Dokumen ini membahas implikasi amandemen UUD 1945 terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR di Indonesia, terutama dalam konteks kedaulatan rakyat yang kini tidak sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Tugas MPR sebelumnya lebih luas, sementara setelah amandemen, fokusnya menjadi lebih terbatas dengan kekuatan hukum keputusan dan ketetapan yang berbeda. MPR kini lebih berperan dalam melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam situasi tertentu, tetapi tidak berwenang menetapkan GBHN.

1. Ketetapan MPRS & MPR
RI
Bersama Membangun Indonesia

2. APA IMPLIKASI AMANDEMEN UUD 1945
TERHADAP KEDUDUKAN, TUGAS DAN
WEWENANG MPR
UUD 1945 ( Pasal 1 : 2 )
 Implikasi dari perubahan pasal ini adalah dalam rangka
mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat
 Kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR
Semua yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat dilaksanakan
melalui cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh
UUD

3. MPR RI
PERBEDAAN SEBELUM  SETELAH 
KEDUDUKAN
LEMBAGA TERTINGGI
NEGARA
( Penjelmaan seluruh rakyat )
LEMBAGA NEGARA
lembaga permusyawaratan
rakyat

4. TUGAS
SEBELUM
1. Menetapkan GBHN
2. Memilih & mengangkat presiden
terlebih dahulu kemudian memilih
wakil presiden
3. Membuat keputusan yang tak dapat
dibatalkan oleh lembaga negara
lainnya
4. Memberikan penjelasan / penafsiran
terhadap putusan MPR
5. Meminta pertanggungjawaban
Presiden
6. Mengubah dan menetapkan UUD
7. Memberhentikan presiden dan wakil
presiden
SETELAH
1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik presiden dan wapres
3. Memberhentikan presiden dan/ atau
wapres dalam masa jabatannya menurut
UUD
4. Melantik presiden apabila presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melaksanakan kewajibannya
5. Memilih dan melantik presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan presiden
6. Memilih dan melantik presiden dan
wapres apabila keduanya berhenti
secara bersamaan

5. Apa setelah amandemen MPR dapat mengeluarkan
ketetapan MPR ? _ ?
MASIH
BERSIFAT
PENETAPAN
( Beschikking)
TIDAK BERSIFAT
PENGATURAN
( Regeling )

6. 1.Melantik presiden apabila presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melaksanakan kewajibannya
2.Memilih dan melantik presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan presiden
3.Memilih dan melantik presiden dan
wapres apabila keduanya berhenti secara
bersamaan

7. APA Perbedaan keputusan dan
ketetapan MPR ?
 Keputusan MPR mempunyai kekuatan hukum
kedalam
 Ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum keluar
KEPUTUSAN
KELUAR
KETETAPAN
KEDALAM

8. Ketetapan MPR
 Berisi hal- hal yang bersifat penetapan ( beschikking )
 mempunyai