SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
PEREMPUAN DAN RUANG
PUBLIK
Oleh :
Asih Kurniasih
Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Barat
Peran Perempuan di Sektor Publik
WHITE COLLAR
(Kerah Putih)
BLUE COLLAR
(Kerah Biru)
PINK COLLAR
(Kerah Pink)
i
POLITIK
1. Bupati Sambas : Juliarti Juhardi (sebelumnya wakil Bupati)
2. Ketua DPRD Kab. Singkawang : Tjhai Chui Mie
3. Anggota Legislatif Perempuan di Kab/Kota se Kalbar 37 org
4. Anggota Legislatif Perempuan di Prov. Kalbar 4 dari 55 org anggota
5. Pemimpin Parpol di Kab/Kota :
 Ketua Demokrat Kap Hulu : Maura Hiro
 Ketua Demokrat Kab. Sambas : Ni Ketut Indrawati
 Ketua Demokrat Kab. Pontianak : Ermin Elviani
 Ketua DPC Hanura Pontianak : Uray Henny Novita
6. Anggota DPR RI 1 org (Carolin Margareth Natasha)
7. Anggota DPD RI mewakili Kalbar
 Maria Goreti
 Sri Kadarwati (alm)
 Hairiah
 Erna Suryani Ranik
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA DI KABUPATEN / KOTA
SE KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS KELAMIN
Kabupaten/Kota
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-laki Perempuan
Kab. Sambas 137.315 106.367 243.682
Kab. Bengkayang 64.602 42.642 107.244
Kab. Landak 100.581 66.403 166.984
Kab. Pontianak 68.073 47.000 115.073
Kab. Kubu Raya 144.386 97.744 242.130
Kab. Sanggau 127.373 83.779 211.152
Kab. Sekadau 55.870 38.495 94.365
Kab. Sintang 109.738 73.909 183.647
Kab. Melawi 54.540 37.284 91.824
Kab. Kapuas Hulu 68.637 48.416 117.053
Kab. Ketapang 130.783 82.259 213.042
Kab. Kayong Utara 28.254 19.672 47.926
Kota Pontianak 148.705 83.413 232.118
Kota Singkawang 50.702 29.630 80.332
Kalimantan Barat 1.289.559 857.013 2.146.572
Sumber : BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
PERSENTASE ANGKATAN KERJA
USIA 15 TAHUN KE ATAS DI KALBAR
Laki-laki
60%
Data Buta Aksara Penduduk 15 Tahun Ke Atas
Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010
Kabupaten/Kota
Jenis Kelamin
JumlahLaki-laki Perempuan
Kab. Sambas 1.421 2.120 3.541
Kab. Bengkayang 5.105 8.197 13.302
Kab. Landak 3.156 6.348 9.504
Kab. Pontianak 2.539 7.127 9.668
Kab. Kubu Raya 3.687 9.041 12.728
Kab. Sanggau 9.227 10.902 20.129
Kab. Sekadau 1.104 2.551 3.655
Kab. Sintang 4.429 6.720 11.149
Kab. Melawi 3.577 5.646 9.223
Kab. Kapuas Hulu 3.349 8.865 12.214
Kab. Ketapang 5.743 8.876 14.313
Kab. Kayong Utara 2.690 5.837 8.530
Kota Pontianak 1.512 2.508 4.020
Kota Singkawang 4.069 4.609 8.678
Kalimantan Barat 51.305 89.349 140.654
Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kalbar 2010
7
USIA HARAPAN HIDUP
PEREMPUAN
68,06 Tahun
LAKI-LAKI
65,66 Tahun
Angka Kematian Ibu (AKI)
Melahirkan
386/100.000
(Nasional 228/100.000)
Sumber : BPS, Kalbar Dalam Angka 2010
Angka Kematian Bayi
44,12/1.000 kelahiran hidup
(Nasional 35/1.000)
LAKI-LAKI PEREMPUAN Jumlah
HIV (+) 2559 1277 3836
AIDS 1191 658 1849
KONDISI EPIDEMI HIV
Berdasarkan Jenis Kelamin
s/d Januari 2013
HIV (+)
AIDS
Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Januari, 2013
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
yang ditangani Oleh P2TP2A Prov. Kalbar Tahun 2008 s.d 2012
Tahun
Kasus
JumlahTrafficking KDRT Pelecehan
Seksual
Lain-lain
2008 37 1 - 1 39
2009 69 2 1 1 73
2010 32 1 1 5 39
2011 9
(6 Dewasa)
(3 Anak)
11 3 3 26
2012 8 6 2 6 22
Jumlah 155 21 7 16 199
Sumber : P2TP2A Provinsi Kalbar, 2012
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Jenis Kasus
yang ditangani Oleh Ditreskrim Polda Kalbar Tahun 2009 - 2011
Tahun
Tahun
Jumlah Ket.
Trafficking KDRT
2009 17 104 121 Turun
2010 7 78 85 Turun
2011 15 29 44 Turun
Jumlah 24 182 206
Sumber : Renakta POLDA Kalbar, 2012
PEREMPUAN CERDAS..........
Memiliki kemampuan untuk belajar
memahami, memutuskan dan beropini
berdasarkan alasan tertentu.
Mampu menangkap serta memfilter
fenomena-fenomena yang terjadi menjadi
sebuah isu aktual.
Perempuan : Agen Pembangunan
 Mempunyai watak idealis
 Memiliki pemikiran yang analitis dan kritis
 Handal dalam mengambil keputusan yang
solutif dan bersifat positif
 Open Minded
 Memiliki banyak jejaring
 Inovatif dan kreatif
 Expert pada bidang keahliannya
 Mandiri
13
TANTANGAN DAN HAMBATAN YANG
DIHADAPI
 Masih adanya budaya patriaki
 Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan
 Belum seluruhnya tersedia data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin
sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada.
 Belum maksimalnya anggaran yang disediakan daerah untuk mengatasi
kesenjangan gender dan program-program pemberdayaan perempuan dan
KKG
 Belum adanya mekanisme pengumpulan data dan statistik yang berdasarkan
jenis kelamin dan issue gender.
 Belum semua instansi menganggarkan dana untuk pemberdayaan ekonomi
perempuan
Pengarusutamaan
Gender
Anggaran
Responsif
Gender
Good Governance
Interaksi Kinerja Pengarusutamaan Gender
ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
1. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
2. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status,
peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;
3. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi
anggaran;
4. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan
untuk program perempuan;
5. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus
pemberdayaan perempuan;
6. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk
setiap kegiatan;
7. Tidak harus semua kebijakan/output mendapat koreksi agar menjadi
responsif gender, namun ada juga yang netral gender.
Hasil ARG
1. Lebih efektif dan Efesien
- Pemetaan peran laki-laki dan perempuan,
- Kondisi laki-laki dan perempuan,
- Kebutuhan laki-laki dan perempuan
- Permasalahan perempuan dan laki-laki
Keempat indikator tersebut dapat dianalisis dan diagnosa
dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk
memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam
menetapkan program/kegiatan dan anggaran,
Menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk
mengatasi kesenjangan gender,
siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah
program/kegiatan,
kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.
2. Mengurangi kesenjangan tingkat manfaat
hasil pembangunan.
- Menerapkan analisis situasi/analisis gender
dalam perencanaan dan penganggaran
pembangunan, kesenjangan gender yang
terjadi pada tingkat penerima manfaat
pembangunan dapat diminimalisir.
Perempuan dan Ruang Publik

More Related Content

What's hot

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahDadang Solihin
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaelsafatmawati
 
Teori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalTeori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalNovri To Day
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikFrans Dione
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementerMakalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementerHarlan Hariz
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaPenegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaLiling InkInk
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanNina Muhaemin
 
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi TerorismePeran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi TerorismeAgus Wibowo
 
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialHubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialAdhi Panjie Gumilang
 

What's hot (20)

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesia
 
Teori struktural fungsional
Teori struktural fungsionalTeori struktural fungsional
Teori struktural fungsional
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
 
Kelembagaan
KelembagaanKelembagaan
Kelembagaan
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementerMakalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPT
 
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaPenegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
 
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
 
Peran militer dalam sistem politik
Peran militer dalam sistem politikPeran militer dalam sistem politik
Peran militer dalam sistem politik
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
 
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi TerorismePeran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
Peran Masyarakat Dalam Mencegah Aksi Terorisme
 
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga SosialHubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
Hubungan Hukum dengan Lembaga Sosial
 

Similar to Perempuan dan Ruang Publik

Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015
Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015
Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015Muh Saleh
 
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...PusdiklatKKB
 
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptxKebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptxPemkot prabumulih
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Operator Warnet Vast Raha
 
Visualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 sepVisualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 septikdiskes
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Operator Warnet Vast Raha
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Operator Warnet Vast Raha
 
Materi pelatihan siga daerah des 17
Materi pelatihan siga daerah des 17Materi pelatihan siga daerah des 17
Materi pelatihan siga daerah des 17verdalena
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020TV Desa
 
Pembetulan skripsy
Pembetulan skripsyPembetulan skripsy
Pembetulan skripsyFitryII
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020PusdiklatKKB
 
FORUM SKPD - ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdf
FORUM SKPD -  ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdfFORUM SKPD -  ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdf
FORUM SKPD - ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdfssuser8d898e
 
Proposal pengukuhan pikr
Proposal pengukuhan pikrProposal pengukuhan pikr
Proposal pengukuhan pikrKazzu Triviji
 
Lakpesdam nu pemkab bulukumba
Lakpesdam nu  pemkab bulukumbaLakpesdam nu  pemkab bulukumba
Lakpesdam nu pemkab bulukumbaGedhe Foundation
 
RINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptx
RINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptxRINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptx
RINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptxDianPurnama35
 
Presentasi KLA (revisi).pptx
Presentasi KLA (revisi).pptxPresentasi KLA (revisi).pptx
Presentasi KLA (revisi).pptxFauzul Zen
 

Similar to Perempuan dan Ruang Publik (20)

Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015
Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015
Bahan Dialog Kalakarya Kesehatan Mamuju November 2015
 
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
 
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptxKebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
 
Sharing Mea Vita Kalbar
Sharing Mea Vita KalbarSharing Mea Vita Kalbar
Sharing Mea Vita Kalbar
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
 
Visualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 sepVisualisasi 2015 fix 23 sep
Visualisasi 2015 fix 23 sep
 
Bidan tiwi
Bidan tiwiBidan tiwi
Bidan tiwi
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
 
Materi pelatihan siga daerah des 17
Materi pelatihan siga daerah des 17Materi pelatihan siga daerah des 17
Materi pelatihan siga daerah des 17
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
 
Pembetulan skripsy
Pembetulan skripsyPembetulan skripsy
Pembetulan skripsy
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
 
Bahan depok, 4 maret 2020
Bahan depok, 4 maret 2020Bahan depok, 4 maret 2020
Bahan depok, 4 maret 2020
 
FORUM SKPD - ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdf
FORUM SKPD -  ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdfFORUM SKPD -  ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdf
FORUM SKPD - ISU STRATEGIS BID PPM REV.pdf
 
Proposal pengukuhan pikr
Proposal pengukuhan pikrProposal pengukuhan pikr
Proposal pengukuhan pikr
 
Posyandu
PosyanduPosyandu
Posyandu
 
Lakpesdam nu pemkab bulukumba
Lakpesdam nu  pemkab bulukumbaLakpesdam nu  pemkab bulukumba
Lakpesdam nu pemkab bulukumba
 
RINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptx
RINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptxRINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptx
RINNY P Y -POSYANDU, STRATA POSYANDU SIP.pptx
 
Presentasi KLA (revisi).pptx
Presentasi KLA (revisi).pptxPresentasi KLA (revisi).pptx
Presentasi KLA (revisi).pptx
 

Perempuan dan Ruang Publik

  • 1. PEREMPUAN DAN RUANG PUBLIK Oleh : Asih Kurniasih Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat
  • 2. Peran Perempuan di Sektor Publik WHITE COLLAR (Kerah Putih) BLUE COLLAR (Kerah Biru) PINK COLLAR (Kerah Pink)
  • 3. i POLITIK 1. Bupati Sambas : Juliarti Juhardi (sebelumnya wakil Bupati) 2. Ketua DPRD Kab. Singkawang : Tjhai Chui Mie 3. Anggota Legislatif Perempuan di Kab/Kota se Kalbar 37 org 4. Anggota Legislatif Perempuan di Prov. Kalbar 4 dari 55 org anggota 5. Pemimpin Parpol di Kab/Kota :  Ketua Demokrat Kap Hulu : Maura Hiro  Ketua Demokrat Kab. Sambas : Ni Ketut Indrawati  Ketua Demokrat Kab. Pontianak : Ermin Elviani  Ketua DPC Hanura Pontianak : Uray Henny Novita 6. Anggota DPR RI 1 org (Carolin Margareth Natasha) 7. Anggota DPD RI mewakili Kalbar  Maria Goreti  Sri Kadarwati (alm)  Hairiah  Erna Suryani Ranik
  • 4. PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA DI KABUPATEN / KOTA SE KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS KELAMIN Kabupaten/Kota Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Kab. Sambas 137.315 106.367 243.682 Kab. Bengkayang 64.602 42.642 107.244 Kab. Landak 100.581 66.403 166.984 Kab. Pontianak 68.073 47.000 115.073 Kab. Kubu Raya 144.386 97.744 242.130 Kab. Sanggau 127.373 83.779 211.152 Kab. Sekadau 55.870 38.495 94.365 Kab. Sintang 109.738 73.909 183.647 Kab. Melawi 54.540 37.284 91.824 Kab. Kapuas Hulu 68.637 48.416 117.053 Kab. Ketapang 130.783 82.259 213.042 Kab. Kayong Utara 28.254 19.672 47.926 Kota Pontianak 148.705 83.413 232.118 Kota Singkawang 50.702 29.630 80.332 Kalimantan Barat 1.289.559 857.013 2.146.572 Sumber : BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
  • 5. PERSENTASE ANGKATAN KERJA USIA 15 TAHUN KE ATAS DI KALBAR Laki-laki 60%
  • 6. Data Buta Aksara Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Kabupaten/Kota Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan Kab. Sambas 1.421 2.120 3.541 Kab. Bengkayang 5.105 8.197 13.302 Kab. Landak 3.156 6.348 9.504 Kab. Pontianak 2.539 7.127 9.668 Kab. Kubu Raya 3.687 9.041 12.728 Kab. Sanggau 9.227 10.902 20.129 Kab. Sekadau 1.104 2.551 3.655 Kab. Sintang 4.429 6.720 11.149 Kab. Melawi 3.577 5.646 9.223 Kab. Kapuas Hulu 3.349 8.865 12.214 Kab. Ketapang 5.743 8.876 14.313 Kab. Kayong Utara 2.690 5.837 8.530 Kota Pontianak 1.512 2.508 4.020 Kota Singkawang 4.069 4.609 8.678 Kalimantan Barat 51.305 89.349 140.654 Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kalbar 2010
  • 7. 7 USIA HARAPAN HIDUP PEREMPUAN 68,06 Tahun LAKI-LAKI 65,66 Tahun Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan 386/100.000 (Nasional 228/100.000) Sumber : BPS, Kalbar Dalam Angka 2010 Angka Kematian Bayi 44,12/1.000 kelahiran hidup (Nasional 35/1.000)
  • 8. LAKI-LAKI PEREMPUAN Jumlah HIV (+) 2559 1277 3836 AIDS 1191 658 1849 KONDISI EPIDEMI HIV Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Januari 2013 HIV (+) AIDS Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Januari, 2013
  • 9. Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani Oleh P2TP2A Prov. Kalbar Tahun 2008 s.d 2012 Tahun Kasus JumlahTrafficking KDRT Pelecehan Seksual Lain-lain 2008 37 1 - 1 39 2009 69 2 1 1 73 2010 32 1 1 5 39 2011 9 (6 Dewasa) (3 Anak) 11 3 3 26 2012 8 6 2 6 22 Jumlah 155 21 7 16 199 Sumber : P2TP2A Provinsi Kalbar, 2012
  • 10. Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menurut Jenis Kasus yang ditangani Oleh Ditreskrim Polda Kalbar Tahun 2009 - 2011 Tahun Tahun Jumlah Ket. Trafficking KDRT 2009 17 104 121 Turun 2010 7 78 85 Turun 2011 15 29 44 Turun Jumlah 24 182 206 Sumber : Renakta POLDA Kalbar, 2012
  • 11. PEREMPUAN CERDAS.......... Memiliki kemampuan untuk belajar memahami, memutuskan dan beropini berdasarkan alasan tertentu. Mampu menangkap serta memfilter fenomena-fenomena yang terjadi menjadi sebuah isu aktual.
  • 12. Perempuan : Agen Pembangunan  Mempunyai watak idealis  Memiliki pemikiran yang analitis dan kritis  Handal dalam mengambil keputusan yang solutif dan bersifat positif  Open Minded  Memiliki banyak jejaring  Inovatif dan kreatif  Expert pada bidang keahliannya  Mandiri
  • 13. 13 TANTANGAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI  Masih adanya budaya patriaki  Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan  Belum seluruhnya tersedia data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada.  Belum maksimalnya anggaran yang disediakan daerah untuk mengatasi kesenjangan gender dan program-program pemberdayaan perempuan dan KKG  Belum adanya mekanisme pengumpulan data dan statistik yang berdasarkan jenis kelamin dan issue gender.  Belum semua instansi menganggarkan dana untuk pemberdayaan ekonomi perempuan
  • 15. ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) 1. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan; 3. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran; 4. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan; 5. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; 6. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; 7. Tidak harus semua kebijakan/output mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga yang netral gender.
  • 16. Hasil ARG 1. Lebih efektif dan Efesien - Pemetaan peran laki-laki dan perempuan, - Kondisi laki-laki dan perempuan, - Kebutuhan laki-laki dan perempuan - Permasalahan perempuan dan laki-laki Keempat indikator tersebut dapat dianalisis dan diagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam menetapkan program/kegiatan dan anggaran, Menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.
  • 17. 2. Mengurangi kesenjangan tingkat manfaat hasil pembangunan. - Menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir.