Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia berfokus pada pembentukan sistem birokrasi dan lembaga-lembaga negara, termasuk menetapkan UUD 1945, membentuk 12 departemen dan memilih Soekarno sebagai Presiden. Pemerintah juga membentuk badan-badan pertahanan dan keamanan seperti BKR dan TNI untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar.

1. Proklamasi.flv

3.  Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi
bangsa-bangsa yang dikuasainya termasuk
Indonesia agar mereka membantu Jepang
melawan Sekutu
 Untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal
penting yang berhubugan dengan
pembentukan negara Indonesia merdeka,
Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan
pembentukan BPUPKI pada 28 Mei 1945

4.  Dalam sidang pertama 29 Mei 1945 BPUPKI
merumuskan dasar negara yang diusulkan oleh
Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno
 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan Pancasila
yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir
Pancasila
 Sidang I BPUPKI tidak menghasilkan suatu
kesimpulan atau rumusan, maka dibentuklah
Panitia Kecil yang kemudian berhasil membuat
rumusan gambaran maksud dan tujuan
pembentukan Indonesia merdeka yang disebut
dengan Jakarta Charter pada 22 Juni 1945

5.  Pada 10 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang II
merumuskan rancangan UUD negara. Jakarta
Charter menjadi mukadimah UUD negara tetapi
ada perubahan pada sila pertama karena
keanekaragaman masyarakat Indonesia.
 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI menggantikan
BPUPKI dan diresmikan pada 9 Agustus 1945.
 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki
landasan dasar agar kelak di kemudian hari dapat
dipertahankan.
 Landasan dasar nasional: Pembukaan UUD 1945:
landasan dasar internasional: Atlantic Charter dan
Piagam San Fransisco.
 Dengan landasan dasar tersebut Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia memiliki kedudukan yang
kuat baik secara nasional maupun internasional.

6.  14 Agustus 1945 setelah Hirosima dan
Nagasaki dibom atom Jepang menyerah
tanpa syarat kepada Sekutu.
 Mendengar berita tersebut para pemuda
segera bereaksi agar proklamasi
dilaksanakan secepatnya.
 Terjadi perbedaan pendapat antara golongan
tua dan golongan pemuda mengenai
mekanisme kemerdekaan Indonesia.

7.  Golongan Pemuda berpendapat bahwa
kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan
masalah rakyat Indonesia yang tidak perlu
bergantung pada negara/bangsa lain
 Golongan Tua berpendapat bahwa
kemerdekaan harus dilaksanakan melalui
revolusi secara terorganisir, untuk itu perlu
dibicarakan dalam rapat PPKI 18 Agustus 1945.
 Perbedaan pendapat inilah yang mendorong
golongan pemuda membawa Soekarno-Hatta
ke Rengasdengklok karena golongan tua tidak
bersedia segera memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia sesuai desakan
golongan muda.

8.  Soekarno-Hatta terpaksa dibawa ke
Rengasdengklok untuk mengamankan mereka
dari pengaruh Jepang.
 Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan
mereka karena letaknya yang terpencil dan
meruupakan markas tentara PETA
 Golongan Tua akhirnya sepakat dengan
golongan pemuda untuk segera
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
tetapi dengan syarat mereka kembali dulu ke
Jakarta.
 Atas jaminan dari Ahmad Subardjo dari
golongan tua bahwa kemerdekaan akan
diproklamasikan pada esak hari 17 Agustus
1945 akhirnya mereka kembali ke Jakarta dan
merumuskan teks proklamasi di rumah
Laksamana Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol
No. 1

9.  Dengan bantua Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo,
Soekarno menyiapkan teks yang ditulis dengan
pensil pada sehelai kertas. Setelah melalui
perdebatan kecil antara golongan tua dan golongan
pemuda akhirnya disepakati teks proklamasi yang
kemudian diketik oleh Sayuti Melik.
 Atas usul Sukarni teks proklamasi ditandatangani
oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
 Direncanakan proklamasi akan dibacakan di
Lapangan Ikada (Lap. Monas) tetapi karena
rencana tersebut sudah terdengar oleh Jepang dan
mereka menjaga ketat Lapangan Ikada maka untuk
menghindari bentrokkan fisik akhirnya proklamasi
dibacakan di depan kediaman Soekarno Jl.
Pegangsaan Timur No. 56 jakarta pusat.

10. Berita proklamasi disebarkan ke seluruh penjuru
tanah air dan dunia melalui berbagai media
seperti:
 Surat kabar (Djahaja dan Soeara Asia)
 Selebaran
 Stasiun kereta
 Radio
 Utusan dari daerah-daerah yang menghadiri
sidang PPKI dan menyaksikan langsung
pelaksanaan proklamasi

11. Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia
menghadapi berbagai permasalahan domestik
dalam penerapan kebijakan perekonomian dan
keuangan, diantaranya:
 Tingginya inflasi karena masih beredarnya mata
uang Jepang secara tak terkendali
 Kondisi kas negara yang kosong karena belum
dapat ditarik pajak dan bea masuk
 Status perdagangan ekspor yang macet karena
blokade laut Belanda dan maklumat panglima
AFNEI yang tetap memberlakukan mata uang NICA
di wilayah yang diduduki Sekutu.

12.  Pada 5 Juli 1946 menetapkan peraturan
tentang pembentukan Bank Negara Indonesia
(BNI’46). Berdasarkan PP pengganti UU No. 2
tahun 1946, Bank Negara 1946 menjadi bank
umum pertama milik pemerintah RI.
 Pada 1 Oktober 1946 mengeluarkan UU No. 17
tahun 1946 tentang pemberlakuan ORI yang
diperkuat dengan UU No. 19 tahun 1946
tentang penukaran mata uang Jepang terhadap
ORI

13.  Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang
kewajiban menabung bagi seluruh penduduk
Jawa dan Madura
 Pada 15 Desember 1951 pemerintah
mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951 tentang
nasionalisasi de Javasche Bank N.V. menjadi
Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai
bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. UU
ini diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan
Lembaran Negara No. 40 yang berisi tentang
restrukturisasi tatanan pejabat keuangan dan
moneter Indonesia.
 Pada 19 Januari 1947 Pemerintah meresmikan
pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang
bertugas menyusun rencana pembangunan
perekonomian selama dua sampai 3 tahun.

14.  Menteri Urusan Bahan Pangan menggulirkan
rencana untuk melakukan swasembada beras
pangan beras yang dikenal dengan Kasimo
Plan.
 Pemerintah menyusun kebijakan perekonomian
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yang
digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan
diterapkan pada masa Kabinet Natsir. Program
ini dimaksudkan untuk menghidupkan industri-
industri kecil sebagai kekuatan utama ekonomi
nasional.
 Program Benteng tidak berhasil mencapai
tujuannya dilanjutkan dengan kebijakan
Indonesianisasi

15.  Pada awal kemerdekaan permasalahan utama
yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam
menerapkan kebijakan ekonomi-keuangan
internasional adalah adanya blokade laut oleh
Belanda yang membuat aktivitas ekonomi dan
diplomasi internasional menjadi terhambat.
 Untuk mengatasi permasalahan tersebut
pemerintah menerapkan strategi diplomasi
melalui jalur politik dan ekonomi

16.  Melalui jalur politik pemerintah Indonesia
memberikan bantuan kepada India yang
sedang dilanda bencana kelaparan. Strategi
ini memiliki makna politis, yaitu telah
menunjukkan kepada dunia internasional
bahwa blokade laut Belanda tidak memiliki
implikasi apa-apa terhadap jalur lalu-lintas
pelayaran internasional Indonesia. Selain itu
juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki
strategi yang jitu untuk mendapatkan
dukungan dari India dalam berbagai forum
internasional untuk memaksa Belanda
mencabut aksi blokade lautnya terhadap
Indonesia.

17.  Melalui jalur ekonomi, pemerintah membuat sebuah
kontak dagang langsung dengan negara asing
seperti Singapura, Malaya dan Amerika Serikat
 Indonesia mendirikan badan perdagangan Banking
and Trading Corporation (BTC)
 Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan
dagang di Singapura yang bernama Indonesia
Office (Indoff) yang bertugas menjalankan
diplomasi ekonomi untuk kepentingan luar negeri
Indonesia
 Dengan strategi ekonomi ini Indonesia
mendapatkan dukungan dari negara-negara patner
dagang untuk mencabut blokade laut Belanda
dengan alasan kelancaran kepentingan ekonomi
dan perdagangan mereka

18.  Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada
awal kemerdekaan di bidang birokrasi adalah
membentuk sistem birokrasi Indonesia agar dapat
menjalankan good govermance.
 Maka pada 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan
sidang yang pertama dan menghasilkan
kesepakatan:
1. Menetapkan dan mengesahkan UUD RI 1945
(UUD 1945) yang berisi 37 pasal.
2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai
Presiden RI dan Moh. Hatta sebagai Wakil
Presiden RI
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia (MPR &
DPR) untuk membantu tugas Presiden.

19.  Pada keesokan harinya, 19 Agustus 1945 PPKI
melaksanakan sidang yang kedua dan berhasil
membentuk 12 departemen dan 4 menteri
negara tanpa portofolio sebagai badan
eksekutif, serta membagi wilayah administratif
pemerintahan menjadi 8 propinsi beserta
gubernurnya.
 Kebijakan lainnya adalah dikeluarkannya
maklumat pada 16 Oktober 1945 yang
menetapkan bahwa KNIP memiliki kewenangan
eksekutif dan legislatif, serta memiliki hak
menyusun GBHN
 Pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat
Politik 3 November 1945 tentang pembentukan
partai-partai politik di Indonesia.

20.  Untuk memelihara keselamatan negara dan
bangsa, pemerintah membentuk Badan Keamanan
Rakyat (BKR) yang beranggotakan mantan
pasukan rekrutan Jepang seperti Heiho, Peta,
Seinendan dan Keibodan.
 Karena dinilai BKR tidak cukup solid menghadapi
provokasi pasukan Belanda, pada 5 Oktober 1945
pemerintah mengeluarkan maklumat tentang
berdirinya TKR.
 Pada Januari 1946 TKR diubah menjadi TRI dan
kemudian pada 3 Juni 1947 dirubah lagi menjadi
TNI dengan Jend. Sudirman sebagai Panglima
Tertingginya.

21.  Perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan
sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP dan
dikeluarkannya Maklumat Politik 3 Nopember 1945
 Dikeluarkannya Maklumat Politik 3 Nopember 1945
mendorong munculnya partai-partai politik dengan
berbagai ideologi yang mempunyai arah dan metode
pergerakan yang berbeda-beda.
 Partai politik berhaluan nasionalis: PNI, SRI dan GRI
 Partai politik berhaluan agama: Masyumi, NU, Parkindo
dan PKRI.
 Partai politik berhaluan sosial-komunis: PKI, Permai, PBI,
PSI, PRS dan PRJ.

22.  4 januari 1946 ibu kota negara untuk sementara
waktu dipindah ke Yogyakarta karena Jakarta rawan
teror dan intimidasi pihak asing. Yogyakarta dipilih
karena terdapat markas besar tentara pasukan
Laskar Hizbullah Sabilillah dan Laskar Mataram
pimpinan Sri Sultan HB IX yang siap tempur bila
keadaan genting. Selain itu Yogyakarta juga memiliki
letak strategis untuk perjuangan diplomasi dan
bersenjata.
 Tugas KNIP adalah membantu dan menjadi
pengawas kinerja Presiden dalam melaksanakan
tugas pemerintahan dan mempunyai wewenang
memberikan usulan kebijakan kepada Presiden.
 KNID bertugas membantu dan mengawasi jalannya
kinerja pemerintahan di tataran yang lebih rendah dari
presiden seperti gubernur dn bupati.