2. P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
O
T
O
N
O
M
Istilah daerah dalam
terminologi “Daerah
Otonom” di
Indonesia”
Muncul dua
penafsiran utama
Pemahaman yang meluas atas
pengertian daerah yang
dipahami sebagai area,
teritorial atau kekuasaan atas
luas tanah tertentu.
Pemahaman yang dipengaruhi
oleh pendekatan yang lebih
berorientasi pada orang.
3. V
A
R
I
A
B
E
L
P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
Setiap negara memiliki ragam kekhasan di setiap daerah,
tapi tetap saja penentuan batas daerah sangat
diperlukan..
Smith (1985)
Arti penting penetapan batas daerah
adalah sebagai penentuan pola spasial
kehidupan sosial dan ekonomi, rasa
identitas politik dan efisiensi
pelayanan publik. Penentuan batas
daerah dibutuhkan karena pada
dasarnya batas daerah akan
memengaruhi administrasi publik
sehingga berpengaruh pula pada
akhirnya pada pola spasial kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat.
4. V
A
R
I
A
B
E
L
P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
Salah satu contoh penentuan
batas daerah adalah
berdasarkan pola spasial
kehidupan sosial dan
ekonomi.
Seiring perkembangan
jaman, transportasi,
teknologi dan informasi
semakin mengaburkan
batas pola sosial dan
ekonomi.
Pembedaan daerah
berdasarkan
karakteristik kawasan
pedesaan (rural) dan
kawasan perkotaan
(urban)
Penentuan daerah berdasarkan Identitas politik.
Umumnya identitas politik tidak ditentukan oleh
penguasaan partai politik tertentu dalam sebuah
komunitas namun dipicu oleh kesamaan dalam
faktor lainnya seperti agama" etnis, suku atau
budaya atau hal lainnya yang berkembang menjadi
isu politik yang sensitif sehingga menjadi tekanan
politik yang kuat dengan identitas politik tertentu
sehingga menuntut Penentuan sebagai daerah
otonom tersendiri.
6. V
A
R
I
A
B
E
L
P
E
N
A
T
A
A
N
D
A
E
R
A
H
Penentuan batas daerah yg tepat sangatlah penting, tujuannya
adalah :
Tercapainya kondisi efisiensi pelayanan publik.
Membantu pemerintahan nasional untuk menyelenggarakan
pemerintahan secara efisien.
Biaya birokrasi pelayanan publik akan menladi lebih rendah
serta biaya koordinasi, monitoring dan kontrol akan meniadi lebih
murah dan efektif sehingga efektivitas pelayanan publik akan
lebih besar.
Norton (1994)
Mengungkapkan bahwa penataan batas ini
berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan
efektivitas demokrasi. Selain mempertimbangkan dua hal tersebut secara parsial dapat pula
dipertimbangkan kombinasi di antara keduanya
yang mempunyai arti penting untuk
menciptakan stabilitas, fleksibilitas dan daya
tanggap pelayanan publik
7. P
E
R
T
I
M
B
A
N
G
A
N
E
F
I
S
I
E
N
S
I
E
K
O
N
O
M
I
Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas
daerah meliputi beberapa hal :
1. Perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga
menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi
pemerintahan. Selain itu, jumlah penduduk yang lebih banyak dalam
batas daerah tertentu juga akan menambah biaya yg lebih besar
karena membutuhkan institusi yg lebih besar seiring permasalahan
masyarakata yg lebih kompleks.
2. Sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan
finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya
sendiri sehingga meminimalkan kerergantungan ekonomi dari susunan
pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lainnya.
3. Minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya
sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah.
4. Kemampuan melakukan fasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara
berbagai ienis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang
ada.
5. Kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga
swastar masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan
terkait untuk memfasilitasi keria sama dan koordinasi guna
kepentingan bersama dan interdependensi antar lembaga tersebut.
8. P
E
R
T
I
M
B
A
N
G
A
N
E
F
E
K
T
I
F
I
T
A
S
D
E
M
O
K
R
A
S
I
EFEKTIFITAS DEMOKRASI
Batas daerah yang tepat akan
mampu mengeksplorasi dengan
tepat tentang apa saia yang
diinginkan oleh para pemilih.
Mudahnya aksesibilitas
penduduk dalam memilih
anggota dewan dan pejabat
pemerintah daerah.
Batas daerah yang tepat akan menjamin
keterwakilan yang adil bagi kaum
minoritas.
Pemahaman publik terhadap
sistem dan tuiuan
pemerintahan daerah
Rentang kendali kekuasaan dan
tanggung iawab yang
mendukung pemerintah daerah
untuk merespons kebutuhan
penduduk setempat baik pada
masa kini dan mendatang, serta
memberikan pilihan-pilihan
dalam penyediaan barangbarang publik.
10. C
A
T
C
H
M
E
N
T
A
R
E
A
Hoessein (2000)
Luas wilayah yang optimal bagi pelayanan
publik, pembangunan, penarikan sumber
daya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat
maupun birokrasi. Arti penting catchment
area ini berkaitan dengan dibutuhkannya
penentuan batas yang akurat dengan
berorientasi pada administrasi yang
berkualitas untuk menghadapi perubahen
masyarakat dan kompleksitas layanan yang
dibutuhkannya. Harapannya adalah
pemberian layanan kepada masyarakat dapat
berialan optimal.
11. C
A
T
C
H
M
E
N
T
A
R
E
A
Catchment
Area
Mencapai kondisi
ideal saat seluruh
masyarakat
terjangkau oleh
layanan publik.
Daya jangkau layanan yang bisa dilakukan
oleh institusi pelayanan publik tertentu.
Dengan daya jangkau layanan ini, maka
akan teriadi variasi kondisi seperti; suatu
masyarakat dapat memperoleh jenis
layanan yang sama dari lembaga yang
berbeda-beda, atau masyarakat
memperoleh jenis layanan dari satu
lembaga saja, atau bahkan tak tersentuh
layanan sama sekali.
Gagal
Discatchment
Area
Kondisi yg menunjukkan rendahnya daya
jangkau lembaga dan aparat pemerintahan terhadap masyarakatnya. Rendah
nya daya jangkau ini menyebabkan
ketidakmampuan pemerintah daerah
dalam memberikan layanan kepada
masyarakat termasuk pula lemahnya
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
12. C
A
T
C
H
M
E
N
T
A
R
E
A
Dampak negatif
Discatchment Area
Kerusakan lingkungan,
kriminalitas, ketidakpuasan publik
terhadap pelayanan birokrasi, serta
lambannya birokrasi.
Dalam banyak hal discatchment area
menyebabkan ekonomi biaya tinggi
yang pada akhirnya mengurangi
kesejahteraan masyarakat. Kriminalitas
terjadi berarti pelayanan dasar bidang
keamanan tak terpenuhi. Kerusakan
lingkungan iuga diakibatkan oleh tingkat
kesejahteraan yang rendah dan akses
pada kegiatan ekonomi normal tak
diperoleh anggota masyarakat, dan
masih banyak kasus lagi yang
mencerminkan adanya discatchment
Area.
