Keputusan Kepala Desa menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahun berikutnya yang disusun berdasarkan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. RKP-Desa berisi program pembangunan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran berikutnya."

1. PEMERINTAH KABUPATEN ……………….
KECAMATAN ………………..
DESA ………………..
Jl. Raya …………… Kecamatan ………………… Kode Pos …
KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………..
KECAMATAN ………………. KABUPATEN ……………….
Nomor : ……………
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA……………………,
Menimbang :
a Bah wa Pem erintah Desa wajib m enyusun dok umen perencanaan pembangunan desaberupa
rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana
pembangunan jangka menengah desa;
b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa
(Musrenbang Desa ) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi denganKeputusan
Kepala Desa ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkanKeputusan
Kepala Desa tentang RKP-Desa.
Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
2. Peraturan Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan
3. Peraturan Dalam negri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
4. Peraturan Dalam negri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Pedoman Penyusuna dan
Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan

2. 5. Peraturan Dalam negri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa
6. Peraturan Dalam negri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Pprogram Pembangunan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RP JMDes)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dalam menyusun
RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui
forum Musrenbang-Desa.
Ketiga : Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan LPMD atau
dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan
di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : ……………….
Pada Tanggal : ………………….
KEPALA DESA ………………….,
………………………..
Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………..
Nomor : …………..
Tanggal : ………………
Tentang : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Des) TAHUN ……..
BAB I

3. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan
pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, sebagaimana dimaksud
dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang
matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa, maka desa harus
mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP
Desa)
RP JM Desa ………. ini merupakan rencana strategis Desa ………. untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa,
RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat
Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan
pembangunan yang lebih sesuai dengan perinsip-perinsip Pemerintah yang baik (Good Govement)seperti
Partisipasif, Transparan dan akuntabilitas
1.2. LANDASAN HUKUM.
1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan LembagaKemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

4. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan
Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Nomor ..............
11. Surat Kementrian Dalam Negri No 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Juknis
Perencanaan Pembangunan Desa
12. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Yang Berkeadilan
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud Penyusunan RPJMDes
Maksud diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:
1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktulima tahun dalam melaksanakan
proses Pembangunan
2. Denagn dilakukannya UU Otonomi Daerah diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa bisa
dipreoritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring
pembangunan yang dilaksanakan di desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses
pelaksanaannya
b. Tujuan Penyusunan RPJMDes
Adapun tujuan diadakanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dsa (RPJMDes) adalah:
1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa,
strategi pembangunan desa,sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama Lima tahun
kedepan
2. Memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selam lima tahun kedepan
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiyayai oleh APMDs, APBD Kabupaten,
APBD Propinsi serta APBN
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan
dalam kurun waktu lima tahun kedepan
1.4 VISI DAN MISI
Visi dan Misi

5. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat
potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa ……….. ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif,
melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa ………. seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat,
tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di
desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi
Desa ………….. adalah :
“ ……… Sebutkan Visi Desa ……. “
Misi
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan
oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke
dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya
menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa……… , sebagaimana proses
yang dilakukan maka misi Desa ……………..
adalah:
1. ………………………………
2. ……………………………….
3. ………………………………..
4. ……………………………….
BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN ………
Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai
peraturan perundanganundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yangberlaku, salah
satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan
Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan prosespenyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi

6. publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang pengelolaannya dimulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.
A. PENDAPATAN
Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yangmerupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan
berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan
keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.
Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran ………. sebesar Rp…………………,- (………………………..….)
yang bersumber dari : …………………….
Kode
Anggaran URAIAN VOL SAT
JUMLAH
(Rp)
1 2 3 4 6
1 PENERIMAAN
1.1 Pendapatan asli Desa
1.1.01 Hasil Usaha Desa
1.1.02 Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1.1.03 Penyisihan Dana Swadaya Masyarakat
1.1.04 Kutipan biaya adm. Atas hak tanah dan
bangunan
1.1.05 Pengantar sertifikasi kepemilikan tanah
dan bangunan
1.1.06 Pengantar akta hibah/jual beli/waris
tanah dan bangunan
1.1.07 Kutipan biaya administrasi
kependudukan catatan sipil
1.1.08 Kutipan biaya administrasi lainya

7. 1.1.09 Penyisihan dana partisipasi
masyarakat
1.1.11 Bantuan pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten
1.1.13 Bantuan pemerintah provinsi
1.1.14 Bantuan pemerintah kabupaten
1.1.15 Bagian dari dana perimbangan pusat
dan daerah
B. BELANJA
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang terdiri dari Belanja Langsung
dan Belanja Tidak Langsung.
Adapun Asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran ……… adalah sebagai berikut :
KODE
ANGGARA
N
URAIAN VOL SAT
JUMLAH
(Rp)
1 2 3 4 5
2 PENGELUARAN
2.1 Pengeluaran Rutin
2.1.01 Belanja Pegawai
2.1.02 Tunjangan Kepala Desa (1 org x 12 bln)
2.1.03 Tunjangan Perangkat Desa (.. org x 12 bln)

8. 2.1.04 Tunjangan penghasilan anggota …. (…org
x 12 bln)
2.1.05 Belanja Barang
2.1.06 Belanja barang alat tulis
2.1.07 Belanja barang peralatan kantor
2.1.08 Belanja peralatan dinas
2.1.09 Belanja Dinas Perangkat Desa (bantuan
transportasi)
2.1.10 Perjalanan dinas anggota …. (bantuan
transportasi)
2.1.11 Dalam Desa (..org/bln/keg)
2.1.12 Dalam Kecamatan
(..org/bln/keg)
2.1.13 Belanja lainya
2.1.14 Belanja Koran
2.1.15 Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah
Desa
2.1.16 Pembangunan kantor Desa
C. PEMBIAYAAN
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP-Desa Tahun ……. ini, Pemerintah Desa ……….. belum dapat
menyusun kebijakan pembiayaan mengingat belum disusunnya Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

9. Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2012 sehingga belum dapat diasumsikan besaran Sisa Lebih
Perhitungan Lebih Tahun Anggaran 2013 (SilPA).
BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa,
melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun
pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi
permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Dalam
penyusunan RKP-Desa Tahun 2013 didasarkan pada 4 (empat) analisia sebagai berikut :
A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antaraprogram
dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2012 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2012. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa
catatan permasalahan sebagai berikut :
1. Kegiatan yang dibiayai oleh APBDesa
a. Keberhasilan Pembangunan Fisik
1. Terbangunnya aspal jalan …………………………..
2. Terbangunnya Renovasi Balai Desa
b. Kendala dan permasalahan
1. Belum selesainya pembangunan jalan aspal …………… dari ……. hanya yang terealisasi ……. dan
terkesan pembangunan jalan asal asalan.dengan dana APBD Tahun Anggaran 2013
B. BERDASARKAN RPJM-Des
Berdasarkan Peraturan Desa ……….nomor ……. tentang RPJMDes Desa ………… pada tahun 2013prioritas
masalah yang harus diselesaikan adalah :
a). Bidang Sarana Prasarana Fisik
1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan social
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan Desa yang dikelola Desa

10. b). Bidang Ekonomi
1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
4. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
c). Bidang Sosial Budaya
1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Desa
d). Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
e). Bidang Kesehatan
1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada
petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
f). Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan Desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
g). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
h). Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
i). Bidang Partisipasi Masyarakat

11. 1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan social
j). Bidang Pertanian
1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kekurangan air pada musim kemarau
4. Lahan pertanian sawah tadah hujan
k). Bidang Hukum
1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
l). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home Industri yang belum dikembangkan
2. Kesulitan dan penambahan modal
m). Bidang Pertanahan
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas
3. Belum memahami kekuatan hukum sertifikat tanda kepemilikan
B. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA
RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga
memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil
evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini
mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.
Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2013 diprioritaskan padakegiatan-
kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat.
BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa ………… yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2013sepenuhnya
didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan
prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 nantinyaakan benar-benar berjalan secara
efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat,terutama upaya peningkatan keberpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain
sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif
menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

12. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa ………… secara rinci dikelompokkan sebagai
berikut :
A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu
dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran belanja desa,
kewenangan desa dan secara teknis di lapangan, tersedianya sumber daya yang ada di desa.
Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :
NO BIDANG & KEGIATAN LOKASI VOL.
1 PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1 SARANA PRASARANA
1.1.1
Pembangunan perkerasan jalan
telford
saru paket
1.1.2
Pembangunan perkerasan jalan
telford
saru paket
1.1.3
Peningkatan mutu aspal jalan ……..
Purwodadi
1.1.4
Peningkatan mutu aspal
jalan …………
selatan
1.1.5 Pembangunan gapura makam
1.1.6
Simpan Pinjam Khusus Perempuan
(SPP)
2
PEMUDA, SOSIAL DAN
BUDAYA

13. 2.1 PENDIDIKAN
2.1.1 Pengadaan Guru TK
2.2 KETERAMPILAN
2.2.1
Pengadaan Alat Keterampilan,
pengerajin kayu
2.2.2
Mendatangkan tenaga pembimbing
dan tenaga ahli
2.3 SOSIAL
2.3.1 Program Bedah Rumah
3.3 PEMERINTAHAN
3.3.1
Bantuan kesejahteraan bagi Kader
Posyandu, PKK, Rt/Rw
B. BERDASARKAN RPJM-DESA
Berdasarkan Peraturan Desa ……….. Nomor ………… tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa ………Tahun ……… prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai
berikut :
1. Bidang Sarana Prasarana Fisik
a) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
b) Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
c) Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih
berdasar
keinginan
d) Masih terbatasnya dana pembangunan Desa yang dikelola Desa
2. Bidang Ekonomi
a) Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Desa
b) Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
c) Terbatasnya dana untuk modal

14. d) Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
3. Bidang Sosial Budaya
a) Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
b) Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Desa
4. Bidang Kesehatan
a) Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai
b) Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
c) Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung
pada
petugas kesehatan
d) Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Desa …………. Nomor ………. tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa …………Tahun 2013 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai
berikut :
1. Bidang Sarana Prasarana Fisik
a) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan
pemeliharaan
bangunan
b) Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
c) Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
d) Masih terbatasnya dana pembangunan Desa yang dikelola Desa
2. Bidang Ekonomi
a) Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Desa
b) Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
c) Terbatasnya dana untuk modal
d) Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
e) Belum adanya pembinaan dari pemerintah dalam kelompok usaha.
3. Bidang Sosial Budaya
a) Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
b) Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Desa
4. Bidang Kesehatan
a) Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai
b) Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
c) Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung
pada
petugas kesehatan

15. d) Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.
BAB V
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh manakomitmen dan
konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan
dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi
masyarakat tidak memadai.
Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil
masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan
akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.
Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman
pelaksanaanpembangunan di Desa ……….. Kecamatan ……… Kabupaten …….. Tahun 2013.
KEPALA DESA …………………..
ttd
…………………….