2. Apa itu konstitusi ?
Menurut maknanya : “ Konstitusi adalah
dasar susunan badan politik yang
bernama negara”. Konstitusi
menggambarkan seluruh sistem
ketatanegaraan suatu negara, yaitu
kumpulan peraturan yang membentuk,
mengatur atau memerintah negara.
3. Pengertian arti luas : “ Konstitusi berarti keseluruhan
dari ketentuan – ketentuan dasar atau hukum dasar
(Droit Constitunelle). Hukum Dasar ada 2 yaitu
“Hukum Dasar yang tertulis (UUD) dan Hukum Dasar
yang tidak tertulis (Konvensi)
Pengertian sempit :” Konstitusi berarti piagam
dasar atau Undang – undang Dasar (Loi
Constitunelle). Yaitu dokumen lengkap mengenai
peraturan – peraturan dasar negara. Di
Indonesia contohnya adalah UUD 1945
4. PERANAN KONSTITUSI
SEBAGAI SARANA / ALAT DALAM
UPAYA MEMPERTAHANKAN
KEBERADAAN SEBUAH NEGARA
DARI PENGARUH BERBAGAI
PERKEMBANGAN YANG TERUS
BERGERAK DINAMIS.
5. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA /
HUKUM DASAR YANG TERTULIS
Bersifat mengikat :”pemerintah, lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan warga negara”.
Berisi norma – norma , kaidah, aturan atau ketentuan
yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang
terikat dalam negara.
Berfungsi sebagai sumber hukum setiap produk
hukum.
Menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan
berbagai kebijakannya.
Berfungsi sebagai alat kontrol dan alat untuk menguji
atau mengecek kesesuaian norma hukum di bawahnya.
6. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN RI
BERDASARKAN UU. NO. 10 TAHUN 2004
1. UUD 1945
2. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
– Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi, Perda Kabupaten,
Peraturan Desa
7. Konstitusi apa saja yang pernah berlaku di indonesia ?
NAMA KONSTITUSI MASA BERLAKUNYA
UUD 1945 (Periode i) 18 – 8 – 1945 s/D 27 – 12 - 1949
Konstitusi ris 27 – 12 - 1949 s/d 17 – 8 - 1950
Uuds 1950 17 – 8 – 1950 s/d 5 – 7 - 1959
Uud 1945 (Orde lama) 5 – 7 – 1959 s/d 12 – 3 - 1966
Uud 1945 (orde baru) 12 – 3 – 1966 s/d 19 – 10 - 1999
Uud 1945 hasil amandemen (reformasi) 19 – 10 – 1999 s/d sekarang
8. MASA BERLAKUNYA
UUD 1945 (PERIODE I)
18 – 8 – 1945 S/D 27 – 12 – 1949)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA BERDASARKAN KETETAPAN HASIL SIDANG PPKI 18 – 8 – 1945.
2. NASKAHNYA MERUPAKAN HASIL KERJA DARI BPUPKI TERDIRI DARI Pembukaan,
batang tubuh uud 1945 dan penjelasan (dimuat dalam berita ri no.7 th.1945)
3. Sifatnya masih sementara : karena belum dibuat oleh badan yang sesuai dengan
fungsinya sebagai wakil rakyat, disamping karena dalam pembuatannya dari
perencanaan sampai dengan penetapannya dilakukan dengan tergesa-gesa.
9. 4. Belum dapat dilaksanakan dengan baik (sistem pemerintahan dan lembaga negara
termasuk mpr dan Dpr sesuai dengan uud 1945 belum terbentuk), karena segala daya
dan upaya dikerahkan untuk membela dan mempertahankan negara yang baru
merdeka. Belaku aturan peralihan pasal iv (sebelum mpr,dpr dan dpa
dibentuk menurut uud ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan
bantuan sebuah komite nasional) memberikan
kekuasaan yang lebih luas kepada presiden.
5. Tanggal 16 oktober 1945 dikeluarkan maklumat wakil presiden no.x untuk membatasi
kekuasaan presiden (usul knip) sehingga knip berperan sebagai lembaga legislasi
(membentuk gbhn)
10. 6. Tanggal 3 Nopember 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah tentang
pembentukan partai politik sebagai sarana demokrasi.
7. Tanggal 11 Nopember 1945 BPKNIP mengusulkan adanya perubahan sistem
kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer.usul disetujui
presiden dan diumumkan tanggal 14 nopember 1945
8. Bentuk negara : kesatuan (ps.1 ayat 1 Uud 1945:” negara indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk republik)
11. 9. bentuk pemerintahan : republik. Dasar hukumnya ps. 1 ayat 1, ps.6 ayat 2 dan ps.7 uud
1945.
10. Pembagian kekuasaan :dibagi menjadi 3 (trias politika) yaitu kekuasaan legislatif
(membuat dan menetapkan uu dipegang oleh presiden dan dpr), kekuasaan esekutif
(melaksanakan uu / pemerintahan dipegang oleh presiden), dan kekuasaan yudikatif
(menegakkan uu dipegang oleh badan peradilan)
11. Sistem pemerintahan : sistem kabinet presidensiil (para menteri bertanggung jawab
kepada Presiden). Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 nopember
1945 berubah menjadi sistem kabinet parlementer (para menteri bertanggung jawab
kepada parlemen). Akibatnya sering terjadi adanya pergantian kabinet.
12. 12. Alat – alat kelengkapan negara yang ada :
1).knip (pengganti mpr dan dpr)
2).presiden
3).WAKIL PRESIDEN
4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
5).MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
13. MASA BERLAKUNYA
konstitusi ris
(27 - 12 – 1949 S/D 17 - 8 – 1950)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : BERDASARKAN hasil konferensi meja bundar (kmb) tanggal 23
agustus 1949 s/d 2 nopember 1949
2. Bentuk negara : negara serikat / federal (ps. 1 ayat 1 :” republik indonesia serikat yang
merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk
federasi”).
3. Bentuk pemerintahan : republik (ps.1 ayat 1, dan mukadimah konstitusi ris alinia iii :” ...
menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik
federal ...”)
14. 4. Pembagian kekuasaan : dibagi menjadi 3 yaitu kekuasaan legislatif
(pemerintah, dpr, dan senat), esekutif (dewan menteri yang diketuai oleh
perdana menteri), dan yudikatif (mahkamah agung indonesia).
5. Sistem pemerintahan : parlementer artinya para menteri baik sendiri –
sendiri atau bersama – sama bertanggung jawab kepada dpr. Kedudukan
para menteri tergantung pada dpr. Sehingga pada saat berlakunya
konstitusi ris, presiden tidak dapat diganggu gugat dalam pelaksanaan
tugasnya.
15. 6. Alat – alat kelengkapan negara yang ada:
1).presiden.
2).menteri - menteri
3).senat
4).dewan perwakilan rakyat
5).mahkamah agung indonesia
6).dewan pengawa keuangan (dpk)
16. MASA BERLAKUNYA
konstitusi uuds 1950
(17 – 8 – 1950 S/D 5 - 7 – 1959)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : dilatarbelakangi oleh
(a). kenyataan bahwa keadaan negara federal tidak
dapat bertahan lama. Banyak negara bagian ris yang
bergabung dengan negara ri.
(b). BERDASARKAN hasil persetujuan antara pemerintah ri
dengan ris yang diwakili oleh negara indonesia timur (nit)
dan negara sumatra trimur (nst) yang sepakat untuk
melaksanakan negara kesatuan dengan cara
mengubah konstitusi ris menjadi uuds.
17. 2. Bentuk negara : negara kesatuan (mukadimah uuds 1950 :” ... Menyusun
kemerdekaan kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik
kesatuan...”, dan ps. 1 ayat 1 uuds 1950 :” republik indonesia yang merdeka
dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk
kesatuan”.)
3. Bentuk pemerintahan : republik ( mukadimah alinea iv dan ps 1 ayat 1 uuds
1950)
4. Pembagian kekuasaan :dibagi 3 yaitu legislatif, esekutif dan yudikatif.
5. Sistem pemerintahan : sistem kabinet parlementer.
18. 6. Dengan penerapan Sistem kabinet parlementer berarti para menteri baik
sendiri – sendiri atau bersama – sama bertanggung jawab kepada dpr.
Kedudukan para menteri tergantung pada dpr. presiden tidak dapat
diganggu gugat dalam pelaksanaan tugasnya. Presiden apabila
menganggab bahwa dpr tidak lagi representatif dapat dibubarkan oleh
presiden dan memerintahkan pemiliahan dpr baru paling lambat 30 hari
(pasal 84)
19. 7. Selama berlakunya uuds 1950 dengan penerapan sistem kabinet parlementer telah
terjadi tujuh kali pergantian kabinet yaitu
No. Nama Kabinet Periode
1. Kabinet Natsir 6-9-1950 s/d 27-4-1951
2. Kabinet Sukiman 27-4-1951 s/d 3-4-1952
3. Kabinet Wilopo 3-4-1952 s/d 1-8-1953
4. Kabinet Ali
Sastroamijoyo
1-8-1953 s/d 12-8-1955
5. Kabinet Burhanudin
Harahap
12-8-1955 s/d 24-3-1956
6. Kabinet Ali
Sastroamijoyo
24-3-1956 s/d 9-4-1957
7. Kabinet Djuanda 9-4-1957 s/d 10-7-1959
20. 8. Penerapan sistem demokrasi liberal selama berlakunya uuds 1950 mengantarkan bangsa
indonesia pada kehidupan yang lebih baik karena cenderung memberikan kebebasan
individu atau kelompok liberal.
9. Dalam sidang kabinet karya muncul usulan untuk kembali ke uud 1945 yang dianggab
lebih demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. Termasuk Presiden
soekarno dihadapan sidang pleno konstituante (22-4-1959) juga menganjurkan untuk
kembali ke uud 1945.
10. Konstituante mengadakan sidang untuk menentukan sikap dengan mengadakan
pemungutan suara, hasilnya Ternyata sampai 3 kali pemungutan suara (30-5-1959, 1-6-
1959, dan 2-6-1959) tidak tercapai quorum bahkan ada anggota konstituante yang
mogok sidang. Sehingga tanggal 5 juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit presiden.
21. 11. ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA WAKTU ITU :
1).PRESIDEN
2).DEWAN MENTERI
3).DPR
4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
5).MEHKAMAH AGUNG INDONESIA
6).KONSTITUANTE
22. MASA BERLAKUNYA
uud 1945 (orde lama)
(5 – 7 - 1959 S/D 11 – 3 - 1966)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : dilatarbelakangi oleh keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959 yang isinya :
(a) bubarkan konstituante. (b) berlakunya kembali uud 1945 dan tidak berlakunya
kembali uuds 1950. (c) segera dibentuk mprs dan dpas.
sebab dikeluarkannya dekrit presiden : karena terbukti bahwa badan konstituante yang
bertugas untuk menyusun uud yang bersifat tetap tidak berhasil menyusun uud yang
diharapkan bahkan ada sebagian anggota yang mengancam mogok sidang, sehingga
hal tersebut akan sangat membahayakan negara.
23. 2. Bentuk negara : kesatuan
3. Bentuk pemerintahan : republik.
4. Sistem pemerintahan : sistem pemerintahan demokrasi terpimpin presiden bersikap
otoriter sehingga sangat menyimpang dari konsep demokrasi itu sendiri.
5. Telah terjadi banyak penyimpangan selama orde lama diantaranya :
1).Penyimpangan ideologi: konsepsi pancasila berubah menjadi konsepsi
nasakom.
2).Pengangkatan ir.soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh mprs (tap
mprs no. Iii / mprs / 1963).
3).pembubaran dpr oleh presiden (1960) karena tidak menyetujui rapbn yang
diajukan oleh presiden.
24. 4).hak budget tidak berjalan karena pemerintah tidak pernah mengajukan ruu apbn
untuk mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya tahun anggaran yang
bersangkutan
5).pemimpin lembaga tertinggi negara dan tinggi negara dijadikan menteri negara.
6. Peristiwa – peristiwa yang terjadi salama orde lama :
1).kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga berperan sebagai kepala
pemerintahan.
2).dibentuk dprgr tanpa pemilu.
3).dibentuk mprs yang keanggotaannya ditetapkan presiden (penpres no. 2 /1959).
4).dibentuk dpas berdasarkan penpres no. 3/1959.
5).dikumandangkannya trikora untuk membebaskan irian barat (19 – 12 – 1963).
6).ditandatanganinya perjanjian new york oleh pemerintah ri dan pihak belanda dalam rangka
pengembalian irian barat kepada indonesia.
25. 7. ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA WAKTU ITU:
1).MPRS
2).DPR-GR
3).PRESIDEN
4).DPAS
5).DPK
6).MA
8. SELAMA ORDE LAMA TELAH TERJADI 4 KALI PERGANTIAN KABINET YAITU:
No. Nama Kabinet Periode
1. Kabiet Kerja I 20-7-1959 s/d 18-2-1960
2. Kabinet Kerja II 18-2-1960 s/d 13-11-1963
3. Kabinet Kerja III 13-11-1963 s/d 27-8-1964
4. Kabinet Dwikora 27-8-1964 s/d 25-7-1966
26. MASA BERLAKUNYA
uud 1945 (orde BARU)
(11 – 3 - 1966 S/D 21 – 5 - 1998)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : DIMULAI SEJAK DIKELUARKANNYA SUPERSEMAR
(SURAT PERINTAH SEBELAS MARET) PADA TANGGAL 11 MARET 1966
OLEH PRESIDEN SOEKARNO KEPADA LETNAN JENDRAL SOEHARTO
(PANGKOSTRAD).
2. BENTUK NEGARA : KESATUAN.
3. BENTUK PEMERINTAHAN : REPUBLIK.
4. SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL.
27. 5. PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE BARU :
ORDE BARU BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN LANGKAH KOREKSI
SECARA KONSTITUSIONAL (MELALUI SIDANG – SIDANG MPRS / MPR)
TERHADAP SEGALA PENYIMPANGAN YANG TERJADI SELAMA ORDE
LAMA.
LEMBAGA NEGARA DILETAKKAN PADA FUNGSI SEBAGAIMANA
MESTINYA (TAP MPRS NO.IX/MPRS/1966.
TELAH DILAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM SECARA LUBER
BEBERAPA KALI (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) UNTUK MEMILIH DPR
DAN MEMBANTUK MPR.
PENARIKAN KEMBALI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PRESIDEN
SEUMUR HIDUP (TAP MPRS NO. XVIII/MPRS/1966)
28. TERJADI PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN (TAP MPRS NO. XXII / MPRS / 1966).
TERJADI PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) DAN DINYATAKAN
SEBAGAI ORGANISASI TERLARANGDI SELURUH NKRI (TAP MPRS NO. 25 / MPRS /
1966).
TERLAKSANANYA MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL LIMA TAHUNAN.
LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA TERBENTUK SESUAI DENGAN UUD
1945.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA TELAH DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN
FUNGSINYA SESUAI DENGAN UUD 1945.
SISTEM KABINET PRESIDENSIIL TELAH BERJALAN DENGAN BAIK.
PRESIDEN BERFUNGSI SEBAGAI KEPALA NEGARA JUGA SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN.
29. MUNCULNYA KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) YANG SEMAKIN MELUAS
MUNCULNYA KRISIS MULTIDIMENSIONAL YANG MENCAPAI PUNCAKNYA PADA TANGGAL 21 MEI
1998 YAITU TURUNNYA PRESIDEN SOEHARTO DARI JABATANNYA DAN DIGANTIKAN OLEH PRESIDEN
HABIBIE (ERA REFORMASI).
TERJADI SIDANG ISTIMEWA MPR (NOPEMBER 1998) YANG HASILNYA:
1). MENCABUT TAP MPR TENTANG REFERENDUM (TAP MPR NO. VIII/MPR/1998.
2). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN (TAP MPR NO. XI/MPR/1998).
3). PEMBATASAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI (TAP.MPR NO. XIII/MPR/1998).
4). PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERKEADILAN (TAP MPR NO. XV / MPR /
1998).
5). KETETAPAN MPR TENTANG HAM (TAP MPR NO. XVII/MPR/1998).
6). PENCABUTAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P4) TAP MPR NO.
XVII/MPR/1998
30. 6. Alat kelengkapan negara yang ada waktu itu:
1).mpr
2).dpr
3).presiden
4).dpa
5).bpk
6).ma
31. MASA BERLAKUNYA
uud 1945 (orde REFORMASI)
(21 – 5 - 1998 S/D SEKARANG)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : DIMULAI SEJAK TURUNNYA PRESIDEN SOEHARTO
DARI JABATANNYA DAN DIGANTIKAN OLEH PRESIDEN HABIBIE (21
MEI 1998).
2. BENTUK NEGARA : KESATUAN.
3. BENTUK PEMERINTAHAN : REPUBLIK.
4. SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL.
32. 5. PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE REFORMASI :
TERJADINYA GELOMBANG AKSI DEMONSTRASI YANG DIMOTORI
OLEH PARA MAHASISWA DAN PEMUDA MENJELANG LENGSERNYA
PRESIDEN SOEHARTO YANG MENUNTUT TERJADINYA REFORMASI
SECARA TOTAL SEPERTI PERUBAHAN KONSTITUSI YANG LEBIH
DEMOKRATIS, PEMBERDAYAAN RAKYAT DAN PENGHORMATAN
HAM, PENGHAPUSAN DOKTRIN ABRI, PENEGAKAN SUPREMASI
HUKUM, PEMBERANTASAN KKN, DESENTRALISASI DAN HUBUNGAN
YANG ADIL ANTARA PUSAT DAN DAERAH, TERWUJUDNYA
KEBEBASAN PERS, TERWUJUDNYA KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS.
33. TERJADINYA AMADEMEN UUD 1945 OLEH MPR SEBANYAK 4
KALI YAITU:
AMANDEMEN KE FORUM PELAKSANAAN
I SIDANG UMUM 14 S/D 21 OKTOBER 1999
II
SIDANG
TAHUNAN
7 S/D 18 AGUSTUS 2000
III
SIDANG
TAHUNAN
1 S/D 9 NOPEMBER 2001
IV
SIDANG
TAHUNAN
1 S/D 14 AGUSTUS 2002
34. 6. Alat kelengkapan negara yang ada waktu itu:
1).mpr
2).dpr
3).dpd
4).presiden
5).bpk
6).ma
7).ky (komisi yudisial)
8).MK(mahkamah konstitusi)
9).kpu (komisi pemilihan umum)
10).bank sentral
35. Amandemen
uud 1945
1. Apa amandemen itu ?
amandemen adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan perubahan terhadap
suatu aturan / ketentuan yang sudah ada sehingga menjadi lebih lengkap / baik.
2. Mengapa diadakan amandemen terhadap uud 1945 ?
untuk memenuhi tuntutan reformasi, dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang
lebih demokratis dengan menyempunrnakan aturan dasar dalam bernegara sekaligus
untuk memantapkan usaha pencapaian cita – cita proklamasi 17 agustus 1945
sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud 1945.
36. 3. Siapa yang berwewenang mengadakan amandemen terhadap uud 1945 ?
yang berwewenang adalah mpr (ps.3 ayat 1 uud 1945:”majelis permusyawaratan rakyat
berwewenang mengubah dan menetapkan undang – undang dasar”)
4. Disamping mpr berhasil mengadakan perubahan terhadap uud 1945 adakah
kesepakatan yang lain ?
ada, yaitu : (1). Tidak akan mengubah pembukaan uud 1945, (2). Tetap
mempertahankan nkri, (3). Tetap mempertahankan pemerinthan presidensiil, (4).
Penjelasan uud 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal – pasal uud
1945, (5). Perubahan dilaksanakan secara addendum (6). Batang tubuh Uud 1945
menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan
tambahan
37. 5. Perubahan apa saja yang telah dilakukan oleh mpr dalam rangka
pelaksanaan amandemen uud 1945 ?
berbagai aturan dasar diantaranya :
1).Tatanan kenegaraan.
2).Kedaulatan rakyat.
3).Hak asasi manusia.
4).Pembagian kekuasaan.
5).Kesejahtraan sosial.
6).Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum.
7). Hal lain sesuai dengan perkembangan
aspirasi dan kebutuhan bangsa.
38. 6. Terkait dengan amademen uud 1945 sikap positip apa yang mesti dikembangkan oleh setiap warga negara
?
1).disiplin : menjunjung tinggi hukum / patuh.
2).tidak egois : mendahulukan kepentingan umum.
3).kooperatif : menjalin kerjasama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
4).taat asas : memiliki kesadaran yang tinggi akan perlunya aturan dan tidak menang sendiri.
5).DEMOKRATIS : SELALU MENYEIMBANGKAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN.
6).TERTIP : BIASA BERBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN.
7).KOMITMEN : BERUSAHA MENGHARGAI PERJANJIAN YANG SUDAH DIBUAT.
8). INISIAtif : suka memberikan alternatif pemecahan masalah.
9).berpandangan kedepan : menyenangi kemajuan dan pembaharuan.
10).proaktif : tanggap dan peduli terhadap lingkungan dan peraturan yang berlaku.
