Dokumen tersebut menjelaskan tentang pedoman penyelenggaraan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu untuk membahas berbagai hal strategis seperti aspirasi masyarakat, anggaran desa, perencanaan pembangunan, dan keputusan untuk mendirikan badan usaha milik desa. Hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam berita acara dan

1. Pedomaan dan Tata tertib Musyawarah
Berdasarkan
Permendes Nomor 2 Tahun 2015

2. Musyawarah Desa di ikuti oleh :
a. Tokoh Adat
b. Tokoh Agama
c. Tokoh Masyarakat
d. Tokoh Pendidikan
e. Perwakilan Kelompok Tani
f. Perwakilan Kelompok Nelayan
g. Perwakilan Kelompok Pengrajin
h. Perwakilan Kelompok Perempuan
i. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
j. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin

3. a. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
b. Panitia
c. Jadwal Kegiatan
d. Tempat Penyelenggaraan
e. Sarana/Prasarana pendukung
f. Media pembahasan
g. Peserta, undangan dan Pendamping
h. Pengolahan hasil musyawarah desa
Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa kenderaan
transportasi peserta, konsumsi dan alat komunikasi, meja/kursi,
tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK)

4.  BPD melakukan penyebarluasan informasi masyarakat Desa
tentang hal strategis
 BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
 Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musdes dgn
mempersiapkan bahan pembahasan;
 Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud memperhatikan aturan
hukum, kebijakan Pemerintah Daerah Kab/Kota, kondisi objektif
desa;
 Dalam menyiapkan bahan Pembahasan sebagaimana dimaksud
Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan
pakar atau tenaga ahli;
 Bahan Pembahasan sebagaimana dimaksud disampaikan Kades
kepada BPD

5.  BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musdes berdasarkan
rencana kegiatan;
 Penetapan Panitia Musdes melalui Surat Keputusan Ketua BPD
Pasal 16; Penyiapan Jadwal Kegiatan, tempat dan
Sarana/Prasarana
 Panitia Musdes mempersiapkan Jadwal Kegiatan, tempat dan
Sarana/Prasarana Musdes berdasarkan Rencana Kegiatan

6.  Pemerintah Desa memfasilitasi Musdes dengan
menyediakan Dana penyelenggaraan kegiatan Musdes
 Penyediaan dana penyelenggaraan Musdes berdasarkan
RAB
 Pendanaan sebagaimana dimaksud berasal dari APBDes

7.  Panitia Musdes mempersiapkan susunan acara dan media
pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang
dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pandangan
resmi BPD
 Penyiapan media pembahasan sebagaimana dimaksud berupa
:
a. Penggandaan dokumen;
b. Penyiapan ringkasan materi;
c. Pembuatan materi tayang, dan;
d. Menuangkan materi pembahasan.

8.  Peserta Musdes berasal dari Pemerintah Desa, BPD dan
unsur Masyarakat Desa yang diundang secara resmi
sebagai peserta musdes, Tenaga Ahli Pendamping
Profesional pada semua tingkatan.
Pimpinan, Sekretaris dan pemandu acara Musdes;
 Ketua BPD bertindak selaku Pimpinan Musdes
 Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang
merupakan bagian dari Panitia Musdes bertindak selaku
Pemandu Acara Musdes.

9.  Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes membacakan
Susunan Acara sebelum Musdes di pimpin oleh Pimpinan
Musdes;
 Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang
hadir perihal Susunan Acara;

10.  Pimpinan Musdes menjaga agar Permusyawaratan Desa
berjalan sesuai dengan permusyawaratan Desa berjalansesuai
dengan ketentuan dalam peraturan tentang tata tertib
Musdes;
 Pimpinan Musdes hanya berbicara selaku Pimpinan
Musyawarah untuk menjelaskan masalah yang jadi
pembicaraan;
 Menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya;
 Mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan;
 Menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah;

11.  Pimpinan Musdes dapat meminta pendamping desa yang
berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota,
Pendamping Profesional untuk membantu memfasilitasi
jalannya Musdes;
 Pendamping Desa tidak memiliki hak untuk memutuskan
sebuah kebijakan publik terkait dengan hal strategis yang
dimusyawarahkan.

12. 1. Memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang
pokok pembicaraan;
2. Mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musdes yang sudah
menyimpang dari pokok pembicaraan;
3. Membantu mencari jalan keluar, da;
4. Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta
yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

13. Sekretaris Musdes betugas untuk menyusun risalah, catatan dan
laporan Singkat Musdes.
Risalah adalah catatan Musdes tentang;
1. Hal-hal strategis yang dibahas
2. Hari dan Tanggal Musdes;
3. Tempat Musdes;
4. Acara Musdes;
5. Waktu Pembukaan dan Penutupan Musdes;
6. Pimpinan dan Sekretaris Musdes;
7. Jumlah dan Nama Peserta Musdes yang menandatangani Daftar
Hadir, dan;
8. Undangan Yang Hadir

14. Pengambilah Keputusan pada Musdes pada dasarnya
dilakukan dengan cara Musyawarah untuk Mufakat. Dalam hal
pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud Ayat(1) tidak
terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 54; Tata Cara Penetapan Keputusan
Hasil Keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara
yang di tanda tangani oleh ketua BPD, Kepala Desa dan
salah seorang perwakilan peserta Musdes, serta dilampiri
dengan catatan tetap dan laporan singkat.

15. Hasil Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam
keputusan hasil Musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan
Pemerintahan Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah
Desa yakni berupa Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala
Desa bersama BPD serta harus memastikan Keputusan hasil
Musdes menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

16.  Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut
BUMDes
 Pendirian BUMDes disepakati melalui musdes;
 Hasil Kesepatakan Musdes menjadi Pedoman bagi Pemerintah
Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian
BUMDes
POKOK BAHASAN YANG DIBICARAKAN PADA MUSDES DALAM
PASAL 88, meliputi;
1. Organisasi Pengelola BUMDes, dan;
2. AD/ART BUMDes

17. Selain pokok bahasan diatas Musdes dapat menentukan pokok
bahasan lain perihal pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

18. 1. Musdes Perencanaan = / 6 Bulan atau 2x1 /Tahun
2. Musedes Pembentukan tim 11 = 1 x dalam setahun
3. Musdes Perencanaan Pembangunan Desa / Musrenbang Desa = 1 x 1 Tahun
4. Musdes RPJMDES/RKPDES = 1 X 1 Tahun
5. Musdes Perdes APBDes = 1 x 1 Tahun
6. Musdes Kerja sama Antar Desa = 3 x 1 Tahun
7. Musyawarah Khusus Desa = Max 3 x Tahun
8. Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan = 1 x 1 Tahun
9. Musyawarah Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan = 2 x 1 Tahun
10. Musyawarah Penyelesaian Kegiatan = 5 Kali
11. Musyawarah tentang Peraturan Desa = min 6 x
12. Musyawarah Kegiatan LPJ Tahunan Kepala Desa = 1 x 1 Tahun