15. DESA
to the Information Society !!!
Masyarakat
“nyata”
MASYARAKAT
INFORMASI
“MASYARAKAT”
MAYA
16. 12/2/2016 16
Tingkatan-Tingkatan Sistem Informasi (1)
Tingkatan
Perangkat
Keras
Perangkat
Lunak
Ciri-ciri
SISTEM
INFORMASI
BERBASIS
MANUAL
Pensil,
Ballpoint,
Buku Tulis,
Mesin Tik
sampai ke
PC
Tidak ada,
atau paket-
paket
perangkat
lunak “generik”
yang tersedia,
seperti
pengolah kata,
spread-sheet,
dst.
Mengandalkan
kemampuan
manusiawi:
Akuntabilitas,
ketelitian,
ingatan,
keuletan, dst.
IBM Compatible
17. 12/2/2016 17
Tingkatan-Tingkatan Sistem Informasi (2)
Tingkatan Perangkat
Keras
Perangkat
Lunak
Ciri-ciri
SISTEM
INFORMASI
BERBASIS
KOMPUTER
KOMPUTER
umumnya
PC
Paket-paket
yang dibangun
untuk
keperluan yang
spesifik,
misalnya
SIMTAP,
SIMKEU, SIM
………dll.
Pekerjaan yang
berulang, rutin,
membosankan,
memerlukan
ketelitian dan
ingatan kuat, yang
berpeluang terjadi
kesalahan
manusiawi,
dibantu dengan
KOMPUTER
Laptop computer
Laser printer
IBM Compatible
18. 12/2/2016 18
Tingkatan-Tingkatan Sistem Informasi (3)
Tingkatan Perangkat
Keras
Perangkat
Lunak
Ciri-ciri
SISTEM
INFORMASI
BERBASIS
JARINGAN
KOMPUTER
KOMPUTER(P
C, Workstation,
Server),
perangkat
jaringan (NIC,
HUB, BRIDGE,
SWITCH),
sistem
telekomunikasi
Paket-paket
perangkat
lunak
berbasis
jaringan
Resource
sharing, bisa
diakses dan
meng-akses
dari dan ke
sistem
informasi lain
Satellite dish
Satellite
Tower box
19. 12/2/2016 19
ANTARA KEBUTUHAN
DAN KEMAMPUAN:
Satellite
Satellite dish
1 2 3
Tingkatan Sistem Informasi
KEMAMPUAN
KEBUTUHAN
Penawaran VENDORPenawaran VENDOR
24. Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa
Musyawarah Desa
(psl. 54)
Kepala Desa
(psl. 25 – 53)
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Warga/Masyarakat
Perangkat Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Klp. Dengan
kepentingan khusus
Bagian Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan RKP-
Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Prinsip dasar PemerintahanDesa
• Check and balances antara Kepala
Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
• Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
• Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Dipilih
langsung
Perwakilan Bagian
Wilayah desa yang
dipilih secara
Demokratis
Lembaga
Kemasyarakatan
/Adat
24
25. PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN (pasal 83 sd 85)
Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan
perpaduan Pembangunan antar-Desa dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota.
Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh
Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan/atau pihak
ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset
Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan
Pemerintah Desa.
Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan
Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil
Musyawarah Desa.
26. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemprov, Pemkab, melalui satuan kerja
perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM
Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan
oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pihak ketiga
wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala
lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya
kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
27. Saat ini pemerintahan
desa secara resmi telah
memiliki alamat domain
sendiri yaitu : desa.id
Contoh:
www.mandalamekar.desa.i
d yaitu alamat domain
pemdes Mandala Mekar,
Kab. Tasikmalaya, Jabar.
atau
www.durenombo.desa.id,
yaitu alamat domain
pemdes Durenombo,
Subah, Kab. Batang,
Jateng.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DESA (pasal 86)
28. BADAN USAHA MILIK DESA
(pasal 87 sd 90 ):
Desa dapat mendirikan BUMDesa, dikelola secara
kekeluargaan dan gotongroyong. Pendirian BUMDesa
harus disepakati melalui Musyawarah Desa.
Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan PERATURAN
DESA.
Jenis usaha : bidang ekonomi dan pelayanan umum.
Hasil usaha BUMDesa untuk : pengembangan usaha,
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat
desa, bantuan masyarakat miskin melalui hibah,
bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam APBDesa.
Pemerintah memberikan hibah dan/ akses permodalan,
pendampinagn teknis dan akses ke pasar, dan
memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA
29. KERJASAMA DESA (pasal 91,
92) :
Desa dapat bekerjasama dengan desa lainnya atau
pihak ketiga.
Kerja sama antar-Desa meliputi : pengembangan
usaha bersama yang dimiliki desa,
kemasyarakatan dan pelayanan, keamanan dan
ketertiban.
Kerjsama antar desa dituangkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa setelah musyawarah antar
desa.
Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan
Kerja sama antar Desa yang dibentuk melalui
Peraturan Bersana Kepala Desa.
Badan kerja sama antar Desa dapat membentuk
kelompok/lembaga sesuai kebutuhan.
Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk
BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau
lebih.
31. • Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis
(Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan
RKPDesa);
• Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Sisrenbangda);
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; yang di
dalam lampirannya diatur perihal diantaranya :
Penyelenggaraan Musrenbang.
Renstra Kecamatan
Pagu Indikatif Kecamatan / Kewilayahan
Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
Lanjutan
33. Juklak RPJPD
Juklak Penyusunan RPJMD
Juklak Penyusunan Renstra SKPD
Juklak Penyusunan Renja SKPD
Juklak Penyusunan RKPD
Juklak Pengendalian dan evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Juklak Penyusunan Rencana Pembangunan
Desa
Lanjutan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 1
Thn 2013 tentang Pembangunan Berbasis
Pemberdayaan Desa; yang diatur
diantaranya tentang :
Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh
Masyarakat;
Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten
dan Desa; dan
Kelembagaan Badan Kerjasama Antar
Desa, serta
Pelestarian Aset-aset PPK dan PNPM MPd
dan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.
Lanjutan
37. • kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok;
• sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal, terutama kekayaan desa;
• sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
• unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan
kurang terakomodasi.
KEBUTUHAN dan POTENSI DESA adalah:
38. Pembentukan Modal = Melalui Penyertaan Modal dari
Penyisihan ADD dan Menghimpun Dana dari Masyarakat atau ada
Embrio Usaha Desa (sarpras Outbound, homestay, desa wisata
agro/ UMKM).
Masyarakat Apatis = Pemdes harus Pro-Aktif untuk
membangkitkan semangat masyarakat, misalnya sulitnya
mengumpulkan masyarakat untuk musyawarah harus dipecahkan.
Belum Terintegrasi dengan Potensi Desa
(perlu kajian kapasitas desa) = Perlu dilakukan
Pendataan Usaha Produktif Misalkan, homestay, agrowisata,
Usaha Air Minum Desa, Wisata Desa, outbound dsb.
HASIL ANALISIS POTENSI
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU
PELATIHAN TEKNIS YANG DIBUTUHKAN RIIL OLEH MASYARAKAT
40. PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN
RPJMDESA (TIM 11)
FORM
VIII.1 (BA)
FORM VIII.4
(PETA
SOSIAL)
MENYIAPKAN
INFORMASI & BHN
PENDUKUNG PKD
MENETAPKAN JADWAL &
AGENDA PELAKSANAAN
(FORM VIII.3)
TAHAP I : PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHAP II : PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA
PERUMUSAN
RANCANGAN RPJM-
DESA (PKD)
PAGAS (KELOMPOK, DUSUN)
FORM VIII.5
(KALENDER
MUSIM)
FORM VIII.6
(DIAGRAM
VEN)
FORM B
(MASUKAN)
FORM C
(PROSES)
FORM 7
(POTENSI,
MASALAH
,KEBUTUH
AN)
FORM 8
(PENGELOM
POKAN &
PERINGKAT
MASALAH)
FORM 9 (BA.PAGAS)
FORM VIII.2
(SK.KADES)
FORM 12 (PENILAIAN
&PEMERINGKATAN MASALAH)
FORM 13 (PENETAPAN & TINDAKAN
PENYELESAIAN MASALAH)
FORM 11 (DATA MASALAH)
FORM 10 (DATA POTENSI DESA)
FORM 14 (BA RAPAT HASIL PKD)
2
47. Penguatan Kapasitas Masyarakat Kelembagan Lokal,
RPJMDes dan RKPDes sebagai Basis Perencanaan
Kerja Kerja Sama Desa & BKAD
Pagu Indikatif (PI) & Pendanaan Berbasis
Masyarakat/ADD Diperluas/ Swakelola oleh
Masyarakat
Teknikal Asisten dan Forum Gabungan SKPD
Dukungan Regulasi Pemda dan DPRD
Satu Perencanaan dan Satu Penganggaran
12/2/2016 47
Bahan Raoimnas
purwo_050265@yahoo.com
48. Penguatan Musren
Penguatan RPJMDes &
RKPDes
Penguatan Manajemen
Pemerintahan Desa
Rentang Pengendalian
Perencanaan & Pelaksanaan
Penguatan Kerjasama Desa
Penguatan Forum Musren
Penguatan Tim Delegasi Kec.
Rentra Kecamatan
Penguatan Forum Konsultasi
Penguatan Forum Gabungan
Penguatan Forum Musren
Penguatan Tim Delegasi Kab
Kebijakan Pagu Indikatif
Desa (PID), Perdes
RPJMDes & Swakelola
Kebijakan Pagu
Indikatif Kecamatan
(PIK)
Kebijakan Pagu Indikatif
Sektoral & Tehnical Asisten
SKPD (Kec & Desa)
Perda (Partisipatif,
Swakelola & Penyerahan
Urusan
Kebijakan Kerjasama Desa
& Pengendalian di
Kecamatan
SKPD
Desa
(Masyarakat)
Kecamatan
Kabupaten
Antar
Desa
DUKUNGAN
REGULASI DPRD
PENGUATAN
KAPASITAS
PROSES
PERENCANAAN
PROSES SATU PERENCANAAN & SATU PENGANGGARAN
Keterangan:
................... : Hubungan proses secara tidak langsung
_________ _: Hubungan proses langsung
12/2/2016 48
Bahan Raoimnas
purwo_050265@yahoo.com
49. Penyempurnaan &
Penetapan Rancangan
RKPD
Musrenbang Kabupaten
Tahunan
Forum SKPD
(TA dan Gabungan)
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa
Usulan Kegiatan
Masyarakat Desa
Usulan Kegiatan
Wilayah Kecamatan
Rancangan renja
SKPD
Hasil Musrenbang
Tahunan
PERBUP RKP
Rancangan Awal
Renja SKPD
Rancangan RKPD
Review
RPJMDes
&RKPDes
Review PKD
& PPD
Kerja Sama Antar Desa
BKAD
NOTA Kesepakatan
Pagu Indikatif
SKEMA ALUR PELAKSANAAN PAGU INDIKATIF
12/2/2016 49
Bahan Raoimnas
purwo_050265@yahoo.com
