Menguraikan cara menyususn Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan secara partisipatif

1. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
Sugeng Budiharsono
Unit Manajemen Strategis
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Dipresentasikan pada Pelatihan Daring Pusat Pengembangan Kawasan Perdesaan yang
Berdayasaing yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Strategis KAHMI, Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Universitas Nusa Bangsa dan
Alumni Pengembangan Wilayah Perdesaan (APWD) yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2022

2. DAFTAR ISI
Pendahuluan
Prasyarat
Penyusunan
RPKP
Daftar Isi dan
Substansi
Dokumen RPKP
Penetapan
RPKP
Tahapan
Penyusunan
RPKP
Penyusunan
RPKP di Aras
Kawasan
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Pembahasan
RPKP di Aras
Kabupaten/
Kota
1 2
7
4
8
3
6 9
5

3. • Pasal 83 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan
kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu
kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui
pendekatan pembangunan partisipatif.
• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menindaklanjuti
amanah Undang-undang Desa dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
• Peraturan Menteri tersebut selanjutnya dilengkapi dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaran
Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam SK Dirjen telah diatur tentang kelembagaan,
pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan, perencanaan pembangunan kawasan
perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, dan pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan.
• Namun sehubungan dengan perkembangan zaman, maka pedoman tersebut disederhanakan,
agar dapat dipahami oleh stakholder yang terkait dalam pembangunan kawasan perdesaan.
PENDAHULUAN 1

4. DASAR PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa
• Desa Membangun
• Membangun Desa
PP 43 Tahun 2014
dan
PP 47 Tahun 2015
NAWACITA Ke-3
Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
Sasaran prioritas nasional dalam RPJMN
• Pengurangan 5000 Desa Tertinggal
& penambahan 2000 Desa Mandiri
• Pembangunan 40 Kawasan Perdesaan
UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
Amanat penataan ruang
kawasan perdesaan
UU 25 Tahun 2004
tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Permen DPDTT No. 5 Tahun
2016 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan

5. KEDUDUKAN RPKP DENGAN DOKUMEN RENCANA LAINNYA
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Propinsi
RPJM Propinsi
RTRW Nasional
RTRW Propinsi
RPJP
Kabupaten/Kota
RPJM
Kabupaten/Kota
RTRW Kota
RTRW
Kabupaten/Kota
RPJM
Desa
UU NO. 26/2007
UU NO. 25/2004
UU NO. 6/2014
RPKP

6. PRASYARAT PENYUSUNAN RPKP
• Kawasan Perdesaan sudah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.
• Ada lembaga pengelola kawasan (manajemen/pengurus kawasan atau disebut juga pengurus
klaster). Apabila belum ada lembaga, maka pembentukan lembaga pengurus kawasan ini
dilakukan pada saat workshop penyusunan RPKP pada sesi Pemilihan Pengurus Klaster.
• Pengurus klaster sudah memiliki AD dan ART dan akan lebih baik pengurus klasternya sudah
ditetapkan dengan SK Bupati. Apabila belum ada AD dan ART, maka penyusunan AD dan ART
dilakukan setelah pembentukan pengurus pada saat workshop penyusunan RPKP pada sesi
Penyusunan AD/ART Klaster.
• Produk unggulan kawasan perdesaan sudah disepakati dan ditetapkan oleh pengurus klaster
dan camat serta kepala desa. Tata cara penentuan produk unggulan kawasan perdesaan dapat
dilihat pada Panduan Praktis Penentuan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan. Apabila belum
ada kesepakan, maka kesepakatan penetapan produk unggulan kawasan perdesaan dilakukan
pada saat workshop penyusunan RPKP pada sesi Penentuan Komoditas Unggulan Kawasan.
2

7. DAFTAR ISI DOKUMEN RPKP
3
DAFTARISI RPKP
DAFTARISI
DAFTARTABEL
DAFTARGAMBAR
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Pendekatan dan Metodologi
1.3. Kedudukan RPKP
BAB 2. GAMBARANUMUMKAWASANPERDESAAN
2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi
2.2. Perekonomian Wilayah
2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
2.4. Sarana dan Prasarana
2.5. Produk Unggulan Kawasan
2.6. Modal Sosial dan Budaya
2.7. Kondisi Kelembagaan
2.8. Permasalahan
BAB 3. PENGEMBANGANKAWASANPERDESAANBERBASISPRODUKUNGGULAN
3.1. Tinjauan Kebijakan
3.2. Susunan dan Fungsi Kawasan
3.3. Pengembangan Klaster dan Jejaring Berbasis Produk Ungguian
BAB 4. KEBIJAKAN,STRATEGI DAN PROGRAM
4.1. Isu Strategis
4.2. Tujuan dan Sasaran
4.3. Arah Kebijakan dan Strategi
4.4. Program dan Rencana Aksi
BAB 5. NILAISTRATEGISPEMBANGUNANKAWASANPERDESAAN
5.1. Produksi Barang dan Jasa Kawasan
5.2. Penyerapan Tenaga Kerja
5.3. Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
BAB 6. KESIMPULANDANREKOMENDASI
6.1. Kesimpulan
6.2. Saran
LAMPIRAN

8. SUBSTANSI ISI DOKUMEN RPKP (1)
BAB Judul Bab/Sub-Bab Substansi Isi
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Menguraikan tentang perlunya dilakukan
penyusunan RPKP unruk kawasan perdesaan
tersebut.
1.2 Pendekatan dan
Metodologi
 Pendekatan: Partisipatif, Instansional,
Wilayah, dan top down dan bottom up,
 Metodologi penyusunan RPKP dilakukan
secara partisipatif dengan menggunakan
metode Metode Kafe Dunia (World Cafe
Method).
1.3 Kedudukan RPKP Menguraikan kedudukan RPKP dikaitkan dengan
RPJPD dan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota.

9. BAB Judul Bab/Sub-Bab Substansi Isi
2. Gambaran Umum Kawasan Perdesaan
2.1 Kondisi Geografis dan Adminsitratif Membahas kondisi geografis kawasan seperti delineasi kawasan, kecamatan dan desa-desa atau kelurahan
yang termasuk dalam kawasan, letak kawasan, topografi, jenis tanah, kesesuaian lahan
2.2 Perekonomian Wilayah Menguraikan tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kondisi kemiskinan, Indeks Pembangunan
Manusia dan kesenajangan antar golongan di kawasan apabila datanya tersedia.
2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Menguraikan tentang kependudukan, tingkat pendidikan, dan ketenagakerjaan dan pengangguran di kawasan
perdesaan
2.4 Prasarana dan Sarana Menguraikan tentang ketersediaan prasarana dan sarana xeperti jalan, jembatan, pelabuhan laut dan bandar
udara terdekat, telekomunikasi, jaringan internet, energi, air bersih dan irigasi, dan sarana perhubungan
seperti angkutan desa.
2.5 Komoditas Unggulan Kawasan Menguraikan tentang jenis-jenis produk unggulan kawasan, jumlah tenaga kerja diserap, produksi produk
unggulan dalam lima tahun terakhir dalkam satuan berat/volume dan uang, dan pasar tujuan barang yang
diproduksi kawasan tersebut apakah untuk pasar domestik ataukah ekspor.
2.6 Modal Sosial dan Budaya Menjelaskan tentang kondisi sosial budaya masyarakat antara lain mencakup trust, network dan norms
dalam kaitannya dengan melek bisnis dan keuangan, dan budaya apa saja yang ada di dalam kawasan yang
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan, serta pelibatan pegiat sosial budaya dalam
pengembangan kawasan.
2.7 Kelembagaan Diuraikan tentang kondisi kelembagaan di aras kawasan, sebagai lembaga yang memayungi kawasan, dan
kelembagaan di aras kabupaten/kota dalam bidang pengembangan ekonomi lokal atau daerah
2.8 Permasalahan diuraikan tentang permasalahan-permasalahan pembangunan kawasan perdesaan/ klaster
SUBSTANSI ISI DOKUMEN RPKP (2)

10. BAB Judul Bab/Sub-Bab Substansi Isi
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Unggulan
3.1 Tinjauan Kebijakan Menguraikan tentang kesesuaian pengembangan kawasan
perdesaan yang sudah ditentukan dan komoditas unggulan
kawasan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
3.2 Susunan dan Fungsi
Kawasan
Menguraikan tentang keterkaitan (network) bukan
ketergantungan antar desa dalam kawasan, dan atau
keterkaitan antar desa yang memproduksi suatu produk dari
hulu, pengolahan sampai pemasaran dengan produk lainnya.
3.3 Pengembangan Klaster
dan Jejaring Klaster
Menguraikan tentang pengembangan komoditas unggulan
dalam klaster dan jejaring antar klaster yang ada dalam
kabupaten/kota maupun lintas kabupaten/kota,
SUBSTANSI ISI DOKUMEN RPKP (3)

11. BAB Judul Bab/Sub-Bab Substansi Isi
4. Kebijakan, Strategi dan Program
4.1 Isu Strategis Menguraikan isu strategis tentang kuantitas, kualitas
dan kompetensi pengembangan SDM, kelembagaan,
sarana dan prasarana, pengembangan komoditi
unggulan, pengembangan kawasan/klaster, peningkatan
kerjasama dll
4.2 Tujuan dan Sasaran Menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan
kawasan untuk lima tahun mendatang
4.3 Program dan Kegiatan Menguraikan program dan kegiatan sesuai dengan
contoh program financial matrix baik untuk yang APBN
dari Kementerian/Lembaga, APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota, APBDes dan Non APBN/APBD
SUBSTANSI ISI DOKUMEN RPKP (4)

12. BAB Judul Bab/Sub-Bab Substansi Isi
5. Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan
5.1 Produk Barang dan Jasa diuraikan peningkatan produk barang dan jasa yang
disebabkan karena adanya pembangunan kawasan
perdesaan
5.2 Penyerapan Tenaga
Kerja
Menguraikan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap
akibat adanya pembangunan kawasan perdesaan dan upah
yang diterima oleh tenaga kerja tersebut.
5.3 Peningkatan
Pendapatan dan
Pengurangan
Kemiskinan
Menguraikan tentang peningkatan pendapatan yang
diterima oleh tenaga kerja dan pelaku usaha, serta
penurunan penduduk miskin akibat adanya pembangunan
kawasan perdesaan tersebut
6. Kesimpulan dan Rekomendasi
6.1 Kesimpulan Menguraikan kesimpulan dari seluruh rangkaian RPKP.
6.2 Rekomendasi Menguraikan rekomendasi agar pelaksanaan RPKP dapat
sesuai dengan tujuan dan sasaran.
SUBSTANSI ISI DOKUMEN RPKP (5)

13. Penyusunan RPKP di
Aras Kawasan
Perdesaan/ Klaster
Pembahasan dan
Evaluasi RPKP di
Aras Kabupaten/ Kota
Penetapan RPKP oleh
Bupati/ Walikota
TAHAPAN PENYUSUNAN RPKP
4

14. PENYUSUNAN RPKP DI ARAS KAWASAN
5
Peserta yang
terlibat dalam
Penyusunan
RPKP
Metode
Penyusunan
RPKP
Peralatan yang
Digunakan
Rencana Aksi
RPKP
Jadwal
Workshop
Penyusunan
RPKP
Menghitung
Dampak
Pembangunan
RPKP
Indikator
Capaian
Kinerja
Tahunan
Substansi
Materi
Workshop
1
2
7
4
8
3
6
5
Pengamatan/
Survey
Lapangan dan
Pengumpulan
Data Sekunder
9

15. PESERTA PENYUSUNAN RPKP
• Pengurus klaster (apabila sudah ada)
• Camat dan Kepala Desa yang ada dalam kawasan perdesaan/klaster
• Ketua kelompok yang tergabung dalam POKTAN, POKDARWIS, POKLAHSAR atau kelompok-kelompok
lainnya sesuai dengan kondisi kawasan perdesaan/klaster.
• Perwakilan TKPKP aras kawasan dan atau TKPKP aras kabupaten/kota (apabila ada)
• BAPPEDA, DPMPD, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan OPD yang terkait dengan PRUKADES,
• Pendamping kawasan perdesaan (apabila ada)
• Tokoh agama dan tokoh masyarakat
• Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
• Pengusaha yang bergerak dalam usaha yang berkaitan dengan komoditas unggulan kawasan yang ada di
kawasan perdesaan/klaster
• LSM dan ormas yang ada di kawasan perdesaan/klaster
• Stakeholder lainnya yang dipandang perlu

16. METODE PENYUSUNAN RPKP
• Penyusunan RPKP dilakukan secara partisipatif dengan fasilitator
yang ahli dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan.
• Metode partisipatif yang digunakan adalah Metode Kafe Dunia
(World Café Method) dimana para peserta dibagi menjadi beberapa
meja, sehingga komunikasi bukan lagi dua arah, namun banyak arah
sehingga hasilnya lebih optimal/baik.

17. Fasilitator
Meja
Peserta 1
Meja
Peserta 2
Meja
Peserta 3
Fasilitator
DESAIN RUANGAN UNTUK METODE KAFE DUNIA

18. PERALATAN YANG DIPERLUKAN
Laptop Proyektor dan Layar Flipchart
Kertas Plano Spidol Besar Masking Tape Kartu Metaplan

19. JADWAL WORKSHOP UNTUK PENYUSUNAN RPKP (1)
Waktu Kegiatan Penanggunjawab
Hari ke-1
07.30-08.00 Registrasi Panitia
08.00-08.30 Pembukaan Pejabat Bappeda/
DPMPD
08.30-09.00 Coffee Break Panitia
09.00-10.00 Pengembangan Kawasan Perdesaan
melalui Klaster
Fasilitator
11.00-12.00 Pembentukan Klaster di Kawasan dan
Identifikasi Local Champion
Fasilitator
12.00-13.00 ISHOMA
13.00-14.30 Pemilihan Pengurus Klaster Fasilitator
14.30-15.30 Penyusunan AD/ART Klaster Fasilitator
15.30-16.00 ISHOMA Panitia
16.00-17.00 Presentasi masing-masing kelompok Fasilitator

20. Hari ke-2
07.30-08.00 Refleksi Harian Fasilitator
08.00-09.45 Penyusunan Rencana Aksi Organisasi
Klaster dalam 1 tahun
Fasilitator
09.45-10.00 Coffee Break Panitia
10.00-12.00 Diskusi Kelompok dan Presentasi
Kelompok
Fasilitator
12.00-13.00 ISHOMA Panitia
13.00-14.30 Penentuan Komoditi Unggulan Kawasan Fasilitator
14.30-15.30 Simulasi Pembuatan Peta Keterkaitan
Antar Klaster
Fasilitator
15.30-16.00 Shalat Ashar dan Coffee break Panitia
16.00-17.00 Presentasi Masing-masing Kelompok
dan kesepakatan
Fasilitator
JADWAL WORKSHOP UNTUK PENYUSUNAN RPKP (2)

21. Waktu Kegiatan Penanggunjawab
Hari ke-3
07.30-08.00 Refleksi Harian Fasilitator
08.00-09.45 Penentuan Obyek yang ditawarkan
kepada investor
Fasilitator
09.45-10.00 Coffee Break Panitia
10.00-11.00 Kreativitas dan Inovasi untuk
Meningkatkan Daya Saing
Fasilitator
11.00-12.00 Region Branding untuk Meningkatkan
Daya Saing
Fasilitator
12.00-13.00 ISHOMA Panitia
13.00-15.30 Penyusunan Rencana Aksi
Pengembangan Kawasan
Fasilitator
15.30-16.00 Shalat Ashar dan Coffee break Panitia
16.00-17.30 Presentasi masing-masing kelompok Fasilitator
17.30-18.00 Penutupan Bappeda/ DPMPD
JADWAL WORKSHOP UNTUK PENYUSUNAN RPKP (3)

22. No Judul Materi Pelatihan Substansi Materi
1. Pembangunan kawasan
perdesaan melalui
pendekatan klaster.
 Pembangunan kawasan perdesaan berbasis
pengembangan ekonomi lokal dengan
pendekatan klaster
 Pengembangan ekonomi lokal dan manfaatnya
bagi pembangunan kawasan perdesaan dan
tahapan pengembangan ekonomi lokal
 Pengembangan klaster yang berbasis rantai nilai
vertikal dan dipadukan rantai nilai horisontal
(vertical and horizontal value chain), dalam satu
klaster maupun dalam jejaring klaster (cluster
network).
2. Pembentukan klaster dan
identifikasi local champion
 Tahapan pembentukan klaster, khususnya untuk
melakukan idektifikasi local champion
 Uraian tentang best practices dan bad practices
tentang klaster yang ada di Indonesia dan di
luar negeri
SUBSTANSI MATERI WORKSHOP (1)

23. No Judul Materi Pelatihan Substansi Materi
3. Pemilihan pengurus klaster  Pemilihan ketua klaster dan struktur kepengurusan
 Contoh struktur pengurus klaster:
o Ketua
o Wakil Ketua
o Sekretaris
o Bendahara
o Kepala Bidang Produksi
o Kepala Bidang Pengolahan
o Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran
o Kepala Bidang Pengembangan SDM
4. Penyusunan AD dan ART  Pengurus terpilih menyusun AD dan ART bersama peserta workshop lainnya.
 Isi Anggara Dasar
o Mukadimah
o Nama, Waktu dan Kedudukan
o Azas dan Landasan Organisasi
o Visi, Misi dan Tujuan
o Susunan Pengurus
o Keanggotaan
o Kewajiban Anggota
o Musyawarah Pertemuan
o Penutup
 ART merupakan penjelasan AD
SUBSTANSI MATERI WORKSHOP (2)

24. No Judul Materi Pelatihan Substansi Materi
5. Penyusunan rencana aksi
organisasi klaster
 Pengurus klaster menyusun rencana aksi untuk internal
organisasi klaster dalam jangka waktu satu tahun saja.
 Rencana aksi meliputi: (1) pemantapan organisasi klaster;
(2) sosialisasi organisasi klaster ke seluruh desa-desa di
kawasan dan juga komoditi unggulan kawasan; (3)
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
kelembagaan
6. Penentuan komoditas
unggulan
Peserta workshop menentukan komoditas unggulan kawasan
dengan tahapan seperti yang telah diuraikan
7. Pembuatan peta
keterkaitan antar klaster
Peserta workshop diminta untuk membuat keterkaitan antara
desa yang ada di dalam klaster/ kawasan perdesaan ataupun
antar klaster di dalam suatu kabupate/kota bahkan lintas
kabupaten/kota di atas peta skala 1:50.000 di kertas A0.
SUBSTANSI MATERI WORKSHOP (3)

25. No Judul Materi Pelatihan Substansi Materi
8. Penentuan obyek yang ditawarkan
kepada investor
Peserta mencari lokasi yang dapat ditawarkan kepada investor
pengusaha menengah dan besar yang diajak kerjasama dalam
mengembangkan komoditas unggulan yang ada dalam klaster/kawasan
9. Kreativitas dan inovasi untuk
meningkatkan daya saing
 Dibahas secara sekilas tentang perbedaan antara kreativitas dan
inovasi
 Membangun Triple Helix of Innnovation, Quadruple Helix of
Innovation dan Quintuple Helix of Innovation untuk
mengembangkan inovasi yang berbasis lingkungan
10. Region Branding untuk meningkatkan
daya saing
 Dibahas tentang perlunya region branding dalam pengembangan
klaster atau pembangunan kawasan untuk meningkatkan daya
saing kawasan
 Tahapan pengembangan region branding kawasan
11, Penyusunan rencana aksi pembangunan
kawasan/klaster
Penyusunan rencana aksi dilakukan oleh pengurus klaster bersama
seluruh peserta workshop untuk membangun kawasan
perdesaan/klaster selama lima tahun.
SUBSTANSI MATERI WORKSHOP (4)

26. No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi
Penanggung-
jawab
Prioritas
Program/
Kegiatan
A. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi
Daerah dan Klsater
Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah) KL/PROV/KAB
/ Kota/Desa
1. Membangun Klaster
 Sosialisasi klaster kepada stakeholder terkait
 Mengidentifikasi berbagai produk unggulan
klaster
 Melakukan survey ke lapangan untuk
kepentingan validasi
 Evaluasi untuk menentukan kelayakan produk
unggulan
 Menetapkan produk unggulan klaster
 Membentuk manajemen klaster
 Menyusun AD/ART klaster
 Menyusun rencana bisnis
 Pelaksanaan pembinaan klaster
 Penguatan POKTAN, POKDARWIS dll

MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RPKP (1)

27. No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi
Penanggung-
jawab
Prioritas
Program/
Kegiatan
B. Program Peningkatan Kapasitas SDM Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah)
1. Peningkatan Kapasitas Petani/nelayan dan pengolah
komoditi unggulan
 Pelatihan Budidaya komoditi unggulan yang
Baik (Good Agricutural Practices)
 Pelatihan Pasca Panen
 Pelatihan Budidaya komoditi unggulan yang
baik organnik
 Pelatihan Pengolahan komoditi unggulan
 Pelatihan packaging
 Pelatihan pembuatan product branding
 Pelatihan klaster/OVOP/ OTOP
 Pelatihan penggunaan internet untuk
pemasaran
MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RPKP (2)

28. No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi
Penanggung-
jawab
Prioritas
Program/
Kegiatan
B. Program Peningkatan Kapasitas SDM Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah)
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah dan
Stakeholder lainnya
 Pelatihan Pengembangan Ekonomi Daerah
 Pelatihan Klaster/OVOP/ OTOP
 Pelatihan product branding dan region
branding
3. Peningkatan Kapasitas Manajemen Klaster, Poktan,
Pokdarwis
 Pelatihan untuk manajemen klaster dan forum
rembug klaster
 Pelatihan manajemen POKTAN/
POKDAKAN/POKDARWIS
 Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran
dll
MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RPKP (3)

29. No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi
Penanggung-jawab
Prioritas
Program/
Kegiatan
B. Program Peningkatan Kapasitas SDM Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah) KL/PROV/KAB/
KOTA/DESA
4. Fasilitasi untuk Petani, Klaster dan Pemda oleh
TA
 Fasilitasi dan pendampingan untuk PEMDA
dari TA PED nasional
 Fasilitasi untuk masyarakat dan Klaster
C. Program Peningkatan Ketersediaan Sarana dan
Prasarana
1. Pembangunan dan Pebaikan Infrastruktur
 Pembangunan dan perbaikan jalan dan
jembatan dari dan ke kawasan
 Pembangunan embung/long storage
 Pembangunan jaringan irigasi
 Pembangunan pembangkit/gardu listrik
 Pembangunan Pasar Desa/Kawasan
 Pembangunan TPS/TPA
 Bantuan sarana dan prasarana internet
 Pembangunan BLK
 Pembangunan SMK
MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RPKP (4)

30. No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi
Penanggung-
jawab
Prioritas
Program
/
Kegiatan
C. Program Peningkatan Kapasitas SDM Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah) KL/PROV/KAB/
KOTA/DESA
2. Bantuan Alat Sarana
a. Bantuan alar sarana produksi
a. Bantuan alat pengolahan
D. Program Peningkatan Kerjasama antara
Pemda, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha dan
Stakeholder Lainnya
1. Kemitraan dengan Kementerian
Lembaga/Pemda Kabupaten/Kota
a.
b.
2. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi atau
Lembaga Penelitian
a.
b.
3. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Media
Masa
a.
b.
MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RPKP (5)

31. No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi
Penanggung-
jawab
Prioritas
Program
/
Kegiatan
E. Program Pengembangan Product Branding
dan Region Branding
Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah) KL/PROV/KAB/
KOTA/DESA
1. Pengembangan Product Branding
 Sosialisasi kepada stakeholder terkait
 Rapat/FGD penentuan product
branding bersama
 Penetapan product branding bersama
2. Pengembangan Region Branding
 Mengkaji citra kiwari
 Membentuk POKJA
 Identifikasi daya saing
 Identitifikasi kelompok sasaran
 Menentukan pesan inti
 Mengkaji kesiapan
 Mengukur kemajuan
 Launching region branding
 Pemeliharaan region branding
 Monitoring dan evaluasi region
branding
MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RPKP (6)

32. No Program/Kegiatan Lokasi Tahun Indikator
Kinerja
Instansi
Penanggung-jawab
Prioritas
Program/
Kegiatan
A. Pengembangan Ekonomi Kawasan Desa dan
Kecamatan
(Juta Rupiah) Masyarakat/ Dunia
Usaha
1. Investasi Dunia Usaha dan Masyarakat
 Investasi pertanian/perkebunan/ tambak luas
,,,,, ha
 Investasi pengolahan pertanian/
perkebunan/tambak luas…. ha
 Investas kawasan wisata luas …… ha
 Investasi hotel bintang …. Jumlah kamar ……
 Investasi resort …. Jumlah kamar/resort
2 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan
 Peningkatan kapasitas dalam aspek ,,,,,
 Peningkatan kapasitas dalam aspek …
 Peningkatan kapasitas kelembagaan klaster
dalam aspek …….
 Peningkatan kapasitas kelembagaan klaster
dalam aspek …….
MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RPKP dari Non-APBN/APBD/APBDES

33. No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Indikator Capaian Tahunan
A. Program Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Daerah dan Klsater
(Juta Rupiah)
1. Membangun Klaster
 Sosialisasi klaster kepada stakeholder
terkait
 Mengidentifikasi berbagai produk
unggulan klaster
 Melakukan survey ke lapangan untuk
kepentingan validasi
 Evaluasi untuk menentukan
kelayakan produk unggulan
 Menetapkan produk unggulan klaster
 Membentuk manajemen klaster
 Menyusun AD/ART klaster
 Menyusun rencana bisnis
 Pelaksanaan pembinaan klaster
 Penguatan POKTAN, POKDARWIS dll
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

34. No Produksi Satuan Nilai Perubahan
(%)
2017 2022
1. Tanaman Pangan
a. Padi
 Luas sawah Ha
 Produksi Ton
 Nilai produksi Rp
b. Jagung
 Luas sawah Ha
 Produksi Ton
 Nilai produksi Rp
c.
2. Tanaman Perkebunan
a. Kakao
 Luas sawah Ha
 Produksi Ton
 Nilai produksi Rp
b..
3. Peternakan
a. Sapi
 Jumlah sapi Ekor
 Nilai sapi Rp
 Produksi susu Liter
 Nilai Rp
DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN TERHADAP PRODUK BARANG DAN JASA

35. No Produksi Satuan Nilai Perubahan (%)
2017 2022
3. Peternakan
b. Kambing Peranakan Etawa (PE)
 Jumlah kambing Ekor
 Nilai kambing Rp
 Produksi susu Liter
 Nilai Rp
c.
4. Perikanan
a. Tuna
 Produksi Ton
 Nilai Rp
b. Udang
 Produksi Ton
 Nilai Rp
c.
5. Pariwisata
 Jumlah hotel bintang Unit
 Jumlah hotel non bintang Unit
 Jumlah kamar Unit
 Tingkat hunian
 Wisatawan domestik Orang
 Wisatawan mancanegara Orang
 Lama tinggal Hari
 Jumlah pengeluaran Rp
6. ………
DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN TERHADAP PRODUK BARANG DAN JASA

36. • Perhitungan produk barang dan jasa pada tahun 2022 secara sederhana dapat dilakukan
dengan membuat regresi sederhana dari data minimal lima tahun yang lalu, tapi akan lebih
baik apabila data yang digunakan 10 tahun yang lalu.
• Dari laju hasil perhitungan ditambahkan delta akibat adanya intervensi pembangunan
kawasan perdesaan. Besarnya delta merupakan prakiraan dari para ahli, dengan melihat
program dan anggarannya serta kondisi masyarakat.
• Laju perubahan dihitung dengan cara = (Jumlah jumlah barang dan jasa yang diproduksi
pada sektor tertentu tahun 2022 dikurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada
sektor tertentu tahun 2017) dibagi dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada
sektor tertentu pada tahun 2017 dikalikan dengan 100 persen.
• Apabila memungkinkan, besarnya produksi barang dan jasa dihitung dengan menggunakan
sistem dinamik
PERHITUNGAN PRODUKSI BARANG DAN JASA

37. No Sektor/Subsektor Jumlah Perubahan
(%)
2017 2022
1. Pertanian
a. Tanaman Pangan
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
b. Perkebunan
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
c. Hortikultura
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
d. Peternakan
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
e. Perikanan
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
2. Pariwisata
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
3. Industri
a. Kerajinan Tangan
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
b. Makanan dan Minuman
 Tenaga kerja yang diserap
 Upah rata-rata
4. …..
a. ……..
DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA

38. • Perhitungan penyerapan tenaga kerja dan upah secara sederhana dapat dilakukan dengan
membuat regresi sederhana dari data minimal lima tahun yang lalu, tapi akan lebih baik
apabila data yang digunakan 10 tahun yang lalu.
• Dari laju hasil perhitungan ditambahkan delta akibat adanya intervensi pembangunan
kawasan perdesaan. Besarnya delta merupakan prakiraan dari para ahli, dengan melihat
program dan anggarannya serta kondisi masyarakat.
• Laju perubahan dihitung dengan cara = (Jumlah jumlah tenaga kerja yang diserap pada
sektor tertentu tahun 2022 dikurangi jumlah pada sektor tertentu tahun 2017) dibagi
dengan jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu pada tahun 2017 dikalikan dengan 100
persen.
• Apabila memungkinkan dihitung dengan menggunakan sistem dinamik
PERHITUNGAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN UPAH

39. No Sektor/Subsektor Jumlah Perubahan (%)
2017 2022
1. Pertanian
a. Tanaman Pangan
 Jumlah Petani (orang)
 Pendapatan/kapita petani (Rp/kapita)
 Jumlah tenaga kerja (orang)
 Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita)
Jumlah Penduduk Miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah Garis
Kemiskinan
b. ……
2. Pariwisata
 Jumlah pelaku usaha (orang)
 Pendapatan/kapita pelaku usaha (Rp/kapita)
 Jumlah tenaga kerja (orang)
.  Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita)
Jumlah Penduduk Miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah Garis
Kemiskinan
b. ……
3. Industri
a. Kerajinan Tangan
 Jumlah pelaku usaha (orang)
 Pendapatan/kapita pelaku usaha (Rp/kapita)
 Jumlah tenaga kerja (orang)
.  Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita)
Jumlah Penduduk Miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah Garis
Kemiskinan
b. …..
4. …….
Garis Kemiskinan Kabupaten (Rp/kapita)
DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN TERHADAP PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

40. • Perhitungan pendapatan tenaga kerja pada tahun 2022 dapat dihitung dari upah rata-rata tenaga kerja setiap bulan
dibagi dengan jumlah anggota keluarga, sehingga akan dihasilkan tingkat pendapatan per kapita tenaga kerja.
• Penghitungan pendapatan pelaku usaha = (jumlah penerimaan usaha dalam satu tahun dikurangi biaya untuk usaha)
dibagi 12. Untuk mengetahui pendapatan per kapitanya, adalah nilai yang dihasilkan tersebut dibagi dengan jumlah
anggota keluarga dalam satu KK.
• Penghitungan nilai Garis Kemiskinan pada tahun 2022 dilakukan dengan menggukan proyeksi dengan analisis regresi
sederhana.
• Apabila pendapatan per kapita per bulan pekerja pada tahun 2022 dibandingkan dengan Garis Kemiskinan per bulan
tahun 2022 di kabupaten/kota yang bersangkutan, maka semua pekerja dan anggota keluarganya tidak miskin dan
sebaliknya.
• Apabila pendapatan per kapita per bulan pelaku usaha pada tahun 2022 dibandingkan dengan Garis Kemiskinan per
bulan tahun 2022 di kabupaten/kota yang bersangkutan, maka semua pekerja dan anggota keluarganya tidak miskin
dan sebaliknya.
• Laju perubahan dihitung dengan cara = (Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 dikurangi jumlah penduduk miskin
pada tahun 2017) dibagi dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 dikalikan dengan 100 persen.
• DIhitung dengan menggunakan sistem dinamik (Apabila memungkinkan)
PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN

41. • Kegiatan pengamatan/survey lapangan, pengukuran batas
kawasan dan pengumpulan data sekunder, dapat dilakukan pada
saat dilakukan workshop. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh
pihak ketiga.
• Pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan seyogyanya
didampingi oleh petugas kecamatan ataupun desa yang mau
dilakukan pengamatan.
PENGAMATAN/SURVEY LAPANGAN, PENGUKURAN BATAS KAWASAN DAN
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER

42. OBYEK PENGAMATAN/SURVEY LAPANGAN (1)
No Infrastruktur Satuan Kondisi Saat Ini HPS di KPPN
(Rp/Satuan)
Infra Struktur
yang perlu
diperbaiki
Infra Struktur yang
perlu dibangun
Total Kondisi
Baik
Kondisi
Buruk
Volume Volume
1. Jalan dan jembatan di dalam
Kawasan Perdesaan
 Jalan produksi
 Jalan antar desa
 Jalan kabupaten/kota
 Jalan provinsi
 Jalan nasional
2. Jalan dan jembatan dari dan ke
Kawasan Perdesaan
 Kelas jalan kabupaten/kota
 Kelas jalan provinsi
 Jalan Nasional
3. Embung/long storage/bendung./
waduk

43. 4. Jaringan irigasi
5. Pembangkit Listrik
6. Gardu induk
7. Jaringan listrik
8. Menara air bersih
9. Jaringan air bersih
10. BTS
11. TPS
12. TPA
13. BLK dan perlengkapannya
14. SMK dan perlengkapannya
15. Pasar Desa
16. Pasar Kawasan
17.
No Infrastruktur Satuan Kondisi Saat Ini HPS di KPPN
(Rp/Satuan)
Infra Struktur
yang perlu
diperbaiki
Infra Struktur yang
perlu dibangun
Total Kondisi
Baik
Kondisi
Buruk
Volume Volume
OBYEK PENGAMATAN/SURVEY LAPANGAN (2)

44. • Pengukuran koordinat batas-batas kawasan dilakukan dengan GPS dengan Android
dengan aplikasi Avenza
• Pengukuran koordinat Pasar Desa, Pasar Kecamatan, Bank/BPR/BLK/SMK yang ada di
dalam ataupun di sekitar kawasan perdesaan
• Pengukuran koordinat hotel/resort/penginapan serta kawasan pariwisata
• Pengukuran koordinat batas-batas dari obyek yang mau ditawarkan kepada investor
besar
• Pengukuran koordinat prasarana seperti: TPS/TPA, lokasi embung atau calon
embung, pembangkit listrik, menara air/reservoir atau sumber air bersih, pasar dlsb
seperti pengamatan prasarana kawasan.
• Pengukuran koordinat obyek wisata
• Pengukuran koordinat industri pengolahan yang berkaitan dengan komoditas
unggulan
• Pengukuran obyek penting lainnya berkaitan dengan pembangunan kawasan
PENGUKURAN BATAS KAWASAN, OBYEK LAINNYA DAN SEKITAR KAWASAN

45. PENGUMPULAN DATA SEKUNDER
No Jenis Data Sumber Data Keterangan
1. Kabupaten/Kota Dalam Angka BPS Kabupaten/Kota
2. Kecamatan Dalam Angka BPS Kabupaten/Kota
3. HPS Prasarana Dinas PUPR
4. Laporan Tahunan dari SKPD yang
berkaitan dengan PRUKADES
Dinas/OPD yang berkaitan
dengan PRUKADES
5. RPJPD, RPJMD, RTRWK BAPPEDA Kab/Kota
6. RIPDA (apabila PRUKADES-nya wisata) Dinas Pariwisata
7. Monografi Desa Desa

46. PEMBAHASAN RPKP DI ARAS KABUPATEN/KOTA 6
Peserta yang
terlibat dalam
Penyusunan
RPKP
Metode
Penyusunan
RPKP Peralatan yang
Digunakan
Substansi
Materi
Workshop
Jadwal
Workshop
Penyusunan
RPKP
1
2
3
5
4

47. PESERTA PEMBAHASAN RPKP
• Anggota DPRD yang menangani sektor perindustrian
Kabupaten/kota
• Ketua dan Sekretaris serta beberapa pengurus TKPKP
Kabupaten/Kota
• Bappeda Kabupaten/Kota
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kabupaten/Kota
• Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten/Kota
• Dinas Nakertrans Kabupaten/Kota
• Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota
• Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan
Kabupaten/Kota
• Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
• Dinas PU PR/Tata Ruang Kabupaten/Kota
• Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
• Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota
• Bank Nasional dan Bank Daerah setempat
• KADIN Kabupaten/Kota
• HKTI/HNSI
• ASITA/PHRI Kabupaten/Kota – disesuaikan dengan
komoditi unggulan
• Ketua, sekretaris dan beberapa pengurus TKPKP
Kawasan
• Pengurus klaster kawasan di Kabupaten /Kota

48. • Pembahasan RPKP dilakukan secara partisipatif dengan moderator dari
BAPPEDA/DPMPD atau fasilitator yang ahli dalam perencanaan
pembangunan kawasan perdesaan.
• Metode partisipatif yang digunakan adalah Metode Kafe Dunia (World
Café Method) seperti yang dilakukan dalam penyusunan RPKP.
METODE PEMBAHASAN RPKP

49. Waktu Kegiatan Penanggunjawab
Hari ke-1
07.30-08.00 Registrasi Panitia
08.00-08.30 Pembukaan Pejabat Bappeda/
DPMPD
08.30-09.00 Coffee Break Panitia
09.00-10.00 Presentasi Rencana Aksi Kawasan Pengurus Klaster
10.00-12.00 Pembahasan Rencana Aksi Kawasan Moderator dari
BAPPEDA/DPMPD
12.00-13.00 ISHOMA
13.00-15.30 Pembahasan Rencana Aksi Kawasan
Lanjutan
Moderator dari
BAPPEDA/DPMPD
15.30-16.00 Pembacaan Kesimpulan dan Penutupan BAPPEDA/DPMPD
JADWAL WORKSHOP UNTUK PEMBAHASAN RPKP

50. PENETAPAN RPKP
7
 Rancangan RPKP yang telah dibahas oleh berbagai stakeholder di
aras kabupaten/kota selanjutnya diajukan kepada
bupati/walikota
 RPKP ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan RPJMD

51. • Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan yang bersifat
kolaboratif (co-development) dan dilaksanakan melalui proses
pembahasan multi stakeholder.
• Pembangunan kawasan dilaksanakan secara sinergis, antara pembangunan
kawasan dan pembangunan desa-desa yang ada di kawasan.
• Pelaksanaan pembangunan kawasan berdasarkan rencana yang sudah
dirumuskan oleh berbagai stakeholder, sehingga akan lebih memudahkan
untuk memprakirakan dampak yang terjadi akibat dari pembangunan
kawasan perdesaan
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
8

52. Monev dilakukan oleh
TKPKP Kawasan atau
BAPPEDA/DPMD
TKPKP Provinsi TKPKP Pusat
SUBSTANSI MONEV:
• Serapan anggaran
• Capaian kegiatan
• Capaian indikator kinerja tahunan
• Permasalahan
• Solusi untuk mengatasi permasalahan
Manajemen
Klaster
Pendamping
Kawasan
PROSES MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 9

53. CONTOH LAPORAN MONITORING
No Kegiatan Anggaran
Rp
Serapan Anggaran Capaian Kegiatan Masalah Solusi
Rp % Sasaran Capaian
CONTOH LAPORAN EVALUASI
No Program/Kegiatan Indikator
Kegiatan
Sasaran
Tahunan
Capaian Masalah Solusi

54. DAFTAR PUSTAKA
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan
PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
• Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor
14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaran Pembangunan Kawasan
Perdesaan
• Budiharsono, Sugeng, 2017, “Implementasi Peningkatan Keterkaitan Perdesaan
dan Perkotaan”.