Downloaded 168 times
More Related Content
Similar to Pendidikan anti korupsi
![Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcakidahakhlakkelas5mimodulkelas-260205160818-304c5d00-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Pendidikan anti korupsi
- 1. NAMAANGGOTA : MAGHFIROTUL IMMA(14030234017 / KB 14) NINING FITRIANA (14030234006 / KA 14 )
- 2. A. LATAR BELAKANG •IPK 2,4 2006 • IPK 2,3 2007 • IPK 2,8 2009 • IPK 2,8 2010 CATATAN : semakin rendah nilai IPK berarti semakin tinggi tingkat korupsi dalam rentang indeks 0 (sangat korup) dan 10 (sangat bersih). IPK ini dilansir oleh Lembaga Transparency Internasional Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
- 4.
- 5. B. DEFINISI KORUPSI Korupsi Secaraetimologi berasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio”, “corruptus”. corruptus yang merupakan kata sifat dari kata kerja corrumpere yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, Korup artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor
- 6. DIMENSI KORUPSI (ONGHOKHAM) Tingkat Atas Paradictator di Amerika latin dan Asia Tenggara Tingkat menengah ke bawah berbelitnya proses perizinan, pembuatan KTP, SIM, dll
- 8. Faktor Internal : 1.Aspek perilaku individu 2. Aspek sosial Faktor Eksternal : 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi 2. Aspek ekonomi 3. Aspek politik 4. Aspek organisasi
- 9. D. PEMBERANTASAN KORUPSIDI INDONESIA Korupsi adalah salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia kini semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 10. perbedaan yang ada didepan mata & tanpa jarak
- 11. HAMBATAN PENANGANAN KORUPSI bersumberdari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang dimasyarakat bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang- undangan bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip managemen yang baik
- 12. E. PENDIDIKANANTI KORUPSI Dalampandangan Harmanto dan Suyanto (2005) materi pendidikan anti korupsi di sekolah antara lain adalah : a) Apa dan dimana korupsi itu. b) Isu moral. c) Korupsi dan hak asasi manusia. d) Memerangi korupsi. e) Korupsi dan ekonomi pasar. f) Korupsi dan hukum. g) Korupsi dan masyarakat demokrasi.
- 13.
- 14. Melawan hukum, yaitu tidaktaat pada ketentuan hukum yang berlaku Memperkaya diri sendiri dan merugikan orang banyak Merugikan keuangan negara dengan berdalih apapun untuk keuntungan pribadi sebuah tindakan dapat dikatakan korupsi
- 15. Dasar hukum tindakpidana korupsi • UU RI no.30 th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi • UU RI no.20 th.2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. • UU RI no.31 th.1999 tentang pemberantasan korupsi. • UU RI no.28 th.1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. • PP RI no.71 th.2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 16. Kategori tindak pidana korupsi Kerugian Keuangan negara Suap Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Barang Perbuatan Curang pemerasan Gratifikasi Jenis tindak pidana lainyang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi Memberi keterangan palsu Bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka Saksi membuka identitas pelapor Orang yang memegang rahasia jabatan tidak mmberikan keterangan Saksi tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- 17.
- 18. Efek korupsi yang terjadidi Indonesia yang dapat diindikasi Pola perkembangan Kultur Korupsi Politik dan Korupsi Gerakan Anti Korupsi kesenjangan umum dalam program penanganan anti korupsi Kepemimpinan Jangkauan ke Publik Kelanjutan Program
- 19. KESIMPULAN Para pelaku korupsimulai dari kelas kakap sampai kelas teri, dan terjadi baik dari lembaga yang memiliki wewenang besar maupun wewenang kecil. Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman terhadap pelajar adalah dengan memberikan PENDIDIKAN ANTI KORUPSI yang dapat dilakukan di sekolah sekolah dan perguruan tinggi. Terdapat dua tujuan yang ingin dicacai dari pendidikan anti korupsi, pertama menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Kedua, menyadarkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.
- 20. Ade Swara (bupatiKarawang) dan istrinya Nurlatifah divonis 6 tahun penjara, terlibat kasus dugaan penyuapan dan tindak pidana pencucian uang dalam pengurusan izin pengelolaan lingkungan PT Tatar Kertabumi. Kasus suap terhadap Ade Swara terungkap dalam operasi tangkap tangan KPK, Juli tahun 2014. Romi Herton (walikota Palembang) divonis 6 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dalam kasus korupsi pemberian uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar. Sedangkan Istri Romi, Masyito, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dan 2 bulan kurungan dalam kasus yang sama.
- 21. Pemerintah Cina mengeluarkandaftar 100 orang buron yang bersembunyi di luar negeri (Selandia Baru, Korea Selatan, Sudan, Dan Amerika Serikat) karena terlibat kasus korupsi. Daftar nama yang memuat wajah buron beserta identitas pribadi dan kasus korupsinya dipajang di dua halaman koran resmi China Daily. Mereka yang dicari rata-rata bekerja sebagai manajer bank sampai pejabat pembangunan ekonomi pemerintah daerah , staf negara yang menjalankan perusahaan, dan bahkan kepala sekolah mengemudi.