Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 2024 03 Kick Off Meeting KLHS RPJPD Kab. POLMAN.pptx
Similar to 2024 03 Kick Off Meeting KLHS RPJPD Kab. POLMAN.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
2024 03 Kick Off Meeting KLHS RPJPD Kab. POLMAN.pptx
- 1. •Cara Mendapatkan Materi Paparan Buka Aplikasi Google dan Sentuh Tanda Merah Arahkan Kamera Anda ke Barcode yang telah disediakan MATERI KLHS RPJPD POLMAN 1 2 Sentuh
- 2. KICK OFF MEETING KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 - 2045
- 3. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KLHS RPJMD/RPJPD 1.UU No. 32/2009: Perlindungan danPengelolaan LH; 2.UU No. 23/2014: PemerintahDaerah; 3.PPNo. 46/2016:T ataCara PenyelenggaraanKLHS; 4.PermenLHKNo. 69/2017:Pelaksanaan PP46/2016; 5. PermendagriNo. 86/2017:T ataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah; 6. PermendagriNo. 7/2018:Pembuatan danPelaksanaan KLHS dalam PenyusunanRPJMD Kewajiban Membuat & MekanismeKLHS KLHS dalam penyusunan/evaluasiRPJP/M T ataCara Penyelenggaraan KLHS Rincian Pelaksanaan PP46/2016 KLHS dlm penyusunan RPJPD/RPJMD T ataCara KLHS dlm penyusunan RPJPD/ RPJMD Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 4. KLHS dalam UU No. 32/2009 Pasal 14: KLHS adalah salah satu Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 15 : pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS: • RTRW beserta rencana rincinya, • RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD • KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko LH Pasal 16: Muatan KLHS a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Pasal 17: (1) Hasil KLHS menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah. (2) Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa DDDT sudah terlampaui, a. KRP wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Pasal 18: Keterlibatan masyarakat Pasal 15: Mekanisme KLHS: a. Mengkaji Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP); b. Merumusan Alternatif c. Rekomendasi Perbaikan KRP Pasal 19: (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. (2) Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan DDDT LH.
- 5. RKPD 1tahun RPJMD 5 tahun RPJPD 20tahun RTRWK 20 tahun Penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah janka panjang berpedoman padaRPJMN dan RTRW penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPDserta memperhatikan RPJMN penjabaran dari RPJMDyang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh PemerintahPusat. RPPLH Daerah 30 Tahun Mewujudkan keterpaduan pembangunan, keserasian pembangunan wilayah dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan berlanjut INDIKASI PROGRAM RTRW Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
- 6. ARAHAN MENDAGRI DALAM PENYUSUNAN KLHS RPJPD DAN RPJMD DI TAHUN 2023 Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 7. Pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; Perumusan alternatif penyempurnaan KRP Perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip PB (MEKANISME KLHS) PENGKAJIAN PERUMUSAN REKOMENDASI 1. Identifikasi Dan Perumusan Isu PB; 2. Identifikasi Materi Muatan KRP 3. Menganalisis Pengaruh Hasil Identilikasi Dan Perumusan (Pasal 7) Perumusan Alternatif penyempurnaan KRP (Pasal 15) Materi perbaikan KRP (pasal 16) Identifikasi, pengumpulan dan analisis data : 1. Kondisi umum daerah; 2. capaian indikator tujuan PB yang relevan; dan 3. pembagian peran MULTIPIHAK (Pasal 5 (2)) Perumusan skenario PB berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan PB (tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan) Pasal 8 1. Gambaran umum kondisi daerah; 2. Permasalahan dan isu Strategis daerah; 3. Tujuan; dan 4. Sasaran Strategis (Pasal 16) UU 32/2009 Pasal 15, ayat (3) PP 46/2016, Pasal 6 Permendagri 7/ 2018 PermenKLHK P.46/2017 Pasal 13 Pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Perumusan alternatif KRP Rekomendasi Perbaikan KRP yang mengintegrasikan prinsip PB Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 9. KRP KLHS KRP KLHS KLHS KRP Plannin g Proses SEA Proses Plannin g Proses SEA Proses SEA Proses Plannin g Proses PP No. 46/2016 dan Permen LHK No. P . 69/2017 PP No. 46/2016 dan Permen ATR No. 5/2022 PP No. 46/2016 dan Permen Dagri No. 7/ 2018 KLHSKRPLainnya KLHSTataRuang KLHSRPJPDdanRPJMD MODEL PENYELENGGARAAN KLHS Embede d Ex Ante Ex Post Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 10. KAJIAN KLHS RPJMD/RPJPD Identifikasi, pengumpulan dan analisis data : 1. Kondisi umum daerah; 2. capaian indikator tujuan PB yang relevan; dan 3. pembagian peran MULTIPIHAK (Pasal 5 (2)) Perumusan skenario PB berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan PB (tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan) Pasal 8 1. Gambaran umum kondisi daerah; 2. Permasalahan dan isu Strategis daerah; 3. Tujuan; dan 4. Sasaran Strategis (Pasal 16) Permendagri 7/ 2018 Kajian Rencana Pembangunan Dengan Target TPB Kajian D3TLH Kajian Pembiayaan Pembangunan Daerah Kajian Program Dan Pendanaan Mitra Pemerintah Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 11. Sumber: Paparan BIMTEK Penyusunan KLHS RPJMD Sekretariat Koordinasi Nasional TPB/SDGs – Bappenas “Pembangunan Berkelanjutan dan KLHS” 2021
- 12. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN -TPB/SDGS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga: • keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat • peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat • kualitas lingkungan hidup • pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola TPB/SDGs di Indonesia: 17 Goals/Tujuan 94 Target/Sasaran Global 319 Indikator Sasaran Nasional Perpres 59/2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 13. TARGETDAN INDIKATOR TPB SESUAI PERPRES 59/2017 Metadata TPB 2018 319 indikator MetadataTPB 2020 289 indikator Belum adapemilahan per kewenangan PUSA T PROV KAB KOT A 308 indikator 235 indikator 220 indikator 222 indikator Indikator TPB Edisi I (2018) Edisi II (2020) TPB1 26 14 TPB2 13 16 TPB3 38 31 TPB4 18 14 TPB5 16 12 TPB6 29 10 TPB7 6 7 TPB8 20 19 TPB9 17 21 TPB10 16 17 TPB11 21 17 TPB12 7 17 TPB13 4 9 TPB14 9 10 TPB15 13 14 TPB16 34 36 TPB17 32 25
- 14. SUBSTANSI MUATAN RPJPD DAN RPJMD KLHS BAB I Pendahuluan BAB II Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 2.1. Karakterisyik Wilayah Kajian 2.1.1 Perkembangan fungsi wilayah (dasar teori) 2.1.2 Kondisi Soseklingkeu (sosial, ekonomi, lingkungan, keuangan daerah, Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB) 2.1.3 Gambaran kondisi LH (6 muatan) 2.2. Identifikasi Isu PB 2.2..1. Profil capaian TPB(capaian target tiappilar, CapaianIndikatorTPBpadaOrganisasi Perangkat Daerah) 2.2.2. Gap indikator , tren BAU terhadap target nasional 2045 (visi 2045) 2.2.3. Proses Penentuan Isu PB (TPB Prioritas) • Identifikasi permasalahan (hasil konsultasi publik) • Keterkaitan dengan 6 muatan KLHS • Keterkaitan antar isu / TPB 2.2.4. Isu PB paling strategis (TPB Prioritas) 2.3 Identifikasi Muatan KRP Identifikasi kerangka kebijakan terkait (i.e. RTRWJateng) 2.4. Analisis Pengaruh Pengaruh kebijakan terkait terhadap WilayahKajian (i.e. PSN Kawasan Industri Batang) BAB III Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Prioritas 3.1 Skenario Daya Dukung 3.2 Skenario Cpaian TPB dan Upaya Tambahan 3.3 Skenario Sumber Daya Pembiayaan BAB IV Rekomendasi 4.1. Arahan Kebijakan dan Arahan Program 4.2. Intergrasi Rekoemndasi KLHS Lampiran D1, D2, D3 tidak untuk RPJP Permendagri 7/2018 BAB I Pendahuluan BAB II Dasar Teori (2.1.1) BAB III Kondisi Umum Daerah 3.1. Kondisi Geografis (2.1.2) 3.2. DayaDukungdan DayaTampung (2.1.3) 3.3. GambaranKauangan Daerah dalamPencapaian Indikator TPB (2.1.2) 3.4. Peran Pemangku Kepentigan dalam Pencapaian TPB BAB IV Analisis Tujuan Pembanginan Berkelanjutan BAB V Analisis Capaian Indikator TPBpada Organisasi Perangkat BABVI Alternatif Skenario dan Rekomendasi Bab VII Kesimpulan Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 15. KARAKTERISTIK WILAYAH SEBAGAI BASELINE Data informasi terkait karakteristik wilayah yang dapat digunakan antara lain: 1. Ekoregion. 2. Jasa Lingkungan. 3. Daya Dukung dan Daya Tampung LH. 4. Kawasan Hutan. 5. Tutupan Lahan. 6. Nilai Konservasi Tinggi, serta Kawasan Ekosistem Esensial. 7. Sosial, ekonomi dan budaya 8. Geologi. 9. Data dan informasi lain yang relevan i.e : Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 PENYELENGGARAAN KLHS RPJPD Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 16. Kajian TPB ini dilakukan terhadap penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu: 1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan target nasional; sudah mencapai 2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional; 3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional;. 4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data. KAJIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN TARGET TPB Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 17. KPHK KPHP KPHL PASAR EKSPOR Focal Area Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam Landscape Luas Landscape (LANDSCAPE SIZE): Sebuah lanskap dapat mencakup area dari ratusan hingga puluhan ribu kilometer persegi KEBERLANJUTAN [LANDSCAPE SUSTAINABILITY]: • Proses, fungsi dan produktivitas LH (Kualitas LH yang baik & Sehat]: Udara, Lahan, Air, Laut dan Biodiversity; • Keselamatan, Mutu Hidup & Kesejahteraan masyarakat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) • Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) / Indeks Pencemaran LH • Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) 1 2 4 3 Udara/Atmosfer Bersih dan Sehat Lahan (land) Produktif dan Subur Air (Health and Clean Freshwater) 5 Kehati (biodiversity) Laut Sehat (Health and Clean Coastal Marine) Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 18. Hasil Isu strategis harus berdasarkan dari masing2 Indikator dan dikelompokkan berdasarkan Tujuan TPB Catatan: 1. Harus memperatikan isu dokumen KRP lain 2. Merupakan indikator yang memang memerlukan DUT (dengan upaya Tambahan) 3. Merupakan indikator pengungkit untuk mengakselerasi indikator laiinya Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 19. Isu Strategis Kerangka Kebijakan Ditetapkan dari kerangka kebijakan terkait yang termuat dalam dokumen perencanaan lainnya Isu Strategis TPB Ditetapkan dari indikator- indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang hendak dicapai. Perencanaan Strategis yang Relevan Hasil kesepakatan TPB dari perencanaa n strategis Capaian TPB Hasil indikator TPB yang belum tercapai Isu Strategis LH Ditetapkan dari: • Kapasitas DDDTLH • Perkiraan dampak dan risiko LH • Kinerja layanan jasa ekosistem • Efisiensi pemanfaatan SDA • Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim • Tingkat ketahanan dan potensi Kehati Kondisi Lingkungan Hidup (6 Muatan KLHS) Hasil kesepakatan TPB dari kondisi LH Isu relevan dengan 6 muatan yang dikaitkan dengan analisis TPB Analisis TPB dengan perencanaa n strategis Sintesis isu PB paling strategis Konsultasi Publik BA hasil Konsultasi Publik Kerangka Pikir Penentuan Isu PB Strategis dalam KLHS RPJPD Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 21. Geografis dan Demografis Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah KONDISI DAERAH (Permendagri 7/2018, Pasal 17) Analisis yang Didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk Pembangunan daerah; Analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan; Analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target Pembangunan Analisis peningkatan Potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah Analisis kondisi Umum berdasarkan, Permendagri 86/2017, halaman 1. Karakteristik lokasi dan wilayah (luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatolog, DD/DT, Pentupan Lahan dan penggunaan lahan (kawasan lindung dan budidaya) 2. Wilayah rawan bencana 3. Aspek Demografi 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2. Fokus Kesejahteraan Sosial 3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib 2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur • Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Potensi/Luas wilayah produktif (Efisiensi) Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 22. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Melalui pendekatan Pasal 13 PP 46 Tahun 201% a) Kapasitas DDDT-LH untuk pembangunan; b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH; Sumber No. Data Jenis Pengumpulan c) Kinerja layanan atau jasa ekosistem; Peta DDDT Jasa Ekosistem P3E KLHK Sekunder 1. Peta RTRW Kabupaten/Kota Perda RTRW Sekunder 2. d) Efisiensi pemanfaatan SDA; Tingkat kerentanan dan Peta Guna Lahan Perda RTRW Sekunder e) Peta SIDIK Kerentanan dan Perubahan lklim Direktorat API KLHK Sekunder kapasitas terhad a p iklim; adaptasi perubahan sidik.menlhk.go.id webgis.dephut.go.id Peta PIPIB Sekunder 5 6. f) Tingkat potensi ketahanan dan Peta Rawan Bencana BPBD/Perda RTRW Sekunder keanekaragaman hayati. Peta Potensi SDA 5. 6. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber : KLHK, 2018
- 23. SKENARIO PENCAPAIAN TPB 1. Indikator TPB Belum Mencapai Target 2. Indikator TPB Terkait DDDTLH Berdasarkan Baseline Data, Hitung Rasio Pertumbuhan dalam interval waktu tetap Proyeksikan Capaian TPB di Tahun 2030. Gambar 1.1 Konsepsi keterkaitan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Proyeksi mempertimbangkan D3TLH Indikator TPB yang terkait DDDTLH dianalisis dengan Peta Indikatif Jasa Ekosistem dan Peta Status Air yang harusnya telah disusun oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP ALTERNATIF PROYEKSI
- 24. TARGET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEKARANG 2030 KONDISI SAAT INI SASARAN SDGS PROYEKSI BERDASARKAN TREN HISTORIS Penentuan Target Pencapaian TPB di daerah perlu mempertimbangk an kondisi DDDT lingkungan hidup Gap dalam pencapaian TPB Diperlukan upaya tambahan dalam pencapaian TPB • SDGs adalah target yang cukup ambisius. Sementara sumber daya terbatas. • Untuk mengoptimalisasikan sumber daya tersebut kita perlu memahami sasaran apa yang perlu diprioritaskan dan apa landasannya.
- 25. ANALISIS ISU-ISU UTAMA SEKARANG 2030 KONDISI SAAT INI SASARAN TPB PROYEKSI BERDASARKAN TREN HISTORIS Isu Utama 1 Isu Utama 2 Isu Utama 3 GAP Isu Utama 1: Ketersediaan SDA Isu Utama 2 : Konsumsi SDA Isu Utama 3 : Target TPB Isu Utama 4 : Kemampuan untuk menyelesaikan isu-isu Isu Utama 4
- 26. KEMUNGKINAN KONDISI CAPAIAN TPB No Pemenuhan Target TPB Analisi s DDDT -LH Kondisi Eksisting Hasil Proyeksi BAU Proyeksi dgn Upaya Tambahan 1. Terpenuhi Tidak Terpenuhi Harus Dipenuhi Mencukupi 2. Terpenuhi Tidak Terpenuhi Harus Dipenuhi Tidak mencukupi 3. Tidak terpenuhi Tidak Terpenuhi Harus Dipenuhi Mencukupi 4. Tidak terpenuhi Tidak Terpenuhi Harus Dipenuhi Tidak mencukupi 5. Tidak dikerjaan Tidak dikerjakan Harus dipenuhi Mencukupi 6. Tidak dikerjaan Tidak dikerjakan Harus dipenuhi Tidak mencukupi 7. Terpenuhi Terpenuhi Tidak dilakukan Mencukupi 8. Terpenuhi Terpenuhi Tidak dilakukan Tidak mencukupi 9. Tidak terpenuhi Terpenuhi Tidak dilakukan Mencukupi 10. Tidak terpenuhi Terpenuhi Tidak dilakukan Tidak mencukupi Dengan Upaya Tambahan Tanpa Upaya Tambahan (Sumber: Paparan Kemendagri, 2018)
- 27. KERANGKA PENYUSUNAN KLHS RPJPD/RPJMD TPB/SDGs Capaian Indikator TPB/SDGs Sudah Mencapai Target Belum Mencapai Target Belum Dilaksanakan Tidak Ada Data Persiapan: Identifikasi Tingkat Pencapaian TPB Isu Pencapaian TPB Karakteristik Wilayah/ Isu Kajian Muatan Isu PB Strategis Dokumen Perencanaan Strategis lainnya Isu TPB Strategis Konsultasi Publik 1: Isu Strategis Konsultasi Publik 2: Alteratif, Skenario dan Rekomendasi Integrasi Rekomendasi ke Ranwal RPJPD/RPJMD Potensi Daerah Alternatif/Skenario Daya Dukung Wilayah, Keuangan Daerah dan Peran Multipihak TPB Tidak Butuh Upaya Tambahan TPB Butuh Upaya Tambahan Arah Kebijakan/Sasaran Pokok Program/Kegiatan Ranwal RPJPD Ranwal RPJMD Kebijakan dan Program mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Pengkajian KLHS
- 28. SKEMA PROSES PERUMUSAN ALTERNATIF SKENARIO KLHS RPJMD Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 29. ANALISIS INTEGRASI PASAL 16 UU 32 KE DALAM KLHS RPJPD a) Kapasitas DDDT-LH untuk pembangunan; b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH; c) Kinerja layanan atau jasa ekosistem; d) Efisiensi pemanfaatan SDA; e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. a) Overlay RTRW b) Overlay Peta Rawan Bencana; c) Overlay Peta DDDT Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Penyedia Pangan; d) Overlay Potensi Wiayah/SDA; e) Overlay Peta Penutupan Lahan; f) Overlay Peta Penunjukan Kawasan Hutan Melalui pendeka tan a) Alih fungsi lahan pada pola ruang ruang?; b) Akankah menambah potensi peningkatan bencana atas rencana pembangunan?; c) Apakah akan menurunkan posisi Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Penyedia Pangan?; d) Apakah akan mempengaruhi potensi SDA yang ada?; e) Apakah tutupan lahan yang bervegetasi tinggi alih pemanfaatan lahannya?; f) Seberapa besar keanekaragaman hayati terancam? Alasan: Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 30. Penjaminan Kualitas (Dalam Rangka SelfAssessment) • Penjaminan Kualitas melalui penilaian mandiri oleh Penyusun KRP (Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait, gubernur, atau bupati / walikota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi KRP) • Penyusun KRP wajib melakukan penjaminan kualitas KLHS melalui penilaian mandiri, untuk memastikan bahwa proses KLHS sudah dilaksanakan sesuai mekanisme; • Forum Rapat Koordinasi, antara pokja KLHS dengan pokja KRP, • Hasil Penjaminan Kualitas berisi informasi tentang: - Kelayakan KLHS dan - Rekomendasi perbaikan KLHS diikuti dengan Perbaikan KRP • Hasil nya disahkan (berita acara). Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 31. TataCara Penjaminan Kualitas Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri 1. Desain proses KLHS 2. Laporan KLHS 3. Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas 4. Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas 5. Pengkajian 6. Alternatif dan Rekomendasi 7. Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 8. Integrasi Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan 9. Partisipasi Pemangku Kepentingan Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 32. Tahapan Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD Harmonisasi PermenLHK 69/2017 & Permendagri 7/2018 Permendagri7/2018 Penjaminan Kualitas Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD Penjaminan Kualitas Pengisian form penjaminan kualitas bersama-sama oleh POKJA KLHS dan Penyusun KRP yang kemudian di tandatangani oleh kepala daerah PermenLHK 69/2017 Penjaminan Kualitas Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Form Penjaminan Kualitas: Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 33. PRINSIP PENGINTEGRASIAN • 6 Muatan KLHS (DDDT, Dampak dan Resiko LH, Kinerja Layanan Ekosistem, Efisiensi Pemanfaatan SDA, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Kehati) digunakan sebagai dasar dalam menemukan isu strategis. • Isu strategis yang relevan dengan kondisi karekteristik LH setempat diaddress dan disiapkan program-program pembangunannya dan digunakan menjadi dasar dalam merumuskan scenario TPB yang akan dicapai. • Semua hasil telaahan KLHS (Ex ante) menjadi basis penyusunan Ranwal RPJPD. • Indikasi program dalam RDTR dan RTRW harus dapat diintegrasikan dengan TPB yang akan dicapai dalam KLHS RPJPD. Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 34. Harmonisasi PermenLHK 69/2017 & Permendagri 7/2018 Permendagri 7/2018 Pendokumentasian Laporan KLHS RPJMD terdiri atas: a.laporan induk KLHS RPJMD; b.ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan c.tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD. RPJPD ??? Pendokumentasian Laporan KLHS PermenLHK 69/2017 Pendokumentasian Laporan KLHS memuat informasi tentang: a. dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS; b. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH c. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP; f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; g. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan h. ringkasan eksekutif. Tahapan Pendokumentasian KLHS RPJMD Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 35. Harmonisasi PermenLHK 69/2017 & Permendagri 7/2018 Tahapan Validasi KLHS RPJMD Validasi Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, wajib dilakukan validasi oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Kelengkapan • surat permohonan; • rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS; • laporan KLHS yang mencakup/termasuk bukti penjaminan kualitasnya; dan • bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli. Permendagri 7/2018 Validasi Validasi KLHS RPJMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan RPJPD ??? Validasi Tata cara validasi KLHS mengikuti PermenLHK 69/2017 PermenLHK 69/2017 Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 36. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Validasi dilakukan untuk : • Memastikan Penjaminan Kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan. • Pembagian tanggung jawab terhadap KRP yang dijamin telah mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan. Validasi KLHS dapat dilaksanakan secara : • Bertahap; Saat penjaminan kualitas telah dilakukan untuk tahap pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, Saat tahap perumusan alternatif penyempurnaan KRP, penyusunan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KLHS ke dalam KRP (Pra Validasi). *belum dapat dinilai sebagai validasi akhir. • Tahap Akhir: Validasi yang digunakan untuk pengesahan KRP. Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 37. Sistematika Pelaporan KLHS dalam PP 46/2016 III. IV. I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang Penyusunan KLHS; b. Dasar Hukum; c. Maksud dan Tujuan; d. Metode, Teknik, rangkaian, dan langkah langkah pembuatan dan penyusunan KLHS. II. PENGKAJIAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP a. Karakteristik Wilayah (Baseline); b. Isu PB Strategis (Karakteristik Lingkungan yang Berpotensi terkena Dampak); c. Identifikasi Materi Muatan KRP yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup; d. Analisis Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan (Isu PB Strategis). • RUMUSAN ALTERNATIF DAN PENYEMPURNAAN KRP • Hasil perumusan alternatif muatan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. • REKOMENDASI a. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; b. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP. Sumber : Bahan Paparan KLHK pada BIMTEK KLHS RPJPD/RPJMD
- 38. RPJPD 2043 2024
- 40. 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 11 16 17 14 13 15 6
- 45. Pelaksanaan KLHS RPJPD Kabupaten Poliwali Mandar Permendagri 7 Tahun 2018 KLHS RPJP
- 46. NO KEGIATAN PERATURA 1 Sosialisasi dan Pertemuan Tim POKJA 2 Pengumpulan Data 3 Penelaahan isu pembangunan berkelanjutan untuk menentukan isu strategis berdasarkan indikator Pembangunan Berkelanjutan yang belum mencapai target Akomodir PP 46 Ta LHK No. 69 Tahun 2 No. 7 Tahun 2018 4 Konsultasi Publik Pertama (Pemaparan hasil penelahaan indikator TPB, isu strategis TPB dan penjaringan isu-isu lingkungan lainnya) 5 Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi analisis Gambaran Wilayah, Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembagian Peran Perangkat Daerah Akomodir Permend 2018 6 Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan melalui penyusunan proyeksi indikator dan rekomendasi-rekomendasi menggunakan asumsi dengan dan/atau tanpa upaya tambahan berdasarkan analisis proyeksi pertumbuhan capaian TPB, analisis potensi daerah, analisis keuangan dan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Akomodir Permend 2018, Akomodir PP Permen LHK No. 69 7 Konsultasi Publik Kedua 8 Penjaminan Kualitas (Menyampaikan, Mengkonsultasikan dan menyepakati substansi rumusan rekomendasi KLHS ke rancangan RPJPD) Akomodir PP 46 Ta LHK No. 69 Tahun 2 9 Pengintegrasian 10 Penyusunan Laporan KLHS RPJPD (Pendokumentasian) 11 Pra Validasi Akomodir PP 46 Ta LHK No. 69 Tahun 2
- 47. PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN KLHS RPJPD KABUPATEN POLEWALI MANDAR NO KEGIATAN PERATURAN TERKAIT LOKASI PELAKSANAAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 1 Sosialisasi dan Pertemuan Tim POKJA Zoom Meeting 2 Pengumpulan Data LOKASI PELAKSANAAN 3 Penelaahan isu pembangunan berkelanjutan untuk menentukan isu strategis berdasarkan indikator Pembangunan Berkelanjutan yang belum mencapai target Akomodir PP 46 Tahun 2016, Permen LHK No. 69 Tahun 2017 & Permendagri No. 7 Tahun 2018 Makassar 4 Konsultasi Publik Pertama (Pemaparan hasil penelahaan indikator TPB, isu strategis TPB dan penjaringan isu-isu lingkungan lainnya) LOKASI PELAKSANAAN 5 Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi analisis Gambaran Wilayah, Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembagian Peran Perangkat Daerah Akomodir Permendagri No. 7 Tahun 2018 Makassar 6 Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan melalui penyusunan proyeksi indikator dan rekomendasi-rekomendasi menggunakan asumsi dengan dan/atau tanpa upaya tambahan berdasarkan analisis proyeksi pertumbuhan capaian TPB, analisis potensi daerah, analisis keuangan dan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Akomodir Permendagri No. 7 Tahun 2018, Akomodir PP 46 Tahun 2016 & Permen LHK No. 69 Tahun 2017 Makassar 7 Konsultasi Publik Kedua LOKASI PELAKSANAAN 8 Penjaminan Kualitas (Menyampaikan, Mengkonsultasikan dan menyepakati substansi rumusan rekomendasi KLHS ke rancangan RPJPD) Akomodir PP 46 Tahun 2016 & Permen LHK No. 69 Tahun 2017 Makassar 9 Pengintegrasian Makassar 10 Penyusunan Laporan KLHS RPJPD (Pendokumentasian) Makassar 11 Pra Validasi Akomodir PP 46 Tahun 2016 & Permen LHK No. 69 Tahun 2017 Provinsi
Editor's Notes
- Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk (Cloud, (dalam Soerjani, dkk., 1987)). Perbandingan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Status DDLH diperoleh dari pendekatan kuantitatif melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016).