Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA Fix.pptx
1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL
DESA/KELURAHAN
Pram Wedi Nugraha, S.E., M.M.
Naylul Authar, S.P., M.M.
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep
Selasa-Rabu (30-31 Mei 2023)
BIMBINGAN TEKNIS
2. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 tahun 2007 tentang Penyusunan dan
Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
3. Surat Mendagri 414.3/316/PMD tanggal 7
Februari 2013 tentang sistem pendataan
Profil Desa/Kelurahan.
3. PENDAHULUAN
Aktifitas pembangunan pada dasarnya
digerakkan dari, oleh dan untuk masyarakat
yang akan bermuara pada pembangunan
manusia seutuhnya, artinya mencakup
berbagai aspek dalam kehidupan warga
masyarakat, agar derajat dan kualitas
kehidupan masyarakat meningkat.
4. SASARAN PEMBANGUNAN
• Pembangunan pendidikan yang memadai, agar memiliki
kecakapan ketaqwaan dan keberadaban dalam
kehidupan;
• Pembangunan kesehatan dan gizi, orang yang produktif
dalam berkarya harus didukukung stamina yang tangguh;
• Pembangunan perekonomian masyarakat (daya beli),
masyarakat diberi peluang untuk bekerja dan bertransaksi
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;
• Selain itu bidang pembangunan yang sifatnya
pendukung/pelengkap bidang tersebut diatas, seperti
pembangunan sarana dan prasarana dan lingkungan
hidup
6. Penjelasannya
“Satu sama lain bidang-bidang pembangunan tersebut
saling berkaitan, untuk itu perlu keserasian dan
keterpadanan yang baik dalam perencanaan maupun
pada saat pelaksanaan pembangunan itu sendiri yang
akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan
yang menjadi takaran keberhasilan dari kegiatan
pembangunan. Pelaksanaan pembangunan akan efisien
bila dalam proses perencanaanya didukung oleh data
akurat yang disajikan dalam profil desa/kelurahan.”
8. PROFIL DESA
Profil desa/kelurahan merupakan gambaran
menyeluruh tentang karakter desa/kelurahan yang
meliputi :
1. Data dasar keluarga,
2. Potensi sumber daya alam,
3. Sumber daya manusia,
4. Kelembagaan,
5. Sarana dan prasarana serta
6. Perkembangan kemajuan dan permasalahan
yang dihadapi desa/kelurahan
10. PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL
DESA/KELURAHAN
Data Profil Desa Sebagai Data Dasar Bersama
Pelaku Pembangunan Desa/Kelurahan Dalam
Mendukung Perencanaan, Pengorganisasian,
Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan
Pelestarian Kebijakan, Program Dan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan
Masyarakat, Pelayanan Publik, Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan Dan Lembaga Kemasayarakatan
Serta Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan.
11. MANFAAT DATA PROFIL DESA /
KELURAHAN
Mengetahui karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan
sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan,
keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peranserta masyarakat,
kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan
serta permasalahan pembangunan di setiap desa dan kelurahan;
Mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan sebagai dampak
sinergitas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam,
kelembagaan dan prasarana dan sarana serta hasil kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun;
Mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa
dan kelurahan swdaya ke swakarya menuju swasembada;
Menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan
partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan masyarakat
tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan
nasional;
12. MANFAAT DATA PROFIL DESA /
KELURAHAN
Menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa dan
kelurahan sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan
masyarakat;
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kebijakan dan
program pembangunan masuk desa dan kelurahan;
Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju
perkembangan kemajuan masyarakat;
Penataan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
Penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan
desa dan kelurahan melalui perlombaab desa dan kelurahan; dan
Penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program
penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
14. POTENSI KELUARGA
PERKEMBANGAN
KELUARGA
MASALAH KELUARGA
1. SDM
2. SDA
1. KESEHATAN
2. PENDIDIKAN
3. EKONOMI
4. SOSIAL/BUDAYA
5. PARTISIPASI
1. KESEJAHTERAAN
KELUARGA
2. KAMTIBMAS
PROFIL
KELUARGA
INDONESIA
KUALITAS
MANUSIA
INDONESIA
RIAD
(Registrasi Ibu & Anak Tingkat Dusun)
ASIA
(Analisa Situasi Ibu & Anak)
INDEKS KEBERDAYAAN
MANUSIA INDONESIA
ALAT
UKUR
16. DATA POTENSI
DESA DAN KELURAHAN
SDA SDM
PRASARANA
&
SARANA
KELEMBAGAAN
1. POTENSI UMUM
meliputi batas dan
luas wilayah, iklim,
jenis dan kesuburan
tanah, orbitasi,
bentangan wilayah
dan letak;
2. pertanian;
3. perkebunan;
4. kehutanan;
5. peternakan;
6. perikanan;
7. bahan galian;
8. sumber daya air;
9. kualitas lingkungan;
10. ruang publik/taman;
dan
11. wisata.
1. Jumlah;
2. Usia;
3. Pendidikan;
4. Mata Pencaharian
Pokok;
5. Agama dan
Kepercayaan
6. Kewarganegaraan
7. Etnis/Suku Bangsa;
8. Cacat fisik dan
mental; dan
9. Tenaga Kerja.
10. Fasilitas Kerja
1. Transportasi;
2. Informasi dan
Komunikasi;
3. Air bersih dan
sanitasi;
4. Irigasi;
5. Pemerintahan;
6. Lembaga
Kemasyarakatan;
7. Peribadatan;
8. Olah raga;
9. Kesehatan;
10. Pendidikan;
11. Energi dan
penerangan;
12. Hiburan dan
wisata; dan
13. Kebersihan.
1. Pemerintahan Desa
dan Kelurahan;
2. Lembaga
Kemasyarakatan
desa dan kelurahan;
3. Lembaga Sosial
Kemasyarakatan;
4. Organisasi profesi;
5. Partai politik;
6. Lembaga
Perekonomian;
7. Lembaga
Pendidikan;
8. Lembaga Adat; dan
9. Lembaga
Keamanan dan
Ketertiban.
17. SUMBER
DAYA
ALAM
SUMBER
DAYA
MANUSIA
PRASARANA
KELEMBAGAAN
POTENSI UMUM
POTENSI
PENGEMBANGAN
TIPOLOGI
DESA/KEL
Dari Total Skor 4346
- TINGGI (+80%)
- SEDANG ( 60% - 80%)
- RENDAH (-60%)
- SANGAT POTENSIAL (+80%)
- POTENSIAL ( 70% - 80%)
- CUKUP POTENSIAL (60% -70%)
- KURANG POTENSIAL (-60%)
- PERSAWAHAN
- PERLADANGAN
- PERKEBUNAN
- PERTERNAKAN
- NELAYAN
- PERTAMBANGANG/GALIAN
- KERAJINAN & INDUSTRI KECIL
- INDUSTRI SEDANG & BESA
- JASA & PERDAGANGAN
- WISATA
CAPAIAN ANALISIS
&
SKOR MASALAH
DATA
POTENSI
DESA/ KEL
19. Tingkat
Perkembangan Desa
dan Kelurahan
1. Perkembangan
Kependudukan
2. Ekonomi masyarakat
3. Pendidikan masyarakat
4. Kesehatan masyarakat
5. Keamanan dan
ketertiban
6. Kedaulatan politik
masyarakat
7. Peranserta masyarakat
dalam pembangunan;
8. Lembaga
kemasyarakatan
9. Kinerja Pemerintahan
desa dan kelurahan
10. Pembinaan dan
pengawasan.
EVALUASI
21. EVALUASI
CAPAIAN
SKOR
MASALAH
Laju Perkembangan
Desa dan Kelurahan
Tahunan
Klasifikasi Tingkat
Perkembangan desa
dan kelurahan setiap
lima tahun
Dari total Skor 4426:
- Cepat Berkembang (+90%)
- Berkembang (60% - 90%)
- Lamban Berkembang (30 %-60%)
- Kurang Berkembang (- 30%)
Dari total Skor 22130:
- SWASEMBADA (+80%)
- SWAKARYA (60% - 80%)
- SWADAYA (- 60%)
ANALISIS LAJU
PERKEMBANGAN
DESA DAN KEL
EVALUASI DAN ANALISIS
22. KATEGORI PERKEMBANGAN DESA
• Cepat berkembang, jika skor total lebih dari 90%
skor maksimal;
• Berkembang, jika skor total mencapai 60% sampai
90% dari total skor maksimal;
• Lamban berkembang, jika skor total mencapai
30% sampai 60% dari total skor maksimal;
• Kurang berkembang, jika skor total tidak mencapai
30% dari total skor maksimal;
23. POKJA TINGKAT DESA/KELURAHAN
• Penanggung Jawab adalah Kepala
Desa/Lurah;
• Ketua adalah Sekretaris desa;
• Anggota terdiri atas:
• Perangkat Desa/Kelurahan;
• Kepala Dusun/Lingkungan;
• Pengurus LK Desa/Kelurahan;
• KPM; serta
• Aparat perangkat daerah yang ada didesa.
24. PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN
• Kegiatan penyiapan instrumen pengumpulan data;
• Kegiatan penyiapan kelompok kerja profil desa/kelurahan;
• Kegiatan pelaksanaan pengumpulan data;
• Kegiatan pengolahan data; dan
• Kegiatan publikasi data profil desa/kelurahan.
25. SUMBER INFORMASI PROFIL DESA
• Kepala Keluarga;
• Pengurus RT;
• Pengurus RW;
• Kepala Dusun/Lingkungan;
• Kepala Desa/Lurah;
• Perangkat Desa/Kelurahan;
• Pengurus LK Desa/Kelurahan; dan
• UPT satker daerah yang ada didesa.
26. HASIL PENGOLAHAN DATA PROFIL
DESA/KELURAHAN
• Kualitas ibu dan anak tingkat dusun/lingkungan hasil RIAD;
• Tingkat potensi umum desa/kelurahan;
• Potensi pengembangan desa/kelurahan;
• Tipologi pengembangan desa/kelurahan sesuai potensi
unggulan;
• Laju perkembangan desa/kelurahan;
• Status kemajuan desa/kelurahan;
• Permasalahan kualitas keluarga, tingkatan potensi umum, faktor
pembatas pengembangan potensi dan laju perkembangan,
tingkat dan kategori perkembangan desa/kelurahan; dan
• Indikasi program pembangunan desa dan kelurahan tahun
selanjutnya.
28. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib
membina penyelenggaraanpenyusunan
dan pendayagunaan data profil desa dan
kelurahan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat
wajib membina dan mengawasi teknis
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan,
analisis, publikasi dan pendayagunaan data
profil desa dan kelurahan.
29. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KABUPATEN
1. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah
kabupaten / kota untukpenyusunan dan
pendayagunaan data profil desa dan kelurahan
ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
2. Memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan
data profil desa dan kelurahan di kecamatan,
desa dan kelurahan;
3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
penyusunan dan pendayagunaan data profil desa
dan kelurahan skala kabupaten/kota;
30. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KABUPATEN
4. Melakukan upaya percepatan penyediaan data profil desa
dan kelurahan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan
kabupaten/kota;
5. Melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi kelompok kerja
pengelola profil desa dan kelurahan di tingkat
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan; dan
6. Memfasilitasi pendayagunaan data dasar keluarga, data
potensi desa dan kelurahan serta data tingkat
perkembangan desa dan kelurahan ditingkat
kabupaten/kota dalam proses perencanaan dan evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
31. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT
1. Memfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran
pendapatan dan belanja desa serta anggaran kelurahan
untuk penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan
kelurahan;
2. Memfasilitasi pembentukan kelompok kerja profil desa dan
kelurahan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan
dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga,
data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat
perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
32. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT
4. Memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil
desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
5. Melakukan upaya percepatan penyediaan data profil desa
dan kelurahan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; dan
6. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam
pendayagunaan data profil desa dan keluarga di tingkat
kecamatan.
33. SARAN
“Pendataan Profil Desa yang lengkap dan selalu ter-
update akan menjadi dasar pengambilan sebuah
kebijakan prioritas pembangunan desa sekaligus
untuk menghindari dari risiko salah sasaran dalam
pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat desa”.
