SlideShare a Scribd company logo
Badan Permusyawaratan Desa
Disampaikan Oleh :
PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG BADAN MUSYAWARAH
DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
PERATURAN BUPATI KLATEN NO 26
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis di
wilayah Kabupaten Klaten.
Badan Permusyawaratan Desa
BPD
TUPOKSI BPD 2019.pptx
• pelaksanaan pembahasan dan
pemberian persetujuan
bersama Kepala Desa atas
rancangan Peraturan Desa;
• pelaksanaan penggalian,
penampungan dan penyaluran
aspirasi masyarakat Desa; dan
• pelaksanaan pengawasan
kinerja Pemerintah Desa.
BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja
Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan
melalui:
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan
evaluasi.
Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa
menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
Pasal 48
1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1
(satu) tahun anggaran.
2. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif,
transparansi, akuntabilitas dan objektif.
3. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi :
a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-
undangan; dan
d. Prestasi Kepala Desa.
4. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
dari laporan
kinerja BPD.
Pasal 49
1. BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak LKPPD diterima.
2. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat:
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
b.meminta keterangan atau informasi;
c.menyatakan pendapat; dan
d.memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
3. Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, BPD tetap
melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan
catatan kinerja Kepala Desa.
4. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
• menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
• menyelenggarakan musyawarah BPD;
• menyelenggarakan musyawarah Desa;
• membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
• menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar
waktu;
• membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
• melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa;
• melakukan evaluasi LKPPD;
• menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya;
• menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
• menyampaikan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
Desa yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
• menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara
tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
• mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional BPD; dan
• melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
• mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
• mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
• meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
• menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
• mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
kepada Kepala Desa; dan
• melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BPD berwenang:
BPD berhak:
• meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa;
• menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
• mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan
fungsinya dari APBDesa;
• mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi BPD yang
berprestasi.
Anggota BPD berhak :
• mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
• mengajukan pertanyaan;
• menyampaikan usul dan/atau pendapat;
• memilih dan dipilih; dan
• mendapat tunjangan dan honorarium kegiatan BPD dari APBDesa;
• memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang
dilakukan di dalam negeri.
• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;
• melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa;
• mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;
• menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
• menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah
Desa dan lembaga desa lainnya;
• mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Anggota BPD wajib :
Anggota BPD dilarang :
• merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
• melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
• menyalahgunakan wewenang;
• melanggar sumpah/janji jabatan;
• merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga
kemasyarakatan desa;
• merangkap sebagai anggota legislatif dan/atau jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
• sebagai pelaksana proyek Desa;
• menjadi pengurus partai politik; dan/atau
• menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
JML GASAL (5 – 9 ORG)
perhatikan LUAS wIL,
PDDK WNT, dan
kemampuan KEUDES :
> JML penduduk S/D
2.000 jiwa, jumlah
anggota BPD 5 ORG
> JML penduduk 2.001 –
4000 jiwa, anggota BPD
7 ORG
> JML penduduk lebih
dari 4.000 jiwa, jumlah
anggota BPD 9 ORG
DPT
DIPILIH
SMP 3X
6 THN
SYARAT
ANGGOTA
BPD
(Ps. 7)
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
amalkan PS, UUD 1945, NKRI harga mati
usia min. 20 tahun atau sudah/pernah menikah
SMP/SEDERAJAT
NON APARATUR PEMDES
BERSEDIA DICALONKAN
wakil penduduk yang dipilih secara demokratis
PENGISIAN
(Ps. 9)
3 BULAN
SEBELUM MASA
KEANGGOTAAN
BERAKHIR
TANGGUNG
JAWAB KADES
bentuk
PANITIA
TATIB
PENGISIAN
TAP’kan
jml agt
BPD &
quota
per
Dusun
PENGISIAN
TAP’KAN
HASIL
PENGISIAN
USUL
PENGE-
SAHAN
PENGE-
SAHAN
&
PERES
MIAN
PANITIA
Ps.10
KETUA dipilih
dari & oleh
ANGGOTA
(BA)
KETUA,
SEKRETARIS,
BDHR, SEKSI2
UNSUR KATDES
dan MASY
dibentuk oleh
KADES dg
KEPTS KADES
PENGISIAN
(Ps. 11)
JARING &
SARING (6 bln
sblm berakhir)
PILIHAN LGS
atau
musyawarah
tetapkan ANGT
BPD yg jmlnya
sm/lbh
(3 bln sblm
berakhir)
PANITIA
ADAKAN
PEMILIHAN
LGS
dipilih dlm MUSY
PERWAKILAN
unsur masy. yg
memiliki hak pilih
 HSL-nya dismpkan kpd Kepala Desa maks. 7 HARI sejak
ditetapkannya hasil PEMILIHAN LGS/MUSY. PERWAKILAN
 KADES MENYAMPAIKAN KE BPT maks. 7 HARI sejak
diterimanya hasil pemilihan untuk diresmikan
TUGAS
PANITIA
(Ps. 12)
MELAKS. PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
TETAPKAN TATIB PENGISIAN ANGGOTA BPD
TETAPKAN WKT & TEMPAT PENGISIAN ANGGOTA BPD
MELAKS. PENGISIAN
TAPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD
BUAT BAPengisian ANGGOTA BPD
SMPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD ke KADES
CARA
PENGISIAN
(Ps. 13)
PEMILIHAN LGS atau MUSY.
PERWAKILAN (keterwakilan
perempuan)
> PIMPINAN: KETUA PANITIA
> PESERTA:
* Ka. RT dan Ka. RW
* Ka. LKD
* TOGA dan TOMA
(YG TAK DICALONKAN)
JK KA.RT/RW/LKD
mjd CALON,
didelegasikan ke
PENGURUS LAIN utk
hadir.
QUOTA
(Ps. 14)
QUOTA
DESA dan
DUSUN
diatur lebih
lanjut dg
PERBUP
ditetapkan
PANITIA dan
sosialisasikan
CALON
AGT BPD
(Ps, 15)
USULAN dari
WIL DUSUN
2 ORG/RW
BERDSRKAN
MUSY. WARGA
USULAN DUSUN
SEJUMLAH QUATA
DUSUN
BERDASYARKAN
MUSY, KA.
RT/RW/LKD,PROFESI
dan TOMA/TOGA
KADUs FASILITASI
MUSY. DUSUN
BERITA
ACARA
MUSY
DUSUN
> WKT & TEMPAT
> PESERTA
MUSY
> DATA CALON
MAKS. 2 HARI
KADUS
MELAPORKAN &
USULKAN KE
PANITIA
BAHAN
MUSY.
TINGKAT
DESA
USULAN
SEMUA
DUSUN
LENGKAP
PESERTA :
KA. RT/RW,
LKD, TOMA/
TOGA
TETAPKAN
CALON
TERPILIH
SESUAI
QUOTA
DUSUN
BUAT
BERITA
ACARA
HASIL
MUSY.
DESA
MAKS. 1X24
JAM KIRIM
KE KADES
MAKS. 3
HARI KADES
USULKAN
PERESMIAN
KPD BPT VIA
CAMAT
PERESMIAN
(Ps. 19)
DITETAPKAN
dg KEPT.
BUPATI
PENGUCAPAN
SUMPAH/JANJI
(BPT/Pejabat yg
ditunjuk)
ANGGARAN
BIAYA
PENGISIAN BPD
DIBIAYAI
APBDESA
BPD ANTAR
WAKTU
SK BPT atas usul
KETUA BPD
melalui KADES
Pasal 20 Pasal 21
SUSUNAN
ORGNISASI
(Pasal 23)
PIMPINAN
1 KETUA, 1 WK. KETUA, 1
SEKRETARIS
DIPILIIH lgs dari & oleh anggota
dlm RAPAT BPD
DIPIMPIN ANGGOTA TERTUA
DIBANTU ANGGOTA TERMUDA
ANGGOTA
KEUANGAN
BPD
(Pasal 25)
TUNJANGAN
TUSI &
TUNJANGAN
LAIN
TUNJANGAN
OPS.
PENINGKATA
N KAPASITAS
ANGGARAN
APBDES
PEMBERHENTIAN :
> meninggal dunia
> permintaan sendiri
> diberhentikan
ATAS USUL PIMPINAN BPD KE
BUPATI BERDASARKAN
MUSYAWARAH BPD
SK BUPATI
PEMBERHENTIAN PIMPINAN
dan ANGGOTA BPD YG
MENGUNDURKAN DIRI
DIUSULKAN OLEH CAMAT
PEMBERHENTIAN BPD
(Pasal 31)
MASA
JABATAN
BERAKHIR
TDK DPT
MELAKS TGS
6 BLN
BETURUTAN
TDK LG
PENUHI
SYARAT
LANGGAR
LARANGAN
DIBERHENTIKAN
PERATURAN TATIB BPD (Pasal 36)
waktu musyawarah BPD
pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
tata cara musyawarah BPD
hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD
Pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD
WAKTU MUSYAWARAH BPD
pelaksanaan jam musyawarah
tempat musyawarah
jenis musyawarah
daftar hadir anggota BPD
PIMPINAN MUSYAWARAH BPD
pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap
pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir
pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPD
berhalangan hadir
penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang
yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu
TATACARA MUSYAWARAH BPD
tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa
konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa
tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa
tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat
TATALAKSANA DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT BPD
Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa
penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD
Pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa
tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
penyusunan notulen rapat
penyusunan berita acara
format berita acara
penandatanganan berita acara
penyampaian berita acara
RAPAT BPD
(Ps. 38-
39)
Min. 4x
setahun
TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptx
MATUR NUWUN

More Related Content

Similar to TUPOKSI BPD 2019.pptx

Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pemdes Seboro Sadang
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
CHAIRUDIN2
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
BudyHermawan3
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
fasilitatorsid
 
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
anantadiraja
 
Materi tentang pemerintah desa ppt foks.
Materi tentang pemerintah desa ppt foks.Materi tentang pemerintah desa ppt foks.
Materi tentang pemerintah desa ppt foks.
Wega10
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan
Jusa Erza
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Slide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptxSlide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptx
SeNkLaId1
 
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptxMateri Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
rustaneffendy1
 
Peraturan bpd
Peraturan bpdPeraturan bpd
Peraturan bpd
Kang Cece
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Kantor Desa Junwangi
 
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfmateri pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
SuhendiHendi11
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
swanggie
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
aganers
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
agus raharjo
 
Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
udhi purnomo
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
edi pribadi
 
Tata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajayaTata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajaya
Pekerja Sosial Masyarakat
 

Similar to TUPOKSI BPD 2019.pptx (20)

Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
 
Materi tentang pemerintah desa ppt foks.
Materi tentang pemerintah desa ppt foks.Materi tentang pemerintah desa ppt foks.
Materi tentang pemerintah desa ppt foks.
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Slide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptxSlide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptx
 
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptxMateri Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
Materi Tata cara Pembentukan BKAD di Kecamatan .pptx
 
Peraturan bpd
Peraturan bpdPeraturan bpd
Peraturan bpd
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
 
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfmateri pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
 
Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
 
Tata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajayaTata tertib bpd sukajaya
Tata tertib bpd sukajaya
 
21 rperbub pkd rev hkm 090415
21 rperbub pkd rev hkm 09041521 rperbub pkd rev hkm 090415
21 rperbub pkd rev hkm 090415
 

Recently uploaded

Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Muh Saleh
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
yesputri
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
ssuseraf42c3
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
Rohmad MT
 
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .pptPenyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Mahmudyhani
 
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdfPPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PewartaWarga
 
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptxRegulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
AlinYurianto1
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
ciriajasaksokalimany
 
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia idhak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
Budi953659
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
aevafaradillah92
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
YuandaPurwaAdiningra
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
kalengrombengin
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
KusnadiKosasih1
 
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptxbhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
FebbyMeitha
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
GatotArdiansah
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
vilmadeep
 

Recently uploaded (16)

Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
 
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdfRINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
RINCIAN FORMASI KOTA PADANG TA. 2024.pdf
 
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdfCERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
CERAH - SOCIAL MEDIA LISTENING FOR ELECTION 2024, EPS 1.pdf
 
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .pptPenyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
Penyusunan SPEK dan HPS-2014 Pengadaan BJ .ppt
 
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdfPPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
PPT_WEBINAR_HIBAH USAID BER-IKAN_1st_02262024 (1).pdf
 
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptxRegulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
Regulasi_Turunan_UU_Nomor_26_Tahun_2007.pptx
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
 
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia idhak anak indonesia-hak anak indonesia id
hak anak indonesia-hak anak indonesia id
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
 
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
 
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptxbhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
bhineka tunggal ika, pengertian dasar.pptx
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
 
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma qObat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma q
 

TUPOKSI BPD 2019.pptx

  • 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN MUSYAWARAH DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERATURAN BUPATI KLATEN NO 26 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
  • 3. adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten. Badan Permusyawaratan Desa BPD
  • 5. • pelaksanaan pembahasan dan pemberian persetujuan bersama Kepala Desa atas rancangan Peraturan Desa; • pelaksanaan penggalian, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa; dan • pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Desa.
  • 6. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
  • 7. Pasal 48 1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. 2. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. 3. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi : a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa; b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang- undangan; dan d. Prestasi Kepala Desa. 4. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.
  • 8. Pasal 49 1. BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. 2. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; b.meminta keterangan atau informasi; c.menyatakan pendapat; dan d.memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. 3. Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. 4. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
  • 9. • menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat; • menyelenggarakan musyawarah BPD; • menyelenggarakan musyawarah Desa; • membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; • menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; • membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; • melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa; • melakukan evaluasi LKPPD; • menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; • menyusun Peraturan Tata Tertib BPD; • menyampaikan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; • menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa; • mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional BPD; dan • melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 10. • mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; • mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; • meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; • menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; • mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan • melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD berwenang:
  • 11. BPD berhak: • meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; • menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; • mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; • mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi BPD yang berprestasi.
  • 12. Anggota BPD berhak : • mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; • mengajukan pertanyaan; • menyampaikan usul dan/atau pendapat; • memilih dan dipilih; dan • mendapat tunjangan dan honorarium kegiatan BPD dari APBDesa; • memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
  • 13. • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; • melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa; • mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; • menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; • menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; • mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Anggota BPD wajib :
  • 14. Anggota BPD dilarang : • merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; • melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; • menyalahgunakan wewenang; • melanggar sumpah/janji jabatan; • merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa; • merangkap sebagai anggota legislatif dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; • sebagai pelaksana proyek Desa; • menjadi pengurus partai politik; dan/atau • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
  • 15. JML GASAL (5 – 9 ORG) perhatikan LUAS wIL, PDDK WNT, dan kemampuan KEUDES : > JML penduduk S/D 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD 5 ORG > JML penduduk 2.001 – 4000 jiwa, anggota BPD 7 ORG > JML penduduk lebih dari 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD 9 ORG DPT DIPILIH SMP 3X 6 THN
  • 16. SYARAT ANGGOTA BPD (Ps. 7) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa amalkan PS, UUD 1945, NKRI harga mati usia min. 20 tahun atau sudah/pernah menikah SMP/SEDERAJAT NON APARATUR PEMDES BERSEDIA DICALONKAN wakil penduduk yang dipilih secara demokratis
  • 17. PENGISIAN (Ps. 9) 3 BULAN SEBELUM MASA KEANGGOTAAN BERAKHIR TANGGUNG JAWAB KADES
  • 19. PANITIA Ps.10 KETUA dipilih dari & oleh ANGGOTA (BA) KETUA, SEKRETARIS, BDHR, SEKSI2 UNSUR KATDES dan MASY dibentuk oleh KADES dg KEPTS KADES
  • 20. PENGISIAN (Ps. 11) JARING & SARING (6 bln sblm berakhir) PILIHAN LGS atau musyawarah tetapkan ANGT BPD yg jmlnya sm/lbh (3 bln sblm berakhir) PANITIA ADAKAN PEMILIHAN LGS dipilih dlm MUSY PERWAKILAN unsur masy. yg memiliki hak pilih  HSL-nya dismpkan kpd Kepala Desa maks. 7 HARI sejak ditetapkannya hasil PEMILIHAN LGS/MUSY. PERWAKILAN  KADES MENYAMPAIKAN KE BPT maks. 7 HARI sejak diterimanya hasil pemilihan untuk diresmikan
  • 21. TUGAS PANITIA (Ps. 12) MELAKS. PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD TETAPKAN TATIB PENGISIAN ANGGOTA BPD TETAPKAN WKT & TEMPAT PENGISIAN ANGGOTA BPD MELAKS. PENGISIAN TAPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD BUAT BAPengisian ANGGOTA BPD SMPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD ke KADES
  • 22. CARA PENGISIAN (Ps. 13) PEMILIHAN LGS atau MUSY. PERWAKILAN (keterwakilan perempuan) > PIMPINAN: KETUA PANITIA > PESERTA: * Ka. RT dan Ka. RW * Ka. LKD * TOGA dan TOMA (YG TAK DICALONKAN) JK KA.RT/RW/LKD mjd CALON, didelegasikan ke PENGURUS LAIN utk hadir.
  • 23. QUOTA (Ps. 14) QUOTA DESA dan DUSUN diatur lebih lanjut dg PERBUP ditetapkan PANITIA dan sosialisasikan
  • 24. CALON AGT BPD (Ps, 15) USULAN dari WIL DUSUN 2 ORG/RW BERDSRKAN MUSY. WARGA USULAN DUSUN SEJUMLAH QUATA DUSUN BERDASYARKAN MUSY, KA. RT/RW/LKD,PROFESI dan TOMA/TOGA KADUs FASILITASI MUSY. DUSUN
  • 25. BERITA ACARA MUSY DUSUN > WKT & TEMPAT > PESERTA MUSY > DATA CALON MAKS. 2 HARI KADUS MELAPORKAN & USULKAN KE PANITIA BAHAN MUSY. TINGKAT DESA
  • 26. USULAN SEMUA DUSUN LENGKAP PESERTA : KA. RT/RW, LKD, TOMA/ TOGA TETAPKAN CALON TERPILIH SESUAI QUOTA DUSUN BUAT BERITA ACARA HASIL MUSY. DESA MAKS. 1X24 JAM KIRIM KE KADES MAKS. 3 HARI KADES USULKAN PERESMIAN KPD BPT VIA CAMAT
  • 28. ANGGARAN BIAYA PENGISIAN BPD DIBIAYAI APBDESA BPD ANTAR WAKTU SK BPT atas usul KETUA BPD melalui KADES Pasal 20 Pasal 21
  • 29. SUSUNAN ORGNISASI (Pasal 23) PIMPINAN 1 KETUA, 1 WK. KETUA, 1 SEKRETARIS DIPILIIH lgs dari & oleh anggota dlm RAPAT BPD DIPIMPIN ANGGOTA TERTUA DIBANTU ANGGOTA TERMUDA ANGGOTA
  • 31. PEMBERHENTIAN : > meninggal dunia > permintaan sendiri > diberhentikan ATAS USUL PIMPINAN BPD KE BUPATI BERDASARKAN MUSYAWARAH BPD SK BUPATI PEMBERHENTIAN PIMPINAN dan ANGGOTA BPD YG MENGUNDURKAN DIRI DIUSULKAN OLEH CAMAT PEMBERHENTIAN BPD (Pasal 31)
  • 32. MASA JABATAN BERAKHIR TDK DPT MELAKS TGS 6 BLN BETURUTAN TDK LG PENUHI SYARAT LANGGAR LARANGAN DIBERHENTIKAN
  • 33. PERATURAN TATIB BPD (Pasal 36) waktu musyawarah BPD pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD tata cara musyawarah BPD hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD Pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD
  • 34. WAKTU MUSYAWARAH BPD pelaksanaan jam musyawarah tempat musyawarah jenis musyawarah daftar hadir anggota BPD
  • 35. PIMPINAN MUSYAWARAH BPD pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu
  • 36. TATACARA MUSYAWARAH BPD tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat
  • 37. TATALAKSANA DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT BPD Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD Pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
  • 38. BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD penyusunan notulen rapat penyusunan berita acara format berita acara penandatanganan berita acara penyampaian berita acara