1. Kelompok
Algamar
Dhieka
Feizal
Restu

2. Istilah konstitusi berasal dari kata perancis
(constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian
istilah konstitusi yang dimaksud ialah
pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah
undang-undang dasar merupakan terjemahan
istilah dari bahasa Belanda, yaitu gronwet.
Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia menjadi undang-undang dasar, dan
gron berarti tanah atau dasar.

3. Dalam bahasa Latin, Kostitusi itu gabungan dari
Cume dan Statuere. Cume adalah sebuah profesi
yang berarti “bersama-sama dengan”, sedangkan
Statuere mempunyai arti “Berdiri”. Atas dasar itu
kata Statuere mempunyai arti “membuat sesuatu
agar berdiri atau mendirikan menetapkan”.
Dengan demikian, Bentuk tunggal dari konstitusi
adalah “Menetapkan sesuatu secara bersama-
sama” dan dalam bentuk jamak dari konstitusi
berarti “segala yang ditetapkan”.

4. Di negara yang menggunakan bahasa Inggris,
dipakai istilah constitution yang bahasa
Indonesianya konstitusi. Pengertian konstitusi,
dalam praktiknya dapat diartikan lebih luas dari
pada pengertian undang-undang dasar. Politik
constitution merupakan sesuatu yang lebih luas,
yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik
yang tertulis maupun tidak, yang mengatur secara
mengikat cara-cara bagaumana suatu
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu
masyarakat.

5. Konstitusi menurut para ahli :
 Konstitusi memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis,
dan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi (L.J.
Van Apeldoom)
 Konstitusi menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek
ketatanegaraan di sebagian besar negara di dunia termasuk
Indonesia (Sri Sumantri)
 Undang-undang dasar adalah naskah yang memarkan rangka dan
tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan
menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.
(E.C.S Wade)
 Konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan
hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut
HAM) (C.F Strong)

6. Dengan demikian, Konstitusi adalah sebagai
kerangka negara yang diorganisir dengan dan
melalui hukum yang menetapkan :
 Peraturan mengenai pendirian lembaga-
lembaga yang permanen.
 Fungsi-fungsi dari alat perlengkapan negara
 Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

7. Dari pendapat ahli, maka konstitusi dapat
dibedakan antara konstitusi tertulis dan
konstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusi
disebut tertulis bila merupakan satu naskah,
sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak
merupakan satu naskah dan banyak
dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi.

8. Undang-undang dasar merupakan konstitusi
tertulis. Dengan demikian, konstitusi dapat
diartikan sebagai:
 Suatu kumpulan kaidah yang memberikan
pembatasa-pambatasan kekuasaan kepada para
penguasa.
 Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan
sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
 Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.
 Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-
hak asasi manusia.

9. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi tiga hal
pokok, yaitu :
 Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negaranya.
 Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu
negara yang bersifat fundamental.
 Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.

10. Menurut Miriam Budiarjo, Setiap UUD memuat ketentuan mengenai
:
 Organisasi negara
Karena adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan
yudikatif, pembagian kekuasaan pemerintahan pusat atau federal
dengan pemerintahan daerah atau negara bagian.
 Hak-hak asasi manusia
Karena kelahiran konstitusi itu sendiri tidak lepas dari usaha
perubahan negara yang otoriter kepada negara yang menjamin hak-
hak rakyat.
 Prosedur mengubah undang-undang dasar
Karena modernisasi mengubah konstitusi harus lebih terbuka dalam
menerima perkembangan zaman.
 Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari
undang-undang dasar.
Karena dipergunakan untuk menjamin kesinambungan sejarah
kenegaraan.

11. Fungsi pokok konstitusi dan Undang-Undang
Dasar adalah untuk membatasi kekuasaan
pemerintah sedemikian rupa sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang.

12. Ada dua sistem mengamandemen konstitusi:
 Sistem Eropa Kontinental, Yaitu amandemen
dengan membuat UUD yang baru secara
keseluruhan.
 Sistem negara-negara Anglo-Saxon (Amerika),
yaitu apabila konstitusi berubah, maka yang
aslinya tetap berlaku, yang mana perubahan
itu sebagai lampiran dari konstitusinya

13. Indonesia menerapkan sistem negara-negara
Anglo-Saxon karena :
 Perubahan UUD itu tidak dilakukan secara
keseluruhan, melainkan beberapa pasal yang
nyata-nyata dipandang sudah tidak sesuai dengan
keadaan atau bersebrangan dengan tuntutan
reformasi
 Pasal-pasal hasil amandemen masih merupakan
bagian dari UUD aslinya, sehingga tidak ada
distorsi sejarah antara konstitusi asli dengan hasil
perubahannya.

14. Oleh Badan legislatif/Perundingan biasa
 Referendum
 Oleh Badan khusus
 Khusus Negara Federasi

15.  Dilihatdari UUD 1945, terdapat pasal yang
berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu
pasal 37 UUD yang mengandung 3 norma yaitu
:
 Wewenang untuk mengubah UUD ada pada
MPR
 Mengubah UUD, Kuorun yang harus dipenuhi
sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota
MPR hadir
 Putusan disetujui ⅔ dari jumlah yang hadir

16. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa dibedakan
kepada dua aspek:
 Aspek Hukum
Dimana konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-
Undang atau Lembaga Negara, konstitusi dibentuk atas
nama rakyat, dari rakyat, dan untuk kepentingan rakyat
pula. Konstitusi dibuat leh badan yang diakui keabsahanya.
Dan Daya ikatnya kepada seluruh element.
 Aspek Moral
Dimana Konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral
dan nilai-nilai yang bersifat universal. Moral dan nilai
universal setiap waktu dapat mengontrol konstitusi agar
dapat menyesuaikannya.

17. Suatu system politik terdiri dari interaksi
peranan para warga Negara. Orang yang sama
dalam system politik dapat sekaligus
memainkan peranan lain seperti dalam system
ekonomi, social, keagamaan, dan lain-lain.

18.  Rusandi Simuntapura
Sistem politik ialah mekanisme seperangkat ungsi atau peranan dalam struktur
politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang
langgeng.
 David Easton
Sistem politik dapat diprkenalkan sebagai interaksi yang diabstrasikan dari seluruh
tingkah laku soial sehingga nila-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada
masyarakat.
 Robert Dahl
Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta
meliabatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan
kewenangan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
dalam system politik tercakup hal-hal sebagai berikut :
• Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarajat, baik kedalam maupun
keluar
• Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan
• Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak,

19. Sistem politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri
tertentu almond dalam the politics of developing areas,mengatakan
ada 4 (empat ) ciri dalam sistem politik, yaitu:
 Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai
kedudukan politik. dalam pengertian bahwa masyarakat yng paling
sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang tedapat dalam
masyarakat yang paling kompleks sekali pun. tipe – tipe tersebut
dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan
bentuk pembandingan kerja yang teratur.
 Semua system politik menjalankan fungsi – fungsi yang sama
walaupun tingkatannya berbeda – beda yang ditimbulkan karena
perbedaan stuktur. hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana
fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana
gaya pelaksanaannya.

20.  Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan
dengan berbagai unsure baik itu pada masyarakat
primitif maupun pada masyarakat modern,
melaksanakan banyak fungsi. oleh karena itu, sistem
politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat
kekhususan tugas.
 Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam
pengertian kebudayaan. secara rasionala tidak ada
struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau
semuanya primitif melainkan dalam pengertian
tradisional, semuanya adalah campuran antara unsure
modern dan tradisional.

21. Dalam memahami cara kerja sistem politik pada
umumnya, peran input dan output mempunyai
pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Hoogerwerf
berpendapat bahwa “ input “bisa berasal dari sistem
lain, misalnya sistem ekonomi.sistem ekonomi yang
terkena dampak kebijakan pemerintah akan
memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat
atau bertentangan. reaksi ini merupakan input bagi
sistem politik untuk diperoses lebih lanjut. disamping
itu, input juga berasal dari perilaku politik berupa unjuk
rasa / demontrasi atau tindakan maker sebagai dampak
dari output sistempolitik.

22. Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki
makna umum, yaitu adanya prlindungan hak asasi
manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk
terhadap kemauan orang banyak, tanpa
mengabaikan hak golongan kecil agar tidak timbul
diktator mayoritas. Sebuah sistem politik
demokrasi akan bertahan apabila bersumber
pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk
mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.
Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan
persoalan perwakilan kehendak rakyat.

23. Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir,
bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip
demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi
dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh
setiap orang yang menjadi pemimpin
negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:
• Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik
perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai,
dan bukan pula milik penguasa negara.
• Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya
adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan
bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku
pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap
tuannyaa, yakni rakyat.

24. Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai
berikut:
• Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945
dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
• Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
• Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
• Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman)
merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR,
DPA atau lainnya,

25. • Adanya partai politik dan organisasi sosial politik
karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
• Pelaksanaan Pemilihan Umum;
• Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
• Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri,
masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

28. Pemilihan umum di indonesia sebagai sarana
demokrasi yang berdasarkan pancasila

29. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 1999 jo.. UU No. 4 Tahun 1997 jo.. UU No. 2 Tahun 1980 jo..
UU No. 1 Tahun 1985, asas yang dianut dalam pemilu di Negara kita adalah sbb :
• Langsung, artinya rakyat yang sudah memenuhi syarat minimum tertentu berhak secara
langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa
tingkatan;
• Umum, artinya pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi setiap warga Negara Indonesia
yang sudah memenuhi syarat minimum tertentu, yaitu telah berusia 17 tahun atau sudah
kawin;
• Bebas, artinya tiap-tiap warga Negara bebas menggunakan haknya untuk memilih tanda
gambar ayng dikehendakinya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari
siapapun dan dengan jalan apapun;
• Rahasia, artinya para pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak
siapapun dan dengan jalan apapun, siapa/apa yang dipilih;
• Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan
partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu termasuk pemilih, serta
semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur, sesuai
peraturan perundangan yang berlaku;
• Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap[ pemilih dan partai peserta pemilu
mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

30. Sesuai dengan UU pemilu yang berlaku
sekarang, UU No. 3 Tahun 1999 pemilu
diadakan untuk memilih :
• Anggota DPR Tingkat Pusat;
• Anggota DPRD Tingkat I;
• Anggota DPRD Tingkat II.

31. Hak untuk ikut serta dalam pemilu disebut hak
pilih, hak pilih terdiri atas :
• Hak pilih aktif, yaitu hak untuk memilih wakilnya di
DPR;
• Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota
DPR.