2. PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN MUSYAWARAH
DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
PERATURAN BUPATI KLATEN NO 26
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
3. adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis di
wilayah Kabupaten Klaten.
Badan Permusyawaratan Desa
BPD
4.
5. • pelaksanaan pembahasan dan
pemberian persetujuan
bersama Kepala Desa atas
rancangan Peraturan Desa;
• pelaksanaan penggalian,
penampungan dan penyaluran
aspirasi masyarakat Desa; dan
• pelaksanaan pengawasan
kinerja Pemerintah Desa.
6. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja
Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan
melalui:
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan
evaluasi.
Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa
menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
7. Pasal 48
1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1
(satu) tahun anggaran.
2. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif,
transparansi, akuntabilitas dan objektif.
3. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi :
a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-
undangan; dan
d. Prestasi Kepala Desa.
4. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
dari laporan
kinerja BPD.
8. Pasal 49
1. BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak LKPPD diterima.
2. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat:
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
b.meminta keterangan atau informasi;
c.menyatakan pendapat; dan
d.memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
3. Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, BPD tetap
melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan
catatan kinerja Kepala Desa.
4. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
9. • menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
• menyelenggarakan musyawarah BPD;
• menyelenggarakan musyawarah Desa;
• membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
• menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar
waktu;
• membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
• melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa;
• melakukan evaluasi LKPPD;
• menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya;
• menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
• menyampaikan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
Desa yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
• menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara
tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
• mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional BPD; dan
• melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10. • mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
• mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
• meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
• menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
• mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
kepada Kepala Desa; dan
• melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BPD berwenang:
11. BPD berhak:
• meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa;
• menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
• mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan
fungsinya dari APBDesa;
• mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi BPD yang
berprestasi.
12. Anggota BPD berhak :
• mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
• mengajukan pertanyaan;
• menyampaikan usul dan/atau pendapat;
• memilih dan dipilih; dan
• mendapat tunjangan dan honorarium kegiatan BPD dari APBDesa;
• memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang
dilakukan di dalam negeri.
13. • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;
• melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa;
• mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;
• menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
• menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah
Desa dan lembaga desa lainnya;
• mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Anggota BPD wajib :
14. Anggota BPD dilarang :
• merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
• melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
• menyalahgunakan wewenang;
• melanggar sumpah/janji jabatan;
• merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga
kemasyarakatan desa;
• merangkap sebagai anggota legislatif dan/atau jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
• sebagai pelaksana proyek Desa;
• menjadi pengurus partai politik; dan/atau
• menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
15. JML GASAL (5 – 9 ORG)
perhatikan LUAS wIL,
PDDK WNT, dan
kemampuan KEUDES :
> JML penduduk S/D
2.000 jiwa, jumlah
anggota BPD 5 ORG
> JML penduduk 2.001 –
4000 jiwa, anggota BPD
7 ORG
> JML penduduk lebih
dari 4.000 jiwa, jumlah
anggota BPD 9 ORG
DPT
DIPILIH
SMP 3X
6 THN
16. SYARAT
ANGGOTA
BPD
(Ps. 7)
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
amalkan PS, UUD 1945, NKRI harga mati
usia min. 20 tahun atau sudah/pernah menikah
SMP/SEDERAJAT
NON APARATUR PEMDES
BERSEDIA DICALONKAN
wakil penduduk yang dipilih secara demokratis
19. PANITIA
Ps.10
KETUA dipilih
dari & oleh
ANGGOTA
(BA)
KETUA,
SEKRETARIS,
BDHR, SEKSI2
UNSUR KATDES
dan MASY
dibentuk oleh
KADES dg
KEPTS KADES
20. PENGISIAN
(Ps. 11)
JARING &
SARING (6 bln
sblm berakhir)
PILIHAN LGS
atau
musyawarah
tetapkan ANGT
BPD yg jmlnya
sm/lbh
(3 bln sblm
berakhir)
PANITIA
ADAKAN
PEMILIHAN
LGS
dipilih dlm MUSY
PERWAKILAN
unsur masy. yg
memiliki hak pilih
HSL-nya dismpkan kpd Kepala Desa maks. 7 HARI sejak
ditetapkannya hasil PEMILIHAN LGS/MUSY. PERWAKILAN
KADES MENYAMPAIKAN KE BPT maks. 7 HARI sejak
diterimanya hasil pemilihan untuk diresmikan
21. TUGAS
PANITIA
(Ps. 12)
MELAKS. PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
TETAPKAN TATIB PENGISIAN ANGGOTA BPD
TETAPKAN WKT & TEMPAT PENGISIAN ANGGOTA BPD
MELAKS. PENGISIAN
TAPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD
BUAT BAPengisian ANGGOTA BPD
SMPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD ke KADES
22. CARA
PENGISIAN
(Ps. 13)
PEMILIHAN LGS atau MUSY.
PERWAKILAN (keterwakilan
perempuan)
> PIMPINAN: KETUA PANITIA
> PESERTA:
* Ka. RT dan Ka. RW
* Ka. LKD
* TOGA dan TOMA
(YG TAK DICALONKAN)
JK KA.RT/RW/LKD
mjd CALON,
didelegasikan ke
PENGURUS LAIN utk
hadir.
24. CALON
AGT BPD
(Ps, 15)
USULAN dari
WIL DUSUN
2 ORG/RW
BERDSRKAN
MUSY. WARGA
USULAN DUSUN
SEJUMLAH QUATA
DUSUN
BERDASYARKAN
MUSY, KA.
RT/RW/LKD,PROFESI
dan TOMA/TOGA
KADUs FASILITASI
MUSY. DUSUN
25. BERITA
ACARA
MUSY
DUSUN
> WKT & TEMPAT
> PESERTA
MUSY
> DATA CALON
MAKS. 2 HARI
KADUS
MELAPORKAN &
USULKAN KE
PANITIA
BAHAN
MUSY.
TINGKAT
DESA
26. USULAN
SEMUA
DUSUN
LENGKAP
PESERTA :
KA. RT/RW,
LKD, TOMA/
TOGA
TETAPKAN
CALON
TERPILIH
SESUAI
QUOTA
DUSUN
BUAT
BERITA
ACARA
HASIL
MUSY.
DESA
MAKS. 1X24
JAM KIRIM
KE KADES
MAKS. 3
HARI KADES
USULKAN
PERESMIAN
KPD BPT VIA
CAMAT
31. PEMBERHENTIAN :
> meninggal dunia
> permintaan sendiri
> diberhentikan
ATAS USUL PIMPINAN BPD KE
BUPATI BERDASARKAN
MUSYAWARAH BPD
SK BUPATI
PEMBERHENTIAN PIMPINAN
dan ANGGOTA BPD YG
MENGUNDURKAN DIRI
DIUSULKAN OLEH CAMAT
PEMBERHENTIAN BPD
(Pasal 31)
33. PERATURAN TATIB BPD (Pasal 36)
waktu musyawarah BPD
pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
tata cara musyawarah BPD
hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD
Pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD
35. PIMPINAN MUSYAWARAH BPD
pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap
pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir
pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPD
berhalangan hadir
penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang
yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu
36. TATACARA MUSYAWARAH BPD
tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa
konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa
tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa
tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat
37. TATALAKSANA DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT BPD
Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa
penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD
Pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa
tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
38. BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
penyusunan notulen rapat
penyusunan berita acara
format berita acara
penandatanganan berita acara
penyampaian berita acara
