2. 2
Dana Desa Akan Masuk dalam RAPBN
2015
Jumat, 30 Mei 2014 | 18:15 WIBCIANJUR, KOMPAS.com — Pemerintah telah
merampungkan rancangan peraturan pemerintah (PP)
yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa. Setelah PP disahkan, maka
alokasi dana desa yang ada di dalamnya akan masuk ke
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) 2015.
"Rencananya, dengan PP yang dibuat ini, kemungkinan
akan dimasukkan ke dalam APBN 2015. Soal detailnya,
nanti setelah ditandatangani Presiden, baru nanti kita
bicara lagi," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri seusai
melakukan rapat terbatas dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Istana Cipanas, Jumat
(30/5/2014).
3. Pengaturan Desa berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
UU Desa menjamin adanya Kepastian
Hukum bagi Desa.
Pihak-pihak yang berkepentingan atas
Desa wajib menjalankan UU Desa
dimaksud.
KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI
PERWUJUDAN KEDAULATAN
NEGARA
5. 5
DEFINISI DESA
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS
DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA
2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM
ATAS DESA
3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA
MASYARAKAT
4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY
5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL,
EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB
6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN
KESEJAHTERAAN UMUM
7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
6
TUJUAN PENGATURANTUJUAN PENGATURAN
7. 7
ASAS PENGATURAN DESA
1. rekognisi;
2. subsidiaritas;
3. keberagaman;
4. kebersamaan;
5. kegotongroyongan;
6. kekeluargaan;
7. musyawarah;
8. demokrasi;
9. partisipasi;
10.kesetaraan; dan
11.pemberdayaan.
UU Desa : Pasal 3
8. Asas Rekognisi
Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan
oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai
rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman
budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural
justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa.
Yang strategis adalah rekognisi terhadap:
Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum
desa, tradisi dan institusi lokal.
9. Asas Subsidiaritas
”masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi
kedudukannya harus memberi bantuan kepada
anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih
terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat
menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan.
Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara
memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang
lebih terbatas jangan diambil alih oleh satuan
masyarakat yang lebih tinggi”.
Franz Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 307
10. Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal
berskala Desa
Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa
berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk
berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal
berskala Desa
Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang
mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksananya harus
diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala
Desa yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh
diambil alih dari Desa.
10
ASAS SUBSIDIARITAS DALAM
PENGATURAN DESA
13. 13
KEWENANGAN DESA
∗ tugas pembantuan dari
Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota; dan
•.
PP 72/2005 Pasal 7
Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan desa
mencakup :
UU Desa/2014 Pasal 18
d. kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kewenangan Desa meliputi:
∗ urusan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan hak
asal usul desa;
a. kewenangan berdasarkan hak
asal usul;
∗ urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya
kepada desa;
b. kewenangan lokal berskala
Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
∗ urusan pemerintahan lainnya
yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada
desa.
14. 14
KEWENANGAN DESA
•.
d. kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
a. kewenangan berdasarkan hak
asal usul;
b. kewenangan lokal berskala
Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
Self Governing
Community
Local Self Government
15. Musyawarah Desa
(psl. 54)
Kepala Desa
(psl. 25 – 53)
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) (psl. 55 -65)
Warga/Masyarakat
Perangkat
Desa
(Pelayanan)
Panitia (ad-hok)
BUMDes
Klp. Special Interest
Perwakilan Bagian
Wilayah Desa
• RPJM-Desa dan
RKP-Desa
• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja
Pemerintah
• Kerja Sama
• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal
Strategis
Prinsip Tata Kelola
Desa
•Check and balances antara
Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa.
•Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.
•Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes
Dipilih
langsung
Dipilih
secara
Demokratis
Lembaga
Kemasyarakata
n/Adat
15
16. MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA
penataan Desa;
perencanaan Desa;
kerja sama Desa;
rencana investasi yang masuk ke Desa;
pembentukan BUM Desa;
penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal
yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD DAN
dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
Hal yang bersifat strategis meliputi:
17. 17
MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA
PASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA
PASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 80 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. perwakilan kelompok tani;
6. perwakilan kelompok nelayan;
7. perwakilan kelompok perajin;
8. perwakilan kelompok perempuan
9. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
1. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah
Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan
keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.
18.
19. 19
DEFINISI PERATURAN DESA
Peraturan Desa adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
20. PERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESA
Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa,
peraturan bersama kepala Desa, dan peraturan kepala
Desa.
Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang,
dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan
evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
UU Desa : Pasal 69
21. PERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESAPERATURAN DESA
Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat Desa.
Masyarakat Desa berhak memberikan masukan
terhadap rancangan Peraturan Desa.
Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
diundangkan dalam berita Desa dan lembaran Desa
oleh sekretaris Desa.
Peraturan bersama kepala Desa merupakan
peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari
dua Desa atau lebih yang melakukan kerja sama
antar-Desa.
Peraturan bersama kepala Desa merupakan
perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam
kerja sama antar-Desa.
23. 23
PERATURAN DI DESAPERATURAN DI DESA
PASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN DI DESAPERATURAN DI DESA
PASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 83 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh
Pemerintah Desa.
2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan
rancangan peraturan Desa kepada pemerintah
desa.
3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
24. 24
PERATURAN DESAPERATURAN DESA
PASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN DESAPERATURAN DESA
PASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPASAL 84 PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada
kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan
paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa.
3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan
berita Desa oleh sekretaris Desa.
4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan
pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
diundangkan.
5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa
25. 25
PERATURAN KEPALA DESAPERATURAN KEPALA DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN KEPALA DESAPERATURAN KEPALA DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 85
Peraturan kepala Desa merupakan peraturan
pelaksanaan Peraturan Desa.
Pasal 86
1)Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh
kepala Desa.
2)Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa
dalam lembaran Desa dan berita Desa.
3)Peraturan kepala Desa waib disebarluaskan oleh
Pemerintah Desa
26. 26
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 87
Peraturan Desa dan peraturan
kepala Desa yang bertentangan
dengan kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi dibatalkan oleh
bupati/walikota
27. 27
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBATALAN PERDES DAN PERKADESPEMBATALAN PERDES DAN PERKADES
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 88
1)Peraturan bersama kepala Desa
merupakan peraturan kepala Desa dalam
rangka kerjasama antar-Desa.
2)Peraturan bersama kepala Desa
ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua)
Desa atau lebih yang melakukan kerja sama
antar-Desa.
3)Peraturan bersama kepala Desa
disebarluaskan kepada masyarakat Desa
masing-masing.
28. 28
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 94
Pengelolaan Keuangan Desa
dilaksanakan dalam masa 1
(satu) tahun anggaran
terhitung mulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31
Desember.
29. 29
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 93
1)Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.
2)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3)Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat
Desa.
30. Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH
maupun alokasi dari APBN yang
diperuntukan untuk desa dialokasikan ke
desa melalui kabupaten.
30
32. APBDESAAPBDESA
PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA
APBDESAAPBDESA
PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Desa.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan
dimusyawarahkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala
Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan
Desa.
33. APBDESAAPBDESA
PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA
APBDESAAPBDESA
PASAL 73 UU DESAPASAL 73 UU DESA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Desa.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan
dimusyawarahkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala
Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan
Desa.
34. PRIORITAS BELANJA DESAPRIORITAS BELANJA DESA
PASAL 74 UU DESAPASAL 74 UU DESA
PRIORITAS BELANJA DESAPRIORITAS BELANJA DESA
PASAL 74 UU DESAPASAL 74 UU DESA
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan yang disepakati
dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan
prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
Kebutuhan pembangunan desa meliputi tetapi
tidak terbatas pada: kebutuhan primer,
pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa.
35. 35
BELANJA DESABELANJA DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BELANJA DESABELANJA DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 100
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan
ketentuan:
a.paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b.paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
36. 36
APB DESAAPB DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
APB DESAAPB DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 101
1)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati
bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2)Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat
3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3)Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan
peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan
lain.
4)Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
37. 37
INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAINFORMASI RENCANA ANGGARAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
INFORMASI RENCANA ANGGARAN DESAINFORMASI RENCANA ANGGARAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 102
1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD Provinsi.
2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi
hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.
3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah
kebijakan umum anggaran dan Prioritas serta plafon anggaran
sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan
rakyat daerah.
4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan
rancangan APB Desa.
38.
39. 39
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DEFINISI PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa adalah
upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
40. TUJUAN PENGATURAN DESA
PASAL 4 UU DESA
(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)
TUJUAN PENGATURAN DESA
PASAL 4 UU DESA
(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
masyarakat Desa untuk pengembangan
potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan
bersama;
memajukan perekonomian masyarakat Desa
serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional; dan
memperkuat masyarakat Desa sebagai
subjek pembangunan.
41. 41
WEWENANG KEPALA DESA
(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)
WEWENANG KEPALA DESA
(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)(TERKAIT PEMBANGUNAN DESA)
Pasal 26
1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berwenang:
memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa;
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna;
mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
43. 43
IMPLIKASI UU DESA:
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DARI
COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT
MENJADI
VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT
CDD VDD
BERSIFAT APOLITIS BERSIFAT POLITIS
44. 44
DINAMIKADINAMIKA VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENTDINAMIKADINAMIKA VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT
MUSDES
DANA DESA/ALOKASI DANA
DESA
PEMDES BPD
RAKYAT
DESA
45. DINAMIKA VDD BERKONTEKS OTONOMI
DAERAH
BIROKRASI :
KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
BIROKRASI :
KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
DPR:
KEPUTUSAN POLITIK
DPR:
KEPUTUSAN POLITIK
DESA
KEPUTUSAN PARTISIPATIF
KEPENTINGAN KOLEKTIF
DESA
KEPUTUSAN PARTISIPATIF
KEPENTINGAN KOLEKTIF
JARING
ASMARA
REGULASI
/ PROYEK
MUSRENBAN
G
HEARING
LEGISLASI
RUANG PUBLIK
BKADBKAD
46. UU Desa Pasal 78UU Desa Pasal 78
PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 78UU Desa Pasal 78
PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan.
Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
47. UU Desa Pasal 79UU Desa Pasal 79
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 79UU Desa Pasal 79
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes)
jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa,
dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan
pelaksanaannya kepada Desa.
Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu
sumber masukan dalam perencanaan pembangunan
kabupaten/kota.
48. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan
dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan
musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
Musyawarah perencanaan
Pembangunan Desa menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang
didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
49. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa meliputi :
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 80UU Desa Pasal 80
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;
pengembangan ekonomi pertanian berskala
produktif;
pengembangan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman
masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa.
50. 50
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESAPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 114
1)Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan
hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun
anggaran berjalan.
Pasal 115
Perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
114 menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam menyusun
rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan
51. 51
RPJM DESA DAN RKP DESARPJM DESA DAN RKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RPJM DESA DAN RKP DESARPJM DESA DAN RKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 116
1)Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara
partisipatif.
2)Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat
Desa.
3)Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
4)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan Desa.
5)Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
6)Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
52. 52
RPJM DESARPJM DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RPJM DESARPJM DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 117
1)RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.
2)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat visi misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
dan arah kebijakan pembangunan Desa.
3)RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi
objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.
4)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
53. 53
PENJELASAN TTG RPJMDESAPENJELASAN TTG RPJMDESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENJELASAN TTG RPJMDESAPENJELASAN TTG RPJMDESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 117 ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa”
adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang
ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia,
sumber daya alam maupun sumber daya lainnya,
serta dengan mempertimbangkan, antara lain,
keadilan gender, pelindungan terhadap anak,
pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat
guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan
perdamaian, serta kearifan lokal.
54. 54
RKP DESARKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RKP DESARKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 118
1)RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi
uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga;
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.
55. 55
RKP DESARKP DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RKP DESARKP DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 118
4)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu
indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.
5)RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalan.
6)RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling
lambat akhir bulan September tahun berjalan.
7)RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
56. 56
RKP DESARKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
RKP DESARKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 119
1)Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
2)Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan
pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
3)Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.
4)Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah provinsi.
5)Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
6)Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
57. 57
PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESAPERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 120
1)RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2)Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
58. 58
UU DESA MENGHADIRKAN :SATU DESA SATU
PERENCANAAN
SATU DESA SATU SISTEM
ANGGARAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR
YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA
LOKAL
(SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)
59. 59
PRASYARA
T :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
YANG OBYEKTIF DAN PARTISIPATIF
Adanya data desa yang akurat dan lengkap
Adanya ketetapan tentang standar pelayanan desa dalam
rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar
Adanya evaluasi tingkat perkembangan desa
Adanya tata ruang wilayah desa
Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil
pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara
partisipatif.
Penggalian kebutuhan dan penampungan aspirasi
masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan
musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok
masyarakat.
60. 60
TAHAPAN PERENCANAAN DESA
2014
BPD
MUSDES DALAM PERENCANAAN
DESA
PEMDES RANCANGAN RPJMDESA/RKPDESA
PEMDES MUSRENBANG DESA
PEMDES PERDES RPJMDESA/RKPDESA
PEMDES RANCANGAN APBDESA
PEMDES PRIORITAS BELANJA DESA
PEMDES 31 DES = PERDES APBDESA
JUNI
DESEMBE
R
61. UU Desa Pasal 81UU Desa Pasal 81
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
UU Desa Pasal 81UU Desa Pasal 81
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong.
Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam
Desa.
Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan
sendiri oleh Desa.
Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk
diintegrasikan dengan pembangunan Desa.
62. UU Desa Pasal 82UU Desa Pasal 82
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
UU Desa Pasal 82UU Desa Pasal 82
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai
rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.
Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa
kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa.
Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa
melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya
dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa
63. 63
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 121
1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa
yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur
masyarakat Desa.
2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan
gender.
3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan
swadaya dan gotong royong masyarakat.
4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada
kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan
pelaksanaan pembangunan Desa.
64. 64
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 122
1) Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program
sektoral dan program daerah berskala lokal Desa di Desa.
2) Program sektoral yang masuk ke Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah
Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
3) Program Pemerintah atau program sektoral dan/atau
program daerah yang berskala lokal Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan/atau
didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
4) Program sektoral dan program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.
65. 65
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESAPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Penjelasan Pasal 122
Ayat (2)
Pengintegrasian program sektor ke dalam pembangunan
Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
tumpang tindih program dan anggaran sehingga
terwujud program yang saling mendukung.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya”
adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran
pembangunan, dan aset dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota kepada Desa.
66. 66
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 123
1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan
pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan
pembangunan partisipatif.
2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara
partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau
seluruh Desa di kawasan perdesaan.
67. 67
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 124
1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.
2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan
mekanisme:
a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai
wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan
prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi
pembangunan kawasan perdesaan;
b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan
perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;
c. bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan
rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi
pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.
3) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan
perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada
Pemerintah melalui gubernur.
68. 68
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 124
4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan
pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan
perdesaan.
5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional.
6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah
daerah Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah
daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.
8) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan
perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan
masyarakat.
9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan
pelaksanaannya kepada Desa.
69. 69
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 125
1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan
tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan
berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan
dengan peraturan Desa.
2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset
Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa.
3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam hal:
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan
kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan
menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa;
dan
c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan
sosial.
70. Kerja sama antar-Desa meliputi:
Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh
Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya
saing;
Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
Bidang keamanan dan ketertiban.
Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama
Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja
sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan
Bersama Kepala Desa. 70
71. Musyawarah Antar Desa (MAD) membahas hal yang berkaitan dengan:
pembentukan lembaga antar-Desa;
pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan
melalui skema kerja sama antar-Desa;
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan
Kawasan Perdesaan;
masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat
membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan
Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2
(dua) Desa atau lebih.
71
72. 72
SATU DESA SATU PERENCANAAN
SATU DESA SATU SISTEM
ANGGARAN
KEUANGAN DAN ASET DESA, SDM,
TTG & KEARIFAN LOKAL
PEMBANGUNAN
DESA TERPADU
Berkembangnya BUMDES dengan mengoptimalkan
keuangan dan aset desa
Berkembangnya Kerjasama Antar Desa maupun Kerjasama
Desa dengan Pihak Ketiga
Terintegrasinya Pembangunan Desa dengan Pembangunan
Kawasan Perdesaan (Bottom Up dan Top Down)
Terwujudnya tata kelola desa yang demokratis melalui
pembangunan desa secara partisipatif (hubungan timbal balik
antara pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat)
74. 74
IKATAN KOMUNITAS YANG
MEMUDAR
1. Adanya kondisi eksisting bahwa arah perkembangan desa cenderung
menuju pada situasi kerumunan orang (crowd) dan semakin memudarnya
watak desa sebagai komunitas (community).
2. Berhadapan dengan kondisi desa yang rapuh secara sosial politik muncul
dua pola penyikapan. Pertama, mengidentikan desa sebagai pemerintah
desa yang berujung pada kondisi desa sebagai pemerintah semu. Desa
sebagai pemerintahan semu berpotensi melahirkan poltik oligarki yaitu
bentuk pemerintah desa yang kekuasaan politiknya secara efektif
dipegang oleh kelompok elit masyarakat.
3. Kedua, memutlakkan partisipasi individu-individu warga desa dengan
mengabaikan adanya organisasi desa. Pendekatan ini mempertajam
situasi kerapuhan desa sebagai komunitas dikarenakan warga desa belum
sepenuhnya selesai dengan urusan feodalisme, premanisme dan situasi
apolitis. Ujungnya, situasi keberdayaan masyarakat desa yang bersifat
semu (terbatas pada skala proyek).
75. 75
Salah satu wujud ketidakberdayaan masyarakat
adalah kemiskinan politik dan rapuhnya ikatan
kolektif desa yang dikarenakan :
KEMISKINAN POLITIK
kurangnya pengetahuan tentang arti penting demokrasi
di desa,
ketidakmampuan mengemukakan pendapat dan
menyuarakan kepentingan-kepentingannya,
ketidakberdayaan untuk melakukan tawar-menawar
dalam memperjuangkan hak personal maupun hak-hak
sosial,
warga desa lebih mengutamakan kepentingan individu
daripada berpartisipasi dalam kehidupan desa.
76. PEMERINTAH
SWASTA MASYARAKA
T
“MASALAH PARADIGMA PEMERINTAHAN YANG BAIK”
KEPENTINGAN
MODAL
KEPENTINGAN
MODAL
• Hancurnya ruang
publik
• Tiadanya
kepentingan kolektif
• Ketidakberdayaan
rakyat
• Hancurnya ruang
publik politik
• Tiadanya
kepentingan kolektif
• Ketidakberdayaan
rakyat secara politis
Depemerintahanisasi:
Demokratisasi
menguat - peran
pemerintah
diminimalisasikan
• Ekspansi Multi
National Corporate
(NMC) dan modal
asing
• Menguatnya pasar
bebas dan
globalisasi
77. Pembangunan
sektor ekonomi
Pembangunan
sektor lingkungan
Pembangunan
Pertanian Perbaikan sektor gizi
sektor etc.
Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa –
Eksisting
Pemerintaha
n Desa
Kelompok
Desa Sebagai OBYEK
Pembangunan:
Di tingkat makro
•Pembangunan bersifat proyek ->
tidak berkesinambungan.
•Lokasi tidak merata -> faktor politik
sangat berperan.
Di Tingkat Mikro
•Fragmentasi/tumpang tindih
kegiatan
•Fragmentasi kelembagaan
•Fragmentasi perencanaan
•Fragmentasi keuangan
•Tumpang tindih kelompok sasaran
Penguatan
Sistem
pemerintahan
DesaKelompok
Kelompok
Kelompok
?
77
79. 79
POTENSI MASALAH :
PENYUSUNAN PERATURAN
PELAKSANAAN
79
DESA SEBAGAI
PEMERINTAHAN
pemerintahan semu
yang mengabaikan
adanya partisipasi
masyarakat
LAWAN
DESA SEBAGAI
KOMUNITAS
pemutlakan
partisipasi
masyarakat yang
mengabaikan
adanya pemerintah
desa
80. 80
AKAR MASALAH :
BIAS PROYEK SEKTORAL DALAM PEMIKIRAN
TENTANG DESA
1. Masih adanya pola pikir yang mengkotak-kotakan desa
sebagai kategori-kategori sektoral (bias sektoral).
2. Bias proyek sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata
kelola komunitas” yang merupakan”bejana kuasa rakyat”
diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang
lepas dari sektor-sektor lainnya.
3. Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung
menciptakan fragmentasi kepentingan.
4. Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi,
penerapan program pemberdayaan masyarakat justru
dilakukan melalui jalan pintas ”mobilisasi partisipasi”
dalam skala proyek-proyek. Pemberdayaan masyarakat
pun diberlakukan sebagai sebuah ”sektor” tersendiri.
81. 81
DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
YANG BERSKALA PROYEK
1. Dalam batas-batas ruang dan waktu berskala proyek
yang bersifat eksklusif, dapat dihadirkan signifikansi
pengetahuan ttg pemberdayaan masyarakat, kontrol
supra desa atas pelaku, kontrol supradesa atas
pendayaagunaan dana pembangunan oleh masyarakat,
serta landasan hukum tindakan pelaku program
berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO).
2. Akan tetapi, ketika ruang dan waktu berskala proyek
yang bersifat eksklusif itu lenyap dikarenakan perubahan
aturan PTO pembangunan desa yang tidak sejalan
dengan pemberdayaan masyarakat, anggota masyarakat
desa yang sudah paham dan berpengalaman untuk
melakukan mekanisme pemberdayaan masyarakat itu
kembali hidup dalam situasi ketidakberdayaan.
83. MANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATMANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
UU DESA PASAL 112 AYAT 3UU DESA PASAL 112 AYAT 3
MANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKATMANDAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
UU DESA PASAL 112 AYAT 3UU DESA PASAL 112 AYAT 3
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
memberdayakan masyarakat Desa dengan:
menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi
dan pertanian masyarakat Desa;
meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada
di masyarakat.
Dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat Desa
dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan
perdesaan.
Penjelasan Pasal 112 Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan
sumber daya manusia pendamping dan manajemen
84. 84
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 126
1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa
dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata
kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga
kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata
ekonomi dan lingkungan.
2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan
pihak ketiga.
3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan
kerjasama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok
kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung
kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
85. 85
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 127
1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa;
c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,
potensi, dan nilai kearifan lokal;
d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal;
e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
86. 86
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 127
2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan:
f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan
lembaga adat;
g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan
kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya manusia masyarakat Desa;
i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang
berkelanjutan; dan
j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaran
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
87. BELAJAR DARI PENGALAMANBELAJAR DARI PENGALAMAN
IMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDDIMPLEMENTASI PROGRAM/PROYEK CDD
DANA BLM :DANA BLM :
SWAKELOLA OLEH MASYARAKATSWAKELOLA OLEH MASYARAKAT
DANA BLM :DANA BLM :
SWAKELOLA OLEH MASYARAKATSWAKELOLA OLEH MASYARAKAT
PENDAMPINGANPENDAMPINGAN MASYARAKAT :MASYARAKAT :
CAPACITY BUILDINGCAPACITY BUILDING
PENDAMPINGANPENDAMPINGAN MASYARAKAT :MASYARAKAT :
CAPACITY BUILDINGCAPACITY BUILDING
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :
PERENCANAAN PARTISIPATIFPERENCANAAN PARTISIPATIF
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL :
PERENCANAAN PARTISIPATIFPERENCANAAN PARTISIPATIF
88. 88
TAFSIR ULANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1. Perlu adanya perubahan cara pandang terhadap desa yaitu
pemberdayaan desa dipahami sebagai pemulihan kesatuan
masyarakat hukum yang berdaulat secara politik, mandiri di
bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Pemberdayaan desa diarahkan kepada upaya peningkatan
daya/kuasa desa untuk hadir sebagai subyek hukum dalam
urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
3. Desa sebagai Subyek Hukum merupakan sebuah Tata Kelola
(Governance) yang Demokratis sebagai kesetimbangan
pemenuhan Hak dan Kewajiban berlandaskan Produk Hukum
Desa yang dibentuk dan ditetapkan secara demokratis.
89. Penghadiran prinsip, tujuan, kedudukan dan kewenangan desa dalam
praktek hidup masyarakat
Tata Kelola Desa yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial (Musyawarah
Desa, BPD, Partisipasi Masyarakat, Lembaga-Lembaga Masyarakat
Desa)
Pilkades Bersih, Murah, Jujur dan Adil
Penyusunan Perdes dan Perda yang Partisipatif
Manajemen Pemerintahan Desa
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Pembangunan Desa
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Pembangunan
Kawasan Perdesaan.
Manajemen Keuangan dan Aset Desa
Pengelolaan Kerjasama Antar Desa
Pengelolaan BUMDesa – BUMADesa
Pengembangan Sistem Informasi Desa
Pemberdaya Masyarakat harus mampu mendampingi Desa untuk menjalankan
UU Desa yang meliputi:
TAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATTAFSIR ULANG PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
90. 90
PENDIDIKAN POLITIK DESA
(Demokratisasi Desa sebagai Proses Belajar
Sosial)
PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA DESA
DIAKTUALISASIKAN DENGAN MEMFASILITASI WARGA
DESA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN
URUSAN DESA (PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN).
MENDORONG DEMOKRATISASI DESA SEBAGAI
GERAKAN SWADAYA POLITIK RAKYAT DALAM
MENGELOLA PROSES PILKADES SECARA BERSIH DAN
BEBAS POLITIK UANG, PEMILIHAN ANGGOTA BPD
SECARA DEMOKRATIS, PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KOLEKTIF DESA SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT,
DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL SECARA DAMAI.
MEMFASILITASI WARGA DESA TERLIBAT DALAM
PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA.
MEMFASILITASI DESA-DESA TERLIBAT DALAM
91. 91
BANTUAN HUKUM UNTUK
DESA
Pendidikan Hukum
Fasilitasi penyusunan Peraturan
Desa
Penanganan sengketa hukum
mediasi sosial
Penanganan kasus Perdata
Penanganan kasus Pidana
Pendampingan hukum oleh para
93. HUBUNGAN TIMBAL BALIK
PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
•.
PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa yang dikelola melalui Pendekatan CDD
memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi
dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam
pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik.
WARGA DESA
MENGORGANISASIKAN
DIRI UNTUK MENGELOLA
PEMBANGUNAN
KOMUNITASNYA SECARA
MANDIRI
(STRUKTUR KEKUASAAAN
EKONOMI)
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEMBERKUASAAN
MASYARAKAT DESA UNTUK
MAMPU
MENGORGANISASIKAN DIRI
DALAM RANGKA MENGELOLA
PEMBANGUNAN
KOMUNITASNYA SECARA
MANDIRI
(STRUKTUR KEKUASAAN
POLITIK)
94. PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI
PENDEKATAN PEMBANGUNAN DESA
95. 95
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 128
1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan
pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan
secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan
dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional,
kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak
ketiga.
3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi
pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
96. 96
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 129
1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat
(2) terdiri atas:
a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan
BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan
program dan kegiatan sektoral; dan
c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan
kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi
kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau teknik.
3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk
menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa,
partisipasi, dan swadaya gotong royong.
97. 97
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 130
1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah kabupaten/kota dapat mengadakan
sumber daya manusia pendamping untuk Desa
melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader
pemberdayaan masyarakat Desa melalui
mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan
dengan surat keputusan kepala Desa.
98. 98
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESAPENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 131
1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa,
pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat
Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis
terkait dapat menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan
Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan
masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai dengan
kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
99. 99
PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL –
VDD
STRUKTUR/SKEMATA
VDD
PELAKU-PELAKU TATA KELOLA
DESA
PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG
VDD
PENGELOLAAN SUMBERDAYA OLEH
DESA
PENGELOLAAN KEKUASAAN OLEH DESA
LEGITIMASI TINDAKAN BERBASIS
HUKUM
100. 100
PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
MUSDES
PENDAMPING DESA
DANA DESA/ALOKASI DANA
DESA
PEMDES BPD
MASYARAK
AT
DESA
KADE
R
101. PENDAMPINGAN DALAM KERJASAMA DESA
DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BIROKRASI :
KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
BIROKRASI :
KEPUTUSAN TEKNOKRATIS
DPR:
KEPUTUSAN POLITIK
DPR:
KEPUTUSAN POLITIK
DESA
KEPUTUSAN PARTISIPATIF
KEPENTINGAN KOLEKTIF
DESA
KEPUTUSAN PARTISIPATIF
KEPENTINGAN KOLEKTIF
JARING
ASMARA
REGULA
SI /
PROYEKMUSRENBANGHEARING
LEGISLASI
RUANG PUBLIK
BKADBKAD
101PENDAMPING DESA
102. PEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIALPEMBELAJARAN SOSIAL
KADERISASIKADERISASIKADERISASIKADERISASI PENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIANPENGORGANISASIAN
Pembentukan
&
pemeliharaan
kader (orang
kunci) sebagai
para
penggerak
tata kelola
desa
Dinamisasi
organisasi lokal :
Desa/BKAD
CB Desa
melalui
Pelatihan dan
Bimbingan :
praktek
secara
langsung
TENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESATENAGA PENDAMPING DESA
103. 103
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 154
1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan
pengawasan Desa.
2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala
Desa;
b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan
aset Desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
g. fasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa;
104. 104
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
BINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINBINWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 154
1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan
pembangunan Desa;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta
penetapan dan penegasan batas Desa;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.
105. 105
PERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUPPERATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP
PP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESAPP TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pasal 156
Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, kerja sama
antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga
yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya kerja sama tersebut.
Pasal 157
Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama
ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 158
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
106. 106
AKHIR KATA
1. Pembangunan Desa ditempatkan dalam konteks
desa-desa Indonesia
2. Pengembangan kapasitas desa dalam rangka
“mengajarkan” pembangunan desa harus mampu
menghadirkan proses belajar sosial (belajar melalui
praktek-praktek langsung).
3. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya
merupakan dasar hukum kebijakan publik yang
menjamin kepastian hukum bagi Desa dalam
mengelola pembangunan desa.
4. Pendampingan masyarakat Desa ke depan harus
kontekstual sesuai struktur/skemata UU Desa.
