Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan: (1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis; (2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang; (3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data

1. PERENCANAAN
SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
1

2. I. PENDAHULUAN
Penurunan kinerja pengelolaan persampahan dalam beberapa tahun terakhir ini tidak
lepas dari dampak perubahan tatanan pemerintahan di Indonesia dalam era
reformasi, otonomi daerah serta krisis ekonomi yang telah melanda seluruh wilayah
di Indonesia. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh berbagai hal seperti : menurunnya
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena banyaknya pergantian personil yang
sebelumnya pernah terdidik dalam bidang persampahan melalui program training
atau capacity building; tidak jelasnya organisasi pengelola sampah karena adanya
perubahan kebijakan organisasi; menurunnya alokasi APBD bagi pengelolaan
sampah; menurunnya penerimaan retribusi (secara nasional hanya dicapai 22 %);
menurunnya tingkat pelayanan (tingkat pelayanan dari data BPS tahun 2000 hanya
40 % yang sebelumnya pernah mencapai 50 %); menurunnya kualitas TPA yang
sebagian besar menjadi open dumping yang mencemari lingkungan dan
menyebabkan terjadinya NIMBY (Not In My Back Yard) Syndrome; timbulnya friksi
antar daerah / sosial; pengelolaan teknis pembuangan yang tidak bertanggung jawab
sehingga menimbulkan korban jiwa seperti dalam kasus longsornya Tempat
Pengolahan Akhir (TPA) Leuwigajah dan Bantar Gebang; tidak adanya penerapan
sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah
sembarangan, dan lain-lain.
Timbulnya pencemaran lingkungan disekitar TPA disebabkan karena tidak adanya
proses pemilihan lokasi TPA yang layak dan tidak adanya alokasi lahan TPA dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga lokasi TPA yang ada saat ini tidak memenuhi
persyaratan teknis sesuai dengan standar nasional. Selain itu fasilitas TPA yang
sangat minim terutama berkaitan dengan terbatasnya fasilitas perlindungan
lingkungan (buffer zone, pengumpulan dan pengolahan leachate, ventilasi gas dan
penutupan tanah), dan pengoperasian TPA yang cenderung dioperasikan secara
open dumping. Larangan ijin mendirikan bangunan disekitar TPA juga tidak dilakukan
sehingga lokasi TPA yang semula jauh dari permukiman kemudian justru dikelilingi
oleh permukiman penduduk.
2

3. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan
beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukannya lahan yang cukup luas, juga
fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Hal tersebut disebabkan karena
belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh
sejak dari sumber, termasuk pemisahan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya)
rumah tangga.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 16/2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum yang berkaitan dengan perlindungan air baku,
mensyaratkan beberapa ketentuan, antara lain :
- Ketentuan penerapan standard pelayanan minimal
- Ketentuan metode pembuangan akhir dengan sanitary landfill (kota
besar/metropolitan) dan controlled landfill (kota kecil/sedang)
- Ketentuan zona penyangga disekitar TPA
- Ketentuan melakukan monitoring kualitas leachate
- Melarang dilaksanakannya open dumping sampai tahun 2008
Disamping itu Pemerintah Indonesia juga telah ikut serta dalam meratifikasi berbagai
kesepakatan/komitmen Internasional yang harus diupayakan pemenuhannya sebagai
bangsa yang bermartabat. Kesepakatan tersebut mencakup : Agenda 21 mengenai
pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA (3R/Reduce-Reuse-Recycle),
Prinsip Dublin, Kesepakatan Rio, MDGs (Millenium Development Goals) mengenai
peningkatan separuh dari jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses
pelayanan pada tahun 2015, Kyoto Protocol mengenai mekanisme pembangunan
bersih (CDM/Clean Development Mechanism) dan lain-lain;
Menindak lanjuti kebijakan nasional pengelolaan persampahan yang
sasarannya adalah :
- Tercapainya kondisi kota dan lingkungan yang bersih
- Pencapaian pengurangan kuantitas sampah 20 %
- Pencapaian sasaran cakupan pelayanan 60 % penduduk
- Tercapainya kualitas pelayanan minimal sesuai standar pelayanan minimal
3

4. - Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill
(kota besar dan metropolitan), controlled landfill (kota sedang dan kecil) serta
tidak dioperasikannya TPA secara open dumping (mulai tahun 2008)
- Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap
dengan pemisahan peran operator dan regulator yang jelas serta
berkembangnya pola kerjasama regional
Diperlukan perencanaan peningkatan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
yang memiliki dimensi luas namun fokus pada pengelolaan persampahan secara
berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Perencanaan persampahan merupakan langkah awal dalam melaksanakan
pembangunan bidang persampahan yang seharusnya dimiliki oleh semua kota
/kabupaten sebagai dasar pengelolaan baik untuk jangka pendek, menengah
maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut meliputi Master Plan yang dapat
menggambarkan perencanaan penanganan sampah jangka panjang dari sumber
sampai TPA termasuk skenario kelembagaan dan perkiraan biaya investasi, Studi
Kelayakan untuk menilai kelayakan suatu kegiatan atau program penanganan
sampah dari segi teknis, ekonomis dan layak lingkungan serta Perencanaan Detail
yang mempersiapkan rencana pelaksanaan teknis.
II. Tahapan Perencanaan
Perencanaan pengelolaan sampah harus dilakukan untuk jangka panjang dan layak
secara teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan serta dapat dimplementasikan
dengan mudah . Tahapan perencanaan dimulai dari rencana induk, studi
kelayakan dan perencanaan teknis.
Rencana induk, merupakan rencana garis besar yang menggambarkan arahan sistem
pengelolaan sampah dalam 25 tahun kedepan.
Studi Kelayakan, merupakan bagian dari rencana induk yang secara jelas akan
diketahui kelayakannya, baik kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan maupun sosial.
Pada tahap ini secara bersamaan juga dilakukan studi pemilihan lokasi TPA dengan
mengacu pada SNI atau metode lain dan studi AMDAL atau UKL/UPL
4

5. Perencanaan teknis, merupakan rencana detail dengan mengacu pada rencana induk
/ studi kelayakan dan dilengkapi dengan gambar detail, spesifikasi teknis, SOP dan
dokumen lain yang diperlukan (penjabaran RKL/RPL atau UKL/UPL) serta siap untuk
dilakukan tahap pelaksanaan (penyediaan prasarana dan sarana)
Secara umum substansi untuk setiap tahap perencanaan adalah sebagai berikut :
Master Plan
Identifikasi perumusan masalah
Prioritas penanganan
Skenario pengembangan (teknis, institusi dan finansial)
Proyeksi kebutuhan
Usulan program ( jangka pendek, menengah dan jangka panjang)
Kriteria desain
Studi Kelayakan
Review Skenario pengembangan
Analisis (kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan)
Alternatif terpilih
Rencana pengembangan
Perencanaan Teknis (DED) :
Lingkup disain
Pengukuran (topografi, geohidrologi dll)
Peta-peta (skala 1 : 500)
Design drawing
Mechanical & electrical
Estimasi biaya
Revisi RKL/RPL
Dokumen tender dan spesifikasi teknis
5

6. III. Proses Perencanaan
3.1. Survey dan Identifikasi Data
1). Metode Survey Pengumpulan Data
Pengumpulan data berkaitan dengan perencanaan sistem pengelolaan persampahan
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan data yang ada
baik dari hasil studi yang berkaitan dengan perencanaan sampah (RUTR, land
use, Air Bersih, dll), kebijakan dan renstra daerah, hasil penelitian (seperti
komposisi / karakteristik sampah, timbulan sampah, topografi, penyelidikaan
tanah, dll), BPS (jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dll), maupun
NSPM persampahan.
Pengumpulan data primer, dilakukan dengan survey, sampling, analisa
laboratorium dan lain-lain
2). Identifikasi Data
Data yang dibutuhkan untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah adalah
sebagai berikut :
a. Data Kondisi Kota
Data fisik kota, meliputi luas wilayah administrasi kota/ kabupaten, luas wilayah
urban, topografi wilayah, tata guna lahan, jaringan jalan, perumahan, daerah
komersial (pasar, pertokoan, hotel, bioskop, restoran, dll), fasilitas umum
(perkantoran, sekolah, taman, dll), fasilitas sosial (tempat ibadah, panti asuhan,
dll). Data tersebut dilengkapi peta kota, tata guna lahan, topografi dan lain-lain.
Data kependudukan, meliputi jumlah penduduk per kelurahan, kepadatan
penduduk administrasi, kepadatan penduduk urban, mata pencaharian, budaya
masyarakat dan lain-lain. Dilengkapi peta kepadatan penduduk
Data kondisi sosial ekonomi, meliputi alokasi dana APBD dan anggaran
kebersihan (3 tahun terakhir), data PDRB atau income penduduk (Rp/kk/bulan)
dan lain-lain
6

7. b. Data Rencana Pengembangan Kota
Rencana pengembangan wilayah, meliputi rencana tata guna lahan, rencana
pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan perumahan / permukiman
baru, rencana pengembangan daerah komersial, kawasan industri, rencana
pengembangan fasilitas umum (perkantoran, sekolah, rumah sakit, taman, dll) dan
rencana pengembangan fasilitas sosial. Selain itu juga rencana alokasi lahan untuk
TPA. Dilengkapi dengan peta rencana pengembangan wilayah, rencana tata guna
lahan dll.
c. Data Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada
Data kondisi sistem pengelolaan persampahan, meliputi :
Aspek Institusi, meliputi bentuk institusi pengelola sampah, struktur organisasi,
tata laksana kerja, jumlah personil baik ditingkat staf maupun operasional,
pendidikan formal maupun training yang pernah diikuti di dalam dan luar negeri.
Aspek Teknis Operasional, meliputi daerah pelayanan, tingkat pelayanan,
sumber sampah, komposisi dan karakterirstik sampah, pola operasi penanganan
sampah dari sumber sampai TPA, sarana/prasarana persampahan yang ada
termasuk fasilitas bengkel, kondisi pengumpulan (frekuensi pengumpulan, ritasi,
jumlah petugas dll), pengangkutan (frekuensi, ritasi, daerah pelayanan, jumlah
petugas dll), pengolahan (jenis pengolahan, kapasitas atau volume, daerah
pelayanan, jumlah petugas dll), pembuangan akhir (luas, kondisi lokasi, fasilitas
TPA, kondisi operasi, penutupan tanah, kondisi alat berat dll). Selain itu juga
data mengenai penanganan sampai medis (incinerator, kapasitas, vol sampah
medis dll) dan sampah industri/ B3 (jenis sampah, volume, metode pembuangan
dll). Dilengkapi peta daerah pelayanan dan aliran volume sampah dari sumber
sampai TPA yang ada saat ini.
Aspek Pembiayaan, meliputi biaya investasi dan biaya operasi / pemeliharaan (3
tahun terakhir), tarif retribusi, realisasi penerimaan retribusi termasuk iuran
masyarakat untuk pengumpulan sampah (3 tahun terakhir) dan mekanisme
penarikan retribusi
Aspek Peraturan, meliputi jenis perda yang ada, kelengkapan materi, penerapan
sangsi dll
7

8. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta, meliputi program penyuluhan yang
telah dilakukan oleh pemerintah kota / kab,
3.2. Pengolahan Data / Analisa
Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan
meliputi :
Analisa kondisi kota, yaitu tinjauan terhadap aspek topografi kota dalam hal
penentuan metode pengumpulan dan pembuangan akhir sampah, jaringan
jalan dalam hal penentuan rute pengangkutan dan penentuan lokasi TPA,
fasilitas kota dalam hal penentuan urgensi daerah pelayanan dan besarnya
timbulan sampah, demografi dalam hal penentuan tingkat pelayanan dan
timbulan sampah, pendapatan per kapita dalam hal penentuan kemampuan
masyarakat membayar retribusi, APBD dalam hal kemampuan daerah
mensubsidi anggaran kebersihan dan penentuan tarif retribusi, dan lain-lain.
Analisa rencana pengembangan kota, yaitu berkaitan dengan rencana
pengembangan daerah pelayanan, penentuan lokasi TPA, rencana peruntukan
lahan pasca TPA dan lain-lain
Analisa kondisi pengelolaan sampah yang ada saat ini, yaitu berkaitan dengan
kemungkinan peningkatan institusi pengelola sampah minimal dalam hal
operasionalisasi struktur organisasi, peningkatan profesionalisasi SDM,
peningkatan pelayanan yang aplikatif dalam periode perencanaan, peningkatan
metode operasi penanganan sampah dari sumber sampai TPA yang terjangkau
dan tidak mencemari lingkungan, peningkatan retribusi agar dapat mencapai
cost recovery, peningkatan PSM agar secara bertahap dapat melaksanakan
minimalisasi sampah / 3 R, kemungkinan peningkatan peran swasta dalam
pengelolaan sampah dan lain-lain. Analisa dapat dilakukan dengan berbagai
metode seperti pendekatan sistem input / output, analisa hubungan sebab
akibat, analisa SWOT, analisa deskripsi dan metode lain yang disesuaikan
dengan kebutuhan. Dalam analisa tersebut juga diproyeksikan jumlah
penduduk yang akan mendapatkan pelayanan termasuk proyeksi timbulan
sampah selama masa perencanaan
8

9. 3.3. Skenario Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
1). Rencana Induk
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa perumusan masalah, perlu dijabarkan
prioritas penanganan sampah baik untuk jangka panjang (20 tahun), jangka
menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1-2 tahun)
Skenario pengembangan teknis disesuaikan dengan prioritas meliputi target
perencanaan, pengembangan daerah pelayanan, pola penanganan sampah dari
sumber sampai TPA, proyeksi kebutuhan prasarana/sarana persampahan,
penentuan lokasi TPA, program 3 R dan program penyuluhan/pendidikan
Skenario pengembangan institusi, meliputi peningkatan bentuk institusi atau
perbaikan struktur organisasi yang memisahkan fungsi operator dan regulator,
peningkatan kuantitas / kualitas SDM, penyempurnaan perda yang berkaitan
dengan masalah teknis, institusi dan retribusi dan rencana penerapannya
Skenario peningkatan pembiayaan, meliputi rencana investasi untuk setiap
tahapan perencanaan, kebutuhan biaya O/M, gambaran tarif retribusi dan biaya
satuan penanganan sampah per ton atau per m3
2). Studi Kelayakan
Review skenario pengembangan berdasarkan rencana induk pengelolaan
persampahan baik aspek teknis, kelembagaan maupun finansial
Studi pemilihan lokasi TPA meliputi identifikasi zona kelayakan lokasi TPA
berdasarkan metode Le grand dan SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA
Analisis kelayakan terhadap skenario pengembangan teknis berdasarkan
kebijakan dan criteria yang berlaku dengan mengedepankan pola penanganan
sampah berteknologi ramah lingkungan dan pengurangan volume sampah
dengan metode 3 R (skala sumber, kawasan, skala kota dan regional).
Analisis kelayakan ekonomi terhadap alternatif skenario teknis untuk memilih
teknologi penanganan sampah yang terjangkau, berkelanjutan dan mengarah
pada system cost recovery
Analisis kelayakan lingkungan terutama berkaitan dengan TPA dan pengolahan
sampah skala kota/regional. Untuk TPA dengan luas > 10 ha harus dilengkapi
9

10. dengan studi AMDAL (TOR, Andal dan RKL/RPL) dan TPA dengan luas <10 ha
dilengkapi dengan UKL/UPL (kecuali untuk lokasi TPA yang berdekatan dengan
kawasan lindung maupun sempadan sungai dan badan air lainnya, berapapun
luasnya harus dilengkapi dengan sudi AMDAL). Selain TPA, yang perlu dikaji
kelayakan lingkungannya adalah incinerator, TPST (tempat pengolahan sampah
terpadu) skala kota dan transfer station
Alternatif terpilih ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis yang layak ekonomi
dan lingkungan serta dapat dilakukan dengan kondisi SDM setempat
3). Perencanaan Teknis
Program peningkatan pengelolaan persampahan kedepan akan mengadopsi
paradigma baru, yaitu menerapkan metode pembatasan, pengurangan dan
pemanfaatan sampah semaksimal mungkin melalui metode 3 R sehingga
diharapkan jumlah sampah yang dibuang akan berkurang dan tidak membutuhkan
lahan TPA yang terlalu luas.
Perencanaan teknis tersebut meliputi :
Pengembangan daerah pelayanan, dengan memperhatikan daerah yang saat ini
sudah mendapatkan pelayanan, daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, daerah
kumuh dan rawan sanitasi, daerah komersial / pusat kota dan lain-lain sesuai
kriteria. Pola pengembangan mengikuti pola rumah tumbuh dengan perkiraan
timbulan sampah yang akan dikelola untuk jangka waktu perencanaan tertentu
(berdasarkan hasil proyeksi). Pengembangan daerah pelayanan ini dilengkapi
dengan peta (skala 1: 10.000)
Rencana Kebutuhan Sarana / Prasarana, dengan memperkirakan timbulan
sampah dan tipikal daerah pelayanan serta pola operasional penanganan
sampah dari sumber sampai TPA terpilih. Sarana / prasarana tersebut meliputi
jumlah dan jenis pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan,
pengangkutan dan pembuangan akhir.
Rencana Pewadahan, meliputi jenis, jumlah dan lokasi pewadahan komunal
maupun individual (wadah individual disediakan oleh masyarakat). Disain
wadah sedemikian rupa (higienis, bertutup, tidak permanen, volume disesuaikan
10

11. dengan volume sampah yang harus diwadahi untuk periode pengumpulan
tertentu).
Rencana Pengumpulan, meliputi pola pengumpulan (pengumpulan individual
langsung / tidak langsung dan komunal) untuk setiap daerah pelayanan sesuai
dengan kriteria perencanaan. Disain gerobak / becak pengumpul sampah
sedemikian rupa agar mudah mengoperasikannya serta sesuai dengan budaya
masyarakat setempat. Disain / spesifikasi teknis peralatan tersebut terlampir
Rencana Pemindahan, meliputi rencana lokasi di daerah pelayanan , daerah
layanan, tipikal transfer depo dan gambar disain / spesifikasi teknis.
Rencana Pengolahan, meliputi jenis pengolahan terpilih berdasarkan kelayakan
dan komposisi/karakteristik sampah. UDPK (usaha daur ulang dan produksi
kompos) skala kawasan (kapasitas 15 m3/hari) dapat menjadi salah satu pilihan.
Sedangkan pilihan insinerator skala kota diprioritaskan untuk daerah yang tidak
lagi memiliki lahan untuk TPA serta teknologi yang ramah lingkungan (bebas
SOx, NOx, COx dan dioxin) serta memanfaatkan heat recovery. Pengurangan
volume sampah secara keseluruhan minimal 10 - 20 %.
Rencana Pengangkutan, meliputi pola pengangkutan sampah (door to door truck
dan pengangkutan dari transfer depo ke TPA), jumlah dan jenis truck. Selain itu
juga dilengkapi peta rute pengangkutan sampah dari hasil time motion study
(gambar dan spesifikasi truck dilampirkan).
Rencana Pembuangan Akhir, meliputi rencana lokasi sesuai dengan ketentuan
teknis (SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA) dengan luas yang dapat
menampung sampah untuk masa 10 tahun dan fasilitas Sanitary Landfill (SLF)
dan rencana pemanfaatan lahan pasca TPA. Disain fasilitas SLF tersebut meliputi
jalan masuk, drainase, pagar (tanaman hidup berdaun rimbun, contoh angsana),
pos jaga (kantor), zone pembuangan yang terdiri dari lapisan dasar kedap air,
jaringan pengumpul lindi, pipa ventilasi gas, kolam penampung dan pengolahan
lindi. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti air bersih, tanah
penutup, alat berat (buldozer, landfill compactor, loader dan exavator) dan
bengkel untuk perbaikan ringan. Disain masing2 fasilitas dilengkapi gambar
(skala 1 : 500) dan spesifikasi teknis. Selain itu Disain TPA juga dilengkapi
dengan SOP (standard operation procedure) untuk pembuangan sistem sel.
11

12. Pasca TPA disesuaikan dengan rencana peruntukan lahan dan rekomendasi
teknis
Sesuai dengan PP 16/2005 tentang Sistem penyediaan Air Minum yang
mensyaratkan batas pengoperasian TPA open dumping sampai tahun 2008, dan
mengingat kondisi TPA di berbagai kota di Indonesia yang rata-rata
dioperasikan secara open dumping dan mencemari lingkungan memerlukan
upaya rehabilitasi. Rehabilitasi TPA memiliki tujuan :
- Mengurangi dampak pencemaran terutama berkaitan dengan pengendalian
leachate, gas dan vektor penyakit (proses dekomposisi sampah akan terus
berlangsung sampai 30 tahun setelah TPA ditutup) .
- Memanfaatkan sampah lama sebagai tanah penutup TPA atau ”kompos”
melalui kegiatan landfill mining. Adanya indikasi logam berat yang terdapat di
TPA (di TPA Bangli kandungan Pb 7,1 ppm), produk kompos dari TPA dilarang
untuk digunakan pada tanaman pangan.
- Menutup TPA lama untuk dikembangkan menjadi TPA baru dengan penutupan
tanah minimum (untuk lokasi TPA yang masih dapat diperluas)
- Menutup TPA secara permanen dan memanfaatkan menjadi lahan baru (ruang
terbuka hijau)
Selain aspek teknis, dilengkapi juga dengan rencana pembiayaan yang meliputi
perhitungan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, perhitungan tariff
retribusi untuk beberapa kelas wajib retribusi (kelas perumahan, fasilitas komersial,
fasilitas umum dan fasilitas sosial) dan adanya dukungan peraturan (perda) baik
berupa penyempurnaan perda maupun pembuatan perda baru dan rencana law
enforcement.
Untuk mendukung program 3 R diperlukan rencana peningkatan peran serta
masyarakat sejak awal (dari perencanaan sampai pelaksanaan) terutama untuk pola
penanganan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai cara seperti
pembentuakan forum-forum lingkungan, konsultasi publik, sosialisasi,
pendampingan, training dan lain-lain. Upaya ini harus diterapkan secara konsisten,
terus menerus, terintegrasi dengan sektor lain yang sejenis dan masyarakat diberi
kepercayaan untuk mengambil keputusan.
12

13. Selain peran serta masyarakat, peningkatan aspek kemitraan juga merupakan hal
penting yang perlu direncanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah
terutama yang mempunyai nilai investasi tinggi dan membutuhkan penanganan
yang lebih profesional meliputi pemilihan kegiatan yang secara teknis dan ekonomis
layak dilakukan oleh swasta dengan metode atau pola kemitraan yang jelas dan
terukur serta bersifat win-win solution.
IV. PENUTUP
Dalam rangka melaksanakan sistem pengelolaan persampahan yang memadai, maka
tahap perencanaan merupakan langkah penting yang selanjutnya harus digunakan
sebagai acuan bagi para stakeholder dalam pembangunan bidang persampahan. Hasil
perencanaan sangat tergantung pada tingkat keakuratan data, kecermatan analisa dan
proses perancangan yang memadai termasuk kelengkapan dokumen perencanaan sepert
gambar detail, spesifikasi teknis dan dokumen tender.
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Persampahan. Departemen Pekerjaan
Umum
4. Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengelolaan
Persampahan, tahun 2005
5. MDGs Report Indonesia, Bappenas 2004
6. Agenda 21 Indonesia
7. Thobanoglous, G, Theisen, Integrated Solid Waste Management. Mc. Graw-Hill
International Edition, 1933
8. Syed R. Qasim, Walter Chiang. Sanitary Landfill Leachate. Technomic Publishing
Company, Inc, USA, 1994
13