDTR meski sebagian membutuhkan penyesuaian
substansi. Namun juga terdapat ketidak-sinkronan substansi RDTR dengan RTRW.
Secara umum rencana masih bersifat normatif, belum memuat konsep pengembangan
yang berbasis lokalitas dan visioner
3. Meski sudah tersusun Raperda dan Materi Teknis RDTR sejak tahun 2012, namun
terhambatnya proses penetapan Perda RDTR menyebabkan RDTR belum dapat
diimplementasikan secara formal di lapangan.

15. PENUTUP
B. SARAN
 Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi mengenai dokumen RDTR kepada
masyarakat dan seluruh stakeholder.
 Perlu dilakukan penguatan kelembagaan penataan ruang, khususnya pada BKPRD,
Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, baik kepada tim teknis, pejabat dan kepala
SKPD yang dalam tugas/kewenangannya memiliki keterkaitan penataan ruang wilayah.
 Perlu dikembangkan sistem basis data dan perpetaan wilayah yang lengkap dan akurat
dengan memanfaatkan teknologi terbaru,
 Dalam penyusunan rencana tata ruang ke depannya, produk rencana yang disusun
harus bersifat visioner (berjangka panjang) dan inovatif (tidak normatif), sehingga
muatan tidak hanya sekedar memenuhi cakupan minimal pada pedoman penyusunan
rencana yang ada.