RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang mencakup visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa, serta program dan kegiatan prioritas. Penyusunan RPJMDes melibatkan partisipasi masyarakat desa melalui kajian desa, musyawarah desa, dan musrenbang desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

1. Oleh : Sri Purwani

2.  “RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk
periode 6 (Enam) tahun dan merupakan
penjabaran dari visi dan misi kepala desa (atau
desa) yang memuat arah kebijakan pembangunan
desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan
umum, program dan kegiatan”.

3.  Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit
dan kompleks.
 Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilanpembangunan.
 Untuk mendorong pemangku kepentingan (stakeholderss desa) agar
memiliki wawasan ke depan.
 Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
 Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri,
Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
 Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika
perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
 Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan
memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.
 Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan
meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun
kekuatan dan memanfaatkan peluang.
 Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam
menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

4.  Orientasi masa depan, yaitu bersifat antisipatif terhadap
berbagai permasalahan yang diperkirakan muncul di masa depan
dengan memperhatikan kondisi sekarang untuk mengatasinya;
 Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;
 Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat
secara aktif dalam proses pembangunan;
 Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di
pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan
dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh
masyarakat desa;
 Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan
pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik
pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;

5.  Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik
(memperhitungkan keterjangkauan dan membedakan kebutuhan
dan keinginan) untuk mencapai hasil yang optimal;
 Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan
sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
yang tersedia;
 Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan
perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat
dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
 Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal
dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang
terbaik; dan
 Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah
dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa
dengan sumber informasi utama dari warga setempat
(stakeholders musrenbangdes).

6.  Mewujudkan perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
keadaan setempat;
 Menciptakan rasa memiliki dan
tanggungjawab masyarakat terhadap
program pembangunan di desa;
 Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil
pembangunan di desa; dan
 Menumbuhkembangkan dan mendorong peran
serta masyarakat dalam pembangunan di
desa. (pasal 116 PP No 43 Th 2014).

7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah;
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

8.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
 Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa; dan
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

10. P
e
n
y
u
s
u
n
a
n
R
e
n
c
a
n
a
Berita Acara Musrenbang
RPJMDes dan RKPDes
MASUKAN PROSES H A S I L DAMPAK
Pengelo
m-
pokan
Masalah
Penentu
an
Peringka
t
Masalah
Pengkajia
n
Tindakan
Pemecah
an
Masalah
Penentu
an
Peringka
t
Tindaka
n
Pengkajian Keadaan
(Desa,Dusun/Lingkungan,RT/R
W)
P
e
m
i
l
i
h
a
n
T
i
n
d
a
k
a
n
RPJMDes (5 thnan)
RKPDes (1Tahunan)
Agenda paduan keg.
swadaya dan dana
yang sudah ada (TP)
Perenc. Pemb.
Desa yang ada
dananya
Perencanaan Pemba-
ngunan Desa Yang
Dibiayai Swadaya
Masyarakat dan Pihak
Ketiga
Daftar Usulan
Rencana
Kegiatan
Pembangunan
Di Desa (DU-
RKPDes)Pemeringkatan
usulan kegiatan
pembangunan
Indikasi program
pembangunan Desa
Peraturan desa
tentang RPJMDe
Keputusan Kepala De
tentang RKPDes
Daftar
Masalah
Dan Potensi
Daftar
Masalah
Dan Potensi
Daftar
Masalah
Dan Potensi
Profil
Desa
Kalender
Musim
Potret
Desa
Bagan
Kelembagaa
n
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDES DAN RKPDES BERDASARKAN PERMENDAGRI 66/2007

11.  Bagian I: Pendahuluan
a. Latar Belakang / Pendahuluan
b. Landasan Hukum
c. Tujuan
 Bagian II : Profile Desa
a. Sejarah Desa
b. Kondisi Umum Desa
c. Kelembagaan dan SOTK Desa
d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

12.  Bab III : Proses Penyusunan RPJMDesa
a. Kajian Desa Partisipatif
b. Musyawarah Desa
c. Musrenbang RPJM Desa

13.  Bab IV :
VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
a. Visi dan Misi
b. Arah Kebijakan Pembangunan
c. Arah Kebijakan Keuangan Desa
d. Program dan Kegiatan Prioritas
e. Indikator Kinerja

14.  BAB V INDIKATOR KINERJA
 BAB VI PENUTUP
 LAMPIRAN- LAMPIRAN
1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender
Musim, DiagramKelembagaan)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya,
Musrenbangdes)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus,
Lokakarya, Musrenbangdes)
6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya,
Musrenbangdes)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya,
Musrenbangdes