Teks tersebut membahas berbagai model sistem politik-ekonomi seperti sistem ekonomi campuran, komunisme, fasisme, dan sistem politik-ekonomi negara berkembang. Juga membahas fungsi manifes dan laten lembaga politik ekonomi serta ideologi dan hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah.

1. SOSIOLOGI
Lembaga Politik-Ekonomi
TRIVESTA KRISTAL H
2013200003
Lembaga Politik Ekonomi adalah sarana yg di standarisasi
untuk memelihara ketertiban dlm proses produksi dan
distribusi barang dan jasa.

2. POLA-POLA POLITIKEKONOMI
 Tipe Ekonomi Campuran
Harta milik pribadi dan sistem keuntungan digabungkan dg sejumlah campur tangan
& pengarahan pemerintah. Bila ada campur tgn pemerintah,negara akn beroperasi sbg
negara kesejahteraan yg memberikan berbagai bantuan.
 Masyrakat Komunis
Pemerintah yg otoriter menekan scr kejam gerakan-gerakan reformasi demokrasi yg
para pemimpinnya dibunuh atau diasingkan secara licik. Biasanya komunisme didukung
scr khusus di negara-negara miskin yg memiliki sistem sosial yg kolot dan ketidakadilan
besar. Seringkali mengabaikan penuntasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
 Masyarakat Fasis
Masyarakat fasis dikuasai oleh suatu partai diktator yang diorganisasi oleh seorang
pemimpin karismatik. Rakyat tidak memiliki peranan dlm kegiatan pemerintahan.
Komunisme dan fasisme saling memandang satu sama lainnya sbg musuh kebebasan
manusia. Masing-masing menyatakan bahwa satu-satunya cara untk menghentikan
kelakuan jahat ialah dengan menempatkan diri di kursi kekuasaan.

3.  Sistem Politik-Ekonomi Negara-Negara Sedang
Berkembang
Tidak adanya pemerintahan yg sama persis sama dengan model fasis,namun terdapat sejumlah
pemerintahan diktator yg memiliki byk persamaan yg kebanyakan berada di negara berkembang. Terdapat
satu partai saja yg dipimpin oleh seorang jendral,tidak dikenalnya nasionalisme melainkan menyatakan
bahwa mereka akn mengatasi pertentangan,korupsi, dan ketidakefisienan pemerintahan demokratis,serta
lebih mampu memimpin negara dlm membangun ekonominya. Sering mengorbankan rakyat miskin demi
kesejahteraan pegawai pemerintahan. Pajak tinggi dan peraturan yg tdk praktis mempersulit pengusaha
besar untuk menjalankan usaha mereka,kecuali jika mereka org yg disenangi oleh atau berasal dr kalangan
politikus yg berkuasa.
 Perbandingan Antara Fasisme,Komunisme, Sistem
Ekonomi Campuran
Sistem Ekonomi campuran memperkenankan inisiatif individu yg lebih besar,sedangkan komunisme
dan fasisme membatasi kebebasan individu secara ketat dan perencanaan sasaran dan kegiatan
ekonominya tergantung pada badan-badab pemerintah pusat. Bilamana ketiga masyarakat penganut sistem
itu melakukan industrialisasi,maka mereka cemderung memperkecil jurang perbedaan antara orang kaya
dengan oranng miskin. Jadi,perubahan dalam dunia ekonomi,yang arahnya hanya sedikit bisa dipengaruhi
oleh suatu negara,bahkan mungkin dapat lebih berperan daripada sistem politik-ekonomi di suatu negara

4. FUNGSI MANIFES DAN
LATEN
 Fungsi Manifes
Fungsi Manifes dari ketiga Sistem Ekonomi adalah memelihara ketertiban,mencapai
konsesus dan mengingkatkan produksi ekonomi semaksimal mungkin.
 Fungsi Laten
Fungsi laten dr seluruh lembaga ekonomi pemerintahan modern ialah merusak
kebudayaan tradisional. Kebiasaan pemilikan hak tanah,lepercayaan agama,organisasi
keluarga,tempat pemukiman dan banyak lagi pola kehidupan sosioal yang sudah
mapan,mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan industri. Fungsi lainnya
mempercepat rusaknya kelestarian lingkungan. Jika langkah-langkah pencegahan yg
cermat dan berbiaya mahal tidak ditempuh,maka setiap kenaikan produksi akan
mengakibatkan naiknya tingkat kerusakan lingkungan.

5. KONFLIK & KERJA SAMA LEMBAGALEMBAGA POLITIK EKONOMI
Teori Fungsional melihat bahwa masyarakat adalah suatu sistem dimana ada
pembagian kerja yg membuat orang-orang saling bekerjasama untuk meningkatkan
kemakmuran. Pemerintah berperan sbg alat untk mengkoordinasi usaha bersama guna
mencapai sasaran yg dipandang penting oleh konsensus (persertujuan) masyarakat.
Konsensus dicapai melalui proses negosiasi,perbedaan pendapat,dan kompromi yang
kita sebut politik.
 Kesejateraan & Konflik
Negara Kesejahteraan yg diusahakan pemerintah justru meningkatkan konflik. Alasannya
adalah karena keinginan dan kenutuhan rakyat tdk terbatas,sdgkn sumber daya
pemerintah terbatas.Permintaan memiliki kecenderungan untk meningkat jauh lebih
cepat drpd kenaikan pendapatan nasional pdhl bila pemerintah mencoba membatasi
pengeluaran maka resikonya pemerintah itu bisa digulingkan.
 Kecenderungan Inflasi
Jalan keluar dr permintaan yg melebihi sumber dayanya adalah penekanan atau inflasi.
Bisa juga keduanya. Salah satu alasan mengapa kebanyakan negara sedang berkembang
menerapkan pemerintahan yg bersifat diktator adalah karena ingin membatasi
permintaan warga negara. Tujuan inflasi adalah sebagai suatu cara untk menghindari
keputusan ekonomi yg keras. Inflasi membuat setiap perencanaan ekonomi negara atau
perencanaan swasta mnjd sulit dn mengancam kesejahteraan setiap org.

6.  Ekonomi Bawah Tanah
Salah satu reaksi thd inflasi dan pajak yg tinggi adalah pertumbuhan
ekonomi yg dsb ekonomi bawah tanah. Bentuk khas ekonomi bawah tanah
mencakup pekerja-pekerja yg berusaha sendiri,mulai dr wanita pembersih
sampai dgn orang-orang profesional yg menerima seluruh atau sebagian
pembayaran dlm bentuk tunai,tanpa kwitansi,cek dan tanda terima. Terjadinya
pula kegiatan barter (tukar-menukar).
Makin tinggi tingkat pajak dan semakin berat sanksi peraturan
pemerintah,maka semakin besar pula godaan untuk menghindari kewajiban
pajak dan melakukan kegiatan ekonomi bawah tanah. ( Tax Doging)

7. IDEOLOGI & HUBUNGAN ANTARA
DUNIA USAHA DGN PEMERINTAH
Fungsi Ideologi sebagai sebuah kepercayaan yg juga mencakup pengertian ttg
bagaimana orang berperilaku dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur.
 Ahli Ekonomi Terbuka
Adam Smith (Perdagangan Bebas)
The Wealth of Nations, mengemukakan bhw pemerintah yg terkuat ialah
pemerintah di negara yg dunia perdagangannya maju, keputusan ekonomi yg paling
tepat dilakukan oleh individu yg berhubungan langsung dg pasar bukan oleh badanbadan pemerintah.
1.
2.
Karl Marx (Komunisme)
Meninjau kegiatan ekonomi sbg seorg ahli teori konflik. Karl Marx melihat bhw para
pekerja menghendaki gaji tinggi,sdgkn para kapitalis menginginkan gaji rendah.

8. 3.
John Maynard Keynes (Penyetelan yang Tepat)
JM Keynes seorg ahli teori fungsional,memandang masyarakat sbg satu jesatuan,dmn
kelompok-kelompoknya mengalami kemakmuran atau penderitaan scr bersamaan. Masy
menderita krn dunia usaha tampaknya berada dlm suatu lingkaran kemakmuran dan depresi
scr bergantian.
4.
Milton Friedman (Hukum Pasar)
Tokoh terkemuka dari aliran Chicago yg berpandangan bhw penyimpangan dari ajaran
adam Smith merupakan penyebab utama kesulitan ekonomi Friedman percaya pd
kemampuan pasar untk menyediakan apa yg sebenarnya diinginkan oleh rakyat,bukannya apa
yg para pejabat anggap baik bagi rakyat.
 Perubahan Ideologi
Beraneka ideologi berkembang dan jatuh secara bergantian. Telah bertahun-tahun
kapitalisme dan demokrasi dikecam oleh para cendekiawan,seperti Marcuse yg sering di
dorong oleh motif untk memperoleh keuntungan dan meskipun mereka bukan orang komunis
namun mereka tertarik pd apa yg dsb sbg konsep persamaan hidup di bawah peraturan
komunis. Masyarakat yg menganut sosialisme dan komunisme mendapat kecaman yaitu
berupa pengekang yg membelenggu baik kebebasan intelektual maupun inisiatif ekonomi yg
menunjang kemakmuran,padahal apa yg terdahulu dianggap sempurna.

9.  Kekuasaan & Pemerintah
Kekuasaan adalah kemampuan individu/kelompok untuk mengendalikan proses pengambilan
keputusan.
1.
Kekuasaan Organisasi
Perjuangan untuk memperoleh kekuasaan sebagian besar terjadi antara kelompok-kelompok
yg terorganisasi scr rapi. Bilamana seorg lobbyist mencoba mempengaruhi seorg anggota
badan legislatif,maka pertanyaan utama yg timbul dlm fikiran anggota badan legislatif. Jika
terdpt individu yg dianggap kuat mk hal itu biasanya disebabkan oleh kelompok terorganisasi
yg mereka wakili.
2. Elit Penguasa
Menurut C Wright Mills ,kegiatan pemerintah & ekonomi Amerika dkendalikan oleh kelompok
elit eksekutif yg kedudukannya pd lembaga pemerintahan,pendd,keuangan,industri berpindah
dr lmbga yg satu ke yg lainnya. Dinilai bhw perusahaan sbg basis awal bg para elit eksekutif
itu,jg sbg tujuan akhir perpindahan jbtan mrk.Masy didominasi oleh org ttt yg sepenuhnya
mengikuti pdgn hhidup yg dinyatakan seorg eksekutif penting.
3. Kekuatan Massa yg tdk Terorganisasi
Hak warga negara dlm menyampaikan suara tdk terlaksana scr penuh, krn masy kurang
mengerti akn pemerintahan. Kaum bangsawanlah yg akhirnya mmbuat peraturan resmi
pemerintah,namun dibuat atas dasar nilai-nilai tradisional. Jk setiap org bertindak sendirisendiri mk kelompok massa tdk bisa mmpunyai kekuatan apa pun. Tetapi scr kolektif tdklah
demikian. Massa yg terorganisasi bs melahirkan kekuatan yg menentukan.

10. 4. Kekuatan Politik Langsung Massa
Bila terjadi ketidakpuasan rakyat,rakyat memiliki hak untuk mengusulkan sebuah perubahan.
Gol elit tidak selamanya bisa memveto perubahan-perubahan yg dikehendaki oleh massa.
Mobilisasi ketidakpuasan massa hny bs terjadi di negara demokrasi. Di negara lain,tindakan
semacam itu merupakan jalan pintas menuju kamar penjara. Di duga keinginan untk bebas dr
pengaruh massa merupakan faktor utama dlm pembentukan pemerintahan yg tdk
demokratis.
5. Paksaan dan Pengacauan
Merupakan teknik yg digunakan olek kelompok minoritas untk menciptakan perubahan
kebijakan. Paksaan dapar berwujud kekerasan atau tanpa kekerasan. Paksaan tanpa kekerasan
meliputi pembangkangan sipil. Pengacauan seringkali digunakan oleh kelompok kecil untk
memperoleh keringanan dr kelompok mayoritas. Semua itu merupakan senjata yg berbahaya
yg dpt menghasilkan kemeangan namun sering juga merusak proses demokrasi dan
memancing terjadinya tindakan penekanan.
Terorisme memungkinkan suatu kelompok kecil untk memaksakan keinginan tdh kelompok
mayoritas dgn menggunakan ancaman kekerasan. Tindakan demikian merupakan cara yg
dipakai untk mengacaukan keseimbangan pemerintahan.
6. Kecenderungan Pengadilan dan Birokrasi
Mengarah ke upaya memperluas pengertian peraturan hukum dan ketetapan konsistusi diluar
kehendak para pembuat peraturan hukum dan ketetapan tsb.
 Konsensus Amerika
Konsensus di Amerika mencakup kesepakatan dasar menyangkut negara kesejahteraan
(welfare state) dunia usaha membuat keuntungan dan etos kerja yg merupakan nilai-nilai
dasar Amerika.