Bank Sentral
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•4,670 views
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan bank sentral dan bank umum di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga saat ini. Bank sentral pertama di Indonesia adalah De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828, kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Sedangkan bank umum berawal dari berdirinya bank-bank pemerintah pada tahun 1960-an yang kemudian digabung menjadi Bank Negara Indonesia.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (16)
Similar to Bank Sentral
Similar to Bank Sentral (20)
More from melly lydea
More from melly lydea (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bank Sentral
- 2. Sejarah Perkembangan Bank sentral di Nusantara• Nusantara merupakan jalur perniagaan internasional • Abad 15 Eropa memperluas wilayah penjelajahannya setelah konstantinopel jatuh ke kekuasaan Turki Usmani • Abad 16-17 munculnya paham merkantilisme di Eropa • Abad 18 Revolusi Industri Berlangsung di Eropa dan berkembang pesat sehingga mendorong kegiatan ekspor ke wilayah Asia dan Eropa • Pesatnya perdagangan di Eropa memicu tumbuhnya lembaga jasa keuangan, seperti • Bank Van Leening • Bank Of England • Riskbank • Bank Of France
- 3. Sejarah Perkembangan Bank sentral di Nusantara • Abad 15 Terjadi ekspedisi perdagangan Bangsa Eropa di Nusantara • Tahun 1511 • Portugis mengusai Malaka • Sponyol melalui Filifina menuju Maluku • Belanda berusaha menguasai Jawa • Tahun 1619 Belanda mengibarkan berndera VOC di Nusantara • Tahun 1746 Didirikan De Bank Van Leening • Akhir Abad 18 VOC mengalami kebangkrutan mata uang Rijksdaalde ditarik diganti mata uang real Spanyol • Tahun 1813 Beredar mata uang Ropy Jawa
- 4. DJB berdasarkan Oktroi I – VIII (1828 – 1922) • 9 Des 1826 Raja Willem 1 memberikan oktroi kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk mendirikan Lembaga Bank • 11 Des 1927 KJ Hindia-Belanda Leonard Pierre Joseph Borggraat Du Bus De Gisignies mengeluarkan SK No. 28 tentang oktroi dan ketentuan-ketentuan mengenai DJB • 24 jan 1828 dikeluarkan SK No.25 yang merupakan akte pendirian De Javasche Bank. • Presiden DJB : Mr. C. De Haan • Sekretaris : C. J. Smulders • Oktroi DJB berlaku 10 tahun dari 1 Jan 1828 – 31 Des 1837 diperpanjang hingga 31 Mar 1838 • 11 Mar 1828 DJB mencetak mata uang kertas pertama senilai ƒ 1. 120.000,- dengan pecahan ƒ 1000, ƒ 500, ƒ 300, ƒ 200, ƒ 100, ƒ 50, ƒ 25
- 5. DJB berdasarkan Oktroi I – VIII (1828 – 1922) • Tahun 1829 DJB membuka cabang di Semarang dan Surabaya • Masa oktroi keempat DJB membuka cabang di Padang, Makasar, Cirebon, Solo dan Pasuruan • Masa oktroi kelima DJB membuka cabang di Yogyakarta • 22 Mar 1881 DJB yang berusia 52 th melalukan pembaharuan dengan mengubah statusnya menjadi Naamlooze Vennootchap (N.V) • Masa Oktroi Keenam (DJB-NV) cabang di Pasuruan ditutup karena selalu rugi • Oktroi Kedelapan merupakan oktroi terakhir sampai 31 Mar 1922 hingga berlakunya DJB-wet
- 6. Periode De Javasche Bankwet 1922 (1922 – 1942) • 31 Maret 1922 Bankwet diubah dan ditambah dengan UU tanggal 30 April 1927 serta UU 13 Nopember 1930 • Jumlah modal disetor mengalami perubahan, kerena diperbesar menjadi ƒ 9.000.000 • DJB Wet terdiri dari seorang Presiden dan sekurangkurangnya dua Direktur, satu diantaranya adalah Sekretaris. Selain itu terdapat jabatan Presiden Pengganti I, Presiden Pengganti II, Direktur Pengganti I dan Direktur Pengganti II. • Penetapan jumlah Direktur ditentukan oleh rapat bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris • Sedangkan Dewan Komisaris terdiri dari 5 orang yang merupakan pemegang saham dengan hak suara (memiliki 4 saham) dan harus seorang Belanda • Dewan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi, meneliti kebenaran rekening tahunan berikut pembukuannya sekaligus memberikan persetujuan. • Adapun pembagian tugas dalam DJB pada periode ini terdiri dari tujuh bagian, diantaranya Bagian Ekonomi Statistik, Sekretaris, Bagian Wesel, Bagian Produksi dan Bagian Efek-Efek. • Pada periode ini DJB berkembang pesat dengan 16 Kantor Cabang, antara lain : Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makasar dan Manado. Serta kantor perwakilan di Amsterdam dan New York.
- 7. DJB Periode Pendudukan Jepang (1942 – 1945) • Perang Dunia II Pecah dan Jepang berhasil menduduki Jawa Pada Tahun Februari-Maret1942 • April 1942 diumumkan suatu banking-moratorium • Pimpinan Tentara Jepang untuk pulau Jawa yang berada di Jakarta mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris dan beberapa bank Cina • Ordonansi serupa juga dikeluarkan oleh Komando Militer Jepang di Singapura untuk bank-bank di Sumatera. Sedangkan kewenangan likuidasi bank-bank di Kalimantan dan Great East diberikan kepada Navy Ministry di Tokyo. • Fungsi dan tugas dari bank-bank yang dilikuidasi diambil alih oleh bank-bank Jepang seperti Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank dan Mitsui Bank, yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda saat mulai pecah perang
- 8. DJB Periode Revolusi (1945 – 1950) • Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 • Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945 telah disusun Undang-Undang Dasar • UUD 1945 Bab VIII pasal 23 Hal Keuangan yang menyatakan cita-cita membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomimonete • 10 Oktober 1945, NICA membuka akses kantor-kantor pusat Bank Jepang di Jakarta dan menugaskan DJB menjadi bank sirkulasi menggambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Tidak lama kemudian DJB berhasil membuka sembilan cabangya di wilayahwilayah yang dikuasai oleh NICA • 19 Oktober 1945 dibentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (Yayasan Bank Indonesia) • Yayasan Bank Indonesia melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/1946 • 30 Oktober 1946 Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) diterbitkan pertama kali pada. • Dengan keluarnya ORI, maka uang Jepang serta uang Belanda dinyatakan tidak berlaku sampai melalui jangka waktu penarikan yang ditentukan
- 9. Periode Pengakuan Kedaulatan RI hingga Nasionalisasi DJB (1950 – 1953) • Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) • 15 Agustus 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) membatalkan isi perjanjian KMB dan memutuskan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) • 28 Mei 1951 Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo dihadapan Parlemen mengumumkan kehendak Pemerintah untuk menasionalisasi DJB • 19 Juni 1951 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB yang akan mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun RUU nasionalisasi dan sekaligus merancang undang-undang bank sentral • 15 Desember 1951 diumumkan undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB. Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden • 10 April 1953 RUU tersebut kemudian disetujui oleh parlemen • 29 Mei 1953 disahkan oleh Presiden • sejak 1 Juli 1953 mulai berlaku, bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia. .
- 10. Pengertian Bank Sentral Sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang , stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.
- 11. Status Bank Indonesia • Lembaga Negara Yang Independen • Bank Indonesia sebagai Badan Hukum • Kedudukan Bank Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan RI • Esensi dan Implikasi dari Status dan Kedudukan Bank Indonesia
- 12. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia • Tujuan • Pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia • Tugas • tiga pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank
- 13. Tugas Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter • Peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort • Kebijakan Nilai Tukar • Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa • Penyelenggaraan Survei
- 14. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran • Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi • Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang
- 15. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank • Memberikan dan mencabut izin usaha bank • Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank • Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank • Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan- kegiatan usaha tertentu (Psl. 26)
- 16. Ketentuan Lain Mengenai Bank Sentral • DEWAN GUBERNUR • Larangan Bagi Anggota Dewan Gubernur • Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dewan Gubernur • Rapat Dewan Gubernur • INDEPENDENSI BANK INDONESIA • Yuridis • Personalia • Instutusi • Tujuan • Tugas • Manajemen • Anggaran • Transparansi • AKUNTANBILITAS • HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH • KETENTUAN HUKUM • Produk Hukum • Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif • LAIN-LAIN • Pengalihan Kredit Program • Pembatasan Penyertaan Modal • Ketentuan Disvesati
- 17. Sejarah Bank Umum • Tahun 1690 Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma • 5 Juli 1964 Pembangunan Semesta Berencana • Tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia • Jusuf Muda Dalam (Menteri Bank Sentral) menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi • Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I; • Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II; • Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III; • Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV • Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.
- 18. Pengertian dan Fungsi Bank Umum • Pengertian Bank Umum • UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak • Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran • Lembaga yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank- bank swasta nasional non - devisa dan bank-bank asing dan campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. (Pohan, 2008)
- 19. Pengertian dan Fungsi Bank Umum • Fungsi Bank Umum • Agent of Trust • Agent of Development • Agent of Service
- 20. Pengelompokan Bank Umum • Aspek Fungsi • Bank sentral • Bank Umum • Bank pembangunan • Bank Desa • BPR • Status Kepemilikan • Bank Milik Negara • Bank Milik Swasta Nasional,. • Bank Swasta Asing • Bank Pembangunan Daerah • Bank Campuran • Kegiatan Operasional • Bank Devisa • Bank Nondevisa • Penciptaan Uang Giral • Bank Primer • Bank sekunder • Sistem Organisasi • Unit Banking System • Branch Banking System • Holding Company Bank ( HCB) • Multy Holding Company Bank ( MHCB) • Correspondent Banking
- 21. Pengelompokan Bank Umun • Skala Usaha atau Target Pasar • Wholesale Banking • Retail Banking • Wholesale dan Retail Banking • Letak Geografis • Bank Lokal • Bank Regional • Bank Multinasional
- 22. Resiko-resiko dalam Usaha Perbankan • Risiko Likuiditas • Rsiko Tingkat Bunga • Risiko Kredit • Risiko Management • Risiko Investasi • Risiko Operasi • Risiko Keamanan • Risiko Pendapatan • Risiko Pasar
- 23. Bank Umum dalam Sistem Perbankan Indonesia • Sistem Perbankan Menurut UU Perbankan No 14/1967 Sistem Perbankan Bank Umum Bank Tabungan Bank pembangunan BU milik negara BT milik swasta BP milik negara BU milik swasta BT milik negara BU milik koperasi Bank Asing BP milik swasta BPD BP milik koperasi BT Milik Koperasi
- 24. Bank Umum dalam Sistem Perbankan Indonesia • Sistem perbankan Menurut UU Perbankan No 7/1992 Sistem Perbankan Bank Umum Sistem Perbankan Sistem Perbankan Sistem PerbankanPersero Perusahaan daerah Koperasi Daerah Sistem Perbankan Sistem Perbankan Perseroan terbatas
- 25. Bank Umum dalam Sistem Perbankan Indonesia • Sistem Perbankan di Indonesia Menurut UU perbankan No 10/1998 Bank Indonesia DPR & BPK Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Bank Umum BPR Bank Pemerintah BUSNBPD Bank Asing Bank Campuran
- 26. Kegiatan Bank Umum • Perkreditan (credit) • Pemasaran (Marketing) • Operasi (operation) • Sumber daya manusia (Human Resources) • Pengawasan (Audit)
- 27. Produk Bank Umum • Produk disisi kewajiban Bank • Giro ( Demand Deposit) • Tabungan ( Saving) • Deposito ( Deposit ) • Jenis-jenis Deposito • Deposito Berjangka (Time Deposit) • Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) • Deposit On Cal • Produk disisi Aktiva Bank • Kredit Investasi • Kredit Modal Kerja • Kredit Perdagangan • Kredit Konsumtif • Kredit Profesi • Kredit Sidkasi • Kredit Progam • Kredit of Shore • Kredit on Shore
- 28. Produk Bank Umum Produk jasa Lainnya• Kiriman Uang (Transfer) • RTGS (Real Time Gross Sattlement) • Kliring (Clearing) • Inkaso (collection) • Safe Deposit Box (SDB) • Bank Cards (kartu Kredit, Kartu Debit, Kartu ATM) • Bank Notes • Bank Garansi (bank guarantee): • Bank Draft • Letter of Credit (L/C): • Travellers Cheque • Electronic Money
- 29. Kesimpulan Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- 30. Kesimpulan • Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional non - devisa dan bank-bank asing dan campuran • Agent of Trust • Agent of Development • Agent of Service
- 31. TERIMAKASIH… Created by: Cecep Yuda Published by: Melly Lydea Pendidikan Akuntansi 2010 B Universitas Pendidikan Indonesia 2013