SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Jakarta, 6 April 2023
Evaluasi RKP Tahun 2022 dan
Rancangan Awal RKP Tahun 2024
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian PPN/Bappenas
RKP 2024 Tahun Terakhir RPJMN 2020-2024 :
Ringkasan Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024
7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020 – 2024
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.
505
Indikator Sasaran
Pembangunan
Highlight
Indikator Sasaran
Pembangunan Strategis
• Penyusunan RKP 2024
• Pengendalian pelaksanaan kebijakan 2023-2024
Perkembangan kinerja
menunjukkan dari 505 indikator
pembangunan nasional, 69%
meningkat serta 21% kinerja
stagnan dan menurun.
51%
18%
3%
18%
10%
Belum Dapat
Disimpulkan*
Meningkat (On The Track)
Menurun
Stagnan
Meningkat Moderat
Keterangan :
2
Kementerian PPN/Bappenas
Contoh Hasil Evaluasi
Highlight Indikator Ketahanan Pangan dan Energi
Indikator
Baseline
RPJMN
(2019)
Capaian
2022
Target 2024
(RPJMN)
Ketahanan Pangan
1. Pertumbuhan PDB pertanian (%) 3,61 2,25 4,1
2. Global food security index 62,6 60,2 69,8
3. Skor pola pangan harapan 87,9 92,9 95,2
4. Pertumbuhan PDB perikanan (%) 5,73 2,79 8,7
5. Produksi ikan (juta ton) 12,9 15,6 20,4
6. Ketersediaan beras (juta ton) 38,4 32,07 46,8
Energi
1.
Porsi EBT dalam bauran energi
nasional (persen)
9,18 12,3 Menuju 23
2.
Jumlah sambungan jaringan gas
untuk rumah tangga (kumulatif)
(Sambungan Rumah/SR) 537.936 1.143.553 4.010.445
1. Ketahanan pangan dan tingkat ketersediaan beras.
2. Percepatan peningkatan porsi EBT.
3. Percepatan jumlah sambungan jaringan gas untuk
rumah tangga.
HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN
GLOBAL FOOD SECURITY INDEX 2022
Sumber: Economist Intelligence Unit (EIU), 2022
Kementerian PPN/Bappenas
Indikator
Baseline RPJMN
(2019)
Capaian 2022
Target 2024
(RPJMN)
Infrastruktur Pelayanan Dasar
1. Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
(%)
56,51 60,66 70
2. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air
minum layak dan aman (%)
89,27 layak
dan 6,80 aman (2018)
91,05 layak
dan 11,80 aman (2020)
100 layak dan
15 aman
3. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
(%)
20,18 19,47 30
4. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses
sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)
77,39 layak termasuk
7,49 aman
80,92 layak termasuk
10,16 aman
90 layak
termasuk
15 aman
5. Rasio elektrifikasi (%) 98,89 99,63 ~100
Infrastruktur Konektivitas Wilayah
1.
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun
(kumulatif) (lokasi)
24
(2015–2019)
15
(11 selesai, 4 berlanjut)
36
2. Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)
15
(2015–2019)
12
(3 selesai, 9 berlanjut)
21
3. Kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota (%) 92/68/57 92/72/60 97/75/65
Highlight Indikator
Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas
1. Melambatnya pertumbuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak.
2. Stagnasi penyediaan akses air minum perpipaan.
3. Belum optimalnya pembangunan dan penyelenggaraan layanan sanitasi.
4. Pembangunan pelabuhan dan bandara perlu dikaji ulang.
5. Belum mantapnya kondisi jalan daerah.
HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN
STOK INFRASTRUKTUR TERHADAP PDB
MASIH DI BAWAH RATA-RATA
NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU (%)
4
Sumber: Bappenas Prospera (2019)
INDEKS KINERJA INFRASTRUKTUR MASIH RENDAH
Sumber: Laporan Daya Saing Global dari Forum Ekonomi dan Indeks Kinerja Logistik Bank
Dunia.
Catatan: Ukuran gelembung sebanding dengan PDB per kapita 2019.
Kementerian PPN/Bappenas
1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh
waktu pencapaian target-target RPJMN
2020-2024
2. Menjadi bagian dalam perencanaan dan
penyusunan RKP 2024
3. Selanjutnya rencana pencapaian target di
RKP 2024 yang telah dibahas dengan K/L
dan Daerah direncanakan dilaporkan dalam
Perpres RKP 2024 (Juni)
4. Penajaman rencana pembangunan dan
target-target pembangunan di RKP 2024
menjadi penting
Ratas Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 serta
Penyusunan RA RPJPN 2025–2045 (28 Maret 2023)
Ratas Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024
serta Penyusunan RA RPJPN 2025–2045
RANCANGAN AWAL RKP 2024
SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2024
7
Bab
5
Bab
4
Bab
3
Bab
2
Bab
1
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Tujuan
1.3. Sistematika
SPEKTRUM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
2.1. Evaluasi RKP Tahun 2020
2.2. Kerangka Ekonomi Makro
2.3. Strategi Pengembangan Wilayah
2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan
TEMA DAN SASARAN
PEMBANGUNAN
3.1. RPJMN Tahun 2020-2024 dan
Arahan Presiden
3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan
Strategi Pembangunan
3.3. Prioritas Nasional
PRIORITAS NASIONAL
DAN PENDANAANNYA
4.1. Prioritas Nasional
4.2. Pendanaan Prioritas
Nasional
KAIDAH
PELAKSANAAN
5.1. Kerangka Kelembagaan
5.2. Kerangka Regulasi
5.3. Kerangka Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan
Bab
6
PENUTUP
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
TEMA RKP Tahun 2024
Pengurangan
kemiskinan dan
penghapusan
kemiskinan
ekstrem
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan dan
Pendidikan
Penguatan
Daya Saing
Usaha
Revitalisasi
Industri dan
Penguatan
Riset Terapan
Pembangunan
Rendah Karbon
dan
Transisi Energi
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur Dasar
dan Konektivitas
Percepatan
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara
Pelaksanaan
Pemilu 2024
ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024
Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
PRIORITAS NASIONAL
TEMA, PRIORITAS, DAN KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024
ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024
YANG DILAKSANAKAN MELALUI
MAJOR PROJECT RKP 2024 antara lain
MP Percepatan Penurunan Kematian
Ibu dan Stunting, MP Akses air minum
perpipaan, MP Reformasi sistem
perlindungan sosial dan lainnya
8
9
Target RPJMN dilakukan penyesuaian melalui RKP 2024
dengan mempertimbangkan capaian dan kondisi terkini
9
Indikator
Baseline
(2019)
Capaian
2022
Target 2024
(RPJMN) a)
Target 2024
(RKP) b)
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,02 5,31 6,20–6,50 5,3-5,7
2. Pertumbuhan Investasi (%) 4,5 3,87 6,6-7,0 6,2-7,0
3. Share Industri Pengolahan (%) 19,7 18,3 21,0 19,9 -20,5
4. Tingkat Inflasi (%) 2,72 5,51 2,70 1,5–3,5
5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%) -4,82 25,8 7,4 5,9-11,7
6. Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 4,34 5,01 6,6-7,0 5,80-6,20
7. Rasio Pajak (% PDB) 9,76 10,4 10,7-12,3 9,91-10,18
8. Tingkat Kemiskinan (%) 9,22 9,57 6,00–7,00 6,5-7,5
9. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 5,23 5,86 3,60–4,30 5,0-5,7
10. Rasio Gini (nilai) 0,380 0,381 0,360–0,374 0,374-0,377
11. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) 71,92 72,91 75,54 73,99-74,02
12. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%) 23,46 26,87 27,30 27,27
Keterangan:
a) Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024
b) Exercise Bappenas, Februari 2023
c) Capaian 2010 tahun dasar 2007=100; 2014 tahun dasar 2012=100; 2019–2022 tahun dasar 2018=100
PENCAPAIAN SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN
PARUH WAKTU RPJMN 2020-2024
Realisasi Target
2022 2023 2024
Penurunan emisi GRK kumulatif (%) 26,87* 27,02 27,27
EBT dalam bauran energi primer
nasional (%)
12,3 17,9 19,5
Realisasi Target
2022 2023 2024
Pertumbuhan PDB industri
pengolahan (%)
4,89 5,3 – 5,6 5,4-5,8
Kontribusi PDB industri pengolahan
(%)
18,34 20,6
19,9-
20,5
Realisasi Target
2022 2023 2024
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 3,9 6,1 – 6,3 6,2-7,0
Nilai devisa pariwisata (USD miliar) 7,04
7,08 –
9,99
7,38 –
13,08
Realisasi Target
2022 2023 2024
Tingkat kemiskinan (%) 9,57 7,5 – 8,5 6,5 -7,5
Tingkat kemiskinan ekstrem (%) 3,2 2,0 – 2,5 0 - 1
Pengurangan Kemiskinan
dan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem
Pembangunan Rendah
Karbon dan Transisi Energi
10
Realisasi Target
2022 2023 2024
Prevalensi stunting pada balita (%) 21,6 17,5 14
Insidensi tuberkulosis per 100.000
penduduk
354* 211 297
Daerah eliminasi malaria (kab/kota) 372 385 405
Daerah eliminasi kusta (kab/kota) 403 482 514
Nilai rata-rata hasil PISA
(a) Membaca; (b) Matematika; (c)
Sains
(a): 371**;
(b): 379**;
(c): 396**.
(a): 394;
(b): 385;
(c): 399.
(a): 396;
(b): 388;
(c): 402.
Revitalisasi Industri dan
Penguatan Riset Terapan
Keterangan:
* estimasi ** capaian 2018
Penguatan Daya
Saing Usaha
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan
PENEKANAN RKP TAHUN 2024 (1/2)
Realisasi Target
2022 2023 2024
Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara di Tahun 2024 sebesar
3.399 Ha
Pembangunan di Kawasan Istana
Presiden (%)
1,53 60,9 100
Pembangunan hunian ASN dan
HANKAM (%)
- - 100
Realisasi Target
2022 2023 2024
Kondisi mantap jalan
nasional/provinsi/kabupaten-kota (%)
92/72/60 93/73/63 95/74/64
Rumah tangga dengan akses air
minum perpipaan (%)
19,47 24,59 25,53
Rumah tangga dengan akses air
minum layak dan aman (%)
91,05
(layak)
11,80
(aman)
92,17
(layak)
14,22
(aman)
92,76
(layak) 15
(aman)
Rumah tangga dengan akses sanitasi
yang layak (%)
80,92
(layak)
10,16
(aman)
85 (layak)
11 (aman)
86 (layak)
12 (aman)
Jumlah bandara baru yang dibangun
(kumulatif)
12
(9
berlanjut 3
selesai)
12
(1
berlanjut
11 selesai)
12
Rata-rata pemenuhan kebutuhan
(konsumsi) listrik kwh/kapita
1.173 1.336 1.400
11
PENEKANAN RKP TAHUN 2024 (2/2)
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Dasar &
Konektivitas
Percepatan
Pembangunan Ibu Kota
Nusantara
Pelaksanaan Pemilu 2024
KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2024
12
Sumber: Exercise Awal Bappenas, Maret 2023.
PDB SISI PRODUKSI PDB SISI PENGELUARAN
(PERSEN, YOY)
PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA
5,4 – 5,8
Industri Pengolahan
3,4 – 3,8
Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan
5,8 – 6,0
Perdagangan
6,5 – 7,4
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
8,2 – 8,4
Informasi dan
Komunikasi
6,4 – 6,7
Konstruksi
8,1 – 8,6
Transportasi dan
Pergudangan
5,3 - 5,5 Konsumsi RT & LNPRT
2,5 – 3,2 Konsumsi Pemerintah
6,2 - 7,0 Investasi
7,2 – 7,9
Ekspor Barang
dan Jasa
7,2 – 8,0
Impor Barang
dan Jasa
5,3-5,7
Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan seiring dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sementara
dari sisi produksi, sektor dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi diharapkan akan
tumbuh tinggi sejalan dengan agenda percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi.
SASARAN PEMBANGUNAN PER PROVINSI TAHUN 2024
Sumber: Exercise Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2023
6,5 – 7,3
Kawasan Timur Indonesia
5,0 – 5,4
Kawasan Barat Indonesia
5,3 – 5,7
INDONESIA
Aceh
3,9 – 4,4
4,8 – 5,5
12,0 – 12,5
Riau
3,2 – 3,5
3,1 – 3,8
5,2 – 5,6
Sumut
5,2 – 5,5
5,0 – 5,7
6,5 – 7,0
Sumbar
5,0 – 5,4
5,0 – 5,7
4,0 – 4,5
Bengkulu
4,6 – 5,2
2,8 – 3,5
13,5 – 14,0
Sumsel
5,2 – 5,6
3,8 – 4,5
9,5 - 10,3
Lampung
5,0 – 5,3
3,4 – 4,1
9,5 – 10,0
Kepri
4,8 – 5,4
7,4 – 8,1
3,5 – 4,0
Jambi
4,6 – 5,0
2,4 – 3,1
6,0 – 6,4
Babel
4,6 – 5,0
3,3 – 4,0
3,0 – 3,3
Banten
5,3 – 5,6
7,1 – 7,8
3,5 – 4,0
Jabar
5,1 – 5,5
7,1 – 7,8
6,0 – 6,4
Jateng
5,0 – 5,4
4,3 – 5,0
9,5 – 10,0
DIY
5,3 – 5,7
3,0 – 3,7
10,8 – 11,2
DKI
5,1 – 5,4
6,0 – 6,7
2,0 – 2,3
Jatim
5,3 – 5,7
3,8 – 4,5
8,5 – 8,9
Bali
6,5 – 6,9
2,1 – 2,8
2,5 – 3,0
Kalbar
5,3 – 5,7
4,0 – 4,7
5,3 – 5,6
Kalteng
5,8 – 6,4
3,4 – 4,1
3,5 – 4,0
Kalsel
4,8 – 5,2
3,7 – 4,4
3,0 – 3,3
Kaltim
5,1 – 5,6
4,8 – 5,5
3,5 – 4,0
Kaltara
5,5 – 6,0
3,0 – 3,7
3,0 – 3,4
Sulut
5,3 – 6,0
5,0 – 5,7
5,0 – 5,5
Gorontalo
4,9 – 5,8
2,0 – 2,8
13,7 – 14,0
Sulteng
13,7 – 15,3
2,6 – 3,3
10,0 – 10,3
Sulbar
3,7 – 4,5
1,0 – 1,8
8,5 – 8,7
Sulsel
6,3 – 6,9
3,6 – 4,3
6,3 – 6,7
Sultra
6,0 – 6,8
2,5 – 3,2
9,5 – 9,8
Malut
18,1 – 25,0
3,2 – 3,9
3,2 - 3,6
Maluku
5,2 – 5,7
5,6 – 6,3
14,0 – 14,6
Papbar*
3,5 – 4,2
4,2 – 5,0
18,9 - 19,2
Papua*
6,7 – 8,2
2,0 – 2,7
23,5 - 24,0
NTB
6,3 – 6,6
2,5 – 3,3
12,5 – 12,8
NTT
5,0 – 5,4
2,7 – 3,4
16,5 – 16,9
Baris pertama: Pertumbuhan (%)
Baris kedua: Pengangguran (%)
Baris ketiga: Kemiskinan (%)
Keterangan:
Pertumbuhan Nasional 2022: 5,31%
Pengangguran Nasional 2022: 5,86%
Kemiskinan Nasional 2022: 9,57%
13
Catatan
xxx : capaian 2022 lebih buruk dibandingkan dengan nasional
xxx : capaian 2022 lebih baik dibandingkan dengan nasional
*): Angka target Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan Kemiskinan Papua Barat
dan Papua merupakan angka target sebelum pemekaran
14
MAJOR PROJECT, antara lain
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing
PN 1
PN 2
PN 3
PN 5 PN 6
Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
• Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan
Wilayah Adat Domberay
• Pembangunan Ibu Kota Nusantara
• Jaringan Utama Pelabuhan Terpadu
• Transformasi Digital
• Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
• Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90
persen Rumah Tangga)
• Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
• Pengelolaan Terpadu UMKM
• Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan
dan Konservasi Energi
• Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
• Destinasi Pariwisata Prioritas
• Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
• Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
• Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk
Industri 4.0
• Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan
Stunting
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
• Pembangunan Fasilitas Pengolahan
Limbah B3
14
HAL – HAL YANG PERLU DI LAKUKAN
16
PENTINGNYA PERAN K/L DALAM MENCAPAI
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2020-2024 … (1/2)
Ketahanan Pangan
Indikator
Baseline
RPJMN
(2019)
Capaian
2022
Target
2024
(RPJMN)
Perkembangan
Kinerja
1.
Skor Pola Pangan
Harapan
87,9 92,9 95,2
Diperkirakan
mencapai target
2.
Global food security
index
62,6 60,2 69,8
Sulit mencapai
target
3.
Persentase lahan
baku sawah yang
ditetapkan sebagai
Lahan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan/(LP2B)
(%)
50 63,99 100
Perlu upaya
percepatan
4
Penggunaan benih
bersertifikat (%)
53 59,85 80
Perlu upaya
percepatan
5
Ketersediaan beras
(juta ton)
38,4 32,07 46,8
Sulit mencapai
target
6
Produksi jagung
(juta ton)
24,80 25,18 35,3
Sulit mencapai
target
7
Konsumsi daging
(kg/kapita/tahun)
13,20 12,80 14,6
Sulit mencapai
target
Indikator
Baseline
RPJMN
(2019)
Capaian
2022
Target
2024
(RPJMN)
Perkembangan
Kinerja
1.
Pembangunan
jaringan irigasi baru
(kumulatif) (ha)
1.000.000
(2015-2019)
125.240 500.000
Perlu upaya
percepatan
2.
Pembangunan
bendungan multiguna
(kumulatif) (unit)
61
(15 selesai,
46 on going)
63
(38 selesai,
25 on going)
63
Diperkirakan
mencapai target
Indikator
Baseline
RPJMN
(2019)
Capaian
2022
Target
2024
(RPJMN)
Perkembangan
Kinerja
1. Produksi Ikan 14,8 15,58 20,4
Perlu upaya
percepatan
2.
Konsumsi ikan
(kg/kapita/
tahun)
52,70 56,40 62
Perlu upaya
percepatan
KEMENTERIAN PUPR
KEMENTAN
KEMEN KP
17
Penguatan Layanan Kesehatan dan Infrastruktur Pendukung
Indikator
Baseline
RPJMN
(2019)
Capaian
2022
Target
2024
(RPJMN)
Perkembangan
Kinerja
1. Prevalensi stunting pada balita
(%)
27,7 21,6 14
Perlu upaya
percepatan
2. Prevalensi wasting (kurus dan
sangat kurus) pada balita (%)
7,4 7,7 7
Sulit mencapai
target
3. Insidensi tuberkulosis (per
100.000 penduduk)
312
354
(2021)
190
Sulit mencapai
target
4. Daerah eliminasi malaria
(kab/kota)
285 372 405
Diperkirakan
mencapai target
5. Imunisasi dasar lengkap pada
anak usia 12-23 bulan (%)
58
(2018)
66,9 90
Perlu upaya
percepatan
6. Fasilitas kesehatan tingkat
pertama terakreditasi (%)
46 56,4 100
Perlu upaya
percepatan
7. Puskesmas dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar (%)
23
(2018)
56,07 83
Diperkirakan
mencapai target
Indikator
Baseline
RPJMN
(2019)
Capaian
2022
Target
2024
(RPJMN)
Perkembangan
Kinerja
8. Rumah tangga yang
menempati hunian layak
dan terjangkau (%)
56,51 60,66 70
Perlu upaya
percepatan
9. Rumah tangga yang
menempati hunian
dengan akses air minum
layak dan aman (%)
89,27 layak
dan 6,80
aman
(2018)
91,05 layak
dan 11,80
aman
(2020)
100 layak
dan
15 aman
Perlu upaya
percepatan
10. Rumah tangga dengan
akses air minum jaringan
perpipaan (%)
20,18 19,47 30
Sulit mencapai
target
11. Rumah tangga yang
menempati hunian
dengan akses sanitasi (air
limbah domestik) layak
dan aman (%)
77,39 layak
termasuk
7,49 aman
80,92 layak
termasuk
10,16 aman
90 layak
termasuk
15 aman
Perlu upaya
percepatan
KEMENTERIAN PUPR
Indikator
Baseline
RPJMN
(2019)
Capaian
2022
Target
2024
(RPJMN)
Perkembangan
Kinerja
1. Persentase obat memenuhi
syarat (%)
78,6 89,73 92,3
Diperkirakan
mencapai target
2. Persentase makanan
memenuhi syarat (%)
76 85,21 86
Diperkirakan
mencapai target
STATUS PENCAPAIAN
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2020-2024 … (1/2)
EVALUASI DAN PENGENDALIAN SASARAN
Perlu dilakukan :
a. Mengkonfirmasi dan menyepakati sasaran-sasaran pembangunan yang perlu di
mutakhirkan
b. Melakukan pengisian di e-monev sampai dengan 5 Mei 2023 (TW1), termasuk melengkapi
capaian strategis K/L 2022
Selanjutnya akan menjadi bagian dalam :
a. Penyusunan Perpres RKP 2024 dan Pagu Anggaran (Diperkirakan Sidang Kabinet Juni 2023)
b. Penilaian kinerja K/L
c. Evaluasi proyek di daerah
Catatan : Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 dapat menghubungi Kedeputian Pemantauan Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan – Bappenas
KEBIJAKAN BARU JALAN DAERAH: SINKRONISASI
KONEKTIVITAS JALAN
1. Inpres No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan
Konektivitas Jalan Daerah.
2. Inpres dilaksanakan 2023-2024 dengan ruas yang
diprioritaskan:
a) Kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan
perkebunan, dan kawasan pertanian;
b) Peningkatan kemantapan jalan; serta
c) Pelebaran Jalan di sekitar kawasan IKN.
3. Pelaksanaan INPRES 2023 dimulai pada Mei-Juni
1
2
3
Pemerintah Daerah perlu:
1. Memilah rencana infrastuktur jalan yang
akan didanai oleh APBD ataupun yang
diusulkan melalui INPRES dan DAK
(menghindari duplikasi)
2. Memanfaatkan dan menyinkronkan dengan
adanya INPRES ini (pendekatan koridor)
Kementerian PUPR perlu:
1. Segera melakukan pelelangan dan
pembangunan (2023)
2. Bersama Bappenas mempersiapkan
rencana pelaksanaan INPRES untuk 2024
Kementerian/Lembaga lainnya dan
BUMN/Swasta melakukan sinkronisasi
rencana-rencananya dengan rencana
pembangunan infrastuktur jalan.
CONTOH: TARGET KOMODITAS UTAMA PERTANIAN TAHUN 2024
Target-target perlu dirinci hingga
lokasinya dan dituangkan di dalam
Renja K/L
Lokasi tersebut diharapkan fokus
pada daerah yang menjadi sentra
penekanan di 2024
Pemilihan lokasi sudah
memperhitungkan intervensi yang
pernah dilakukan
Rincian lokasi ini akan menjadi
bahan yang akan disampaikan pada
kabinet terkait evaluasi pembangunan
PERLUNYA MERINCI HINGGA LOKASI
Sumber: RENSTRA KEMENTAN 2020-2024 REVISI II
Padi
*) 55,89juta ton
Jagung
*) 23,34juta ton
Kedelai
*) 340ribu ton
Cabai
3,00 juta ton
Bawang
Merah
1,70 juta ton
Bawang
Putih
45,91ribu ton
Kakao
792 ribu
ton
Kopi
823 ribu
ton
Tebu
39,45
juta ton
Kelapa
3,29juta ton
Daging
Sapi/Kerbau
465,15ribu ton
Daging
Ayam
3,87 juta
ton
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanSiti Sahati
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrRyan Nugraha
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022BappedaLampungUtara
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutikTV Desa
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Marsusilanata Wawan
 
Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)
Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)
Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)Muliadin Forester
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptx
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptxPaparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptx
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptxDidinPathudin1
 
REMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptxREMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptxAladinBokingo
 
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfAnggoroRespati2
 
Materi Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMateri Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMIchsan10
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptSamsul78
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 

What's hot (20)

Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
Paparan Bappenas tentang Penyusunan RKP 2022
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 
Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)
Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)
Permendagri no. 12 tahun 2007 (lampiran 4)
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptx
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptxPaparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptx
Paparan Bappenas Capaian Nasional & Peran Pemda untuk SDGs.pptx
 
REMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptxREMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptx
 
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
 
Materi Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMateri Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptx
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.ppt
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 

Similar to Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf

Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfLelihHerawati
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
 
Pertumbuhan Ekonomi Aceh.pdf
Pertumbuhan Ekonomi Aceh.pdfPertumbuhan Ekonomi Aceh.pdf
Pertumbuhan Ekonomi Aceh.pdfFinaAnanda6
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___EroikaSariWidiyatni
 
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdf
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdfRPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdf
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdftengkuridwan1
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdfIrwin Sopyanudin
 
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...habibi479535
 
EPW RPJMN 2020-2024 potg.pptx
EPW RPJMN 2020-2024 potg.pptxEPW RPJMN 2020-2024 potg.pptx
EPW RPJMN 2020-2024 potg.pptxFarida977001
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
 
PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxPAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxPmkkemuning
 
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPPaparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPSasmarAurivanHarya
 
asdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptx
asdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptxasdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptx
asdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptxfajaradi29
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 201701112015
 
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptxCeiSlamet
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfandriusbappeda
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangmuzakir tombolotutu
 
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfPaparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfHendarko Ari
 

Similar to Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf (20)

Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
 
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdf
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
 
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaRancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannya
 
Pertumbuhan Ekonomi Aceh.pdf
Pertumbuhan Ekonomi Aceh.pdfPertumbuhan Ekonomi Aceh.pdf
Pertumbuhan Ekonomi Aceh.pdf
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdf
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdfRPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdf
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 FINAL-318-354.pdf
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pdf
 
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
 
EPW RPJMN 2020-2024 potg.pptx
EPW RPJMN 2020-2024 potg.pptxEPW RPJMN 2020-2024 potg.pptx
EPW RPJMN 2020-2024 potg.pptx
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
 
PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxPAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
 
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKPPaparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
Paparan presentasi kepala bappeda dalam FKP
 
asdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptx
asdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptxasdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptx
asdasdnxzocjoqwjpemav ourpiqpriqwpi,l.pptx
 
2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
 
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
2_Outlook perekonomian Riau 2023.pptx
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
 
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfPaparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
 

More from WEST NUSA TENGGARA

Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasianWEST NUSA TENGGARA
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuanWEST NUSA TENGGARA
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaanWEST NUSA TENGGARA
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teoriWEST NUSA TENGGARA
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertianWEST NUSA TENGGARA
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2WEST NUSA TENGGARA
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanWEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71WEST NUSA TENGGARA
 

More from WEST NUSA TENGGARA (20)

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian
 
Pidana Pajak Daerah
Pidana Pajak DaerahPidana Pajak Daerah
Pidana Pajak Daerah
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (14)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf

  • 1. Jakarta, 6 April 2023 Evaluasi RKP Tahun 2022 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
  • 2. Kementerian PPN/Bappenas RKP 2024 Tahun Terakhir RPJMN 2020-2024 : Ringkasan Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020 – 2024 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 505 Indikator Sasaran Pembangunan Highlight Indikator Sasaran Pembangunan Strategis • Penyusunan RKP 2024 • Pengendalian pelaksanaan kebijakan 2023-2024 Perkembangan kinerja menunjukkan dari 505 indikator pembangunan nasional, 69% meningkat serta 21% kinerja stagnan dan menurun. 51% 18% 3% 18% 10% Belum Dapat Disimpulkan* Meningkat (On The Track) Menurun Stagnan Meningkat Moderat Keterangan : 2
  • 3. Kementerian PPN/Bappenas Contoh Hasil Evaluasi Highlight Indikator Ketahanan Pangan dan Energi Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Ketahanan Pangan 1. Pertumbuhan PDB pertanian (%) 3,61 2,25 4,1 2. Global food security index 62,6 60,2 69,8 3. Skor pola pangan harapan 87,9 92,9 95,2 4. Pertumbuhan PDB perikanan (%) 5,73 2,79 8,7 5. Produksi ikan (juta ton) 12,9 15,6 20,4 6. Ketersediaan beras (juta ton) 38,4 32,07 46,8 Energi 1. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (persen) 9,18 12,3 Menuju 23 2. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (kumulatif) (Sambungan Rumah/SR) 537.936 1.143.553 4.010.445 1. Ketahanan pangan dan tingkat ketersediaan beras. 2. Percepatan peningkatan porsi EBT. 3. Percepatan jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga. HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN GLOBAL FOOD SECURITY INDEX 2022 Sumber: Economist Intelligence Unit (EIU), 2022
  • 4. Kementerian PPN/Bappenas Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Infrastruktur Pelayanan Dasar 1. Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) 56,51 60,66 70 2. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%) 89,27 layak dan 6,80 aman (2018) 91,05 layak dan 11,80 aman (2020) 100 layak dan 15 aman 3. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) 20,18 19,47 30 4. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) 77,39 layak termasuk 7,49 aman 80,92 layak termasuk 10,16 aman 90 layak termasuk 15 aman 5. Rasio elektrifikasi (%) 98,89 99,63 ~100 Infrastruktur Konektivitas Wilayah 1. Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi) 24 (2015–2019) 15 (11 selesai, 4 berlanjut) 36 2. Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi) 15 (2015–2019) 12 (3 selesai, 9 berlanjut) 21 3. Kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota (%) 92/68/57 92/72/60 97/75/65 Highlight Indikator Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas 1. Melambatnya pertumbuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak. 2. Stagnasi penyediaan akses air minum perpipaan. 3. Belum optimalnya pembangunan dan penyelenggaraan layanan sanitasi. 4. Pembangunan pelabuhan dan bandara perlu dikaji ulang. 5. Belum mantapnya kondisi jalan daerah. HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN STOK INFRASTRUKTUR TERHADAP PDB MASIH DI BAWAH RATA-RATA NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU (%) 4 Sumber: Bappenas Prospera (2019) INDEKS KINERJA INFRASTRUKTUR MASIH RENDAH Sumber: Laporan Daya Saing Global dari Forum Ekonomi dan Indeks Kinerja Logistik Bank Dunia. Catatan: Ukuran gelembung sebanding dengan PDB per kapita 2019.
  • 5. Kementerian PPN/Bappenas 1. Bappenas melaporkan hasil evaluasi paruh waktu pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 2. Menjadi bagian dalam perencanaan dan penyusunan RKP 2024 3. Selanjutnya rencana pencapaian target di RKP 2024 yang telah dibahas dengan K/L dan Daerah direncanakan dilaporkan dalam Perpres RKP 2024 (Juni) 4. Penajaman rencana pembangunan dan target-target pembangunan di RKP 2024 menjadi penting Ratas Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 serta Penyusunan RA RPJPN 2025–2045 (28 Maret 2023) Ratas Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 serta Penyusunan RA RPJPN 2025–2045
  • 7. SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2024 7 Bab 5 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sistematika SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2.1. Evaluasi RKP Tahun 2020 2.2. Kerangka Ekonomi Makro 2.3. Strategi Pengembangan Wilayah 2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN 3.1. RPJMN Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden 3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 3.3. Prioritas Nasional PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA 4.1. Prioritas Nasional 4.2. Pendanaan Prioritas Nasional KAIDAH PELAKSANAAN 5.1. Kerangka Kelembagaan 5.2. Kerangka Regulasi 5.3. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bab 6 PENUTUP
  • 8. Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan TEMA RKP Tahun 2024 Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Penguatan Daya Saing Usaha Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pelaksanaan Pemilu 2024 ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik PRIORITAS NASIONAL TEMA, PRIORITAS, DAN KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024 ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024 YANG DILAKSANAKAN MELALUI MAJOR PROJECT RKP 2024 antara lain MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, MP Akses air minum perpipaan, MP Reformasi sistem perlindungan sosial dan lainnya 8
  • 9. 9 Target RPJMN dilakukan penyesuaian melalui RKP 2024 dengan mempertimbangkan capaian dan kondisi terkini 9 Indikator Baseline (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) a) Target 2024 (RKP) b) 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,02 5,31 6,20–6,50 5,3-5,7 2. Pertumbuhan Investasi (%) 4,5 3,87 6,6-7,0 6,2-7,0 3. Share Industri Pengolahan (%) 19,7 18,3 21,0 19,9 -20,5 4. Tingkat Inflasi (%) 2,72 5,51 2,70 1,5–3,5 5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%) -4,82 25,8 7,4 5,9-11,7 6. Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 4,34 5,01 6,6-7,0 5,80-6,20 7. Rasio Pajak (% PDB) 9,76 10,4 10,7-12,3 9,91-10,18 8. Tingkat Kemiskinan (%) 9,22 9,57 6,00–7,00 6,5-7,5 9. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%) 5,23 5,86 3,60–4,30 5,0-5,7 10. Rasio Gini (nilai) 0,380 0,381 0,360–0,374 0,374-0,377 11. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) 71,92 72,91 75,54 73,99-74,02 12. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%) 23,46 26,87 27,30 27,27 Keterangan: a) Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 b) Exercise Bappenas, Februari 2023 c) Capaian 2010 tahun dasar 2007=100; 2014 tahun dasar 2012=100; 2019–2022 tahun dasar 2018=100 PENCAPAIAN SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN PARUH WAKTU RPJMN 2020-2024
  • 10. Realisasi Target 2022 2023 2024 Penurunan emisi GRK kumulatif (%) 26,87* 27,02 27,27 EBT dalam bauran energi primer nasional (%) 12,3 17,9 19,5 Realisasi Target 2022 2023 2024 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%) 4,89 5,3 – 5,6 5,4-5,8 Kontribusi PDB industri pengolahan (%) 18,34 20,6 19,9- 20,5 Realisasi Target 2022 2023 2024 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 3,9 6,1 – 6,3 6,2-7,0 Nilai devisa pariwisata (USD miliar) 7,04 7,08 – 9,99 7,38 – 13,08 Realisasi Target 2022 2023 2024 Tingkat kemiskinan (%) 9,57 7,5 – 8,5 6,5 -7,5 Tingkat kemiskinan ekstrem (%) 3,2 2,0 – 2,5 0 - 1 Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi 10 Realisasi Target 2022 2023 2024 Prevalensi stunting pada balita (%) 21,6 17,5 14 Insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk 354* 211 297 Daerah eliminasi malaria (kab/kota) 372 385 405 Daerah eliminasi kusta (kab/kota) 403 482 514 Nilai rata-rata hasil PISA (a) Membaca; (b) Matematika; (c) Sains (a): 371**; (b): 379**; (c): 396**. (a): 394; (b): 385; (c): 399. (a): 396; (b): 388; (c): 402. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Keterangan: * estimasi ** capaian 2018 Penguatan Daya Saing Usaha Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan PENEKANAN RKP TAHUN 2024 (1/2)
  • 11. Realisasi Target 2022 2023 2024 Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara di Tahun 2024 sebesar 3.399 Ha Pembangunan di Kawasan Istana Presiden (%) 1,53 60,9 100 Pembangunan hunian ASN dan HANKAM (%) - - 100 Realisasi Target 2022 2023 2024 Kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%) 92/72/60 93/73/63 95/74/64 Rumah tangga dengan akses air minum perpipaan (%) 19,47 24,59 25,53 Rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (%) 91,05 (layak) 11,80 (aman) 92,17 (layak) 14,22 (aman) 92,76 (layak) 15 (aman) Rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak (%) 80,92 (layak) 10,16 (aman) 85 (layak) 11 (aman) 86 (layak) 12 (aman) Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) 12 (9 berlanjut 3 selesai) 12 (1 berlanjut 11 selesai) 12 Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik kwh/kapita 1.173 1.336 1.400 11 PENEKANAN RKP TAHUN 2024 (2/2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Konektivitas Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Pelaksanaan Pemilu 2024
  • 12. KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2024 12 Sumber: Exercise Awal Bappenas, Maret 2023. PDB SISI PRODUKSI PDB SISI PENGELUARAN (PERSEN, YOY) PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 5,4 – 5,8 Industri Pengolahan 3,4 – 3,8 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,8 – 6,0 Perdagangan 6,5 – 7,4 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,2 – 8,4 Informasi dan Komunikasi 6,4 – 6,7 Konstruksi 8,1 – 8,6 Transportasi dan Pergudangan 5,3 - 5,5 Konsumsi RT & LNPRT 2,5 – 3,2 Konsumsi Pemerintah 6,2 - 7,0 Investasi 7,2 – 7,9 Ekspor Barang dan Jasa 7,2 – 8,0 Impor Barang dan Jasa 5,3-5,7 Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan seiring dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sementara dari sisi produksi, sektor dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi diharapkan akan tumbuh tinggi sejalan dengan agenda percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi.
  • 13. SASARAN PEMBANGUNAN PER PROVINSI TAHUN 2024 Sumber: Exercise Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2023 6,5 – 7,3 Kawasan Timur Indonesia 5,0 – 5,4 Kawasan Barat Indonesia 5,3 – 5,7 INDONESIA Aceh 3,9 – 4,4 4,8 – 5,5 12,0 – 12,5 Riau 3,2 – 3,5 3,1 – 3,8 5,2 – 5,6 Sumut 5,2 – 5,5 5,0 – 5,7 6,5 – 7,0 Sumbar 5,0 – 5,4 5,0 – 5,7 4,0 – 4,5 Bengkulu 4,6 – 5,2 2,8 – 3,5 13,5 – 14,0 Sumsel 5,2 – 5,6 3,8 – 4,5 9,5 - 10,3 Lampung 5,0 – 5,3 3,4 – 4,1 9,5 – 10,0 Kepri 4,8 – 5,4 7,4 – 8,1 3,5 – 4,0 Jambi 4,6 – 5,0 2,4 – 3,1 6,0 – 6,4 Babel 4,6 – 5,0 3,3 – 4,0 3,0 – 3,3 Banten 5,3 – 5,6 7,1 – 7,8 3,5 – 4,0 Jabar 5,1 – 5,5 7,1 – 7,8 6,0 – 6,4 Jateng 5,0 – 5,4 4,3 – 5,0 9,5 – 10,0 DIY 5,3 – 5,7 3,0 – 3,7 10,8 – 11,2 DKI 5,1 – 5,4 6,0 – 6,7 2,0 – 2,3 Jatim 5,3 – 5,7 3,8 – 4,5 8,5 – 8,9 Bali 6,5 – 6,9 2,1 – 2,8 2,5 – 3,0 Kalbar 5,3 – 5,7 4,0 – 4,7 5,3 – 5,6 Kalteng 5,8 – 6,4 3,4 – 4,1 3,5 – 4,0 Kalsel 4,8 – 5,2 3,7 – 4,4 3,0 – 3,3 Kaltim 5,1 – 5,6 4,8 – 5,5 3,5 – 4,0 Kaltara 5,5 – 6,0 3,0 – 3,7 3,0 – 3,4 Sulut 5,3 – 6,0 5,0 – 5,7 5,0 – 5,5 Gorontalo 4,9 – 5,8 2,0 – 2,8 13,7 – 14,0 Sulteng 13,7 – 15,3 2,6 – 3,3 10,0 – 10,3 Sulbar 3,7 – 4,5 1,0 – 1,8 8,5 – 8,7 Sulsel 6,3 – 6,9 3,6 – 4,3 6,3 – 6,7 Sultra 6,0 – 6,8 2,5 – 3,2 9,5 – 9,8 Malut 18,1 – 25,0 3,2 – 3,9 3,2 - 3,6 Maluku 5,2 – 5,7 5,6 – 6,3 14,0 – 14,6 Papbar* 3,5 – 4,2 4,2 – 5,0 18,9 - 19,2 Papua* 6,7 – 8,2 2,0 – 2,7 23,5 - 24,0 NTB 6,3 – 6,6 2,5 – 3,3 12,5 – 12,8 NTT 5,0 – 5,4 2,7 – 3,4 16,5 – 16,9 Baris pertama: Pertumbuhan (%) Baris kedua: Pengangguran (%) Baris ketiga: Kemiskinan (%) Keterangan: Pertumbuhan Nasional 2022: 5,31% Pengangguran Nasional 2022: 5,86% Kemiskinan Nasional 2022: 9,57% 13 Catatan xxx : capaian 2022 lebih buruk dibandingkan dengan nasional xxx : capaian 2022 lebih baik dibandingkan dengan nasional *): Angka target Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan Kemiskinan Papua Barat dan Papua merupakan angka target sebelum pemekaran
  • 14. 14 MAJOR PROJECT, antara lain Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PN 1 PN 2 PN 3 PN 5 PN 6 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar • Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay • Pembangunan Ibu Kota Nusantara • Jaringan Utama Pelabuhan Terpadu • Transformasi Digital • Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) • Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga) • Kawasan Industri Prioritas dan Smelter • Pengelolaan Terpadu UMKM • Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi • Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) • Destinasi Pariwisata Prioritas • Reformasi Sistem Perlindungan Sosial • Reformasi Sistem Kesehatan Nasional • Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 • Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim • Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 14
  • 15. HAL – HAL YANG PERLU DI LAKUKAN
  • 16. 16 PENTINGNYA PERAN K/L DALAM MENCAPAI SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2020-2024 … (1/2) Ketahanan Pangan Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Perkembangan Kinerja 1. Skor Pola Pangan Harapan 87,9 92,9 95,2 Diperkirakan mencapai target 2. Global food security index 62,6 60,2 69,8 Sulit mencapai target 3. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/(LP2B) (%) 50 63,99 100 Perlu upaya percepatan 4 Penggunaan benih bersertifikat (%) 53 59,85 80 Perlu upaya percepatan 5 Ketersediaan beras (juta ton) 38,4 32,07 46,8 Sulit mencapai target 6 Produksi jagung (juta ton) 24,80 25,18 35,3 Sulit mencapai target 7 Konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 13,20 12,80 14,6 Sulit mencapai target Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Perkembangan Kinerja 1. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (ha) 1.000.000 (2015-2019) 125.240 500.000 Perlu upaya percepatan 2. Pembangunan bendungan multiguna (kumulatif) (unit) 61 (15 selesai, 46 on going) 63 (38 selesai, 25 on going) 63 Diperkirakan mencapai target Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Perkembangan Kinerja 1. Produksi Ikan 14,8 15,58 20,4 Perlu upaya percepatan 2. Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun) 52,70 56,40 62 Perlu upaya percepatan KEMENTERIAN PUPR KEMENTAN KEMEN KP
  • 17. 17 Penguatan Layanan Kesehatan dan Infrastruktur Pendukung Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Perkembangan Kinerja 1. Prevalensi stunting pada balita (%) 27,7 21,6 14 Perlu upaya percepatan 2. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) 7,4 7,7 7 Sulit mencapai target 3. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 312 354 (2021) 190 Sulit mencapai target 4. Daerah eliminasi malaria (kab/kota) 285 372 405 Diperkirakan mencapai target 5. Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) 58 (2018) 66,9 90 Perlu upaya percepatan 6. Fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) 46 56,4 100 Perlu upaya percepatan 7. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) 23 (2018) 56,07 83 Diperkirakan mencapai target Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Perkembangan Kinerja 8. Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) 56,51 60,66 70 Perlu upaya percepatan 9. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%) 89,27 layak dan 6,80 aman (2018) 91,05 layak dan 11,80 aman (2020) 100 layak dan 15 aman Perlu upaya percepatan 10. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) 20,18 19,47 30 Sulit mencapai target 11. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) 77,39 layak termasuk 7,49 aman 80,92 layak termasuk 10,16 aman 90 layak termasuk 15 aman Perlu upaya percepatan KEMENTERIAN PUPR Indikator Baseline RPJMN (2019) Capaian 2022 Target 2024 (RPJMN) Perkembangan Kinerja 1. Persentase obat memenuhi syarat (%) 78,6 89,73 92,3 Diperkirakan mencapai target 2. Persentase makanan memenuhi syarat (%) 76 85,21 86 Diperkirakan mencapai target STATUS PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2020-2024 … (1/2)
  • 18. EVALUASI DAN PENGENDALIAN SASARAN Perlu dilakukan : a. Mengkonfirmasi dan menyepakati sasaran-sasaran pembangunan yang perlu di mutakhirkan b. Melakukan pengisian di e-monev sampai dengan 5 Mei 2023 (TW1), termasuk melengkapi capaian strategis K/L 2022 Selanjutnya akan menjadi bagian dalam : a. Penyusunan Perpres RKP 2024 dan Pagu Anggaran (Diperkirakan Sidang Kabinet Juni 2023) b. Penilaian kinerja K/L c. Evaluasi proyek di daerah Catatan : Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 dapat menghubungi Kedeputian Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan – Bappenas
  • 19. KEBIJAKAN BARU JALAN DAERAH: SINKRONISASI KONEKTIVITAS JALAN 1. Inpres No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. 2. Inpres dilaksanakan 2023-2024 dengan ruas yang diprioritaskan: a) Kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, dan kawasan pertanian; b) Peningkatan kemantapan jalan; serta c) Pelebaran Jalan di sekitar kawasan IKN. 3. Pelaksanaan INPRES 2023 dimulai pada Mei-Juni 1 2 3 Pemerintah Daerah perlu: 1. Memilah rencana infrastuktur jalan yang akan didanai oleh APBD ataupun yang diusulkan melalui INPRES dan DAK (menghindari duplikasi) 2. Memanfaatkan dan menyinkronkan dengan adanya INPRES ini (pendekatan koridor) Kementerian PUPR perlu: 1. Segera melakukan pelelangan dan pembangunan (2023) 2. Bersama Bappenas mempersiapkan rencana pelaksanaan INPRES untuk 2024 Kementerian/Lembaga lainnya dan BUMN/Swasta melakukan sinkronisasi rencana-rencananya dengan rencana pembangunan infrastuktur jalan.
  • 20. CONTOH: TARGET KOMODITAS UTAMA PERTANIAN TAHUN 2024 Target-target perlu dirinci hingga lokasinya dan dituangkan di dalam Renja K/L Lokasi tersebut diharapkan fokus pada daerah yang menjadi sentra penekanan di 2024 Pemilihan lokasi sudah memperhitungkan intervensi yang pernah dilakukan Rincian lokasi ini akan menjadi bahan yang akan disampaikan pada kabinet terkait evaluasi pembangunan PERLUNYA MERINCI HINGGA LOKASI Sumber: RENSTRA KEMENTAN 2020-2024 REVISI II Padi *) 55,89juta ton Jagung *) 23,34juta ton Kedelai *) 340ribu ton Cabai 3,00 juta ton Bawang Merah 1,70 juta ton Bawang Putih 45,91ribu ton Kakao 792 ribu ton Kopi 823 ribu ton Tebu 39,45 juta ton Kelapa 3,29juta ton Daging Sapi/Kerbau 465,15ribu ton Daging Ayam 3,87 juta ton