1. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Materi kelas XII Semester 1
BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Standar Kompetensi
1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Kompetensi Dasar
1.1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
1.2. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
1.3. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
Indikator Pencapaian Hasil Belajar
1. Siswa diharapkan dapat mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Siswa diharapkan dapat menguraikan fungsi Pancasila
3. Siswa diharapkan dapat mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara
4. Siswa diharapkan dapat membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
5. Siswa diharapkan dapat menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai.
6. Siswa diharapkan dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma
pembangunan.
7. Siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
8. Siswa diharapkan dapat menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Tujuan Pembelajaran
1. Mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara
2. Menguraikan fungsi Pancasila
3. Mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara
4. Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
5. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai
6. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
7. Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
8. Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi
terbuka.
Metode Pembelajaran

2. Dalam mekanisme pembelajaran modul dapat diterapkan beberapa metode
pembelajaran. Metode tersebut di antaranya:
1. Metode Ceramah (Preaching Method)
2. Metode Diskusi (Discussion Method)
3. Metode Pemberian Tugas
4. Metode Studi Kasus
Kegiatan Belajar 1 : Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pengertian Ideologi
Pengertian Ideologi Secara Etimologis
Menurut asal kata, istilah ideologi berasal dari kata “idea” berarti gagasan, konsep,
pengertian dasar, cita-cita, dan “logos” berarti ilmu. Secara
harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan dasar.
Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita yang
merupakan dasar, pandangan, atau paham.
Pengertian Ideologi Menurut Pendapat Para Ahli
Patrick Corbett, ideologi merupakan struktur kejiwaan yang tersusun oleh
seperangkat keyakinan mengenai:
a. Penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya
b. Sifat hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidup di dalamnya
c. Suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan
tersebutindependen, dan
d. Suatu dambaan agar keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu
diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari
kelompok sosial yang bersangkutan
AS Hornby, ideologi merupakan seperangkat gagasan yang mmbentuk landasan teori
ekonomi dan politik atau yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang
Soejono Soemargono, ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta
kepercayaan menyeluruh dan sistematis yang menyangkut: Bidang politik, Bidang
social,Bidang kebudayaan, Bidang agama

3. Frans Magnis Suseno, ideologi merupakan suatu sistem pemikiran yang dapat
dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka
a. Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-ciri sbb:
i. Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan
memperbarui masyarakat
ii. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang
dibebankan kepada masyarakat
iii. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri
atas tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan
mutlak
b. Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran terbuka. Ciri-ciri sbb:
i. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan
digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri
ii. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil
musyawarah dari konsensus masyarakat itu sendiri
iii. Ideologi terbuka tidak dicipitakan oleh negara, melainkan digali dan
ditemukan dalam masyarakat itu sendiri
Pengertian Ideologi Secara Umum
a. Dalam arti luas, ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir ataupun
bertindak (pedoman hidup) di semua segi kehidupan, baik segi kehidupan pribadi
maupun umum.
b. Dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun
bertindak (pedoman hidup) dalam bidang tertentu (Sunarso, Hs, 1986)
c. Ideologi negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi
negara merupakan konsensus (mayoritas) warga negara tentang nilai-nilai dasar
negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu (Heuken, 1998)
d. Karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
yang tidak lain adalah kehidupan politik, ideologi negara sering disebut pula
ideologi politik.
Pemahaman Konseptual tentang Ideologi
a. NICOLLO MACHIAVELLI (1469-1527)
– Berasal dari Florence, Italia
– Sebagai orang pertama yang secara langsung membahas fenomena ideologi,
dengan mengamati dan membahas praktek-praktek politik yang dilakukan oleh para
Pangeran.

4. – Pengamatan itu tampak dalam bukunya IL PRINCIPE, yang diterjemahkan dalam
judul “Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik” (1987)
– Menurutnya, ideologi pada dasarnya berkenaan dengan siasat dalam berpolitik
praktis.
– Siasat itu terutama tampak dalam tiga hal:
• Kecenderungan orang untuk melakukan penilaian keadaan berdasarkan
kepentingannya
• Konsepsi-konsepsi keagamaan seringkali digunakan untuk menggalang kekuasaan
dan melakukan dominasi
• Kebutuhan untuk menggunakan tipu daya dalam memperoleh dan
mempertahankan kekuasaan
b. ANTOINE DESTUT DE TRACY (1754-1856)
– Seorang pemikir Perancis, hidup masa revolusi Perancis
– Ia menulis buku masyur berjudul LES ELEMENTS DE L’IDEOLOGIE, di mana
istilah ideologi pertama kali digunakan.
– Bagi Tracy, istilah ideologi memiliki konotasi positif. Ideologi adalah ilmu
mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide.
– Dia mengajak masyarakat Perancis untuk berusaha menemukan dan menilai ide
yang sehat dan ide yang tidak sehat dalam masyarakat.
– Ide yang sehat adalah yang sesuai dengan realitas dan sejalan dengan akal budi.
Ide ini mestinya dimanfaatkan masyarakat sebagai patokan hidup sehari-hari.
– Ide yang tidak sehat adalah ide yang tidak sesuai dengan realitas dan
bertentangan dengan akal budi, yang lalu ia sebut sebagai gagasan palsu atau
khayalan belaka. Contoh gagasan palsu adalah gagasan bersumber dari agama, bahwa
raja memiliki kekuasaan dari Tuhan, akibatnya kekuasaan raja bersifat mutlak, tidak
bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, negara harus dijalankan berdasar kaidah-kaidah
akal budi, bukan kaidah-kaidah agama.
– Ketika Napoleon berkuasa, de Tracy didepak dari Senat. Napoleon menganggap
ideologi sebagai gagasan tidak berguna. Sejak itu, ideologi lenyap dari gelanggang
kehidupan politik.
c. Karl Marx (1818-1883)
– Berasal dari Prussia (kini Jerman).
– Dalam bukunya Die Deutch Ideologi, dia memahami ideologi berkebalikan dari de
Tracy. Baginya, ideologi adalah kesadaran palsu.
– Mengapa disebut kesadaran palsu? Karena ideologi merupakan hasil pemikiran
tertentu yang diciptakan oleh para pemikir, yang pada dasarnya sangat ditentukan

5. oleh kepentingannya. Maka, hasil pemikiran yang muncul dalam bentuk ideologi
sesungguhnya tidak lebih dari khayalan (pengandaian-pengandaian spekulatif) untuk
melindungi kepentingan kelas pemikir itu. Kelas pemikir itu adalah kelas penguasa.
– Demikianlah, ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar
pembenaran atas hak-hak istimewa kelas tertentu.
d. Louis Althusser (1918- …)
– Ia murid Marx, namun ia tidak setuju pandangan Marx tentang ideologi.
– Menurutnya, ideologi memang berisi gagasan spekulatif, namun bukan kesadaran
palsu. Sebab, gagasan spekulatif itu bukan dimaksudkan untuk menggambarkan
realitas (apa itu dunia), melainkan memberi gambaran tentang bagaimana manusia
semestinya menjalankan hidupnya.
– Setiap orang membutuhkan ideologi, sebab setiap orang perlu memiliki keyakinan
tentang bagaimana semestimya ia menjalankan kehidupannya.
– Pendek kata, ideologi adalah pedoman hidup.
Dua Kutub Ideologi
Kutub pertama, ideologi bisa menjadi sesuatu yang baik, yaitu manakala ideologi
mampu menjadi pedoman hidup menuju kehidupan yang lebih baik.
Kutub kedua, ideologi bisa menjadi hal yang tidak baik, yaitu manakala ideologi
dijadikan alat menyembunyikan kepentingan penguasa. Di sini, ideologi tidak lebih
dari sebuah kesadaran palsu.
Tiga Dimensi dalam Ideologi
Ideologi politik bisa bertahan dalam perubahan masyarakat, bisa pula pudar dan
ditinggalkan, tergantung pada daya tahan ideologi.
Ideologi akan mampu bertahan, bila mempunyai tiga dimensi, meliputi:
DIMENSI REALITA, menunjuk pada kemampuan ideologi untuk memcerminkan
realita yang hidup dalam masyarakat di mana ia muncul untuk pertama kalinya, paling
kurang realita pada saat-saat awal kelahirannya.
DIMENSI IDEALISME, yaitu kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di
dalam ideologi atau nilai-nilai dasarnya. Kualitas itu menentukan kemampuan ideologi
dalam memberikan harapan kepada masyarakat untukmempunyai dan membina
kehidupan bersama yang lebih baik dan untuk membangun masa depan yang lebih
cerah.

6. DIMENSI FLEKSIBILITAS, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan
sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan
masyarakat.
Dua Macam Watak Ideologi
a. Ideologi tertutup, adalah ideologi yang bersifat mutlak, ciri-cirinya:
Bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah
kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat
Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan
dipaksakan kepada masyarakat
Bersifat totaliter, artinya mencakup/mengurusi semua bidang kehidupan
Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati
Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban
bagi ideologi tersebut
Isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret
dan operasional yang keras, mutlak, dan total.
b. Ideologi terbuka, adalah ideologi yang tidak dimutlakkan, ciri-cirinya:
Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat (falsafah). Jadi bukan
keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan kesepakatan masyarakat
Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah
milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka
Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu
menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian
mereka
Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan
menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai falsafah
itu
Menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari
berbagai latar belakang budaya dan agama.
Pengertian Pancasila

7. Kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta (Agama Buddha) yaitu untuk
mencapai Nirwana diperlukan 5 dasar/ajaran, yaitu
1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh
2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berzina
4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
5. Jangan minum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minum minuman keras.
Diadaptasi oleh orang Jawa menjadi 5 M = Madat/Mabuk, Maling/Mencuri,
Madon/Bermain Perempuan, Maen/Judi, Mateni/Membunuh.
Pengertian Pancasila Secara Etimologis
Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu
dalam Kitab Tripitaka dimana dalam Ajaran Buddha tersebut terdapat suatu ajaran
moral untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 larangan di atas.
Pengertian Pancasila Secara Historis
Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai
rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia
memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945
disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat
rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat
itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4
Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar
Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didasarkan interprestasi
(penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.
Pengertian Pancasila Secara Termitologis
Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI, untuk
melengkapi alat2 Perlengkapan Negara, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18
Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan
yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan
Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI
yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia
Pancasila Berbentuk:
1. Hirarkis (berjenjang)
2. Piramid.

8. A. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di dalam sidang
BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:
1. Prikebangsaan;
2. Prikemanusiaan;
3. Priketuhanan;
4. Prikerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat
B. Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1 Juni 1945 di
depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:
1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
3. Mufakat/Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan;
Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila
yaitu:
1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
3. Ketuhanan YME.
Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila
atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.
C. Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945
rumusannya sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan
perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian Pancasila tersebut yang sah
dan benar secara Konstitusional adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 45, hal ini diperkuat dengan adanya Ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan
Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan

9. dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Proses Penyusunan dan Penetapan Dasar Negara
a. Tahap Pembentukan BPUPKI
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik tanggal 28 Mei
1945.Pembentukan BPUPKI memberi kesempatan secara legal kepada Indonesia
untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merancang UUD yang berisi dasar negara.
b. Tahap Penyusunan Konsep Rancangan Dasar Negara dan UUD
Sidang Pertama BPUPKI(29 Mei s/d 1 Juni 1945)
Pada sidang ini K.R.T Radjiman Widyodiningrat(ketua BPUPKI), menyampaikan
tentang dasar falsafah yang akan dibentuk bagi bangsa Indonesia.Usulan-usulan
dasar Negara RI yang muncul pada sidang ini, antara lain:
a. Mr. Moh. Yamin
Secara lisan;
1) Peri Kebangsaan
2) Peri Kemanusiaan
3) Peri Ketuhanan
4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan Rakyat
Secara tertulis;
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Prof. Dr. R. Soepomo
1) Paham negara persatuan
2) Hubungan negara dan agama
3) Sistem badan permusyawaratan
4) Sosialisme negara
5) Hubungan antar bangsa
c. Ir. Soekarno

10. Pancasila;
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
3) Mufakat atau demokrasi ekonomi negara bersifat kekeluargaan
4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang berkebudayaan
Dapat diperas menjadi Trisila;
1) Sosionalisme
2) Sosiodemokratis
3) Ketuhanan
Dapat diperas lagi menjadi Ekasila;
1) Gotong royong
Pada sidang pertama BPUPKI belum tercapai kesepakatan tentang dasar
Negara. Kemudian dibentuk Panitia Sembilan.
Panitia Sembilan
Anggota Panitia Sembilan adalah:
Ir. Soekarno Abikusno Tjokrosoejoso
Drs. Moh. Hatta H. Agus Salim
Mr. A.A. Maramis Mr. Ahmad Soebarjo
K.H. Wahid Hasyim Mr. Moh. Yamin
Abd. Kahar Muzakir
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar Negara
Indonesia yang dikenal dengan Jakarta Charter(Piagam Jakarta).
Rumusan Dasar Negara Menurut Jakarta Charter
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusian yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. Sidang Kedua BPUPKI (10 s/d 16 Juli 1945)

11. Pada sidang kedua ini membicarakan tentang rancangan UUD Negara
Indonesia dengan membentuk panitia kecil, yaitu;
Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Bertugas merumuskan rancangan
Pembukaan UUD yang berisi tujuan dan asas Negara Indonesia.
Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. R. Soepomo. Bertugas merumuskan
rancangan batang tubuh UUD dan naskah proklamasi.
Pada tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar Negara sebagaimana
tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam Pembukaan dari rencana
UUD yang sedang disiapkan.
d. Penetapan UUD 1945
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan:
1. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden RI yang pertama.
3. Untuk sementara waktu, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh BP-KNIP.
Rumusan dasar Negara yang disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
adalah sebagai berikut;
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila Ditinjau dari Tekstualnya
Ditinjau dari tekstual, bahwa Pancasia sebagai dasar Negara Republik Indonesia
tercantum dalam konstitusi Negara, yakni pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4
(merupakan landasan konstitusional dan ideologi negara).
Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia
1. Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah
mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup (filsafata

12. hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan
yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan
persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan
merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti
akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun
persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa
di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki
pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah polotik, ekonomi,
sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan
berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.
Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan
yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan
gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada
akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang
dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad
pada bangsa itu untuk mewujudkannya.
Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri
Republik ini dapat menunjukkan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup
bangsa kita yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam
ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat
Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.
Disamping itu maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup
bangsa Indonesia. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan
cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat/berakar di
dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan
bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup
manusia sebagai manusia dengan alam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya,
maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.
Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat
panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam
penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya
sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan
perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk
kepribadian sendiri.
Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang
bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai
pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bukan lahir
secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang, dengan melihat

13. pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar
dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan besar bangsa
kita sendiri.
Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam
kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup
ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam
rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki yaitu
dalam Pembukaan UUD 1945, dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949, serta dalam
Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia 1950, Pancasila itu tetap tercantum
didalamnya, Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu,
Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional
dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah sebagai
dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia
telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar
yang mamapu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni
1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia
merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan
kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merdeka. Di atas dasar
itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan
politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.
Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar
negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18
Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI, Undang-
Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur
pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar
peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.
Peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan
persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan
perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan
yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik yang
menjadi pelaksanaan dari UUD.
Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai
seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara
sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka

14. semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang,
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang
dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan
sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari
jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan,
bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum
formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi hakim, ilmu pengetahuan
hukum).
Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh
oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah
Indonesia.
Adalah suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas
fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila dasar yang kuat itu bukanlah
meniru suatu model yang didatangkan dari luar negeri.
Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa
Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang
hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang.
Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya
memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh
bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan
mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia
secara kekal dan abadi.
3. Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan
kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang
membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri
khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan
perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan
oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan
suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala
bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiongkok,
Portugis, Spanyol, Belanda dan lain-lain) namun kepribadian bangsa Indonesia tetap
hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu

15. atau masyarakat kota kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing,
namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri.
Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita
memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap
sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.
Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri
merupakan :
a. Dasar negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala
sumber hukum yang berlaku di negara kita.
b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita serta
memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya.
c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak
yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia,
serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa
yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain
bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan
tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang
menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil
dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam
wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram,
tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai.
e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat
Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi,
bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita
bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan
karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh
sejarah perjuangan bangsa.
Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami,
menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini maka
Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam

16. Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak
mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.
Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan
wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur
dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya
tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala
kesalahan akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah
begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.
Akhirnya perlu juga ditegaskan, bahwa apabila dibicarakan mengenai
Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam
Pembukaan UUD 1945, yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang
kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil
bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR RI No.
XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari
kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing
sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri,
terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti
setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian
yang keliru tentang Pancasila.
Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia
Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah kita
temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara
Indonesia seperti di bawah ini :

17. a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
b. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang
kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan
sebutan Piagam Jakarta).
c. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.
d. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27
Desember 1945, alinea IV.
e. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17
Agustus 1950.
f. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5
Juli 1959.
Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam
dokumen historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah agak
berlainan tetapi inti dan fundamennya adalah tetap sama sebagai berikut :
1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafat Negara Dalam Pidato Tanggal 1 Juni
1945 Oleh Ir. Soekarno
Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk
pertamakalinya mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata
urutannya sebagai berikut :
a. Kebangsaan Indonesia.
b. Internasionalisme atau Prikemanusiaan.
c. Mufakat atau Demokrasi.
d. Kesejahteraan sosial.
e. Ketuhanan.
2. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Naskah Politik Yang
Bersejarah (Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945)
Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang Istilah Jepangnya
Dokuritsu Jumbi Cosakai, telah membentuk beberapa panitia kerja yaitu :
a. Panitia Perumus terdiri atas 9 orang tokoh, pada tanggal 22 Juni 1945, telah
berhasil menyusun sebuah naskah politik yang sangat bersejarah dengan nama
Piagam Jakarta, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah itulah yang
ditetapkan sebagai naskah rancangan Pembukaan UUD 1945.
b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang
kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr.
Soepomo, Panitia ini berhasil menyusun suatu rancangan UUD-RI.
c. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

18. d. Panitia Pembelaan Tanah Air, yang diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.
Untuk pertama kalinya falsafah Pancasila sebagai falsafah negara
dicantumkan autentik tertulis di dalam alinea IV dengan perumusan dan tata urutan
sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945
Sesudah BPPK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan) merampungkan
tugasnya dengan baik, maka dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sebagai
penggantinya dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia oleh Ir. Soekarno di Pengangsaan Timur 56 Jakarta yang disaksikan oleh
PPKI tersebut.
Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan
sidangnya yang pertama dengan mengambil keputusan penting :
a. Mengesahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945.
b. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945.
c. Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan
Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
Tugas pekerjaan Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah
badan yaitu KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan pada tanggal 19 Agustus
1945 PPKI memutuskan, Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propinsi dan setiap
propinsi dibagi dalam karesidenan-karesidenan. Juga menetapkan pembentukan
Departemen-departemen Pemerintahan.
Dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea IV yang disahkan oleh
PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantumkan secara resmi,
autentik dan sah menurut hukum sebagai dasar falsafah negara RI, dengan
perumusan dan tata urutan sebagai berikut :

19. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah Konstitusi
RIS 1949
Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai tanggal 23
Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1949 diadakan KMB (Konferensi Meja
Bundar). Adapun delegasi RI dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO
(Bijeenkomstvoor Federale Overleg) dipimpin oleh Sutan Hamid Alkadrie dan
delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen.
Sebagai tujuan diadakannya KMB itu ialah untuk menyelesaikan
persengketaan antara Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil
dan pengakuan akan kedaulatan yang penuh, nyata dan tanpa syarat kepada RIS
(Republik Indonesia Serikat). Salah satu hasil keputusan pokok dan penting dari
KMB itu, ialah bahwa pihak Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia
sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali oleh Kerajaan Belanda
dengan waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Demikianlah
pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yuliana
menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan Negara RIS.
Pada waktu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota
Scheveningen (Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berlaku pada
tanggal 27 Desember 1949. Walaupun bentuk negara Indonesia telah berubah dari
negara Kesatuan RI menjadi negara serikat RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di
negeri Belanda jauh dari tanah air kita, namun demikian Pancasila tetap tercantum
sebagai dasar falsafah negara di dalam Mukadimah pada alinea IV Konstitusi RIS
1949, dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan.
4. Kerakyatan.
5. Keadilan Sosial.

20. 5. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mukadimah UUD
Sementara RI (UUDS-RI 1950)
Sejak Proklamasi Kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghendaki bentuk
negara kesatuan (unitarisme) oleh karena bentuk negara serikat (federalisme)
tidaklah sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan jiwa proklamasi. Demikianlah
semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap membara dan meluap,
sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia sejak lahirnya Budi Oetomo pada
tanggal 20 Mei 1908, kemudian dikristalisasikan dengan Sumpah Pemuda 28
Oktober 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa.
Oleh karena itu pengakuan kedaulatan negara RIS menimbulkan
pergolakan-pergolakan di negara-negara bagian RIS untuk bersatu dalam bentuk
negara kesatuan RI sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Sesuai Konstitusi,
negara federal RIS terdiri atas 16 negara bagian. Akibat pergolakan yang semakin
gencar menuntut bergabung kembali pada negara kesatuan Indonesia, maka sampai
pada tanggal 5 April 1950 negara federasi RIS, tinggal 3 (tiga) negara lagi yaitu :
1. RI Yogyakarta.
2. Negara Sumatera Timur (NST).
3. Negara Indonesia Timur (NIT).
Negara federasi RIS tidak sampai setahun usianya, oleh karena terhitung
mulai tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyampaikan Naskah Piagam,
pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti
pembubaran Negara Federal RIS (Republik Indonesia Serikat).
Pada saat itu pula panitia yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo
mengubah konstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal).
Perubahan bentuk negara dan konstitusi RIS tidak mempengaruhi dasar
falsafah Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah UUDS-RI 1950,
alinea IV dengan perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mukadimah Konstitusi
RIS yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan.
4. Kerakyatan.
5. Keadilan Sosial.

21. 6. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembukaan UUD 1945
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang
Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan
menyusun UUD baru.
Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan
Konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956.
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya. Konstituante gagal
membentuk suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dengan kegagalan
konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI mengeluarkan
sebuah Dekrit yang pada pokoknya berisi pernyataan :
a. Pembubaran Konstuante.
b. Berlakunya kembali UUD 1945.
c. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
d. Akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap
menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
IV dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968,
tertanggal 13 April 1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan Pancasila yang
resmi, yang harus digunakan baik dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan
sehari-hari. Instruksi ini ditujukan kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan
Lembaga / Badan Pemerintah lainnya.
Tujuan dari pada Instruksi ini adalah sebagai penegasan dari suatu
keadaan yang telah berlaku menurut hukum, oleh karena sesuai dengan asas hukum

22. positif (Ius Contitutum), UUD 1945 adalah konstitusi Indonesia yang berlaku
sekarang. Dengan demikian secara yuridis formal perumusan Pancasila yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang harus digunakan, walaupun
sebenarnya tidak ada di dalam Instruksi Presiden RI No. 12/1968 tersebut.
Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bukunya “Sekitar Pancasila” peri-hal
perumusan Pancasila dalam berbagai dokumentasi sejarah mengatakan bahwa uraian-uraian
mengenai dasar-dasar negara yang menarik perhatian ialah yang diucapkan
oleh :
1. Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945.
2. Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945.
3. Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
Walaupun ketiganya mengusulkan 5 hal pokok untuk sebagai dasar-dasar
negara merdeka, tetapi baru Ir. Soekarno yang mengusulkan agar 5 dasar negara itu
dinamakan Pancasila dan bukan Panca Darma.
Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar pokok itu oleh ketiga tokoh tersebut
dalam redaksi kata-katanya berbeda tetapi inti pokok-pokoknya adalah sama yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan atau Internasionalisme, Kebangsaan
Indonesia atau Persatuan Indonesia, Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegaskan : Maksud
Pancasila adalah philosophschegrondslag itulah fundament falsafah, pikiran yang
sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang
Kekal dan Abadi”.
Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas
Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955 menegaskan : “Susunan
Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang
mengakibatkan adanya hubungan organis di antara 5 sila negara kita”.
Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan Konstitusi”
(1951) berpendapat : “Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tidak
berubah sejak Piagam Jakarta sampai pada hari ini”.

23. Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Prof.
Mr. Muhamamd Yamin tersebut diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam
Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No. V/MPR/1973.
Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Menurut pandangan DR. Alfian, sebuah ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka
jika di dalam ideologi tersebut terkandung tiga dimensi sebagai berikut:
1. Dimensi Realita (suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup
dalam masyarakat)
2. Dimensi Idealisme (nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung
idealisme, bukan lambungan angan-angan (utopia).
3. Dimensi Fleksibilitas/Pengembangan (suatu ideologi memiliki keluwesan
yang merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan
tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat/jati
dirinya).
Gagasan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
1. Secara formal ditampilkan sekitar tahun 1985, walaupun semangatnya sendiri
sesunguhnya dapat ditelusuri dari pembahasan para pendiri negara pada tahun 1945.
2. Didorong oleh tantangan zaman, sejarah menunjukkan bahwa betapa
kokohnya suatu ideologi, bila tidak memiliki dimensi fleksibilitas, maka akan
mengalami kesulitan bahkan mungkin kehancuran (contoh : runtuhnya
Komunisme di Uni Soviet).
3. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai
Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya kita sesuaikan dengan
kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu.
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan gagasan Pancasila sebagai
ideologi terbuka :
1. Ideologi Pancasila harus mampu menyesuaikan dengan situasi & kondisi
zaman yg terus mengalami perubahan.
2. Terkandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat
dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan
tuntutan perkembangan zaman.
3. Pancasila harus mampu memberikan orientasi ke depan, terutama
menghadapi globalisasi dan keterbukaan.

24. 4. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan
dalam wadah dan ikatan NKRI.
Pancasila Berwatak Terbuka
Artinya Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka,
karena:
Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat
Indonesia
Isi Pancasila tidak langsung operasional
Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat
Pancasila juga bukan ideologi totaliter
Pancasila menghargai pluralitas
Perwujudan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Fleksibilitas ideologi Pancasila, karena mengandung nilai-nilai :
Pancasila Berwatak Terbuka
Artinya Pancasila memenuhi semua persyaratan sebagai ideologi terbuka,
karena:
Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat
Indonesia
Isi Pancasila tidak langsung operasional
Pancasila bukan ideologi yang memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat
Pancasila juga bukan ideologi totaliter
Pancasila menghargai pluralitas
Sungguhpun demikian, keterbukaan ideologi Pancasila terdapat batas-batas yang
tidak boleh dilanggar, antara lain:
1. Stabilitas nasional yang dinamis
2. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme
3. Mencegah berkembangnya paham liberal
4. Larangan terhadap paham atheisme
5. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat
6. Penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsensus di masyarakat
Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

25. Batas jenis pertama :
Bahwa yang boleh disesuaikan dan diganti hanya nilai instrumental, sedangkan nilai
dasar atau instrinsiknya mutlak dilarang.
Batas jenis kedua, yaitu terdiri dari 2 (dua) buah norma :
1. Penyesuaian nilai instrumental, pada tuntutan kemajuan jaman, harus
dijaga agar daya kerja dari nilai instrumental yang disesuaikan itu tetap
memadai untuk mewujudkan nilai instrinsik yang bersangkutan.
2. Nilai instrumental pengganti, tidak boleh bertentangan antara linea
recta dengan nilai instumental yang diganti.
Kegiatan Belajar 2 : Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Pancasila sebagai
Paradigma Pembangunan
Pengertian Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Ada dua pandangan tentang cara beradanya nilai :
1. Nilai sebagai sesuatu yang ada pada obyek itu sendiri (obyektif), merupakan suatu
hal yg obyektif dan membentuk semacam “dunia nilai”, yang menjadi ukuran
tertinggi dari perilaku manusia (filsuf Max Scheler dan Nocolia Hartman).
2. Nilai sebagai sesuatu yang bergantung kepada penangkapan dan perasaan orang
(subyektif), menurut Nietzsche, nilai yg dimaksudkan adalah tingkat atau derajat
yang diinginkan oleh manusia.
Beberapa Pengertian tentang Nilai:
1. Kamus Ilmiah Populer, Nilai adalah ide ttg apa yang baik, benar, bijaksana dan apa
yg berguna sifatnya lebih abstrak dari norma.
2. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang
berguna, yang indah, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan
harkat dan martabatnya.
3. Nursal Luth dan Daniel Fernandez, Nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yg
diinginkan atau tidak diinginkan yg mempengaruhi perilaku sosial dari orang yg
memiliki nilai itu. Nilai bukanlah soal benar salah, tetapi soal dikehendaki atau tidak,
disenangi/tidak.
4. C. Kluckhoorn, Nilai adalah suatu konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau
karakteristik dari sekelompok orang mengenai sesuatu yang didambakan, yang
berpengaruh pada pemilihan pola, sarana, dan tujuan dari tindakan.

26. Ciri-ciri Nilai:
1. Nilai-nilai yang mendarah daging (internalized value), yaitu nilai yang telah menjadi
kepribadian bawah sadar/ yg mendorong timbulnya tindakan tanpa berfikir lagi.
2. Nilai yang dominan, mrp nilai yg dianggap lebih penting dari pada nilai-nilai lainnya,
dengan pertimbangan :
a. Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut.
b. Lamanya nilai yg dirasakan oleh agt kelompok tsb.
c. Tingginya usaha untuk mempertahankan nilai itu.
d. Tingginya kedudukan (prestise) orang-orang yang membawakan nilai tersebut.
Macam-macam Nilai
1. Alport: Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat,
dalam 6 (enam) macam, yaitu: nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, & religi
2. Sprange: Nilai dapat dibedakan menjadi 6 (enam) antara lain: nilai ilmu
pengetahuan, nilai ekonomi, nilai agama, nilai seni, nilai sosial, dan nilai politik.
3. Sprange, Harold Lasswell: Mengidentifikasi 8 (delapan) nilai-nilai masyarakat
barat dalam hubungannya dengan manusia lain, yaitu ; (kekuasaan,
pendidikan/penerangan (enlightenment), kekayaan (wealth), kesehatan (well-being),
keteram-pilan (skill), kasih sayang (affection), kejujuran (rectitude) dan keadilan
(rechtschapenheid) dan kese-garan, respek (respect).
4. Prof. Dr. Notonagoro, membagi menjadi 3 (tiga) bagian:
a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yg berguna bagi unsur manusia.
b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan
kegiatan atau aktivitas.
c. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia, dapat
dibedakan atas 4 (empat) macam :
Nilai kebenaran/ kenyataan (ratio, budi dan cipta).
Nilai keindahan (perasaan dan estetis).
Nilai moral/ kebaikan (karsa dan etika).
Nilai religius (keyakinan/kepercayaan manusia)

27. Pancasila sebagai Sumber Nilai
Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber nilai, berarti nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila menjiwai seluruh kegiatan berbangsa dan
bernegara, secara umum dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila sbb :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi: nilai dasar, nilai
instrumental, dan nilai praksis.
Nilai Dasar:
1. Pancasila memuat nilai dasar tentang penyelenggaraan negara, yaitu: Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Karena merupakan nilai dasar maka:
a. Nilai-nilai itu bersifat abadi dalam Pembukaan UUD 1945
b. Nilai-nilai itu bersifat abstrak dan umum
c. Nilai-nilai itu relatif tidak berubah, namun maknanya selalu bisa disesuaikan dengan
perkembangan zaman
d. Melalui proses penafsiran ulang, akan didapat nilai-nilai baru yang lebih operasional
sesuai tantangan kekinian zaman
e. Nilai-nilai operasional itu berupa nilai instrumental dan nilai praksis
Nilai Instrumental:
1. Merupakan penjabaran dari nilai dasar
2. Berlaku untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu
3. Sifatnya sudah lebih kontekstual, bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan
zaman
4. Tampil dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program,
sebagai penjabaran dari nilai dasar

28. 5. Terikat oleh perubahan waktu, keadaan atau tempat sehingga memerlukan
penyesuaian secara berkala agar nilai dasar tetap relevan dengan masalah-masalah
utama yang dihadapi masyarakat pada zaman itu
6. Tercantum dalam seluruh dokumen kenegaraan yang menindaklanjuti UUD 1945
seperti undang-undang dan banyak peraturan pelaksanaannya
7. Lembaga-lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental yaitu MPR,
Presiden, dan DPR
8. Sesuai pasal 4 ayat 1 UUD 1945 Presiden dapat menindaklanjuti undang-undang
dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaannya
Nilai Praksis:
1. Adalah pelaksanaan nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pelaksanaan Pancasila meliputi dua cara:
a. Secara subyektif: Pelaksanaan oleh setiap individu warga negara indonesia,
penduduk indonesia, maupun oleh setiap individu penguasa negara atau
penyelenggara negara.
b. Secara obyektif: Pelaksanaan pancasila dalam penyelenggaraan negara oleh
lembaga negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Tinjauan metafisika terhadap Pancasila sehingga nilai-nilainya memiliki sifat
objektif :
1. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat
abstrak, umum dan universal.
2. Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan
bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun keagamaan.
3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut ilmu
hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang mendasar.
4. Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila), secara hukum
tidak dapat diubah oleh setiap pun termasuk MPR hasil pemilihan umum.
5. Pembukaan UUD 1945 terkandung Pancasila yang tidak dapat diubah
(tetap), krn kemerdekaan merupakan karunia Tuhan.
Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
Sila Pertama : Menunjukkan bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala
sesuatu, Yang Maha Esa, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya, maka manusia
Indonesia akan mengembangkan toleransi antarumat beragama, toleransi sesama

29. umat beragama, dan toleransi antarumat beragama dengan negaranya. Tidak akan
memaksakan agama kepada pemeluk agama lain. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang
sekuler atau memisahkan agama dan negara. Indonesia juga bukan negara agama
yang mendasarkan kepada agama tertentu.
Sila Kedua : Manusia memiliki hakikat pribadi yang mono-pluralis terdiri atas
susunan kodrat jiwa raga, serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri
sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur kemanusiaan akan
menumbuhkan sikaptepasalira, menghormati hak asasi manusia, anti penjajahan,
mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesama manusia, tenggang rasa,
dan sebagainya. Negara memberi kebebasan untuk menentukan jumlah anak, akan
tetapi program keluarga berencana merupakan program pemerintah agar warga
negara lebih bertanggung jawab pada generasi mendatang. Warga negara berhak
menentukan jenis pekerjaan dengan imbalan yang layak menurut kemampuannya
masing-masing.
Sila Ketiga : Berupa pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, satu bangsa dan
satu negara Indonesia, tidak dapat dibagi sehingga seluruhnya merupakan suatu
keseluruhan dan keutuhan. Nilai luhur persatuan terkandung di dalamnya cinta tanah
air, tidak membeda-bedakan sesama warga negara Indonesia, cinta perdamaian dan
persatuan, tidak mengagung-agungkan bangsa sendiri, suku dan daerah tertentu.
Sila Keempat : Menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi keseluruhan
jumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu yang
segala sesuatunya berasal dari rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan diperuntukkan
untuk rakyat.Nilai luhur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, antara lain terkandung makna cinta permusyawaratan,
cinta demokrasi, tidak memaksakan kehedak kepada orang lain, menghindari
kekerasan dalam menyelesaikan masalah, tidak mementingkan diri sendiri, cinta
kebersamaan, dan sebagainya.
Sila Kelima : Mengakui hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang
berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai luhur yang
terkandung didalamnya adalah mencintai keadilan sosial, cinta kekeluargaan, suka
bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa lain, dan menganggap bangsa lain
sederajat.
Sila pertama menjiwai dan mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima; sila
kedua dijiwai dan didasari sila pertama, menjiwai dan mendasari sila ketiga,

30. keempat, dan kelima; sila ketiga dijiwai dan didasari sila pertama dan sila kedua,
menjiwai dan mendasari sila keempat dan kelima; sila keempat dijiwai dan didasari
sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai dan mendasari sila kelima; sila kelima
dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Itulah yang
dinamakan Pancasila hierarkis piramidal.
Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Karena Pancasila merupakan sumber nilai di Indonesia maka semua nilai yang
berkembang tidak oleh bertentangan dengan Pancasila.
Pengamalan Pancasila Sebagai Sumber Nilai
1. Pemasyarakatan Nilai Pancasila dalam Keluarga.
Kehidupan sehari-hari dalam keluarga harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila, di
mana orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Segala tindak tanduk seluruh
keluarga harus bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Pemasyarakatan Nilai Pancasila dalam Sekolah
Anak yang berumur tujuh tahun telah memasuki usia wajib belajar pendidikan
formal. Di sinilah penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dimulai yaitu dari taman
kanak-kanak, terutama melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Pendidikan dalam Masyarakat
Pendidikan dalam masyarakat amat penting untuk penanaman nilai luhur Pancasila,
karena waktu di sekolah hanya terbatas sehingga waktu yang lebih banyak ada di
lingkungan keluarga dan masyarakat maka pergaulan sehari-hari dalam masyarakat
luas akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan kepribadian anak.
Oleh karena itu, hendaknya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pembentukan
sikap dan perilaku anak, serta penanaman nilai-nilai luhur Pancasila.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Makna, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional
Pengertian Pembangunan: Usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup
masyarakat sehingga menjadi lebih baik
Aspek Pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, di dalamnya
mencakup tiga aspek sekaligus, yaitu:

31. 1. Emansipasi bangsa, yaitu usaha bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan
pada bangsa lain agar dapat berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa
melepaskan semangat kerja sama yang produktif
2. Modernisasi, adalah upaya untuk mencapai taraf mutu kehidupan yang lebih
baik
3. Humanisasi, bermakna bahwa pembangunan pada hakikatnya untuk manusia
seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia
Makna Pembangunan Nasional, adalah upaya untuk mening-katkan seluruh aspek
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses
pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan
Tujuan Nasional.
Hakikat Pembangunan Nasional, adalah pembangunan manu-sia Indonesia seutuhnya
dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Tujuan Pembangunan Nasional, dilaksanakan untuk mewujud-kan Tujuan Nasional
seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
Paradigma adalah anggapan-anggapan dasar yang membentuk kerangka keyakinan
yang berfungsi sebagai acuan, kiblat atau pedoman untuk melihat persoalan dan
bagaimana menyelesaikannya
Paradigma pembangunan dipahami sebagai kerangka keyakinan yang digunakan
sebagai pedoman untuk melihat persoalan dan bagaimana melaksanakan
pembangunan
Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir
sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan
cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik (secara kualitatif
maupun kuantitatif)
Karena yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga
paradigma pembangunan harus berdasarkan kepribadian Indonesia dan menghasilkan
manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia, yang dijiwai dan
dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
Pokok-pokok Pancasila sebagai paradigma Pembangunan adalah sebagai berikut:

32. 1. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik dan hukum meliputi:
a. Pengembangan sistem politik negara yang menghargai harkat dan martabat manusia
sebagai subyek atau pelaku
b. Pengembangan sistem politik yang demokratis, berkadaulatan rakyat ,dan terbuka
c. Sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai moral bukan sekadar kekuasaan
d. Pengambilan keputusan politi secara musyawarah mufakat
e. Politik dan hukum yang didasarkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan.
2. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi meliputi:
a. Dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan
pembangunan ekonomi
b. Mengembangkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan
c. Mengembangkan sistem ekonoimi yang bercorak kekeluargaan
d. Ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan persaingan
bebas
e. Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama
3. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya meliputi:
a. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang
demokratis, aman, tenteram, dan damai
b. Pembangunan sosial budaya yang menghargai kemajemukan masyarakat Indonesia
c. Terbuka terhadap nilai-nilai luar yang positif untuk membangun masyarakat
Indonesia yang modern
d. Memelihara nilai-nilai yang telah lama hidup dan relevan bagi kemajuan
masyarakat
4. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan pertahanan keamananmeliputi:
a. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga
negaranya
b. Mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
c. Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain
5. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi meliputi:
a. Pengembangan iptek diarahkan untuk mencapai kebaghagiaan lahir batin, memenuhi
kebutuhan material dan spiritual
b. Pengembangan iptek mempertimbangkan aspek estetik dan moral

33. c. Pengembangan iptek pada hakekatnya tidak boleh bebas nilai, tetapi terikat pada
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
d. Pembangunan iptek mempertimbangkan akal, rasa, dan kehendak
e. Pembangunan iptek bukan untuk kesombongan melainkan peningkatan kualitas,
harkat, dan martabat manusia
6. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan agama meliputi:
a. Pengembangan kehidupan beragama adalah dengan terciptanya kehidupan sosial
yang saling menghargai dan menghormati
b. Memberikan kebebasan dalam rangka memeluk dan mengamalkan ajaran agama
c. Tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain
d. Mengakui keberadaan agama orang lain dengan tidak saling menjelekkan dan
menghina antarumat beragama
Masalah-masalah dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka:
1. Pancasila hanya akan berkembang kalau segenap komponen masyarakat bersedia
bersikap proaktif, terus menerus melakukan interpretasi (penafsiran ulang)
terhadap Pancasila dalam suasana dialog kritis-konstruktif
2. Karena terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa saja, bisa terjadi Pancasila semata-mata
ditafsirkan sesuai dengan kepentingan si penafsir
Dua tantangan/masalah tersebut menuntut sikap dan tanggapan positif semua warga
negara.
Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat diwujudkan
dengan adanya:
1. Kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan
pemahamannya mengenai Pancasila, misalnya dengan dialog publik tentang Pancasila
sehingga kemungkinan terjadinya i-relevansi, dominasi penafsiran maupun
penafsiran tidak sehat terhadap Pancasila bisa dicegah
2. Kesediaan segenap komponen bangsa menjadikan nilai-nilai Pancasila makin tampak
nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan terus
menerus secara konsisten berjuang memperkecil kesenjangan antara idel-ideal
Pancasila dengan kenyataan kehidupan berbangsa sehari-hari
Perwujudan Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

34. 1. Selalu berpegang teguh kepada kelima dasar Pancasila
2. Bersedia mengkaji Pancasila melalui wacana, diskusi, tulisan maupun penelitian
3. Terbuka terhadap nilai-nilai baru namun tetap sesuai dengan nilai dasar Pancasila
4. Menjadikan nilai Pancasila sebagai masuknya budaya asing
5. Menolak Pancasila dijadikan ideologi tertutup
6. Menolak Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang berkuasa
7. Bersedia mengembangkan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berpedoman pada Pancasila
8. Bersedia menaati norma sosial maupun norma hukum yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila.