Downloaded 11 times
Materi wisuda untag 7 sep2019 won
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Perguruan tinggi dapat berperan dengan memberikan pembekalan anti korupsi kepada mahasiswa, melakukan penelitian terkait korupsi, dan mengadakan kegiatan KKN tematik anti korupsi. 3. Pendidikan
More Related Content
Similar to Materi wisuda untag 7 sep2019 won
More from Sarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
Materi wisuda untag 7 sep2019 won
- 1. Wisuda Universitas 17Agustus 1945 Surabaya Presentasi oleh: Sarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F Penasihat KPK 2017-2021 1
- 2.
- 3. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPK Pimpinan Deputi Pencegahan Deputi Penindakan Deputi Informasi& Data Deputi PIPM Sekretariat Jenderal Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Penasihat Direktorat Pengaduan Masyarakat 3
- 4.
- 5.
- 6. Korupsi Adalah KejahatanLuar Biasa PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2012: tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. 6
- 7. Fakta Kasus Korupsi2004-2017 No. Jenis Perkara Jumlah 1 Pengadaan Barang/Jasa 164 2 Perijinan 21 3 Penyuapan 340 4 Pungutan 21 5 Penyalahgunaan Anggaran 46 6 TPPU 19 7 Merintangi Proses KPK 7 Jumlah 618 No. Jabatan/Profesi Pelaku Jumlah 1 Anggota DPR dan DPRD 134 2 Kepala Lembaga/Kementerian 25 3 Duta Besar 4 4 Komisioner 7 5 Gubernur 18 6 Walikota/Bupati dan Wakil 60 7 Eselon I / II / III 155 8 Hakim 15 9 Swasta 170 10 Lainnya 82 Jumlah Keseluruhan 670 *https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi 7
- 8.
- 9. Peran Serta MasyarakatDalam Undang-Undang Pasal 1 UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK: “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.“ 9
- 10. MENGAPA MELIBATKAN MASYARAKAT? KoesnadiHardjasoemantri (2000 : 375-376): “Penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”. Penegakan Hukum Aparat Penegak Hukum Masyarakat Penye- lenggara Negara Kunci utama penegakan hukum adalah kesadaran dan ketaatan hukum dari masing-masing stakeholder Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183) menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. 10
- 11. Peran Masyarakat dalamPemberantasan Korupsi menurut UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK • Berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 1 • Melaporkan tindak pidana korupsi (pengaduan masyarakat) Pasal 9, 11 • Turut melakukan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Pasal 13 • Mengikuti/mengawasi proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 22, 29,30 11
- 12. Peran Perguruan Tinggi dalamPemberantasan Korupsi 12 Pendidikan • Pembekalan Orientasi Mahasiswa (pengenalan) • Mata Kuliah / Insersi Anti Korupsi (pendalaman) • Pembekalan Calon Wisuda • Kampanye Anti Korupsi Penelitian • Skripsi/Riset/Kajian • Pembentukan pusat kajian • Perbaikan sistem / tata kelola (good governance) Pember- dayaan Masyarakat • KKN Tematik Anti Korupsi • Pengawasan pemerintahan / layanan publik Tridharma Perguruan Tinggi Perguruan tinggi harus menjadi pusat gerakan akademis pemberantasan korupsi dan mendorong gerakan pemberantasan korupsi baik secara lokal maupun nasional
- 13. Pendidikan Anti Korupsi MahasiswaBaru • Kuliah Umum (saat orientasi) • Membangun kesadaran (Awareness) • Workbook Orientasi Antikorupsi Mahasiswa Perkuliahan • Perkuliahan • Meningkatkan pemahaman • Mata Kuliah Wajib • Mata Kuliah Pilihan • Insersi • Modul Pembelajaran Antikorupsi Mahasiswa jelang kelulusan • Kuliah Umum (Saat Judicium, Dies Natalis, Wisuda) • Memberikan motivasi / tips antikorupsi kepada mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja • Buku Saku Antikorupsi 13
- 14. Materi Pendidikan AntiKorupsi (PAK) untuk Perguruan Tinggi 14 Workbook Orientasi Mahasiswa Baru Buku Panduan Materi PAK untuk Perkuliahan Buku Panduan Dosen Pengampu PAK Pengantar Micro Teaching Materi PAK Buku Panduan Kampanye Nilai- Nilai Anti Korupsi Buku Saku Anti Korupsi Kelulusan On Progress.. Link Download: https://acch.kpk.go.id/id/tema/edukasi/buku-antikorupsi
- 15.
- 16. KKN Tematik AntiKorupsi 16
- 17. Kampanye Anti PerilakuKoruptif KPK mendorong civitas akademika dan masyarakat luas untuk menghasilkan ide-ide dan solusi, tidak hanya terhadap permasalahan korupsi saja, tapi juga perilaku koruptif sehari-hari yang kemudian disebarluaskan melalui Kampanye / Gerakan Anti Korupsi di lingkungan sekitarnya. Agar gerakan kampanye yang dilakukan oleh civitas akademika dapat dilakukan lebih terukur, KPK telah menyusun panduan kampanye nilai-nilai integritas yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melakukan gerakan/kampanye nilai-nilai integritas Link Download: https://acch.kpk.go.id/id/tema/edukasi/buku-antikorupsi 17
- 18. Contoh Kebijakan KampusBerintegritas 18
- 19. Kampanye Nilai Integritas/ Budaya Antikorupsi Melalui Gerakan Mahasiswa di Kampus 19 Link: https://acch.kpk.go.id/id/festival-integritas-kampus Instagram: @fik.2017 BUTUHNYA 50 MINTANYA 300 YAKIN TEGA?
- 20. KPK DAN PARTISIPASIMASYARAKAT 20
- 21. Akses Konten AntiKorupsi 21
- 22. INTEGRITAS 22 Mulai dari diri sendiri Pantangterlibat korupsi, baik sebagai pelaku maupun korban Terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi
- 23.