Manual ini menjelaskan proses penetapan prioritas program pembangunan sanitasi meliputi review kerangka kerja logis, konsolidasi program, penetapan kriteria seleksi, dan penetapan skala prioritas program untuk 5 tahun ke depan berdasarkan tingkat perbaikan dan pelayanan.
5. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi Untuk memastikan (ulang) bahwa kegiatan yang diusulkan telah memenuhi kerangka logis terkait pemenuhan visi dan misi sanitasi kabupaten/kota. Proses ini sebenarnya sudah dilakukan ketika Pokja ketika menyusun Program dan Kegiatan dalam SSK. Penggunaan Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Analysis atau LFA) ini akan memudahkan Pokja memahami latar belakang, proses, output dan outcome dari setiap usulan program dan kegiatan.
7. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Inventarisasi dan Baca Ulang Dokumen Perencanaan Sanitasi Kabupaten/Kota Mengumpulkan kembali dokumen-dokumen perencanaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan sanitasi, utamanya Strategi Sanitasi Kota (SSK). Memutakhirkan data, melakukan konfirmasi ulang, dan peninjauan langsung ke lapangan, khususnya pada program dan kegiatan yang strategis dan prioritas. Selain SSK sebagai dasar atau input utama Pokja perlu juga membaca-ulang Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, bidang PLP) Rencana Kerja dari Kementrian dan Lembaga (RKA K/L) terkait PPSP, utamanya Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, dll.
9. 2. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Pemutakhiran Daftar Panjang Melakukan kompilasi dan tabulasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Menghindari terjadinya tumpang-tindih atau duplikasi Program dan Kegiatan. Membuat Tabel Hasil Konsolidasi Program dan Kegiatan, berisikan: Nama dan uraian Program dan Kegiatan Lokasi, Volume dan Biaya yang dibutuhkan Tahun pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaannya Sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BLN/Hibah, lainnya) Dinas/Instansi pelaksana, baik SKPD di daerah maupun pusat, dll.
16. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya manusia dan finansial, maka Pokja perlu menetapkan skala prioritas. Tujuan prioritasi tidak lain adalah untuk mengoptimumkan sumberdaya yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi paling strategis, paling besar, dan mendesak.
17. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas Alternatif Kriteria Seleksi, antara lain: Jumlah penerima manfaat (jumlah penduduk terlayani). Jumlah penduduk berpenghasilan rendah yang terlayani dan pelibatan jender. Pertimbangan politis/keuntungan strategis untuk kota. Pemulihan biaya. Ketersediaan sumberdaya manusia. Korelasi dan konsistensi dengan Rencana Strategis SKPD. Mendukung program dan kegiatan dari Provinsi dan Pusat Data historis atas realisasi belanja sanitasi per subsektor.
18. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas Pertimbangan lainnya: Keselarasan proses, urut-urutan atau tahapan pembangunan, misalnya harus tersedia studi dan disain teknis terlebih dulu sebelum dilaksanakannya pembangunan, atau harus telah tersedianya lahan sebelum terlaksananya pembangunan. Keselarasan dengan sektor lainnya, utamanya dengan kegiatan pembangunan air bersih, jaringan jalan, perumahan, dll. Keselarasan pembangunan dengan kawasan/wilayah sekitarnya, misalnya antara TPS/TPA Sampah atau IPLT dengan kawasan sekitarnya, dll. Kesiapan (Readiness Criteria) Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan, seperti telah tersedianya Studi dan Disain, Lahan, komitmen anggaran, kesiapan masyarakat, dll.
19. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas Proses seleksi dan pemilihan Kegiatan Prioritas dapat dilaksanakan dengan cara: Analisis kuantitatif : analisis ini menitikberatkan pengolahan data dengan menggunakan kriteria tersebut di atas, kemudian pemberian bobot dan nilai (weighting factors analysis). Kegiatan yang mempunyai total nilai tertinggi diasumsikan mempunyai prioritas “tinggi”. Analisis kualitatif : analisis ini berdasarkan penilaian kualitatif atas masing-masing kegiatan. Focus Group Discussion : Anggota Pokja melakukan diskusi terfokus terhadap masing-masing program/kegiatan, mengadakan penilaian dari berbagai aspek (teknis, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, keuangan, dll). Gabungan : dari beberapa pendekatan tersebut di atas.
20. Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi Program dan kegiatan prioritas yang telah terpilih tersebut di atas kemudian disusun berdasarkan skala prioritasnya, yaitu Tahun pertama (n+1) – perbaikan kondisi dan tingkat pelayanan Tahun kedua (n+2) – perbaikan kondisi dan tingkat pelayanan Tahun ketiga (n+3) – perbaikan kondisi dan tingkat pelayanan Tahun keempat (n+4) – perbaikan, pembangunan baru dan perluasan Tahun kelima (n+5) – perbaikan, pembangunan baru dan perluasan Keterangan: Tahun (n) adalah tahun penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS).