Berisikan perlawanan Kerajaan terhadap VOC antara lain:
* Perang Sultan Agung
* Perlawanan Trunojoyo
* Perlawanan Untung Surapati
* Perlawanan Kerajaan Banten
* Perlawanan Kerajaan Ternate dan Tidore
Di saat bangsa Indonesia baru saja merasakan kemerdekaannya, masih banyak orang-orang/kelompok-kelompok yang merasa tidak senang jika Indonesia menjadi negara republik. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara federal yang berarti menjadikan wilayah indonesia akan terpecah-belah, seperti halnya politik divide et impera yang dijalankan oleh Pemerintahan Hindia Belanda selama ratusan tahun lamanya.
Berikut ini kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) mulai dari latar belakang, aksi, hingga penyelesaian masalah yang terangkum dalam PPT ini. Terima kasih sebelumnya.
Berisikan perlawanan Kerajaan terhadap VOC antara lain:
* Perang Sultan Agung
* Perlawanan Trunojoyo
* Perlawanan Untung Surapati
* Perlawanan Kerajaan Banten
* Perlawanan Kerajaan Ternate dan Tidore
Di saat bangsa Indonesia baru saja merasakan kemerdekaannya, masih banyak orang-orang/kelompok-kelompok yang merasa tidak senang jika Indonesia menjadi negara republik. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara federal yang berarti menjadikan wilayah indonesia akan terpecah-belah, seperti halnya politik divide et impera yang dijalankan oleh Pemerintahan Hindia Belanda selama ratusan tahun lamanya.
Berikut ini kami akan memberikan penjelasan tentang sejarah pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) mulai dari latar belakang, aksi, hingga penyelesaian masalah yang terangkum dalam PPT ini. Terima kasih sebelumnya.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. SISTEM EKONOMI ORDE
LAMA
Anggota:
Annisa Amalia P (03)
Arief Hidayat A (05)
Aulia Nurul S (06)
Farhan Vito R (10)
Rahmania Rukma (22)
Reny Angreini (23)
Revita Ayu A (25)
2. Masa Kemerdekaan Indonesia
(1950-1957)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk, antara
lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, karena beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak
November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
3. Usaha Yang Untuk Mengatasi Kesulitan
Ekonomi
a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh
menteri keuangan Ir. Surachman
dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan
Juli 1946.
b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras
ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan
swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di
Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
4. c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam
menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak.
d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang
Ekonomi) 19 Januari 1947 dan Rekonstruksi dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha
swasembada pangan dengan beberapa petunjuk
pelaksanaan yang praktis.
5. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam
politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan
pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang
menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal
pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa
bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem
ini hanya memperburuk kondisi perekonomian
Indonesia yang baru merdeka.
6. Usaha Yang Untuk Mengatasi
Kesulitan Ekonomi
a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang
(sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b) Program Benteng (Kabinet Natsir)
c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951
dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I)
yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo
e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja
Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
7. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli
1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi
Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan
sistem ini, diharapkan akan membawa pada
kemakmuran bersama dan persamaan dalam
sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab
Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia.
