Inventarisasi Materi Penyusunan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

1. Rini Hartini Rinda Andayani, M.Pd., Ph.D
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
RDPU - KOMITE III DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI
16 JANUARI 2022

2. A. Pengantar
B. Tinjauan konseptual, filosofi dan sosiologis
C. Kondisi empiric
D. Analisis RUU
E. Komponen sistem KIA
F. Tingkatan Intervensi dalam membangun KIA
G. Praktik Empiris Kesejahteraan Ibu dan Anak
H. Kesimpulan

3.  Kesejahteraan telah menjadi tujuan dalam pembangunan bangsa sejak
kemerdekaan yang tercantum dalam dokumen resmi negara, seperti dalam
pembukaan UUD 45, “untuk memajukan kesejahteraan umum:.. Dalam UUD 45
Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya digunakan kata
Kesejahteraan Sosial atau Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang termuat
dalam berbagai peraturan per undang-undangan dan aturan pemerintah lainnya
 Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi muara dari pembangunan bidang
lainnya, dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, Dunia usaha dan civil society
untuk meningkatkatkan kualitas kehidupan manusia, sesuai dengan RPJMN
dan Visi Indonesia Maju.
 Sasaran pembangunan kesejahteraan Sasaran Pembangunan Kesejahteraan
Sosial (PKS) adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan atau kelas
sosial. Meskipun demikian, prioritas utama pemerlu pelayanan kesejahteraan
sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups).

4. Kesejahteraan sosial
 A system, laws, programs, benefits and services which strengthen or assure provisions
for meeting social needs recognized as basic for the welfare of population and for the
functioning of the social order
 All social interventions intended to enhance or maintain the social functioning of
human beings
 Kesejahteraan sosial suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil maupun
spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir bathin….
 Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berasal dari Bahasa sansekerta
“catera” adalah payung; diartikan orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam
hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran,
sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun bathin.

5.  Kesejahteraan menyangkut berfungsinya system di lingkungan
sehingga dapat membantu anggota masyarakat untuk
mencapai atau memenuhi kebutuhannya (hubungan timbal
balik dan hubungan yang tidak terpisahkan antara individu
dengan masyarakat) – Charles Horton Cooley
 Kesejahteraan adalah proses adaptasi terhadap adanya
disorganisasi, transformasi, modernisasi dan proses globalisasi.
Sehingga seseorang tetap dapat terpenuhi kebutuhannya, tidak
tertinggal, tidak terlayani atau tidak dapat akses

6. KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (KIA)
6
Kesejahteraan Sosial
Nasional
Sistem Kesejahteraan
Anak & Keluarga
Sistem
Kesejahtera
an Ibu dan
Anak
• KIA adalah bidang usaha kesejahteraan anak dan
keluarga dan merupakan bagian dari pembangunan
kesejahteraan sosial nasional dengan demikian,
Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi pondasi
pembangunan kesejahteraan sosial nasional
• Upaya untuk mencapai kesejahteraan ibu dan anak
telah banyak dilakukan dengan berbagai payung
hukum, kebijakan dan program
Namun demikian secara empirical masih banyak kondisi
yang menunjukkan belum meratanya kondisi sejahtera.
antara lain angka kemiskinan yang berpengaruh pada
rendahnya kualitas hidup ibu dan anak, tingginya angka
kematian ibu dan bayi, stunting, sulitnya akses layanan,
kekerasan pada perempuan dan anak, juga rendahnya
peluang

7. Data penduduk miskin
menunjukkan penurunan pada
tahun 2022, setelah pandemic
covid ada bantuan pemerintah
di berbagai sektor, sehingga
angka kemiskinan menurun
dibandingkan tahun
sebelumnya,namun demikian
masih belum pulih dalam
artian angka masih tinggi dan
jumlah keluarga miskin masih
banyak

8. AKSES JAMINAN KESEHATAN
35.77
20.13
11.96
1.89
0.42
29.83
Proporsi Jaminan Kesehatan Seluruh Populasi
BPJS Kesehaan PBI
BPJS Kesehatan
Non-PBI
Jamkesda
Asuransi Swasta
Perusahaan/Kantor
Tidak Punya
35.38
19.83
11.97
1.99
0.59
30.23
Proporsi Jaminan Kesehatan Populasi
Perempuan
BPJS Kesehaan PBI
BPJS Kesehatan
Non-PBI
Jamkesda
Asuransi Swasta
Perusahaan/Kantor
Tidak Punya
47.04
4.29
12.15
36.30
0.18
0.04
Proporsi Jaminan Kesehatan Populasi Perempuan
Miskin
BPJS Kesehaan PBI
BPJS Kesehatan
Non-PBI
Jamkesda
Asuransi Swasta
Perusahaan/Kantor
Tidak Punya
sekitar 29,83%
• Data Susenas 2019 menunjukkan masih
penduduk yang tidak punya jamkes satupun.
• Pada populasi perempuan masih terdapat 30,23% yang tidak
mempunya jamkes. Sementara pada populasi perempuan
miskin masih terdapat 36,30% yang tidak ada jamkes atau
sekitar4,81juta jiwa.
Sumber : Susenas, 2019 4

9. Jenis
Kelam
in +
Jumla
h
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan
dan Jenis Kelamin
SD / Sederajat SMP / Sederajat SMA / Sederajat
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Laki-
laki
94,46 95,69 97,00 83,34 86,26 87,04 57,00 62,15 64,48
Perem
puan
96,54 96,33 97,76 87,23 89,58 90,78 59,75 65,85 67,46
Laki-
laki +
Perem
puan
95,48 96,00 97,37 85,23 87,89 88,88 58,33 63,95 65,94
Sumber Data: Susenas KOR
Jenis
Kelamin +
Jumlah
Angka Melek Huruf Penduduk Berumur
15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis
Kelamin (Persen)
2020 2021 2022
Laki-laki 97,45 97,43 97,42
Perempuan 94,55 94,65 95,26
Laki-laki +
Perempuan
96,00 96,04 96,35
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS

10. 2019 2020 2021
Perempuan (laporan) 8.864 8.686 10.247
Perempuan (korban) 8.947 8.763 10.368
Anak (laporan) 11.057 11.278 14.517
Anak (korban) 12.285 12.425 15.972
Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)
adanya hambatan yang dialami perempuan miskin dalam melaporkan KDRT, baik KDRT yang menimpa
orang lain maupun yang menimpa diri sendiri. Faktor penghambat pelaporan KDRT dari sisi perempuan
miskin mencakup banyaknya konsekuensi yang akan mereka terima jika melaporkan KDRT, kurangnya
informasi mengenai layanan pelaporan KDRT, serta terbatasnya sumber daya yang mereka miliki untuk
mengakses layanan pelaporan KDRT di luar desa. Faktor penghambat lainnya adalah anggapan bahwa
KDRT merupakan urusan pribadi yang seharusnya tidak dicampuri orang lain.

11.  Hasil survei Status Gizi Indonesia
(SGI) 2021 menunjukkan 1 dari 4
anak Indonesia, atau sekitar
24,4%, mengalami stunting.
Angka ini masih jauh dari angka
prevalensi yang ditargetkan
dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024, yakni 14%
Proporsi kematian ibu
saat melahirkan kurang
lebih 305 kematian per
100 ribu kelahiran hidup,
jauh dari target RPJMN
menjadi 183 kematian
per 100 ribu kelahiran
hidup per 2024,
mengutip dari Kemenkes
pula.
Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia, sektor kesehatan di Indonesia diarahkan
untuk fokus pada penurunan Angka Kemarian Ibu dan Bayi serta mencegah stunting

12.  Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021
sebanyak 39,52% atau 51,79 juta penduduk usia 15 tahun ke atas
yang bekerja adalah perempuan. Angka tersebut bertambah 1,09 juta
orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 50,7 juta orang.
 Sebanyak 27,55% pekerja perempuan di Indonesia pada tahun lalu
merupakan tenaga usaha penjualan. Persentasenya naik 1,07 poin jika
dibandingkan pada 2019 yang sebesar 26,48%.
 Data ini menunjukkan bahwa perempuan usia produktif dalam jumlah
yang besar berada dalam aktivitas ekonomi. Dalam artian mereka
memiliki tanggungan pekerjaan selain kewajiban di rumah tangga
yang di Indonesia menjadi kewajiban utama perempuan

13.  RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan instrumen hukum yang
ditujukan untuk membuat ibu dan anak menjadi sejahtera, responsif
terhadap permasalahan atau pada kondisi empiric (kontekstual)
perempuan dan anak di Indonesia atau sesuai dengan dinamika yang
ada sekarang ini
 Sasaran pada jaminan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi
kesejahteraan Ibu dan Anak sudah bertambah jika disandingkan
dengan UU No 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial,yaitu
tambahan pada aspek fisik, psikis dan ekonomi.
 Sasaran pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, juga pada
pengembangan kapasitas, pengasuhan, perlindungan sudah termuat,
namun demikian perlu penekanan lebih spesifik pada beberapa aspek,
sebagai berikut:

14. (1)
 Rancangan Undang-Undang (RUU) ini harus mengacu pada pendekatan
ekologi dan teori system sosial, karena pada dasarnya tidak ada satu
komponen kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh relasi interaksi
dengan lingkungan. Artinya tanggung jawab pada kesejahteraan Ibu
dan Anak tidak hanya ibu. Ayah juga mempunyai peran yang penting.
Begitupun dengan anggota keluarga besar, sehingga peran ayah dan
keluarga perlu penekanannya ditambah atau diperkuat.
 RUU ini hendaknya menekankan pengasuhan anak berbasis keluarga.
Bagian ini masih kosong di beberapa pengaturan terkait pengasuhan

15.  Pengasuhan akan berjalan dengan baik apabila ibu mampu berperan
dengan baik. Ibu tidak dapat berdiri sendiri, ibu tidak dapat berperan
dengan baik apabila lingkungan tidak kondusif) paling dekat adalah
suami, setelah itu keluarga dan lingkungan lainnya (masyarakat, sosial
budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya)
 Pasal 4 Hak Ibu, perlu point tambahan “mendapatkan pendampingan
dan dukungan dari suami atau keluarga dalam pengasuhan anak”
 Mendapatkan dukungan dari suami atau keluarga dalam pengasuhan
anak perlu menjadi point tambahan juga pada pasal (pada ibu bekerja -
Pasal 4 ayat 2)
Perlu ditegaskan, ditambahkan, karena konstruksi sosial pada masyarakat Indonesia
bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab Ibu

16. Pasal 10 ayat 4
Dalam hal ayah dan/atau Keluarga meninggal dunia, ayah dan/atau
Keluarga terpisah dari Anak, atau ayah dan/atau Keluarga tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), kewajiban terhadap Anak dibebankan kepada negara,
orang, atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
(keluarga besar, kerabat, keluarga asuh, keluarga adopsi)

17. (2). RUU perlu penekanan pada kondisi rentan serta upaya pengembangan
pemulihan
Pasal 19 Pelibatan Keluarga dalam wujud Kemampuan keluarga
 Perlu penambahan aspek “Pelindungan Ibu Anak dari kekerasan, penelantaran,
eksploitasi dan perlakuan salah”
 “Pembangunan keluarga sejahtera” apakah merujuk pada UU yang berlaku atau
akan diatur kemudian dalam PP
(pada UU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera, lebih focus pada pengaturan keluarga kecil belum menyentuh aspek
keluarga sejahtera secara utuh)
Pasal 27 Pemberian Bantuan Sosial
 Penambahan aspek lainnya dalam bantuan sosial yaitu “Pendampingan hukum dan
psikologis (keamanan, ketenangan, kenyamanan bagian dari kebutuhan dasar)”

18. Bantuan dan Asistensi Sosial
Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa
kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak
mampu, dan/atau rentan terjadap risiko sosial.

Asistensi sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, jasa
pelayanan, dan.atau jaminan sosial kepada seseorang, keluarga,
kelompok, atau masyarakat yang berpendapatan rendah sampai
dengan berpendapatan tinggi.

19. (3) RUU perlu tambahan pada kondisi anak khusus atau anak rentan
• Pasal 9
• Hak anak untuk mendapatkan dampingan dan rehabilitasi saat bermasalah
dalam perilaku, psikologis dan sosial
• Pasal 24
• Pengasuhan dan perawatan anak disabilitas atau termasuk pengasuhan
perawatan anak disabilitas

20. (4). RUU KAI ini akan menghapus UU Kesejahteraan anak No..4/1979. Tapi
ada beberapa hal pokok yang harus menjadi perhatian, yaitu:
1. Usia anak s.d 21 tahun dan blm menikah adalah dasar bagi pemberian
tunjangan pada anak. Jika ini dihapus dan usia anak hanya sampai 17
atau 18 thn maka semua tunjangangan anak hanya sampai anak usia
tersebut. Ini akan sangat merugikan karena biaya kesehatan mahal,
begitupun biaya kesejahteraan lainnya.
2. RUU K 4/79 mengatur tanggung jawbab orangtua pada anak. Orangtua
adalah pihak yang pertama bertanggungjawab pada anak dan oleh
karenanya memiliki kuasa asuh. Jika ini hilang maka tidak ada lagi
fondasi hukum soal kuasa asuh pada anak

21. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak bertujuan:
1. mewujudkan rasa aman, tenteram, bagi Ibu dan Anak;
2. meningkatkan kualitas hidup Ibu dan Anak yang lebih baik untuk mencapai
kesejahteraan lahir dan batin;
3. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
4. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi Ibu
dan Anak;
5. melindungi dari tindak kekerasan, penelantaran, dan segala tindakan diskriminatif,
serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
6. mewujudkan sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem kesejahteraan sosial nasional.

22.  RUU Kesos Ibu Anak menjadi instrument penting dalam pembangunan SDM unggul
meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada
pemenuhan layanan dasar.
“manusia merupakan instrumen yang sangat penting bagi pembangunan”,
manusia merupakan tujuan akhir (ultimate goal) dari pembangunan yaitu
manusia yang sejahtera. Karena itu diperlukan manusia yang mampu
berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan.
 SDM unggul tentu saja ditentukan oleh banyak faktor, namun demikian fondasi yang
dibentuk sangat menentukkan akan menjadi apa dan bagaimana seorang manusia
 Pengasuhan anak usia dini menjadi tonggak penting yang akan menentukan cetakan
fondasi dari seorang manusia

23.  Development depend on history and context : setiap periode kehidupan
dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya dan akan mempengaruhi apa yang
akan terjadi.
 Oleh karena itu pentingnya memastikan kondisi ibu dan bayi dalam kesehatan
yang paripurna
 Kondisi ibu akan sangat mempengaruhi anak dari mulai dalam kandungan, pada
masa bayi, anak usia dini dan pengasuhan anak selanjutnya
 Perkembangan otak pra kelahiran merupakan dasar bagi perkembangan
selanjutnya dan juga perkembangan lainnya (fisik, emosi, sosial). Menjelang umur
1 tahun ukurannya 55% otak orang dewasa dan bagaiamana berkembang dengan
adanya stimulus yang tepat dari lingkungannya

24. RUU ini harus dapat memperkuat bonding dan attachment anak dan orangtuanya. Ini akan
menjadi fondasi tumbuh kembang anak selain Kesehatan, gizi dan pendidikan
 Ikatan kasih sayang yang dibentuk ketika bayi dengan ibu atau pengasuh utamanya, menjadi
cetakan bagi bayi tentang skema yang dihadapi “rasa aman, perlindungan, responsif, kasih
sayang” (atau kelekatan yang aman) yang akan membangun kemampuan bertahan hidup,
kepribadian yang postif, kreatif, mendiri, memiliki rasa empati dan memiliki kecakapan sosial
yang handal dan sebaliknya kelekatan yang tidak aman, atau disorganisasi akan membuat
anak lebih rentan stress, anak cenderung berkembang dalam harga diri rendah, depresi,
masalah dalam relasi dan perilaku agresi maupun anti sosial (john Bowlby, mary Ainsworth),
 WHO merekomendasikan untuk melakukan IMD dalam 1 jam pertama kelahiran. ASI harus
diberikan selama 6 bulan secara eksklusif agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat
tercapai secara optimal. Selain itu dengan ASI eksklusif 6 bulan kesehatan bayi akan lebih
terjamin dan kebutuhan nutrisi terpenuhi.

25. (6). RUU KIA Eksklusive dalam upaya untuk memeningkatkan kualitas hidup Ibu
dan Anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta
mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dipenuhi melalui hak maternal.
 Pasal 4 ayat (2) setiap Ibu yang bekerja berhak:
a. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan;
b. mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan
surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran;
c. mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi
(menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan asir susu Ibu perah (ASIP)
selama waktu kerja; dan/atau d. mendapatkan cuti yang diperlukan untuk
kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

26.  Pasal 5
 Terjadi kontradiksi kepentingan antara dunia kerja dengan “inventasi SDM
unggul jangka Panjang)
 Jangan sampai terjadi kekurangan penyerapan tenaga kerja Wanita, walaupun
kondisi ini tidak akan terjadi pada level tinggi pada kualitas tenaga kerja Wanita
karena akan tetap dibutuhkan, tetapi pada level menengah dan bawah dalam
artian tenaga kerja untuk pasar kerja umum dan buruh.
 Kondisi ini dapat diatasi dengan kebijakan dan edukasi yang dapat merubah
skema berpikir tentang “investasi jangka Panjang bagi bangsa” perlu perubahan
paradigma tentang “kerugian yang diderita menjadi tabungan yang
menguntungkan”
 Investasi bagi pembangunan manusia sangat mempengaruhi kesejahteraan
bangsa secara menyeluruh

27. (7) RUU perlu memperkuat jaminan kesehatan pada Ibu dan Anak
Kaum Wanita cenderung bekerja di sektor informal dan pekerjaan dengan gaji
rendah..lebih banyak tidak terlindungi oleh skema jaminan sosial
Pasal 20 ayat 2
 Jaminan Kesehatan; kartu kesehatan, kepesertaan dalam jaminan kesehatan
 Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan dalam program jaminan
kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan

28. (8) RUU perlu diperkuat dengan bidang kesejahteraan sosial meliputi perlindungan
dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan bantuan sosial
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (bantuan sosial, asuransi sosial,
pemberian akses bantuan hukum)
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat

29. 3. Pemberdayaan Sosial serangkaian upaya untuk memberdayakan
seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami
masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya
secara mandiri, meningkatkan peran serta lembaga dan/atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (pendidikan, pelatihan,
pendampingan)
3. Bantuan Sosial, merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa
kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak
mampu, dan/atau rentan terjadap risiko sosial

30. Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The
Children’s Legal Centre
NORMA
STRUKTUR PROSES
E. KOMPONEN SISTEM KESEJAHTERAAN BAGI IBU DAN ANAK

31. 1. Undang- Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu tentang Perlindungan Anak);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN
Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

32. Pemerintah
Pusat
Daerah
Publik
Pusat
Daerah
Tersier
Sekunder
Primer

33. 33
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu Anak
RDPU - KOMITE III DPD RI
Provinsi dan
Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat
UU No. 23 Tahun 2014
urusan “Sosial” sebagai salah
satu urusan wajib
• merumuskan kebijakan dan program
penyelenggaraan kesejahteraan Ibu Anak
• menyediakan akses penyelenggaraan
kesejahteraan Ibu Anak
• menetapkan standar pelayanan, registrasi,
akreditasi, dan sertifikasi pelayanan
kesejahteraan Ibu Anak
• penetapan kebijakan
penyelenggaraan kesejahteraan
Ibu Anak di daerah
• mengalokasikan anggaran untuk
penyelenggaraan kesejahteraan Ibu
Anak dalam APBD
• melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial Ibu Anak
Pembagian tugas dan kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah
berjalan cukup baik, hanya implementasi di
daerah, pembangunan bidang kesejahteraan
sosial belum menjadi prioritas

34. 1. Bagaimana mekanisme layanan; sudah mudahkah akses ke layanan yang
dibutuhkan oleh perempuan dan anak
2. Bagaimana mekanisme rujukan; bagaimana mekanisme rujukan (koordinasi
pada berbagai bidang layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak)
3. Bagaimana SDM yang melaksanakannya
4. Bagaimana anggarannya
5. Bagaimana Monitoring Evaluasi dilakukan bagaimana dan tindak lanjut dari
hasil monev

35. F. TINGKATAN INTERVENSI DALAM SISTEM KESOS
IBU, ANAK DAN KELUARGA :
Dukungan Intensif
Keluarga
Pengasuhan
Alternatif
Tingkat Risiko
Pelayanan
Protektif Ibu dan
Anak
INTERVENSI PRIMER
PRIMER (UNIVERSAL) INTERVENSI SEKUNDER
SEKUNDER (BERSASARAN) INTERVENSI TERSIER
TERSIER
(PERSEORANGAN)
Pendidikan,
Informasi dan
Peningkatan
Kepekaan
( sensitisation)
Dukungan
Keluarga -
Intervensi Dini
35

36. TIPE LAYANAN PERLINDUNGAN IBU, ANAK DAN DUKUNGAN
KELUARGA DALAM KONTINUM LAYANAN
.
Modul 4 36
Intervensi Primer :
• Pendidikan masyarakat/peningkatan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan Ibu dan Anak
• Pendidikan dan peningkatan kapasitas orang tua
• Promosi identitas legal dan pencatatan kelahiran
• Peningkatan layanan Kesehatan
• Sosialisasi dan edukasi hak matermal
• Pendidikan “Good Parenting”
• Peningkatan gizi
• Telepon bantuan (Helpline)
• KPPA, Kemensos, Kemendagri, Kemenkes

37. TIPE LAYANAN PERLINDUNGAN IBU, ANAK DAN DUKUNGAN
KELUARGA DALAM KONTINUM LAYANAN
.
Modul 4 37
Intervensi Sekunder :
• Mediasi keluarga – penanganan konflik
• Dukungan praktis dan pengembangan keterampilan
manajemen rumah tangga
• Konseling keluarga
• Asesmen resiko dan kebutuhan Ibu dan Anak
• Asesmen psikososial yang komprehensif (Ibu dan Anak)
• Manajemen kasus
• Dukungan perlindungan sosial
• Telepon bantuan (Helpline)
• KPPA, Kemensos

38. TIPE LAYANAN PERLINDUNGAN IBU, ANAK DAN
DUKUNGAN KELUARGA DALAM KONTINUM LAYANAN
.
Modul 4 38
Intervensi Tersier :
• Manajemen kasus untuk kekerasan, perlakuan salah dan
penelantaran anak
• Informasi dan rujukan (kesehatan, pendidikan, kecacatan,
hukum, dan layanan spesialis)
• Pengasuhan pengganti (termasuk perawatan sementara dan
perawatan jangka panjang)
• Pengasuhan kekerabatan (kinship care)
• Pengasuhan jangka pendek atau perawatan perumahan darurat
• Bantuan perlindungan sosial
• KemenPPA, Kemensos, Kemenkes

39. PIRAMIDA LAYANAN
INTERVENSI PADA ANAK
Anak-anak dgn resiko
rendah (eg. anak-anak
klg miskin)
Anak-anak dgn resiko
menengah (eg. Anak-
anak miskin yg tinggal
di lingkungan rawan
sosial, bencana)
Anak-anak dgn resiko
tinggi (eg. Anak dgn
HIV/AIDS, ABH, anak
korban kekerasan
Prevention
KEMENDIKBUD, KEMENAG (eg.
Sekolah, Madrasah, Pesantren);
KPPPA (eg. regulasi, koordinasi);
KEMENKES (eg. Puskesmas, RS)
Primary Intervention
Aku Punya Akte Kelahiran (UPAK);
Sosialisasi, SNPA, NSPK; Penyadaran
masyarakat/ keluarga/ sekolah: Aku Anti
Pornografi (AAP), Panti Ramah Anak
(PRA), Sekolah Ramah Anak (SRA),
Komunitas Peduli Anak (KPA: deteksi
dini kekerasan thd anak)
Secondary Intervention
TEPAK, Dukungan Ekonomi Keluarga
(DEK), Dukungan Ekonomi Lembaga
(DEL), Dukungan Operasional Lembaga
(DOL)
ReTertiary Intervention
Rehabilitasi Sosial, Penyembuhan
Eg. RPSA, LPKS, LKSA
Anak-anak “normal”
(tanpa resiko)
PMK
S
Anak
Pengembangan Intervensi pada kesejahteraan Ibu Anak

40. KPPA
 Pemenuhan hak dan perlindungan kepada
anak seperti pengembangan
kabupaten/kota layak anak (KLA),
Sekolah Ramah Anak, pembentukan
Forum Anak di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, penyediaan ruang
pengadilan ramah anak, kampanye-
kampanye gerakan perlindungan anak,
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan
Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak
(GN-AKSA)
 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan
perlindungan anak yang dikelola oleh
sekelompok orang yang tinggal di suatu
wilayah (desa/kelurahan)
 “Standar Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA)” layanan pengasuhan anak
berbasis hak anak;
 PUSPAGA menjadi unit pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak baik di
Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk
pemenuhan hak anak dan kualitas
keluarga.

41. Kemensos
1. Program PKH
2. ATENSI: (respon kasus, pendampingan,
rehabilitasi sosial, bantuan sosial)
a. Pemenuhan kebutuhan layak
b. Perawatan Pengasuhan
c. Dukungan Keluarga
d. Terapi
e. Bantuan dan Asistensi Sosial
f. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan
Kewirausahaan
g. Dukungan Aksesibilitas
 Program Program Bansos untuk Rakyat
mencakup Program Indonesia Pintar (PIP),
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-
KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), &
Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.
Perluasan program bantuan sosial merupakan
komitmen pemerintah untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan

42. Kemenkes
 Kemenkes Dalam rangka penurunan angka
kematian ibu dan bayi baru lahir, Kementerian
Kesehatan RI mengupayakan salah satunya dengan
peningkatan akses pelayanan kesehatan sesuai
standar melalui jaminan persalinan (Jampersal).
 Jampersal sesuai dengan instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan akses
pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan
Kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan
bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin
dan orang tidak mampu, serta tidak memiliki
jaminan kesehatan sehingga mencegah kematian
ibu dan bayi di Indonesia
 6 pilar transformasi kesehatan yakni
transformasi layanan primer, transformasi
layanan rujukan, transformasi sistem
ketahanan kesehatan, transformasi sistem
pembiayaan kesehatan, transformasi SDM
kesehatan dan transfromasi teknologi
kesehatan.
 Keenam pilar transformasi kesehatan
tersebut memang digulirkan untuk
memperkuat sistem kesehatan yang
bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat terutama ibu dan
bayi.

43.  Pemerintah Indonesia menjalin kerja
sama dengan Badan Pembangunan
Internasional Amerika Serikat (USAID)
untuk meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi
baru lahir di Indonesia melalui Program
MOMENTUM
 Indonesia bersama Singapura
sepakat untuk memperkuat
Kerjasama bilateral terkait
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan
pembangunan keluarga (KPPA)

44. • Kegiatan High Level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law, Presiden
Finlandia, Presiden Afrika Selatan dan UN Women menyelenggarakan side event “Women’s
Access to Justice” di Markas Besar PBB
• Pertemuan ini menghasilkan komitmen enam negara (Bangladesh, Denmark, Maldives,
Amerika Serikat, Indonesia, dan Slovakia). Inti dari komitmennya, pemenuhan hak-hak
perempuan terhadap keadilan, tantangan dan hambatan. Sebagai bentuk kepedulian
terhadap perempuan, enam negara tersebut telah memiliki undang-undang untuk
menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, lembaga yang menangani perempuan,
program-program untuk memenuhi hak perempuan, meskipun masih banyak kekurangan
disana-sini seperti belum sensitifnya para penegak hukum terhadap isu gender.
• Instrumen hukum Internasional yang disepakati oleh negaranegara di dunia, termasuk
Indonesia dan Singapura Negara ASEAN lainnya untuk menghentikan kejahatan
kemanusiaan yang berupa kekerasan. Perjanjian internasional tersebut antara lain adalah
Viena declaration and programe of Action (1993), Convention on the Elimination of All
Formrs of Discrimination Agains Women (1979), Declaration and Platform for Action
(1995)Undang-undang keluarga islam 1990 (Enactment No. 5 of 1990) Malaysia
•

45. No Negara Lamanya Cuti
1 Bulgaria 14.5 bulan
2 Jerman 12 bulan
3 Yunani 10 – 11 bulan
4 Inggris 9 – 10 bulan
5 Slovakia 8.5 bulan
6 Kroasia dan Chili 7.5 bulan
7 Republik Ceko 7 bulan

46.  Di Asia, umunya cuti melahirkan bagi seorang ibu bervariasi yaitu mulai dari 56 hari
sampai 108 hari. Selain itu, selama masa cuti tersebut, gaji tetap dibayarkan baik secara
penuh atau tergantung kebijakan masing-masing negaranya.
No Negara Waktu (hari)
1 Vietnam 108 (3.5 bulan)
2 Singapura 84 – 112 ( 3.5 bulan)
3 Laos 105 (3.5 bulan)
4 Filipina 105 (3.5 bulan)
5 Malaysia, Thailand, Myanmar 98 (3 bulan)
6 Indonesia 90 (3 bulan)
7 Kamboja
Brunei Darusalam
56 (2 bulan)
8 Jepang 98 (3 bulan)

47.  Estonia, para ibu dapat mengambil cuti hamil selama 20 (5 bulan) minggu yang dibayar penuh, diikuti 62
(lebih dari 1 tahun) minggu cuti orang tua opsional dengan kemungkinan presentase yang berbeda
untuk pembayaran pendapatan.
 Austria menawarkan minimal 16 minggu (4 bulan) cuti hamil dengan gaji penuh, dan tambahan selama
44 minggu(11 bulan) opsional dengan gaji 73,1 persen. Di negara ini, ibu wajib mengambil cuti dari
delapan minggu sebelum hari perkiraan lahir hingga delapan minggu setelah melahirkan.
 Jepang 14 minggu (3.5 bulan) dan 20 minggu (5 bulan) untuk anak kembar. Setelah itu, para ibu bekerja
di Jepang bisa melanjutkan untuk cuti asuh anak hingga si anak berusia 1 tahun.
 Australia menetapkan cuti persalinan selama 52 minggu atau sekitar 13 bulan. Selama masa tersebut,
untuk jangka 16 minggu, adalah cuti yang mendapatkan bayaran.
 Korea Selatan berencana memperpanjang masa cuti melahirkan bagi orang tua yang bekerja dari 12
bulan menjadi 18 bulan. Sejak 2021, kedua orang tua berhak atas cuti orang tua dengan durasi masing-
masing mencapai 164 hari. Bahkan orang tua juga diizinkan mentransfer kuota cuti mereka sebanyak
69 hari ke orang tua lain

48. 1. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi sumber hukum formal yang akan
memberikan perlindungan dan menjamin Ibu dan Anak mendapatkan hak-
hak nya yang akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM Bangsa dan
pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata
2. RUU KIA perlu mendapat penguatan dan penambahan materi untuk semakin
memperkuat pemenuhan hak Ibu dan Anak, penciptaan lingkungan yang
kondusif dimulai dari peran keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi Ibu
dan Anak, masyarakat, berbagai bidang kehidupan yang secara langsung
berdampak pada kesejahteraan Ibu dan Anak
3. RUU KIA perlu segera disahkan setelah penyempurnaan