1. BAB 7
AMANDEMEN UUD 1945
Pengertian amandemen UUD 1945
Amandemen berasal dari b. Inggris amendement yang berarti perubahan
Amandemen UUD 1945 berarti perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945
untuk disesuaikan perkembangan masyarakat Indonesia
Dasar pemikiran amandemen UUD 1945
UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang
meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk UU
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (f leksibel) sehingga
dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multi tafsir)
Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai
kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945
Tujuan amandemen UUD 1945
Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai
tujuan nasional dan memperkukuh NKRI
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai
perkembangan demokrasi
Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM
agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat
manusia yang merupakan syarat bagi negara hukum yang tercantum dalam
UUD 1945
Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis
dan modern
2. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan
negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negaramewujudkan
demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilu
Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa
Cara amandemen UUD 1945
Pasal 37 UUD 1945 sebelum amandemen
Tap MPR no. II/MPR/1999
Pasal 37 UUD 1945 setelah amandemen
Pasal 37 UUD 1945 sebelum amandemen
Menurut pasal ini, perubahan UUD ini sah apabila :
Sidang dihadiri oleh kuorum sidang minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh
minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jika didasarkan atas hitungan matematis dapat
dikatakan bahwa keabsahan perubahan UUD itu kurang dari 50% dari seluruh anggota MPR
setuju. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai cara yang mudah
3. Tap MPR No. II/MPR/1999
Tentang tatatertib MPR
Tap ini digunakan majelis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
termasuk melaksanakan perubahan UUD. Dalam pasal 29 Tap ini membahas materi-materi
dalam sidang MPR, tingkat pembicaraan itu adalah sebagai berikut:
*Tingkat I : Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk.
Hasil pada tingkatan ini adalah rancangan ketetapan/keputusan majelis
*Tingkat II : Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang di dahului oleh penjelasan
pimpinan dan dilanjutkan oleh pandangan umum fraksi-fraksi
*Tingkat III: Pembahasan oleh komisi dan panitia ad hoq majelis terhadap senua hasil
pembicaraan tingkat I dan II, hasilnya merupakan rancangan ketetapan dan keputusan majelis
*Tingkat IV: Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendapat laporan dari
pimpinan komisi/ panitia ad hoq jika perlu kata akhir fraksi
Pasal 37 UUD 1945 setelah diamandemen
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota MPR. Keputusan untuk mengubah pasal-pasal tersebut dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota
MPR. Jadi tercapainya kuorum dihitung dari jumlah seluruh anggota MPR bukan jumlah
anggota MPR yang hadir.
Dalam pasal ini juga diatur tentang tahapan usulan perubahan UUD. Usulan perubahan
UUD dapat disidangkan apabila diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota
majelis. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan jelas bagian mana yang diusulkan.
Yang tidak boleh diubah adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia
4. Hasil perubahan UUD 1945
Perubahan pertama
19 Oktober 1999
Perubahan ke dua
18 Agustus 2000
Perubahan ke tiga
9 November 2001
Perubahan ke empat
10 agustus 2002
Perubahan pertama
Pasal 5 ayat (1)
Pasal 7
Pasal 9
Pasal 13 ayat (2, 3)
Pasal 14 ayat (1, 2)
Pasal 15
Pasal 17 ayat (2, 3)
Pasal 20 ayat (1,2,3,4)
Pasal 21
6. Perubahan ke empat
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 6A ayat (4)
Pasal 8 ayat (3)
Pasal 11 ayat (1)
Pasal 16
Pasal 23B
Pasal 23D
Pasal 24 ayat (3)
Pasal 31 ayat (1,2,3,4,5)
Pasal 23 ayat (1,2)
Pasal 33 ayat (4,5)
Pasal 34 ayat (1,2,3,4)
Pasal 37 ayat (1,2,3,4,5)
Perubahan UUD 1945 dapat dikelompokan menjadi tiga :
Pencabutan/penghapusan beberapa ketentuan
Menambah ketentuan/ lembaga baru
Modifikasi terhadap ketentuan / lembaga lama
7. Ketentuan yang dicabut
MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga tinggi negara.
Kekuasaan pembentukan UU tidak lagi ditangan presiden melainkan
ditangan DPR, Kekuasaan presiden dalam hal pengangkatan dan
penerimaan duta dan konsul serta pemberian amnesti dan abolisi juga
harus dengan pertimbangan DPR. Sedang dalam hal pemberian grasi dan
rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan MA
Ketentuan tambahan/ lembaga baru
DPD diatur dalam pasal 22C,22D UUD 1945
Mahkamah konstitusi diatur dalam pasal 24C
Komisi yudisial diatur dalam pasal 24B
Pemilihan umum yang sebelumnya diatur oleh UU sekarang diatur langsung
dalam bab baru yaitu bab VIIB UUD 1945 pasal 22E
Bank central yang sebelumnya diatur dalam UU, sekarang diatur dalam
pasal 23D UUD 1945
Modifikasi terhadap ketentuan/lembaga lama
Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari ketentuan lama diatur dalam
pasal 2 ayat (1) UUD 1945
Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat,
sebelumnya dipilih oleh MPR
Ketentuan tentang HAM sebagai penambahan dari HAM lama diatur dalam
pasal 28A sampai 28 J
Usul perubahan UUD dan pembatasan perubahan atas NKRImerupakan
penambahan tatacara perubahan UUD diatur dalam pasal 37 ayat (1,5)
8.
Arti penting perubahan UUD 1945
Menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan
hal yang tidak bisa diubah, diganti, dikaji dalam hak kebenarannya
Memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya/
melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi
masyarakat
Mendidik jiwa demokrasi dan menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang
sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa
jabatan dan kekuasaan presiden dibatasi
Menghidupkan perkembangan politik kearah keterbukaan
Mendorong para cendikiawan dan berbagai tokoh untuk lebih proaktif dan
kreatif mengkritisi pemerintah
