Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Similar to SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
- 1. 1 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA “SISTEM PEMERINTAHAN” Pembimbing: Drs. Decky Dwi Utomo, MM Disusun oleh: KELOMPOK 1 1. Refinda Chris Sherafi (29.0984) 2. Gloria M. Tabuni (29.1753) 3. Made Agus Abdianto (29.1595) KELAS: G-1 PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 2019
- 2. 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Apa yang dimaksud dengan sistem (system)? Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ada juga yang mengatakan definisi sistem adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur/ elemen yang dihubungkan menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan aliran informasi dan materi/ energi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah “sistem” berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) yang sering dipakai untuk memudahkan dalam menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Istilah “sistem” sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum kata “sistem” mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Pengertian Sistem Menurut Para Ahli Agar lebih memahami apa definisi sistem, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini: 1.Harijono Djojodihardjo Menurut Harijono Djojodihardjo, pengertian sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi. 2. Indrajit Menurut Indrajit, pengertian sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. 3. Jogianto Menurut Jogianto, definisi sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menggambarkan berbagai kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 4. Colin Cherry Menurut Colin Cherry, pengertian sistem adalah suatu keseluruhan yang telah dibentuk dari berbagai macam bagian atau suatu assambel dari berbagai macam sifat dan bagian-bagian tersebut.
- 3. 3 5. R. Fagen dan A. Hall Menurut R. Fagen dan A. Hall, definisi sistem adalah kumpulan dari objek yang mempunyai suatu hubungan antara masing-masing obyek termasuk hubungan mengenai sifat-sifat yang mereka miliki. 6. Jerry FitzGerald Menurut Jerry FitzGerald, pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja daripada prosedur-prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama-sama agar dapat menjalankan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. 7. Andri Kristanto Menurut Andri Kristanto, pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, berkumpul bersama untuk dapat melakukan aktivitas atau menyelesaikan suatu target tertentu. Pengertian sistem dan unsur-unsurnya Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, suatu sistem dibentuk oleh unsur-unsur tertentu. Setiap sistem terdiri dari empat unsur, yaitu: 1. Obyek, di dalam sistem terdapat sekumpulan obyek (fisik/ abstrak) dalam bentuk elemen, bagian, atau variabel. 2. Atribut, sesuatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan suatu sistem dan obyeknya. 3. Hubungan internal, setiap elemen saling terikat menjadi satu kesatuan. 4. Lingkungan, tempat atau wilayah dimana sistem berada. Sedangkan elemen pembentuk suatu sistem dapat dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu: 1. Tujuan, sistem dibuat untuk mencapai tujuan (output) tertentu yang ingin dicapai. 2. Masukan, semuanya yang masuk ke dalam sistem akan diproses, baik itu obyek fisik maupun abstrak. 3. Proses, yaitu transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih memiliki nilai, misalnya produk atau informasi. Namun juga bisa dapat berupa hal yang tak berguna, misalnya limbah. 4. Keluaran, ini adalah hasil dari pemrosesan dimana wujudnya bisa dalam bentuk informasi, saran, cetakan laporan, produk, dan lain- lain. 5. Batas, sesuatu yang memisahkan antara sistem dan daerah di luar sistem. Dalam hal batas akan menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan hal-hal lainnya. 6. Pengendalian dan Umpan Balik, mekanismenya dapat dilakukan dengan memakai feedback terhadap keluaran untuk mengendalikan masukan maupun proses. 7. Lingkungan, segala sesuaut di luar sistem yang berpengaruh pada sistem, baik menguntungkan maupun meru
- 4. 4 Pengertian sistem dan jenis-jenisnya Secara garis besar jenis sistem dapat dibedakan menjad dua kategori, yaitu: 1. Berdasarkan Keterbukaan Sistem terbuka, yaitu suatu sistem yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar karena adanya akses terbuka. Sistem tertutup, yaitu suatu sistem yang tidak dipengaruhi oleh pihak luar karena aksesnya tertutup. 2. Berdasarkan Komponen Sistem fisik, yaitu suatu sistem yang memiliki komponen energi dan materi. Sistem non-fisik, yaitu suatu sistem yang bentuknya abstrak, misalnya berupa ide, konsep, dan hal-hal lainnya. Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli Untuk memahami pengertian pemerintahan, kita dapat memaknai dari asal katanya. Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut W.Y.S Poerwadarmita perintah diartikan sebagai berikut: Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Samual Edward Finer mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit yakni: Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara. C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan” menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sebagai berikut: “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, (1) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (2) harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan
- 5. 5 Undang-undang. (3) harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelengggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”. (Syafie, 1998: 4-5) H Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah dijelaskan bahwa “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”. (Pranadjaja, 2003: 24) W.S. Saire, menjelaskan bahwa pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan Merriam melihat dari sisi tujuan dari pemerintah yang meliputi eksternal security, internal order, justice, general welfare, dan freedom . R. Mac. Iver menjelaskan pengertian pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan Apter mendefinisikan pemerintahan merupakan satuang anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya; (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. J. S. T. Simorangkir mengemukakan pengertian pemerintahan sebagai alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari pemerintah. M. Kusnardi mengemukakan pengertian pemerintahan sebagai urusan-urusan yng dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif. Haryanto, dkk mengemukaka bahwa pemerintahan secara fungsional ialah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dijalankan atas dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah negara. SISTEM PEMERINTAHAN Pengertian Sistem Pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerja sama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun.
- 6. 6 Sistem pemerintahan dari suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis. Karena nantinya sistem pemerintahan yang statis ini akan mengakibatkan kerugian tersendiri bagi pemerintahan tersebut, terlebih lagi jika tidak hanya statis melainkan juga absolut. Nantinya akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya akan dianggap memberatkan kaum minoritas alias rakyat kecil. 2.2 Macam-Macam Sistem Pemerintahan Pemerintahan di dalam suatu negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan antara negara yang satu dengan negara yang satunya lagi bisa jadi akan sama, bisa juga tidak. Semuanya tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan.Berikut di bawah ini diuraikan mengenai macam-macam sistem pemerintahan yang ada di seluruh dunia, salah satunya yang diikuti oleh pemerintahan Indonesia : A. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara republik menganut sistem ini. Sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesis menganut sistem ini. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.
- 7. 7 a. Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung pada parlemen b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun c. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial Pengawasan rakyat lemah Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama. a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak b. Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas c. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung
- 8. 8 dan mekanisme cheks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. B. Sistem Pemerintahan Parlementer Di sistem ini parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement “mosi tidak percaya". Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada perdana menteri dan presiden namun di sini presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Negara Jepang, Malaysia, Belanda adalah negara-negara yang memegang sistem ini. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. a. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai. b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
- 9. 9 Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar c. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal darin partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen d. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Negara yang menganut system pemerintahan parlementer: 1. Inggris 2. Prancis: (bukan parlementer resmi) 3. India 4. Pakistan : (parlementer kabinet) 5. Kanada 6. Jepang 7. Belanda 8. Australia 9. Malaysia C. Sistem Pemerintahan Komunis Dalam sistem komunis semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh partai komunis. Partai komunis ini bertindak anti kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Kelebihan Komunisme Semua orang dianggap sama, sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. Lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam segalah hal.
- 10. 10 Jarang terjadi krisis. sistem komunis membuat suatu pemerintahan dan negara lebih stabil. pemerintah jauh lebih kuat dari rakyatnya semua kebijakan pemerintah dapat diterapkan dengan otoriter adanya pemerataan pendapatan bagi rakyatnya . Kekurangan Komunisme Tidak adanya kepercayaan terhadap Tuhan. Mengurangi motivasi individu untuk menjadi lebih baik, karena apapun usaha mereka, tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. Monopoli oleh pemerintah dapat merugikan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dihargai. rakyat tidak bisa banyak bersuara Negara – Negara yang menganut system pemerintahan komunnis: 1. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 2. Korea Utara 3. Vietnam 4. Laos 5. Transnistia 6. Cuba D. Referendum 1. Kata Referendum berasal dari bahasa Latin yaitu plebiscita yang berarti pemilihan langsung, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih atau menolak suatu tawaran/usulan. Di Indonesia sering disebut Jajak Pendapat sedangkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) disebut Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination). 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat):
- 11. 11 3. Menurut Wikipedia Referendum) atau jajak pendapat adalah merupakan proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Proses Dilakukannya Referendum Pada sebuah referendum, masyarakat yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum dapat dianggap mengikat atau tidak mengikat. Referendum dikatakan mengikat apabila pemerintah harus mengikuti seluruh jawaban rakyat yang ada dalam hasil referendum. Apabila referendum tidak mengikat, berarti referendum itu hanya digunakan sebagai fungsi penasihat saja, di mana hasil yang ada tidak harus diikuti, namun menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. 1. Referendum obligatoir adalah referendun yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat karena dianggap sangat penting. Contoh, persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. 2. Referendum fakultatif adalah referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah undang-undang diumumkan dan dilaksanakan sejumlah orang tertentu yang mempunyai hak suara menginginkan diadakannya referendum. Dalam hal ini apabila referendum menghendaki undang-undang tersebut dilaksanakan, maka undang-ndang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu ditolak dalam referendum tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi. 3. Referendun konsultatif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang- undang yang dimintakan persetujuannya.
- 12. 12 Fungsi Pemerintah Secara umum ada empat fungsi utama dari pemerintah. Mengacu pada pengertian pemerintah yang dijelaskan di atas, adapun fungsi pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Fungsi Primer Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, fungsi ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Pemerintah akan tetap konsisten dalam menjalankan fungsinya. Ada 2 fungsi yang termasuk didalam fungsi primer yaitu : 1. Fungsi Pelayanan Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan. 2. Fungsi Pengaturan Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.memiliki fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar kehidupan berjalan lebih harmonisdan dinamis. 2. Fungsi Sekunder Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka fungsi sekundernya akan berkurang. 3. Fungsi Pembangunan Pemerintah juga berfungsi sebagai pemacu pembangunan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan mental spiritual warga negara. 4. Fungsi Pemberdayaan Fungsi pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah sehingga masing-masing daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah harus meningkatkan peran serta
- 13. 13 masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan Pemerintahan Tujuan fundamental suatu pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan. Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. 2. Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil. 3. Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil. 4. Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar. 5. Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik. 6. Menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran. 7. Membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. 8. Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.
- 14. 14 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif,legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. 3.2 Saran Menurut saya system pemerintahan terkadang tidak berjalan dengan baik , oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik dan serius agar apa yang belum terlaksana dapat berjalan dengan baik.