Dokumen ini membahas program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) yang bertujuan untuk meningkatkan sanitasi di Indonesia. PPSP melibatkan penyusunan beberapa dokumen seperti buku putih, strategi sanitasi kota, dan rencana program sektor sanitasi untuk mengatasi masalah sanitasi di tingkat kabupaten/kota. Dokumen ini juga menjelaskan proses penilaian dan uji kesiapan pelaksanaan kegiatan sanit

1. MEMORANDUM
PROGRAM SEKTOR
SANITASI 2011
Medan, 6 Desember 2011
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya,
Kemen PU

2. Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
 Mengapa ada PPSP
 APA manfaat PPSP bagi Pemerintah Pusat
 APA manfaat PPSP bagi Pemerintah Daerah

3. Mengapa Ada PPSP
 Timbul banyak masalah kesehatan lingkungan,
angka penyakit dan kematian balita
 Prioritas pembangunan sanitasi paling rendah di
Pusat maupun daerah
 Belum adanya strategi pembangunan sanitasi di
Pusat maupun daerah
 Belum adanya rencana kegiatan yang spesifik
dari kabupaten/kota untuk mengatasi masalah
sanitasi

4. Tahapan Proses Pembangunan
Sanitasi
Pelaksanaan
Sarana
Advocacy Kelembagaan SSK MPSS Monev terbangu
Fisik
n

5. Penyusunan Memorandum Program
Sektor Sanitasi (MPSS)
Urutan Proses:  Buku Putih : Kondisi /potret
cara masyarakat
1. Review Buku Putih mengelola buangannya;
2. Review Buku Strategi kondisi kesehatan
lingkungan permukiman;
Sanitasi Kota (SSK)  SSK : Strategi kab/kota
3. Penyusunan Buku dalam menangani masalah
sanitasi
MPSS  MPSS : Rencana kegiatan
tahunan dalam
melaksanakan SSK

6. Penilaian Buku Putih
 Kesesuaian dengan
kondisi yang ada  Potret kondisi
 Kependudukan lingkungan
 Sosial mencerminkan
 Kesehatan
keadaan yang ada
 Kelembagaan
 Pendanaan
 Lingkungan
 Sarana sanitasi

7. Penilaian
Buku SSK (Strategi Sanitasi Kota)
 Strategi sanitasi  Kesesuaian dengan
kebijakan daerah
 RPJMD  Kesesuaian dengan
 Master plan kemampuan keuangan
 Studi daerah
 Kesesuaian dengan tingkat
 Rencana penanganan kemampuan dan keinginan
sanitasi di kab kota masyarakat
dalam jangka  Kesesuaian dengan
menengah standar pelayanan minimal

8. MPSS
 Turunan dari SSK
 Rencana kegiatan yang
 Komitmen antar
langsung dapat dilaksanakan stakeholder ntuk
 Siapuntuk dilaksanakan
melaksanakan
 Tahunan
 Jelas lokasi dan volume kegiatan
kegiatan pembangunan
 Jelas besaran kebutuhan
dana untuk pelaksanaan sanitasi tahunan
 Kegiatan fisik dan non fisik dalam jangka 5
 Jelas sumber pendanaan
tahun

9. Intisari isi Dokumen MPSS
 Kegiatan sudah terinci  Uji kesiapan
 Siap untuk
dilaksanakan kegiatan untuk
 Jelas tahun dilaksanakan
pelaksanaan nya
 Jelas ToR / lingkup
kegiatan yang akan
dilaksanakan
 Komitmen pendanaan
sesuai sumber dana

10. Uji Kesiapan untuk Dilaksanakan
(Readyness criteria)
 Kegiatan terinci (Tor dan DED tersedia dan
sdh dibahas oleh Tim Teknis)  Proses perolehan


Jelas indikator monitoring
Jelas jumlah kebutuhan dana dan sumber
kesiapan dan
pendanaan per tahun komitmen para pihak
 Lahan sudah jelas/ sertifikat
 Rencana Paket kontrak sudah jelas
secara menerus /
 Rencana pelaksanaan dan penyaluran
dana sudah jelas
penajaman dari waktu
 Institusi yang akan mengoperasikan ke waktu
sarana yang akan dibangun sudah jelas
 Tersedia pedoman pelaksanaan pekerjaan  Sasaran akhir :
 Komitmen pendanaan dari pemerintah
daerah sudah jelas Readyness criteria
terpenuhi

11. Fasilitasi dari Pusat
 Membantu  Buku perencanaan
tersusunnya dokumen menjadi bahan usulan
proses penganggaran
perencanaan (BP,  Proses penganggaran
SSK, Studi-studi, tetap perlu dikawal
MPSS)  Pengawalan
 Proses pemahaman memerlukan orang-
sektor dan orang yang paham
akan pentingnya
pelaksanaan sanitasi
pembangunan

12. Sekian, semoga bermanfaat
Terima kasih
Ir. Rina Agustin Indriani, MURP
Kasubdit Perencanaan Teknis,
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman,
Ditjen Cipta Karya, Kemen PU
0816868187/ 02172797168
rina37962@yahoo.com