Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Penyimpangan-penyimpangan
terhadap konstitusi
STANDAR
KOMPETENSI
 2. Memahami berbagai
konstitusi yang pernah
digunakan di Indonesia
SK dan KD
Indikator
Penyimpangan T...
Kompetensi dasar
2.2. Menganalisis
penyimpangan-
pentimpangan
terhadap
konstitusi yang
berlaku di
Indonesia
SK dan KD
Indi...
Indikator
1. Menjelaskan penyimpangan-
penyimpangan terhadap UUD 1945
pada periode 18 Agustus – 27 Desember
1949
2. Menjel...
Penyimpangan terhadap UUD
1945 periode 18 Agustus 1945-
27 Desember1949
 Keluarnya Maklumat Wakil Presiden
nomor x telah ...
Penyimpangan terhadap
konstitusi RIS
 Negara Kesatuan RI berubah
menjadi negara federasi
Republik Indonesia serikat
(RIS)...
Penyimpangan terhadap
UUD Sementara
 Terjadi praktek adu kekuatan
politik, akibatnya dalam
rentang waktu 1950-
1959terjad...
Penyimpangan terhadap
UUD 1945 pada masa
ORLA
 Presiden sudah mengeluarkan
produk peraturan dalam bentuk
penetapan presid...
Lanjutan
 Hak budget tidak berjalan, karena
setelah tahun 1960 pemerintah tidak
mengjukan RUU APBN untuk
mendapat persetu...
Penyimpangan terhadap
UUD 1945 masa ORBA
 MPR berketetapan tidak akan melakukan
perubahan terhadap UUD 1945, hal ini
bert...
Lanjutan
 Pemilu dilaksanakan tidak secara demokratis,
pemilu hanya sebagai sarana untuk
mengukuhkan kekuasaan presiden, ...
Penyimpangan terhadap
UUD 1945 setelah
amandemen
 Sering terjadi pemaksaan
kehendak melalui cara-cara
kekerasan
 Korupsi...
Latihan
Mari memilih jawaban yang tepat!
1. Salah satu bentuk penyelewengan ideologi Pancasila dalam tata
kehidupan bermas...
Lanjutan
4. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk
menjalankan kekuasaan ….
a. eksekutif b. legislatif
c. yudikati...
Lanjutan
Mari menjawab dengan benar!
1. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya
konstitusi RIS!
2. Sebutkan contoh bent...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pelajaran 6

1,233 views

Published on

6

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pelajaran 6

  1. 1. Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi
  2. 2. STANDAR KOMPETENSI  2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  3. 3. Kompetensi dasar 2.2. Menganalisis penyimpangan- pentimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  4. 4. Indikator 1. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 pada periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 2. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap konstitusi RIS 1949 3. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD S 1950 4. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORLA 5. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA 6. Menjelaskan penyimpangan- penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  5. 5. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 18 Agustus 1945- 27 Desember1949  Keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor x telah mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi “sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh presiden dengan bantuan komite nasional  Keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer, hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945 SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  6. 6. Penyimpangan terhadap konstitusi RIS  Negara Kesatuan RI berubah menjadi negara federasi Republik Indonesia serikat (RIS)  Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan senat SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  7. 7. Penyimpangan terhadap UUD Sementara  Terjadi praktek adu kekuatan politik, akibatnya dalam rentang waktu 1950- 1959terjadi tujuh kali pergantian kabinet  Ada pertentangan tajam dalam konstituante yang merembet ke masyarakat. Termasuk partai politik SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  8. 8. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa ORLA  Presiden sudah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan presiden dan hal ini tidak dikenal dalam UUD 1945  MPRS dengan ketetapan no. 1/MPRS/1960 telah menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita sebagai GBHN yang bersifat tetap  Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri- menteri negara yang bersrti menempatkanya sejajar dengan pembantu presiden SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  9. 9. Lanjutan  Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengjukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan  Tanggal 3 Maret 1960 melalui penetapan presiden no. 3 tahun1960, presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1955, kemudian melalui penetapan presiden no. 4 tahun 1960 dibentuklah DPR gotong royong  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan no. III/MPRS/1963 SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  10. 10. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa ORBA  MPR berketetapan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945, hal ini bertentanngan dengan pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta pasal 37 UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada MPR untuk mengubah UUD 1945  pasaMPR mengeluarkan ketetapan MPR no. 4/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur tatacara perubahan UUD 1945 yang tidak sesuai dengan l 37 UUD 1945  Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter  Berbagai lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya hanya melayani keinginan pemerintah SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  11. 11. Lanjutan  Pemilu dilaksanakan tidak secara demokratis, pemilu hanya sebagai sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus terpilih kembali  Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakan pemerintah  Pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat  Pemerintah ikut campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman  Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi ( Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas  Terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan bangsa SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  12. 12. Penyimpangan terhadap UUD 1945 setelah amandemen  Sering terjadi pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan  Korupsi semakin membudaya dan kebanyakan dilakukan oleh pejabat negara  Pembodohan politik masih berlaku SK dan KD Indikator Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Periode I Penyimpangan Terhadap Konstitusi RIS Penyimpangan Terhadap UUD S Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Masa ORLA Penyimpangan Terhadap UUD 1845 Masa ORBA Penyimpangan Terhadap UUD 1945 Amandemen
  13. 13. Latihan Mari memilih jawaban yang tepat! 1. Salah satu bentuk penyelewengan ideologi Pancasila dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah … a. korupsi, kolusi dan neputisme b. mempelajari ideologi negara lain c. selalu berkunjung keluar negeri d. mendukung gerakan menabung 2. Terjadi politik adu kekuatan politik merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap … a. UUD 1945 masa ORLA c. UUD S 1950 b. Konstitusi RIS d. UUD 1945 masa ORBA 3. Salah satu bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa ORLA adalah ... a. MPRS menetapkan presiden sebagai presiden seumur hidup b. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden c. terjadi monopoli penafsiran Pancasila d. Pembatasan hak-hak politik rakyat
  14. 14. Lanjutan 4. Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menjalankan kekuasaan …. a. eksekutif b. legislatif c. yudikatif d. federatif 5. Sistem pemerintahan yang dijalankan selama berlakunya UUD S 1950 adalah demokrasi … a. presidensial b. semi presidensial c. parlementer d. semi parlementer
  15. 15. Lanjutan Mari menjawab dengan benar! 1. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya konstitusi RIS! 2. Sebutkan contoh bentuk penyimpangan UUD 1945 setelah amandemen! 3. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD 1945 masa ORLA! 4. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD 1945 masa ORBA 5. Jelaskan penyimpangan pada masa berlakunya UUD Sementara! BACK

×