1. AMANDEMEN UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI
TRANSISI
Sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Rombel 048
DOSEN PENGAMPU : NATAL KRISTIONO S.Pd.,M.H.
NAMA : IKMAL KHOLIS
NIM : 7101413312
PRODI : PENDIDIKAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013/2014
2. ABSTRACK
UUD 1945 merupakan dasar konstitusi Republik Indonesia. UUD mengatur
segala sesuatu tentang peraturan pemerintahan dan menjadi landasan untuk
menjalankan pemerintahan. Namun seiring berjalannya waktu dan tuntutan jaman yang
semakin berkembang UUD 1945 yang menjadi dasar Konstitusi Indonesia telah
mengalami beberapa perubahan atau lebih familiar kita sebut dengan Amandemen.
Amandemen berarti perubahan atau mengubah yang tujuannya untuk
memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 dengan mengakomodasikan aspirasi politik
yang berkembang untuk mencapai tujuan negara seperti halnya yang dirumuskan oleh
konstitusi itu sendiri. Cara melakukan amandemen setiap konstitusi dan praktisi
implementasinya memiliki cara tersendiri yang telah diatur.
Amandemen konstitusi dimaksudkan agar negara Indonesia benar-benar merupakan
pemerintahan yang konstitusional . Pemerintah konstitusional tidak hanya pemerintahan itu
berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi konstitusi negara itu harus berisi adanya
pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.
Perubahan UUD atau Amandemen berkaitkan dengan masa Orde Reformasi.
Yaitu Pada tahun 1998 Dimana pada masa tersebut masa pemerintahan Soeharto
dilengserkan. Jatuhnya pemerintah orde baru dan di mulainya orde reformasi telah
memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi yang selama ini
lumpuh, kembali bergairah. Perubahan di berbagai sector dilakukan, dimulai dari
perubahan ekonomi, politik, social, budaya dan juga hukum. Kemudian hal tersebut
mendorong adanya suatu perubahan dalam konstitusi Indonesia dan barulah UUD
1945 mengalami amandemen. Bahkan pada masa itu dalam kurun waktu 4 tahun
UUD 1945 telah diamandemen sebannyak 4 kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001,
dan 2002.
3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seperti yang telah kita ketahui bersama, konstitusi di Indonesia saat ini adalah
Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi itu sendiri berasal dari bahasa Perancis
“constituer” yang berarti membentuk. Jadi, konstitusi dimaksudkan pembentukan atau
menyusun dan menyatukan satu negara. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat
berarti lebih luas daripada UUD. Tapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian
konstitusi. Konstitusi itu sendiri dapat berarti konstitusi tertulis, yaitu konstitusi yang
ditulis dalam satu naskah. Dan konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak
tertulis dalam satu naskah tertentu, dan berasal dari konvensi-konvensi atau undang-
undang biasa. Contoh konvensi adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16
Agustus.
Perubahan konstitusi sering disebut dengan Amandemen (to amend). Dalam
melakukan perubahan konstitusi baik itu penambahan, pengurangan ataupun
penyempurnaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilakukan secara serampangan.
Karena dalam melakukan amandemen mempunyai cara-cara tersendiri yang telah diatur
sedemikian rupa. Di Indonesia, proses perubahan (amandemen), telah dilakukan dalam
empat kali periode, yaitu:
1. Amandemen pertama (pada SU MPR 1999 dan disahkan 19 Oktober 1999),
2. Amandemen kedua (pada ST MPR 2000 dan disahkan 18 Agustus 2000),
3. Amandemen ketiga (pada ST MPR 2001 dan disahkan 10 November 2001),
4. Amandemen keempat (pada ST MPR 2002 dan disahkan 10 Agustus 2002).
Tujuan dari perubahan itu sendiri adalah untuk menyempurnakan UUD 1945,
sesuai dengan perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat. Karena, konstitusi
bersifat dinamis, maka ia akan bergantung pada zamannya. Ada kalanya sebuah
konstitusi dianggap sempurna, tapi mungkin pada lain waktu konstitusi itu tidak dikira
sempurna lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang selalu
berubah-ubah.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Amandemen UUD 1945?
2. Mengapa terjadi Amandemen UUD 1945?
3. Apa tujuan perubahan konstitusi?
4. Apa yang dimaksud dengan konstitusi transisi?
4. 5. Bagaimana Amandemen pada masa Orde Reformasi
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian amandemen UUD 1945
2. Untuk mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya Amandemen
UUD 1945
3. Untuk mengetahui tujuan dari adanya Amandemen UUD 1945
4. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konstitusi transisi
5. Untuk mengetahui bagaimana Amandemen pada masa Reformasi
5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945
Kata “perubahan” dalam Perubahan Konstitusi, asal katanya adalah rubah dan
kata kerjanya adalah mengubah. Menurut Sri Soematri kata mengubah
Konstitusi/Undang-Undang Dasar sama dengan “mengamandemenkan Konstitusi/UUD’.
Pendapat beliau didasarkan pada arti “mengubah Undang-Undang Dasar” dalam bahasa
Inggris berarti “Constitution amandemen”. Jadi, menurut Sri Soematri, mengubah
Undang-Undang Dasar/Konstitusi dapat berarti dua, yaitu pertama mengubah sesuatu yang
sudah diatur dalam UUD/Konstitusi, dan kedua menambahkan sesuatu yang belum
diatur dalam UUD/Konstitusi.
Amandemen berarti perubahan atau mengubah (to amend). Tujuannya untuk
memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 dengan mengakomodasikan aspirasi politik
yang berkembang untuk mencapai tujuan negara seperti halnya yang dirumuskan oleh
konstitusi itu sendiri. Cara melakukan amandemen setiap konstitusi dan praktisi
implementasinya memiliki cara tersendiri yang telah diatur.
Dalam UUD 1945, Pasal 37 yang diberi wewenang untuk melakukannya adalah
MPR. Amandemen UUD 1945 tersebut dilakukan pada saat berlangsungnya Sidang
Umum MPR. Amandemen dimaksudkan supaya UUD 1945 disempurnakan sesuai dengan
perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat.
UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sampai sekarang ini
telah mengalami empat kali amandemen (perubahan) yang terjadi di era Reformasi.
Keempat amandemen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999 dan disahkan
19 Oktober 1999.
Perubahan I UUD 1945 terdiri dari 9 pasal, yaitu Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Secara umum inti Perubahan
UUD 1945 menyoroti perihal kekuasaan Presiden (eksekutif).
Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk
undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5: ”Presiden memegang kekuasaan membentuk
undang-undang, ”berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang. Kekuasaan membentuk undang-undang dialihkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 yang berbunyai: ” Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, perubahan pasal ini
memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan
Prresiden, beralih ke tangan DPR.
6. 2. Amandemen kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2000 dan disahkan
18 Agustus 2000.
Perubahan terdiri dari 5 bab dan 25 pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,
Pasal 19 Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B; Bab IXA: Pasal 25E, Bab X,
Pasal 26, Pasal 27, Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal
28E, Pasal 28F, asal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab
XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan pasal 36C. Inti dari amandemen kedua ini adalah
Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara
dan Lagu Kebangsaan.
Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan dan kemajuan
signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah
BAB tersendiri, yakni BAB XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai
dengan 28J. Dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah
mengalami proses dialektika yang seruis dan panjang yang mengambarkan komitmen
atas upaya penegakan hkum dan HAM.
3. Amandemen ketiga dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan disahkan
10 November 2001.
Perubahan yang dilakukan terdiri dari 3 bab dan 22 pasal, yaitu Pasal 1, Pasal 3,
Pasal 6, Pasal 6A, Pasal7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17; Bab VIIIA :
Pasal 22C, Pasal 22D; Bab VIIB: Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA:
Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G; Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24B, Pasal 24C.
Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan
Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara,
Kekuasaan Kehakiman
4. Amandemen keempat dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2002 disahkan 10
Agustus 2002.
Beberapa perubahan terdiri atas 2 bab dan 13 pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 6A, pasal
8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV,
Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37. Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR,
Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank
sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial,
perubahan UUD.
Amandemen UUD 1945 telah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam
UUD 1945. Perbaikan dan perubahan yang dimaksud antara lain:
1. Adanya pembatasan atas kekuasaan presiden di Indonesia;
2. Memperkuat dan menegaskan kembali peran kekuasaan legislatif di
Indonesia;
3. Mencantumkan hak asasi manusia Indonesia;
4. Menegaskan kembali hak dan kewajiban negara ataupun warga negara;
7. 5. Otonomi daerah dan hak-hak rakyat di daerah ;
6. Pembaharuan lembaga negara sehingga tidak ada lagi istilah lembaga
tertinggi negara dan lembang tinggi negara.
Amandemen konstitusi dimaksudkan agar negara Indonesia benar-benar
merupakan pemerintahan yang konstitusional (constitutional government). Pemerintah
konstitusional tidak hanya pemerintahan itu berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi
konstitusi negara itu harus berisi adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak
warga negara.
Wheare mengatakan perubahan cukup dengan “The ordinat legislatif process”,
seperti di New Zealand. Sedangkan konstitusi yang tergolong rigrid, menurut Sri
Soematri uang berpedoman kepada pendapat C.F. Strong, maka cara perubahannya
dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu;
2. Oleh rakyat melalui satu referendum;
3. Oleh sejumlah negara bagian – khusus untuk negara serikat;
4. Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh satu lembaga negara yang khusus
yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
Dalam salah satu karangannya Ismail Suny mengemukakan bahwa proses
perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara karena:
1. Perubahan resmi,
2. Penafiran hakim,
3. Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi.
B. Penyebab Dilakukannya Amandemen UUD 1945
Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia semakin berkembang dan memiliki kebutuhan
yang lebih beragam lagi. Oleh karena itu, terhitung sudah empat kali UUD 1945 mengalami
amandemen. Beberapa alasan yang menyebabkan UUD 1945 mengalami amandemen antara
lain:
1. Lemahnya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden (hak
prerogatif dan kekuasaan legislatif)
3. Pengaturan terlalu fleksibel (vide:pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)
4. Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM
8. C. Tujuan Perubahan Konstitusi
Adapun tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai
tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak
asasi manusia.
c. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis
dan modern melalui pembagian kekuasaan yang Iebih tegas, saling
mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sesuai
dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
d. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan
kewajiban negara terhadap warga negara
e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan
negara yang demokratis.
f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan
berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan dan
kepentingan bangsa dan negara.
D. Pengertian Konstitusi Transisi
Menurut Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam opininya yang dimuat di
Tempo Interaktif, Jakarta pada edisi Rabu, 31 Juli 2002 dalam wacana yang berjudul
“Panglima TNI: Konstitusi Transisi Tak Sama Negara Transisi” menyebutkan bahwa:
“Konstitusi transisi adalah dikarenakan hasil amandemen yang belum komprehensif untuk
membawa masa depan bangsa”.
Transisi Konstitusi itu sendiri merupakan pergeseran atau peralihan suatu landasan dasar
dalam suatu negara.
9. E. Amandemen pada masa Orde Reformasi sebagai Konstitusi transisi
Pada tahun 1998, suatu orde yang dimulai, yakni orde reformasi. Hal tersebut
ditandai oleh pergerakan mahasiswa Indonesia telah berhasil mendongkel kekuasaan
Presiden Republik Indonesia pada saat itu yakni Soeharto yang mendirikan dan
menguasai orde baru. Soeharto seperti sama-sama kita ketahui telah berkuasa di
Republik Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Dalam kurun waktu tersebut,
Soeharto memerintah dengan cara-cara yang diktatoris. Tidak ada ruang public untuk
menyatakan pendapat yang cukup, bahkan boleh dibilang tidak ada sama sekali.
Kalaupun ada yang tetap nekat, maka sudah tentu bisa dipastikan terali besi adalah
ganjarannya.
Jatuhnya pemerintah orde baru dan di mulainya orde reformasi telah
memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi yang selama ini di Indonesia
lumpuh, kembali bergairah. Perubahan di berbagai sektor dilakukan, dimulai dari
perubahan ekonomi, politik, social, budaya dan juga hukum.
Di bidang ekonomi dimulai dengan usaha perbaikan kondisi ekonomi Indonesia,
yang pada saat itu memang sedang dalam kondisi krisis. Berbagai kebijakan diambil
untuk menstabilkan harga nilai tukar rupiah yang saat itu mencapai Rp 20.000,00.
Kebijakan lainnya pun diambil demi memulihkan kondisi makro ekonomi Indonesia
yang pada saat itu memang compang-camping.
Di bidang politik, perubahan dilakukan dengan mencoba untuk menciptakan
suatu system, tatanan, serta iklim politik yang lebih sehat dan demokratis. Di bidang
social budayapun demikian, berbagai kebijakan diambil untuk perbaikan dan
penanggulangan krisis moral yang pada saat itu terjadi juga di Indonesia bersamaan
dengan krisis-krisis lainnya yang melanda, sebagai akibat dari krisis ekonomi.
Di bidang hukumpun demikian, berbagai perubahan dilakukan demi perbaikan
konstitusi dan pembangunan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan saat itu adalah
mengamandemen Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena disinyalir
Undang-undang dasar 1945 memiliki banyak kelemahan, sehingga rezim orde baru
bisa menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak secara diktatoris. Oleh karean itu
diperlukan suatu perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 untuk penyempurnaan
dan meminimalisasi celah-celah untuk penyelewengan kekuasaan.
Amandemen UUD 1945 juga bertujuan untuk memberi payung hukum bagi
reformasi dan berbagai perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi. Untuk merubah
suatu system yang benar-benar korup pada saat itu diperlukan suatu payung hukum
yang jelas, sehingga perubahan dapat terealisasi. UUD 1945 yang memiliki kedudukan
tertinggi dalam tata urutan perundang Republik Indonesia saat ini harus dapat
memayungi secara legal perubahan yang terjadi.
10. BAB III
SIMPULAN
Amandemen berarti perubahan atau mengubah (to amend). Tujuannya untuk
memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 dengan mengakomodasikan aspirasi politik
yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara
Republik Indonesia sampai sekarang ini telah mengalami empat kali amandemen
(perubahan) yang terjadi di era Reformasi, yaitu: Amandemen pertama dilakukan pada
Sidang Umum MPR 1999 dan disahkan 19 Oktober 1999, Amandemen kedua
dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2000 dan disahkan 18 Agustus 2000,
Amandemen ketiga dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan disahkan 10
November 2001, dan Amandemen keempat dilakukan pada Sidang Tahunan MPR
2002 disahkan 10 Agustus 2002.
Cara perubahannya dapat digolongkan sebagai berikut: Oleh kekuasaan
legislatif, rakyat melalui satu referendum; Oleh sejumlah negara bagian – khusus
untuk negara serikat; Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh satu lembaga negara
yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
Demokrasi Konstitusional adalah demokrasi yang dibatasi kekuasaannya oleh
konstitusi. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang
demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan
bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
Tujuan dari perubahan adalah untuk menyempurnakan UUD 1945, sesuai
dengan perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat.
Lembaga-lembaga Negara pasca Amandemen: MP, Presiden, DPR, DPD, BPK ,
DPA (Dewan Pertimbangan Agung) telah dihapus pasca amandemen keempat,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
