Materi

1. PROSEDUR PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

2. JENIS PERATURAN DI DESA
1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Peraturan Kepala Desa.

3. PENGERTIAN
 Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi
Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa.
 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.
 Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur.
 Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

4.  Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat
konkrit, individual, dan final.
 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa
dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
 Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

5.  Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan
dengan dasar atau ideologi negara., yaitu nilai-nilai (cita
hukum) yang terkandung dalam Pancasila.
 Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan
dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam
masyarakat, sehingga mempuyai daya mengikat secara
efektif (living law)
 Landasan Yuridis adalah yang menjadi dasar
kewenangan pembuatan peraturan perundang-
undangan.
LANDASAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

6. PENYUSUNAN PERATURAN DESA
 TAHAP PERENCANAAN
 TAHAP PENYUSUNAN OLEH KEPALA DESA
 TAHAP PENYUSUNAN PERATURAN DESA
OLEH BPD
 TAHAP PEMBAHASAN
 TAHAP PENETAPAN
 TAHAP PENGUNDANGAN
 TAHAPPENYEBARLUASAN

7. TAHAP PERENCANAAN
 Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan
Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 Selain itu, Lembaga kemasyarakatan, lembaga
adat dan lembaga desa lainnya di desa juga
dapat memberikan masukan kepada
Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana
penyusunan rancangan Peraturan Desa.

8. TAHAP PENYUSUNAN OLEH KEPALA DESA
 Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai
oleh Pemerintah Desa.
 Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun,
wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan
dapat dikonsultasikan kepada camat untuk
mendapatkan masukan.
 Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan
diutamakan kepada masyarakat atau kelompok
masyarakat yang terkait langsung dengan substansi
materi pengaturan.

9.  Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan
Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses
penyusunan rancangan Peraturan Desa.
 Rancangan Peraturan Desa yang telah
dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

10. TAHAP PENYUSUNAN PERATURAN DESA
OLEH BPD
 Selain diprakarsai oleh Pemerintah Desa, BPD dapat
menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan
Desa.
 Namun demikian terdapat pengecualian untuk
rancangan Peraturan Desa tentang rencana
pembangunan jangka menengah Desa,
 rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja
Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APB Desa.

11. TAHAP PEMBAHASAN
 BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan
menyepakati rancangan Peraturan Desa.
 Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa
prakarsa Pemerintah Desa danusulan BPD mengenai
hal yang sama untuk dibahas dalam waktu
pembahasan yang sama, maka didahulukan
rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan
Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

12.  Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat
ditarik kembali oleh pengusul.Rancangan Peraturan
Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali
kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah
Desa dan BPD.
 Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati
bersama disampaikan oleh pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
 Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala
Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa.


13. TAHAP PENETAPAN
 Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi
tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa
untuk diundangkan.
 Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani
Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan
Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam
Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.


14. Tahap Pengundangan.
 Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa
dalam lembaran desa.Peraturan Desa dinyatakan
mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat sejak diundangkan.

15. Tahap Penyebarluasan.
 Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan
BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan
Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan
Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa,
hingga Pengundangan Peraturan Desa.
Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan
informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan

16. Tahap Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan
penyebarluasan Peraturan Desa
PENY.
PERDES
OLEH KADES
KONS. MASY
DAN/CMT
PENY.
PERDES
OLEH BPD
PEMBAHASAN
PENETAPAN
PENGUNDAN
GAN
KLARIFIKASI
KECUALI
1.R.PERDES RPJMDES
2.R.PERDES RKPDES
3.R.PERDES APBDES
4.R. PERDES LPJ APBDES
BERTENTANGAN
DGN KEP. UMUM
DAN PER.YG LEBIH
TINGGI
SESUAI DGN
KEP.UMUM DAN PER.
YG LEBIH TINGGI
PEMB.
PERDES DGN
KEP.BUPATI
SURAT
KLARIFIKASI
PENYEBARLUASA
N
PERENC
ANAAN

17. Proses Penyusunan Rancanagan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan,
Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Desa
PERENCANAA
N
PENY.
PERDES
OLEH KADES
PENY. PERDES
OLEH BPD
PEMBAHASAN
DISAMPIKAN
KPD BUPATI
MELALUI CMT
BUPATI
SAMP.HASIL
EVALUASI
KADES
PERBAIKAN
KECUALI
1.R.PERDES RPJMDES
2.R.PERDES RKPDES
3.R.PERDES APBDES
4.R. PERDES LPJ APBDES
PENETAPAN
PENYEBARLUASA
N
PENGUNDANGA
N

18. PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA KADES
 TAHAP PERENCANAAN
 TAHAP PENYUSUNAN
 TAHAP PEMBAHASAN, PENETAPAN,
PENGUNDANGAN
 TAHAPPENYEBARLUASAN

19. Proses Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa
PERENCANAAN
PENYUSUNANNOLEH 2
KADES/LEBIH SETELAH
REKOMENDASI MUSDES
PENYUSUNAN RANC.DILAKUKAN
OLEH KADES PEMRAKARSA
KONSULTASI MASYARAKAT DAN
CAMAT MASING-MASING
PEMBAHASAN OLEH 2 KEPALA
DESA/LEBIH
PENETAPAN
PENGUNDANGAN DALAM
BERITA DESA OLEH MASING-
MASING SEKDES
PENYEBARLUASAN KEPADA
MASYARAKAT DESA MASING-
MASING

20. Materi/isi Per-UU-an
1. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan
Kewenangan Desa dan penjabaran
peraturan yang lebih tinggi;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi
kerjasama Desa;
3. Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan
Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa
atau Peraturan yang lebih tinggi.

21. PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA
 Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan
oleh Kepala Desa.
 Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi
pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
 Proses penyusunan Peraturan Kepala Desa dari segi
prosedur lebih sederhana karena tidak memerlukan
persetujuan dari BPD.
 Adapun metode penyusunannya berlaku mutatis mutandis
dengan metode penyusunan peraturan perundang-
undangan yang lain.
 Sebagai tahap akhir, Peraturan Kepala Desa diundangkan
dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

22. PENYUSUNAN RANCANGAN PERDES
PRIORITAS
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERDES RPJMDESA
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERDES RPKPDESA
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERDES APBDESA

23. PENYUSUNAN RANCANGAN PERDES
RPJMDESA
 Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan
hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yangwajib
dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun
anggaran berjalan.Dalam menyusun RPJM Desa,
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif yang
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat Desa.

24.  Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat
penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah
kebijakan perencanaan pembangunan Desa dengan
memperhatikan arah kebijakan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota
 Melalui kesepakatan dalam musyawarah pembangunan
desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, RPJM
Desa dapat diubah dalam hal:
 terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; atau
 terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.

25. RPKPDESA
 RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.RKP
Desa paling sedikit berisi uraian:
 evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;
 prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

26.  Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintah Desa
wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa secara
partisipatif yang diikuti oleh Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat
Desa.

27. PENYUSUNAN RANCANGAN PERDES
APBDESA
 penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh
APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah
didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara yang
dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan
disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
 Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah
daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

28.  PP No. 43 tahun 2014 juga mengatur batasan peruntukan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam APB Desa dengan perincian:
 paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk:
• penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa;
• operasional Pemerintah Desa;
• tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
• insentif rukun tetangga dan rukun warga.

29. Mohan maaf atas segala
Kesalahan …… 29

30. TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DIDESA

31. Dasar Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
 Ketetapan Struktur, Pertimbangan, DasarHukum,
bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca.
 Kesesuaian Isi dengan Dasar Yuridis, Sosiologis dan
Filosofis
 Peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan
menjamin kepastian hukum.

32. DASAR HUKUM (PS. 8 UU NO 11TH 2015)

33. KERANGKA
PERATURAN DI DESA
A. Penamaan/Judul
B. Pembukaan
C. Batang Tubuh
D. Penutup
E. Lampiran (jika diperlukan)

34. PENAMAAN/JUDUL
 Memuat keterangan jenis, nomor, tahun
pengundangan/penetapan, dan nama PUU
 Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca
 Nama PUU dibuat secara singkat dan mencerminkan
isi

35. CONTOH
1.Jenis Peraturan Desa
KEPALA DESA NATARMAS KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERATURAN DESA NATARMAS
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2015

36. CONTOH
2. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa
KABUPATEN..........KECAMATAN.......
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ……….
DAN KEPELA DESA...........
NOMOR….. TAHUN.......
NOMOR...... TAHUN......
TENTANG
……………………………

37. CONTOH
3. Jenis Peraturan Kepala Desa
KABUPATEN....KECAMATAN.....
DESA.....................................
PERATURAN KEPALA DESA NATARMAS
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IURAN PEMBUATAN JEMBATAN DESA

38. CONTOH
4. Jenis Keputusan Kepala Desa
KABUPATEN.....KECAMATAN...
DESA.......................
KEPUTUSAN KEPALA DESA ……….
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TIM PENYUSUN RPJM DESA

39. PEMBUKAAN PADA PERDES
1. Frase: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa
3. Konsiderans
- Menimbang
4. Dasar Hukum
- Mengingat
5. Frase: Dengan Kesepakatan Bersama Badan
Permusawaratan Desa dan Kepala Desa
6. Memutuskan dan
7. Menetapkan.

40. PEMBUKAAN PADA BERSAMA
KEPALA DESA
1. Frase: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Bersama Kepala
Desa
3. Konsiderans
- Menimbang
4. Dasar Hukum
- Mengingat
6. Memutuskan dan
7. Menetapkan.

41. PEMBUKAAN PADA PERATURAN KEPALA DESA
1. Frase: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa
3. Konsiderans
- Menimbang
4. Dasar Hukum
- Mengingat
5. Memutuskan dan
6. Menetapkan.

42. PEMBUKAAN PADA KEPUTUSAN KEPALA DESA
1. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa
2. Konsiderans
- Menimbang
3. Dasar Hukum
- Mengingat
- Memperhatikan (Jika diperlukan)
4. Memutuskan dan
5. Menetapkan.

43. PERTIBANGAN/KONSIDERANS
 Secara umum Perdes harus mempertimbangkan unsur
filosofis, yuridis,dan sosiologis
 Konsideran “menimbang” Memuat pertimbangan uraian
fakta empiris & fakta normatif secara singkat sbg pokok
pikiran mengenai latar belakang dan alasan pembuatan
pert per-uu-an
 Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan
kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik
koma

44. LANJUTAN
Menimbang: a. bahwa…………………. ;
b. bahwa …………………..;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Perdes tentang .....

45. LANJUTAN
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal… dan Pasal Peraturan
Daerah Nomor… Tahun… tentang …..
perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang ...

46. DASAR HUKUM
 Memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Per-
uu-an dan peraturan yang memerintahkan untuk
dibentuk peraturant yang bersangkutan
 Hanya peraturan per-uu-an yang tingkatnya sama atau
lebih tinggi
 Dasar Hukum Perdes dilengkapi dengan pencantuman
LD dan TLD yang diletakkan diantara tanda baca kurung

47. LANJUTAN
Mengingat : 1. ………………. ;
2. Perda Nomor …..Tahun ……
tentang …………..(Lembaran Daerah
Lebak Tahun …… Nomor …..,
Tambahan Lembaran Daerah Lebak
Nomor ….);

48. DIKTUM
a. Kata Memutuskan
b. Kata Menetapkan
c. Nama Pert. Per-uu-an
Catatan
Khusus utk Perdes sebelum kata Memutuskan
dicantumkan frasa “Dengan Kesepakatan Bersama”
Kata Memutuskan ditulis dengan huruf kapital tanpa
spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua serta diletakkan ditengah margin

49. CONTOH
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……..
dan
KEPALA DESA ………
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
……………………………….…………..

50. CONTOH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
……………………………….…………..

51. LANJUTAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG…
KESATU : membentuk panitia/Lam
KEDUA : tugas patia
KETIGA : tanggungjawab
KEEMPAT: panitia bertugas s.d
KELIMA : penggunaan anggaran dari
KEENAM: mulai berlaku

52. Catatan
Nama judul Peraturant. Per-uu-an
dicantumkan setelah kata menetapkan
dan didahului dengan pencantuman
jenis Pert. Per-uu-an tanpa frase
Desa/ nama desa, serta ditulis
seluruhnya dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik

53. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)
3. Ketentuan Penutup

54. PERUMUSAN KETENTUAN UMUM
1.Kata untuk menjelaskan digunakan
kata “adalah” bukan “ialah”, “yaitu”
atau “yakni”
2. Perumusan dalam BAB Ketentuan Umum selain
definisi atau batasan pengertian (bisanya
ditempatkan dalam Pasal 1) dapat berupa rumusan
pernyataan (statement) atau rumusan norma
(dalam Pasal 2 dst)

55. KETENTUAN UMUM
 Frase pembuka dalam KU berbunyi:
Dalam PUU ini yang dimaksud dengan :
1. ………
2. ……. dst
 Memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau
akronim yang digunakan secara berulang dalam
peraturan, dan hal yang bersifat umum yang berlaku bagi
materi muatan
 Memuat Pjls umum yang mencerminkan asas, maksud &
tujuan

56. LANJUTAN
 masing-masing uraian diberi nomor urut dengan angka
Arab (1,2,3 dst) dan diawali dengan huruf kapital serta
diakhiri dengan tada baca titik
 berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau
istilah & tidak perlu diberi penjelasan, sehingga harus
dirumuskan sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan
pengertian ganda

57. PENGELOMPOKAN MATERI
 Jika mempunyai materi yang ruang lingkupnya luas dan
mempunyai banyak pasal dapat dikelompokkan menjadi:
Bab, Bagian, dan Paragraf
 Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin
menghindari adanya Bab “Ketentuan Lain”, diupayakan
masuk dalam Bab yang ada atau Bab tersendiri

58. PASAL/AYAT DGN TABULASI
 Hrs dpt dibaca sbg satu rangkaian kesatuan dgn
frase pembuka
 Diawali dengan hrf kecil dan diberi tanda baca titik
 Setiap frase dlm rincian diawali dgn hrf kecil dan
diakhiri dengan tanda baca titik koma
 Jika suatu rincian dibagi ke dlm unsur yang lebih
kecil, maka unsur tsb ditulis masuk ke dlm

59.  Dibelakang rincian yang masih mempunyai rincian
lebih lanjut diberi tanda baca titik dua
 Pembagian rincian dengan urutan makin kecil
ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tada
baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca
titik; abjad kecil dengan tada baca kurung tutup,
angka Arab dengan tanda baca kurung tutup
 Diupayakan tidak melebihi empat tingkat

60. Contoh
(1) ………….
(2)………….:
a. …….;
b. …….; (dan, atau, dan/atau)
c. …….:
1. ……..;
2. ……..; (dan, atau, dan/atau)
3. ……..:
a) ……..;
b) ………; (dan, atau, dan/atau)
c) ………:
1) ……….;
2) ……….; (dan, atau, dan/atau)
3) ………..

61. KETENTUAN PENUTUP
Penunjukan organ atau alat
perlengkapan yang melaksanakan
PUU
Nama singkat
Status PUU yang sudah ada
Saat mulai berlaku PUU

62. Contoh
 Pada saat PPU ini mulai berlaku, PUU ttg.... dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
 Pada saat PUU ini mulai berlaku, semua Pert per-uu-
an yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalan PUU ini
 PUU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

63. PENETAPAN
RAPERDES
 Raperdes tentang APBDes, Pungutan, Tata ruang,
dan SOTK setelah dibahas dan disepakati paling
lambat 3 (tiga) hari dievaluasi oleh Bupati.
 Raperda hasil evaluasi harus diperbaiki selama 20
(hari) oleh Pemdes dan BPD.

64. PENUTUP
Rumusan perintah pengundangan
dan penempatan PUU dlm BD
Penandatanganan pengesahan atau
penetapan PUU
Pengundangan PUU
Akhir bagian penutup

65. RUMUSAN
PENGUNDANGAN/PENGUMUMAN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan PUU ini dengan menempatkan dalam
Lembaran Desa ……
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman PUU ini dengan menempatkan dalam
Berita Desa.......

66. PENANDATANGANAN
Tempat dan tanggal pengesahan atau
penetapan
Nama jabatan
Tanda tangan pejabat
Nama lengkap pejabat yang
menandatangani, tanpa gelar dan
pangkat

67. Contoh
Ditempatkan sebelah kanan
Ditetapkan di ……..
pada tanggal ………
KEPALA DESA ……………………,
tdt
(nama tanpa gelar)

68. PENGUNDANGAN/PENGUMUMAN
Ditempatkan sebelah kiri
Diundangkan di ………..
pada tanggal ……….
SEKTRETARIS DESA ……..
tdt
(......nama......)
BERITA DESA........ TAHUN……NOMOR….

69. 69
FORMAT PENGATURAN
PERATURAN DESA ………….
NOMOR ….. TAHUN …..
TENTANG
………………………………………………………..
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA..........,
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: b. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: c. bahwa ………………………………………………………………………………………dst
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor…. Tahun…. Tentang…
(Lembaran Daerah Kabupaten…. Tahun …. Nomor ….,
Tambahan Lembaran Negara Nomor…..);
: 2. …………………………………………………………………………………………………………;
: 3. ……………………………………………………………………………………………………dst
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG …………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...
dan
KEPALA DESA.....

70. 70
BAB I
KETENTUAN UM UM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
2. Pemerintah Desa adalah……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Kepala Desa adalah……………………………………………………………………………………………………………………………………….
BAB ….
………………………………………………………………..
Bagian Pertama
…………………………………………………………………
Paragraf 1
Pasal 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 3
………………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 4
(1)
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
(2)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
BAB ….
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
Pasal 5
(1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71. 71
BAB ….
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
……...………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Pasal 7
Agar setiap orang …………
Ditetapkan di …………
pada tanggal …………………………
KEPALA DESA ………..
……………………

72. 72
FORMAT BESCHIKKING / PENETAPAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ………
NOMOR ….. TAHUN …..
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ………………..
KEPALA DESA................,
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: b. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: c. bahwa ………………………………………………………………………………………dst
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor…. Tahun…. Tentang…
(Lembaran Daerah Kabupaten…. Tahun …. Nomor ….,
Tambahan Lembaran daerah Nomor…..);
: 2. …………………………………………………………………………………………………………;
: 3. ……………………………………………………………………………………………………dst
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
:
: Membentuk Tim ….. dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

73. 73
KEDUA : ……. (dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan)……………………
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
mempunyai tugas sebagi berikut:.
a………………. dst
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim ….. bertanggung
jawab kepada……………………………………………………………………………………..
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran…
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(dapat ditambahkan) dan mempunyai daya laku surut
sejak tanggal …..
Ditetapkan di …………………...
pada tanggal …………………………
KEPALA DESA
( Nama Jelas )

74. 74
FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA …….
DAN KEPALA DESA ……………………
NOMOR ….. TAHUN …..
NOMOR ….. TAHUN …..
TENTANG
………………………………………………………..
KEPALA DESA ……. DAN
KEPALA DESA ………………………………………………..
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: b. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: c. bahwa ……………………………………………………………………………………………
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor…. Tahun…. Tentang…
(Lembaran Daerah Kabupatrn…. Tahun …. Nomor ….,
Tambahan Lembaran Ndaerah Nomor…..);
: 2. …………………………………………………………………………………………………………;
: 3. ……………………………………………………………………………………………………dst
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA TENTANG ………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

75. 75
BAB I
KETENTUAN UM UM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
2. Pemerintah Desa adalah……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Kepala Desa adalah……………………………………………………………………………………………………………………………………….
BABA I
RUANG LINGKUP
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
BAB II
SASARAN
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) …………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………….…………………………………………….
BAB V
PELAKSAAN
(1) ……………………………………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………………………………………………….

76. 76
BAB VI.
PEMBIAYAAN
Pasal 6
……...…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………….
Ditetapkan di ………….
pada tanggal …………………………
KEPALA DEASA…………………. KEPALADESA …….
( Nama Jelas ) ( Nama Jelas )
BAB ….
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

77. Lembar Evaluasi
Nama : ..............
Tanggal : ..............
1. Apa Pengertian Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ?
2. Sebutkan tahapan dalam penyusunan Peraturan
Desa !
3. Sebutkan Kerangka Peraturan Desa !

78. Mohan maaf atas segala
Kesalahan …… 78

79. SUB POKOK BAHASAN
Sub PB 5.2. Praktek Penyusunan Peraturan
di Desa.
Tujuan : Peserta dapat menyusun:
a. Perdes tentang RPJM desa dengan
benar;
b. Perdes tentang RKP Desa dengan
benar;
c. Perdes tentang APB Desa dengan
benar;

80. Lanjutan
d. Peraturan Kepala Desa tentang Iuran
Pembangnan Jembatan dengan benar
e. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Kerjasama Antar Desa Dalam
pengelolaan Air Bersih dengan benar;
f. Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusunan RPJM Desa dengan benar;
Waktu : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit.

81. TUGAS KELOMPOK
1. Kelompok 1 membuat Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
2. Kelompok 2 membuat Peraturan Desa tentang RKP Desa;
3. Kelompok 3 membuat Peraturan Desa tentang APB Desa;
4. Kelompok 4 membuat Peraturan Kepala Desa tentang
Iuran Pembangunan Jembatan;
5. Kelompok 5 membuat Peraturan Bersama Kepala tentang
Kerjasama Antar Desa Dalam Pengelolaan Air
Bersih;
6. Kelompok 6 membuat Keputusan Kepala Desa tentang
Tim Penyusun RPJM Desa.

82. Pembagian Kelompok
NAMA
KELOMPO
K
UNSUR
KASI
PMD/PEM
KADES SEKDES BENDAHARA
1 KEC.......... DESA.......... SEKDES........ BENDAHARA
DESA...........
2 KEC.......... DESA.......... SEKDES........ BENDAHARA
DESA...........
3 KEC.......... DESA.......... SEKDES........ BENDAHARA
DESA...........
4 KEC.......... DESA.......... SEKDES........ BENDAHARA
DESA...........
5 KEC.......... DESA.......... SEKDES........ BENDAHARA
DESA...........
6 KEC.......... DESA.......... SEKDES........ BENDAHARA
DESA...........

83. Mohan maaf atas segala
Kesalahan …… 83