Dokumen tersebut membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam berbagai ranah, mulai dari domestik, organisasi, bisnis, politik, hingga pemerintahan. Dokumen juga membahas peran dan tantangan perempuan dalam masyarakat multikultural serta karakteristik organisasi dan kepemimpinan yang inklusif.

1. KEBANGKITAN PEREMPUAN MENUJU PLANET 50:50
KESETARAAN GENDER 2030
Oleh; Dr. A. Darsono Sudibyo
Dewan Pakar Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
(LKPPM)

2. Kebangkitan
Perempuan:
Menuju Planet
50:50 Kesetaraan
Gender Tahun 2030

3. Ada apa tahun 2030 ?
• Pada tahun 2020 hingga 2030 Negara Indonesia akan dihadiahi Bonus
Demografi. Bonus Demografi yang dimaksud yaitu ketika negara Indonesia
memiliki jumlah penduduk usia Produktif dengan jumlah yang melimpah,
yaitu sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi
dapat dilihat dengan parameter Dependency Ratio (angka beban
ketergantungan) yang cukup rendah, yaitu mencpai 44.
• Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15-64
tahun) hanya menanggung sekitar 44 penduduk tidak produktif. Data
Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia tahun 2010
menunjukkan Dependency ratio Indonesia sebesar 50,5.
• Sementara pada tahun 2015 dependency ratio memiliki angka lebih kecil
yaitu 48,6. Angka dependency ratio ini akan semakin kecil lagi pada tahun
2020 hingga 2030, yang akan menciptakan bonus demografi untuk
Indonesia.

5. Indeks Pembangunan Gender Menurut Provinsi
Tahun 2016

6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut
Provinsi , 2016

7. No Tahun
Kepala Desa / Lurah
Laki-Laki Persentase Perempuan Persentase
1 2014 74.251 94,30% 4.485 5,70%
2 2015 74.251 94,30% 4.485 5,70%
3 2016 74.251 94,30% 4.485 5,70%
4 2018 75.644 93,96% 4.855 6,07%
Persentase Kepala Daerah/Lurah di Indonesia (2014-2016)
Sumber: Statistik Politik, BPS (2014 s.d 2018)

8. Komposisi
Perempuan dalam Jabatan Publik Tahun 2019
No. Jabatan Publik Perempuan Laki-laki Keterangan
1 Kabinet 10.5% 89,5% 38 Menteri
2 Gubernur 1 (3%) 97% 34 Provinsi
3 Ketua DPRD Provinsi 8.5% 71.5% 34 Provinsi
4 DPR 20.5% 79.5% 575 kursi DPR
5 DPD 31.% 69% 136 kursi DPD
6 DPRD Provinsi 17,5% 82,5% 2207 kursi
8 DPRD Kab/Kota 15,3% 84,7% 17.165 kursi
10 Bupati/Walikota/wakilnya 14% 86% 514 Kab/kota
11 BUMN 6,15% 93,85% 650 direksi di 142 BUMN ?
12 Ketenagakerjaan (TPAK) 50,28% 83,58% Jumlah Penduduk Lk + Pr ?

9. Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis
Kelamin Kepala Rumah Tangga
Kelompok Usia RTP RTL RTP+RTL
< 20 3.896 14.824 18.720
20-29 65.472 1.282.827 1.348.299
30-39 255.837 4.229.940 4.485.777
40-49 513.957 4.339.722 4.853.679
50-59 647.052 2.993.243 3.640.295
60-69 686.216 1.689.044 2.375.260
70-79 525.386 879.659 1.405.045
80+ 166.548 248.898 415.446
Total 2.864.364 15.678.157 18.542.521
Sumber: Hasil Kajian Gender dari Basis Data Terpadu TNP2K Januari 2013

10. Apa yang harus
dilakukan oleh Perempuan

11. Isu-isu di
desa/kelurahan
SUBJEK
 Kades
 BPD
 Lurah
 Dewan Kelurahan
OBJEK
 Sosial Budaya
- Kekerasan thd perempuan dan anak
- Kriminalitas
 Kesehatan
- Angka kematian ibu dan bayi
 Pendidikan
- Angka putus sekolah
 Literasi Digital (IT)
 Politik
- Musrenbangdes
 Ekonomi
- Pemberdayaan ekonomi keluarga
 Hukum
- Norma sosial
- Taat hukum
METODE
 Pelestarian kearifan
local.
 Sosialisasi
 Pelatihan
 Bimbingan
 Akses modal
 Pemasaran produk
 Pendampingan
teknis ketrampilan
 Pemberdayaan
sosial dan ekonomi
 Penguatan dan
pengembangan
institusi sosial
 Dialog warga
Desa
Swasembada
maju dan
mandiri
Lingkungan internasional
Lingkungan nasional
 OPD Kab/Kota
 OPD Provinsi
 K/L Pusat
LM Desa/Kelurahan
Pers
PKK
Karang Taruna
dll

12. Hambatan Partisipasi Perempuan DI Ranah Publik

13. A.KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
PERKOTAAN
• 1 Masyarakat perkotaan yang heterogen, berimplikasi
pada keragaman pola hidup, pola sikap dan pola
tindak.
• 2. Masyarakat perkotaan cenderung individualis,
sehingga dan kurang bergantung pada pihak lain.
• 3. Masyarakat perkotaan cenderung rasional sehingga
lebih mementingkan diri sendiri /mengedepankan
kepentingan dalam interaksinya.
• 4. Masyarakat pekotaan cenderung lebih terbuka,
mudah menerima kehadiran pihak lain.
• 5. Kondisi sosial masyarakat perkotaan di dunia ketiga
mengalami polarisasi sosial yang paradog, antara
kelompok masyarakat elite yang tinggal di daerah
perumahan elite versus kelompok masyarakat yang
tinggal di perumahan biasa atau kumuh.
I. Pendahuluan

14. PERBEDAAN KELURAHAN DAN DESA
UU No.23/ 2014
KETERANGAN DESA KELURAHAN
Pemimpin Kepala Desa Lurah
Status Jabatan Pemimpin desa/daerah tersebut Perangkat kecamatan yang sedang
bertugas di kelurahan
Status kepegawaian Bukan PNS PNS
Proses Pengangkatan Dipilih oleh rakyat melalui PILKADES Diangkat oleh bupati/wl kota atas usul
Sekretaris Daerah
Masa Jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1
periode, dan berhenti 1 kali dan dipilih
kembali.
Tidak dibatasi disesuaikan dengan
aturan pensiun PNS
Pembiayaan pembangunan Dana DESA (APBN) dan berasal dari
masyarakat
Dana berasal dari APBN
Penduduk Lebih sedikit dan menguasai teknologi
sederhana.
Lebih banyak dan lebih maju

15. Kelurahan sebagai
Jembatan
Menyampaikan tuntutan
kepentingan ke pemerintah
kabupaten/kota melalui kecamatan
Melakukan sosialisasi kebijakan
pemerintah ke masyarakat
Mobilisasi sumber daya serta
menggerakan organisasi-organisasi
sosial di wilayah kekuasaan.

16. Perbedaan Masyarakat Pedesaan dan
Perkotaan
Pedesaan
• Perilaku homogen
• Perilaku yang dilandasi oleh
konsep kekeluargaan dan
kebersamaan
• Perilaku yang berorientasi pada
tradisi dan status sosial
• Banyak ritual dan nilai-nilai sacral
• Kolektivisme
• Sederhana
Perkotaan
• Perilaku heterogen
• Perilaku yang dilandasi oleh
konsep pengandalan diri
dan kelembagaan
• Perilaku yang berorientasi
pada rasionalitas dan fungsi
• Birokrasi fungsional dan
nilai-nilai sekular
• Individualisme
• Kehidupan keagamaannya
berkurang

17. Lanjutan
Pedesaan
• Menjunjung tinggi “unggah-
ungguh” atau kesopanan
• Perasaan “minder”
terhadap orang kota
• Menghargai (“ngajeni”)
orang lain
• Suka gotong-royong
• Demokratis
• Religius
Perkotaan
• Tegas dan mempunyai batas-
batas yang nyata.
• Kemungkinan-kemungkinan
untuk mendapatkan pekerjaan
juga lebih banyak diperoleh
warga kota.
• Jalan kehidupan yang cepat
dikota-kota, mengakibatkan
pentingnya faktor waktu bagi
warga kota.
• Perubahan-perubahan tampak
nyata dikota-kota, sebab kota-
kota biasanya terbuka dalam
menerima pengaruh-pengaruh
dari luar.

18. Isu – Isu
Kesenjangan
Gender
Pemerintahan :
 Eksekutif
 Legislatif
 Yudikatif
Non Pemerintahan :
 Ormas
 Organisasi Keagamaan
 Orpol
 Organisasi Profesi
 Organisasi Nirlaba
 Pengusaha
Pengarusutamaan
Gender dalam
Pembangunan :
1.Politik
2.Ekonomi
3.Hukum
4.Sosial
5.Budaya
6.Hankam
7.Teknologi (IT)
8.dll
Masyarakat
Multikultur-
al memiliki:
Kebutuhan,
aspirasi,
permasalah
an, dan
kepentinga
n yang beda
Input
Regulasi Pemimpin Formal
Pemimpin Non Formal
Proses Output
Umpan Balik
Keadilan
yang
Insklusif
dalam
Pemba-
ngunan
Pola Pikir Pemimpin Bangsa Yang Berspektif Gender

19. Ruang lingkup
Kepemimpinan Perempuan
Kepemimpinan
Perempuan
Keluarga/-
Domestik
Organisasi/Publik
Sosial Bisnis
Politik/Pe
merintah
Ka RT
Didik
Anak
Atur Eko
RT
abdi sos/
Tokoh
Profite/
Pe-
ngusaha
Karier
Ke-
tahanan
keluarga
Anak
berkualit
as lahir
batin
Atur
hemat
penerima
an dan
belanja
Berkontribusi Membangun
Bangsa dan Negara

20. Peran domestik dan Publik
Peran Domestik
Banyak hal yang harus diperbuat dan berperan bagi perempuan baik dalam ranah
domestik maupun ranah publik. Peran domestik perempuan yang bersifat non-
ekonomis merupakan bagian dari hak reproduksi yang memiliki fungsi untuk
melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, berkualitas dan maju di masa
mendatang. Pilihan hidup ini juga sangat mulia, tetapi harus juga disesuaikan
dengan kapasitas ekonomi rumah tangganya yang dapat menjamin generasi yang
berkualitas, sebab banyak perempuan yang hanya berpandangan untuk menekuni
peran domestiknya tanpa dibarengi dengan kapasitas ekonomi rumah tangganya,
akibatnya mereka bergantung pada suaminya yang seringkali menimbulkan
ketidakharmonisan hubungan, karena perempuan ditempatkan pada posisi
subordinasi laki-laki, sehingga mereka tidak mandiri dan terbatasnya ruang gerak
aktualitas dirinya.

21. lanjutan
Peran Publik
Peran publik bagi perempuan juga sangat baik untuk menyumbangkan
potensi dan kekuatannnya agar dapat meningkatkan produktivitas
nasional. Negara-negara maju yang produktivitas nasionalnya
meningkat seperti terlihat pada Produk Domestik Brutonya (PDB),
ternyata perempuan dan laki-laki berperan nyata dan seimbang dalam
meraih kemajuan bangsa dan negaranya. PDB yang terus meningkat
dapat menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

22. Masyarakat Kultural
Masyarakat multikultural (multicultural society) adalah masyarakat
yang terdiri daribanyak kebudayaan dan antara pendukung
kebudayaan saling menghargai satu sama lain. Jadi, masyarakat
multikultural merupakan masyarakat yang
menganut multikulturalisme, yaitu paham yang beranggapan
bahwa berbagai budaya yang berbeda memiliki kedudukan
yang sederajat.

23. Organisasi Multikultural
1. Organisasi multikultural bukan hanya kekuatan kerja tetapi juga sumber daya
manusia memiliki latar belakang ras, agama, dan gender yang berbeda. Mereka
yang minoritaspun terintegrasi dengan baik pada setiap level organisasi,
termasuk pada jabatan manajemen dan eksekutif.
(Multicultural Organization is an organization whose work force not only
includes people from diverse racial, religious and gender, backgrounds, but is
one in which minorities are well integrated across all levels of the company,
including management and executive positions. Investopedia, 2016).

24. lanjutan
2. Organisasi multicultural menunjuk pada adanya para pegawai
dengan beragam latar belakang budaya, keetnikan, pengalaman-
pengalaman yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada
organisasi, dan pencapaian prestasi ataupun keuntungan untuk
individu maupun organisasi.

25. Pemimpin Multikultural
3. Pemimpin organisasi yang sukses dalam membangun organisasi
berbasis multicultural lazimnya menjadi teladan bagi anggota atau
bawahan. Semua pemikiran, ucapan, dan tindakkan hendaknya
dapat menginspirasi mereka agar mampu terintegrasi dalam wadah
dan proses organisasi multkultural yang terhindar dari sikap, pola
pikir dan tindakan yang diskriminatif.

26. Pemimpin Perubahan
Adanya pengaruh langsung kepemimpinan terhadap perubahan organisasi
diperkuat oleh Yulkl (2002: 300-301) bahwa seorang pemimpin dapat
berbuat banyak untuk memfasilitasi kesuksesan pelaksanaan perubahan,
melalui tindakan politik termasuk menciptakan koalisi, membentuk tim,
memilih orang yang tepat untuk diletakkan pada posisi kunci, membuat
simbol perubahan, dan memonitor serta mendeteksi persoalan yang harus
diperhatikan.
Analog seperti telor: Sebutir telor menetas menjadi anak ayam karena
kekuatan dari dalam telor itu sendiri. Sebutir telor yang dipecahkan dari luar,
justru akan memastikan telor tsb gagal menjadi anak ayam. Itulah sebabnya
induk ayam tidak pernah mematok cangkang telor untuk mempercepat
lahirnya anak ayam. Menjadi anak ayam atau tetap menjadi telor yang tidak
menetas adalah Pilihan.

27. Nasionalisme
• Nasionalisme dipahami sebagai sebuah prinsip politik yang didukung
oleh negara dan pemerintah beserta seluruh institusi politik terkait
dan semua unsur elemen warga negara (Ernest Gellner, 1983).
• Nasionalisme memerlukan ruang dan waktu untuk berkembang,
yakni wilayah negara dengan batas-batasnya yang jelas serta manusia
yang merupakan warga dari sebuah negara.

28. Sikap Nasionalisme
• Pada masa penjajahan, nasionalisme dapat muncul sebagai
kristalisasi solidaritas sesama daerah terjajah.
• Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa yang
merentang dari ujung barat ke ujung timur dengan diselingi lautan
dan perbedaan adat istiadat, agama, maupun aliran kepercayaan,
awalnya keinginan untuk menjadi satu bangsa dilandasi oleh rasa
solidaritas sebagai daerah bekas jajahan Hindia Belanda.

33. Komposisi
Perempuan dalam Jabatan Publik Tahun 2019
No. Jabatan Publik Perempuan Laki-laki Keterangan
1 Kabinet 10.5% 89,5% 38 Menteri
2 Gubernur 1 (3%) 97% 34 Provinsi
3 Ketua DPRD Provinsi 8.5% 71.5% 34 Provinsi
4 DPR 20.5% 79.5% 575 kursi DPR
5 DPD 31.% 69% 136 kursi DPD
6 DPRD Provinsi 17,5% 82,5% 2207 kursi
8 DPRD Kab/Kota 15,3% 84,7% 17.165 kursi
10 Bupati/Walikota/wakilnya 14% 86% 514 Kab/kota
11 BUMN 6,15% 93,85% 650 direksi di 142 BUMN
12 Ketenagakerjaan (TPAK) 50,28% 83,58% Jumlah Penduduk Lk + Pr

34. TerimaKasih
Tidak ada Keadilan tanpa Komitmen dan tidak ada Kesetaraan tanpa Peluang Yang Sama