Recommended
More Related Content
Similar to BPD_ASPIRASI
Similar to BPD_ASPIRASI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
BPD_ASPIRASI
- 1. << PENGUATAN KAPASITAS BPD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PONOROGO Wakil Ketua DPRD Ponorogo MISERI FENDY,SH.,MH.
- 2. DASAR-DASAR HUKUM ● Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ● Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ● Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 3. DASAR-DASAR HUKUM ● Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang BPD ● Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda no 4/2017 tentang BPD
- 4. QnA • Dasar anda menjadi anggota BPD? • Apakah tugas pokok BPD? • BPD berfungsi sebagai apa bagi pemerintah desa? • Apa saja hak anda sebagai anggota BPD? • Sejauh mana kewenangan BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa? • Kapan APBDesa ditetapkan dan diundangkan? • Bagaimana cara BPD menyalurkan aspirasi masyarakat? • Apakah BPD sudah membuat Laporan Kinerja setiap tahun? • Apakah isi Laporan Kinerja BPD? • Kapan BPD membuat laporan kinerja?
- 5. 1 DEFINISI
- 6. DEFINISI Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis BAB I Pasal 1 Perbup Nomor 69 Tahun 2017
- 7. Fungsi BPD Pemerintahan Desa Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Mewujudkan Masyarakat Desa yang Sejahtera
- 8. Keanggotaan BPD Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah Keterwakilan perempuan Dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai mufakat dilakukan pengambilan suara terbanyak. Diresmikan dg SK Bupati
- 9. Fungsi BPD ● menggali aspirasi masyarakat; ● menampung aspirasi masyarakat; ● mengelola aspirasi masyarakat; ● menyalurkan aspirasi masyarakat; ● menyelenggarakan musyawarah BPD; ● menyelenggarakan musyawarah Desa; ● membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; ● menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; ● membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; ● melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; ● melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ● menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 10. Fungsi BPD 01. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 03. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 02. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 11. Wewenang BPD 1. Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi; 2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; 3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; 5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; 8. Menyusun peraturan tata tertib BPD; 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; 10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa; 11. Mengelola biaya operasional BPD; 12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan 13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 12. Hak BPD Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.
- 13. Larangan Anggota BPD 1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; 2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; 3. Menyalahgunakan wewenang; 4. Melanggar sumpah/janji jabatan; 5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa; 6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan; 7. Sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di Desa; 8. Menjadi pengurus partai politik; 9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan 10. Merangkap anggota dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakat Desa, Pasar Desa dan BUM Desa
- 14. Kewajiban BPD Pelaksanaan Tugas BPD 1 Tahun Laporan Kinerja Sistematika Laporan a. Dasar Hukum b. Pelaksanaan Tugas c. Penutup Pelaporan Kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa secara tertulis, serta kepada masyarakat melalui forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan. PALING LAMBAT AKHIR APRIL
- 15. Hak Anggota BPD • Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; • Mengajukan pertanyaan; • Menyampaikan usul dan/atau pendapat; • Memilih dan dipilih; dan • Mendapat tunjangan dari APB Desa. • Memperoleh pengembangan kapasitas (Diklat, Bimtek, Kun_lap, Stuba d dalam Negeri) • Penghargaan dari Pemerintah, Pemprov, Pemkab bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. • Memperoleh penghargaan Purna Bhakti
- 16. Pemberhentian BPD • Berakhir masa keanggotaan; • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; • Tidak melaksanakan kewajiban; • Melanggar larangan sebagai anggota BPD; • Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; • Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; • Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; • Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; • Bertempat tinggal diluar wilayah Dukuh bagi anggota BPD berdasarkan keterwakilan Dukuh; • Bertempat tinggal di luar wilayah Desa bagi anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan; dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- 17. Hubungan Kerja BPD Pemdes BPD LKD Masyarakat Desa Pengambilan Kebijakan - Koordinasi - Integrasi - Sinkronisasi
- 18. Masa Keanggotaan BPD 6 Tahun Anggota BPD dapat dipilih paling banyak 3 kali Anggota BPD yang telah menjabat 1(satu) kali berdasarkan UU 32/2014 di beri kesempatan sebanyak 2 (dua) kali Anggota BPD yang telah menjabat 2 (dua) kali berdasarkan UU 32/2014 di beri kesempatan sebanyak 1(satu) kali
- 19. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BPD PEMERINTAH KABUPATEN CAMAT a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa; b. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; c. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; dan e. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 20. PERANAN BPD DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA A S P I R A S I LISAN (DISAMPAIKAN PD FORUM FORMAL/NON FORMAL TERTULIS (MELALUI SURAT RESMI) K A D E S KEBIJAKAN STRATEGIS
- 21. PENGAWASAN BPD THD KINERJA KADES PERENCANAAN KEG PEMDES PELAKSANAAN KEG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA BPD BPD
- 22. LAPORAN KINERJA BPD • Dilaporkan tertulis kepada Bupati melalui Camat • Disampaikan tertulis kepada Kepala Desa • Diinformasikan kpd masy melalui forum musyawarah • Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat • Paling lambat 4 bulan setelag berakhirnya tahun anggaran • Sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BPD
- 23. PERAN BPD DLM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE INTEGRITAS BPD Selaku wakil masyarakat PEMERINTAH DESA Selaku penyelenggara pemerintahan S I N E R G I Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.
- 24. KIAT MENJAGA INTEGRITAS • Pikirkan Bahwa Untuk Sampai Pada Posisi Saat Ini Butuh Perjuangan Yang Keras • Jangan Bergaul Dengan Orang Yang Tidak Berintegritas • Tetap Kembangkan Bakat Yang Dimiliki • Jangan Lelah Belajar Dan Bertanya • Bertanggungjawab Atas Apa Yang Dilakukan • Tahu Kapan Harus Berkata Iya Dan Tidak • Menjaga Etika • Menjaga Hubungan Baik Dengan Tuhan
- 25. “Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain”