Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk pada 22 Desember 1948 untuk menjalankan pemerintahan sementara setelah presiden dan wakil presiden beserta pejabat tinggi ditawan Belanda. PDRI dipimpin Syafruddin Prawiranegara berdasarkan mandat lisan dari Sukarno dan Hatta sebelum mereka ditawan. PDRI berfungsi mengatur informasi dan menjaga komunikasi antar daerah sampai akhirnya menyerahkan kemb

3. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah
penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 desember
1948 - 13 juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut
juga dengan kabinet darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu,
Sukarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 desember 1948,
mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada
Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.

4. LATAR BELAKANG PDRIAkibat agresi militer belanda II, presiden dan wakil presiden beserta beberapa pejabat tinggi dapat ditawan
oleh belanda. Namun, ketika masih berlangsung agresi militer belanda II para pemimpin republik tersebut sempat
bersidang dan menghasilkan tiga keputusan penting antara lain sebagai berikut:
1. Pemberian kuasa penuh kepada Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia (PDRI)
2. Kepada Marimis, L.N Palar, dan dr. Sudarsono sedang berada di India agar membentuk pemerintahan RI di
pengasingan.
3. Presiden dan wakil presiden RI memutuskan tidak mengungsi, tetap tinggal di kota dengan kemungkinan ditawan dan
dekat dengan KTN.Hasil keputusan sidang para pemimpin RI itu segera dikirim kepada Syarifuddin Prawiranegara di
Bukittinggi, Sumatera Barat yang ditandatangani oleh presiden Sukarno dan wakil presiden Moh Hatta. Apabila tugas itu
gagal agar segera dibentuk pemerintahan RI di pengasingan oleh tokoh Indonesia yang ada di India, yaitu Marimis, L.N
Palar, dan dr. Sudarsono. Berita tersebut ternyata tidak pernah sampai ke Bukittingi karena seluruh hubungan telepon
keluar Yogyakarta telah diputus oleh Belanda.Tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam
agresi militer belanda II, mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya,
seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan.

5. TUJUAN PDRI
Peranan PDRI antara lain sebagai berikut:
1. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan
sebagai pemerintah pusat.
2. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur informasi, sehingga mata rantai
komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain.

6. AKHIR DARI PDRI
Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban,
dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin
Prawiranegara, Mr. T. M.Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir.
Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif.
Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai
dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah
Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
•Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri
ad interim
•Mr. T. M. Hassan, Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama,
•Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda,
•Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman,
•Ir. M. Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan,
•Ir. Indracaya, Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran.

7. Menjelang pertengahan 1949, posisi belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi
militer belanda. Sedang di Indonesia,pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda
menghadapi RI di meja perundingan.
Belanda memilih berunding dengan utusan soekarno-hatta yang ketika itu statusnya tawanan.
Perundingan itu menghasilkan perjanjian roem-royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, jendral
sudirman mengirimkan kawat kepada sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja
perundingan. Tetapi sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian roem-royen.
Pengembalian mandat
Setelah perjanjian roem-royen, M. Natsir meyakinkan prawiranegara untuk datang ke jakarta,
menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan kabinet hatta, yang secara resmi
tidak dibubarkan.
Setelah persetujuan roem-royen ditandatangani, pada 13 juli 1949, diadakan sidang antara pdri
dengan presiden sukarno, wakil presiden hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut,
pemerintah hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 desember 1948. Wakil presiden hatta menjelaskan 3
soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan bangka dengan luar negeri dan
terjadinya persetujuan roem-royen.

8. Pada sidang tersebut, secara formal syafruddin prawiranegara menyerahkan
kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai wakil presiden,
kembali menjadi perdana menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian
mandat dari PDRI, tanggal 14 juli, pemerintah RI menyetujui hasil persetujuan roem-royen,
sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 juli 1949.

9. DAMPAK BAGI INDONESIA
• Dampak positif :
1. Pemerintahan indonesia masih bisa berjalan.
2. Seluruh rakyat indonesia masih dapat terpimpin.
3. Bangsa indonesia masih diakui keberadaannnya di dunia internasional.
4. Secara hukum pemerintahan indonesia masih sah adanya, kerena masih berlangsung di wilayah indonesia.
• Dampak negatif :
1. Kurang jelasnya pemerintahan indonesia, ini membingungkan para pejuang perlawanan untuk bergerak.
2. Daerah-daerah indonesia belum bisa terpimpin dengan lancar dan sejalan.
3. Indonesia tidak dipimpin oleh presiden, melainkan oleh para mentri.
4. Terjadi dualisme pemerintahan antara jawa dan sumatra.

10. TERIMA KASIH

11. PERTANYAAN
1. (BAYU) – BAGAIMANA SISTEM PDRI BERJALAN?
2. (FIDO) – APA ALASAN MEREKA MENAWAN SUTAN SYAHRIR? MENGAPA PARA PEJUANG BINGUNG
MENGHADAPI HAL TERSEBUT?
3. (JEFFRY) – MENGIRIM MANDAT BERISI APA?
4. (HUDA) – REAKSI RAKYAT SAAT DIBENTUK PDRI?
5. (ANTON) – MENGAPA TERJADI DUALISME?